Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan salah satu aset terpenting bangsa Indonesia yang memiliki spektrum keterkaitan pengelolaan yang sangat luas serta melibatkan banyak pihak. Tesis ini mengangkat studi kasus terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 253 Desa Wironanggan Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Permohonan hak merupakan salah satu cara memperoleh hak atas tanah. Hak atas tanah yang diperoleh dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Guna memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka diadakanlah pendaftaran tanah. Sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, haruslah dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan dari hak atas tanah. Pendaftaran tanah masih didominasi karakteristik publikasi negatif, maksudnya negara tidak menjamin kebenaran data yang terdaftar di dalam daftar umum Pendaftaran Tanah. Artinya suatu waktu suatu hak atas tanah dapat dibatalkan, apabila terbukti data tersebut tidak benar. Dalam prakteknya untuk terjadinya suatu hak atas tanah harus tetap melalui peraturan yang ditentukan, namun masih banyak terjadi kekeliruan-kekeliruan yang berakibat dibatalkannya hak atas tanah tersebut."

"ABSTRAKPendaftaran Tanah untuk pertama kali (InitialRegistration) yang dilakukan terhadap tanah-tanah girik ataumilik adat memerlukan data pendukung berupa Salinan Letter C,Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan TidakSengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diambil daribuku-buku register tanah tingkat desa yang memerlukankecermatan pada saat pengisiannya, pemeliharaan danpenyimpanannya sehingga menjadi data yang dijaminkebenarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Desakarena apabila terdapat kekeliruan berdampak pada kesalahandata yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan RiwayatTanah dan Surat Keterangan Tidak sengketa, yang pada akhirnyajuga berdampak pada kekeliruan data fisik dan data yuridisdalam penerbitan sertipikatnya. Hal ini dapat menimbulkanpermasalahan tanah seperti overlapping / sertipikat ganda /tumpang tindih. ^ ,Kesalahan dalam mengeluarkan data tanah tersebut,seorang Kepala Desa dapat dimintai pertanggungjawaban baiksecara pidana, perdata atau sanksi administratif berupateguran, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatankepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ahun2005.Untuk mengurangi terjadinya kesalahan data registertanah tingkat desa, perlu pembinaan, bimbingan dan penyuluhansehingga meningkatkan pengetahuan aparat desa khususnyamengenai peraturan di bidang pertanahan dan a ministrasipemerintahan, sedangkan untuk mengurangi terjadinyaoverlapping tersebut perlu kecermatan dan ketelitian dalamproses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran danpemetaan di kantor pertanahan.Untuk penyelesaian masalah overlapping tersebut,berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Kantor Pertanahandapat membatalkan sertipikat tersebut baik atas permohonanpihak yang berkepentingan ataupun berdasarkan kewenanganPejabat Kantor Pertanahan.

---

ABSTRACTInitial Registration that conducted to land/grounds girik ortradition property needs supporting data in the shape of Copy ofLetter C, Bank statement of Land History and Bank statement "Freeof Law Suit" that released by Kepala Desa (Head of Coutryside)that taken from the books of land/ground register countrysidelevel. Existing Data at register book referred, needed carefulattention when its admission filling, its maintenance andrepository until become veritable data. This condition becomes theresponsibility of Kepala Desa because if mistaken in its admissionfill up the affect to data mistake be at the bottom of Bankstatement making Land History and Bank statement free of lawsuit,which is also affected to physical data and judicial formalitydata in publication certificate. The result in mistake inreleasing such the Kepala Desa can be asked responsibility eitherthrough crime, civil or sanction administrative have the shape ofexhortation, layoff or remain to be from head [position /occupation] countryside.Mistakes of physical data and judicial formality, alsoresulted in the incidence [of] overlapping problem / overlapcertificate or double certificate. Despite of other reasons theproblem, a complete inexistence of land registry map speciallywhen the government applied the Government ordinance Number 10 in1961 and with Government ordinance Number 24 in 1997 possibilitiesoverlapping can be minimized for by PP 24 / 1997 have been enabledusage modern technology in measurement and mapping.For problem solution overlapping certificate, the Office ofLand Affairs has the authority to cancel certificates, based onState's Minister rule of Agrarian Affairs / Head of National ofland affairs Number 9 in 1999. The right of office of land affairsfor cancellation this certificate is an applied system as used inland registry which is publication system negative, since thegovernment does not gives guaranty for the data truth orexplanation existing in certificate referred [as], then there isno rule of law for right owner and related to third partyland/ground is referred [as]. Nevertheless, the system can be fixwith existing principle in customary law. The instituterechtsverwerking that is do to its time can cause lose land rightif pertinent during old ones did not labour it and its land/groundis referred [as] controlled other party pass by rights acquirementin good faith. With principle utility referred [as] then negativepublication system that wearied also, contain positive elementarybody."

"Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat kecil sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani gurem semacam itu sangat membutuhkan Pelindungan terhadap hak-hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Pelindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu juga mengamati implementasi kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani gurem dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Hal ini guna mengumpulkan data primer yakni melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa Pelindungan dan pemberdayaan petani dalam ketentuan hukum di Indonesia cenderung meluas dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja banyak mengancam hak-hak petani atas tanah. Selanjutnya pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan petani melalui reforma agraria belum optimal dikarenakan penggunaan Hak Milik Bersama sebagai alas hak. Juga pemberdayaan petani yang melalui program pemerintah seringkali masih terpecah-pecah dan cenderung sektoral.

---

The normative protection of farmers' rights to land has already been affirmed within Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Principles of Agrarian Affairs. However, empirically, farmers are still not reaping prosperity from their land. Their lives and livelihoods, however, heavily rely on these resources. In fact, some farmers possess very small land holdings that do not sufficiently meet their basic needs. Farmers in such marginalized situations critically require protection for their land rights. The objective of this research is to examine the legal provisions in Indonesia that regulate the protection and empowerment of farmers. It also scrutinizes the implementation of policies to protect and empower marginalized farmers within the framework of agrarian reform. The method employed in this legal research is non-doctrinal, using a socio-legal approach to gather primary data through field studies and secondary data through literature review. Subsequently, the data is qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be stated that the protection and empowerment of farmers within legal provisions in Indonesia tend to expand and often lead to jurisdictional overlaps. Furthermore, the regulations within Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation significantly threaten farmers' land rights. Moreover, the implementation of protection and empowerment of farmers through agrarian reform has not been optimal due to the use of Collective Ownership Rights as a basis for rights. Also, government-led empowerment programs for farmers often remain fragmented and tend to be sectoral."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa sertipikat dinyatakan tidak sah dan mengikat untuk sebagian luas tanah yang menjadi objek sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dari sertipikat tersebut setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersangkutan dan mengenai bagaimana tindakan pemegang sertipikat untuk mempertahankan hak atas tanahnya yang tersisa setelah dikurangi objek sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sertipikat tetap menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan luas tanah yang tersisa dalam sertipikat dan tindakan yang dapat diambil oleh pemegang sertipikat adalah melakukan pengukuran dan pengembalian batas tanah untuk perubahan data sertipikat tersebut. Saran yang dapat diberikan adalah asas contradictoire delimitate harus lebih dipraktikkan dalam menentukan batas kepemilikan tanah. Setiap adanya perubahan mengenai data fisik dan/atau data yuridis pemegang sertipikat wajib untuk memperbarui dan melaporkannya ke kantor pertanahan.

---

This study analyzes the legal certainty of land rights certificates after it was decided by the court that the certificates were declared invalid and binding for most of the land area that was the object of the dispute. The problems raised in this study are regarding the legal certainty of the certificate after the decision from the relevant court and about how the certificate holder acts to defend his remaining land rights after deducting the object of dispute. The method used in this research is normative juridical research with prescriptive type of research. The results obtained from this study are that the certificate still guarantees legal certainty over the ownership of the remaining land area in the certificate and the actions that can be taken by the certificate holder are to measure and return the land boundary for changes to the certificate data. The suggestion that can be given is that the contradictoire delimitate principle should be more practiced in determining land ownership boundaries. Any changes to the physical data and/or juridical data of the certificate holder are required to update and report it to the land office."

"Penilitian ini menganalisis mengenai implikasi hukum Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan di KPBPB Batam, serta keberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Dikaitkan dengan kewenangan pemegang Hak Pengelolaan (BP Batam) dalam pembatalan perjanjian terkait. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal dengan yang dianalisis secara kualitatif. Didukung dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara serta data sekunder lainnya. Ditemukan permalasahan hukum dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Putusan PT TUN Medan Nomor: 52/B/2021/PT.TUN-MDN seperti status tanah yang diperjanjikan antara BP Batam (Pemegang Hak Pengelolaan) dan PT ECD (penerima alokasi lahan) belum bersertipikat Hak Pengelolaan. Dasar pertimbangan hukum Hakim tingkat I (PTUN Tanjung Pinang) dan Hakim tingkat banding (PT TUN Medan) juga berbeda terkait aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Perjanjian oleh BP Batam (objek sengketa). Perjanjian pemanfaatan tanah seharusnya wajib dibuat atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pengelolaan sehingga dasar pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan menjadi jelas statusnya. Apabila dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, harus didahului dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Keberlakuan SHGB di atas Hak Pengelolaan sangat bergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian pemanfaatan tanahnya, yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This research analyzes the legal implications of the Management Rights Land Use Agreement at KPBPB Batam, includes the application of Building Use Rights Certificate on Management Rights land. Linked to the authority of the Management Rights holder (BP Batam) to terminate related agreements. The research method used is doctrinal research with qualitative analysis. Supported by primary data resulting from interviews and other secondary data. It was found that there were legal problems on Tanjung Pinang State Administration Verdict Number: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Medan State Administration High Court Verdict Number: 52/B/2021/PT.TUN-MDN such as the status of the land agreed between BP Batam (Holder of Management Rights) and PT ECD (recipient of land allocation) has not been certified with Management Rights. The legal considerations of the first level judge (PTUN Tanjung Pinang) and the appellate level judge (PT TUN Medan) are also different regarding the procedural aspects of the issuance of a Decree on Cancellation of the Land Use Agreement by BP Batam (the object of the dispute). Land use agreements should be made on land that has been certified as Management Rights. Therefore, the basis for granting land rights over Management Rights becomes clear. If a Building Use Rights is granted over a Management Rights, it must be preceded by a land use agreement. The validity of the Building Use Rights Certificate over the Management Rights is very dependent on the implementation of the rights and obligations of the land use agreement, which arise from the provisions of statutory regulations."

"Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak atas sarusun dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), yang diterbitkan serentak bersamaan dengan disimpannya Sertipikat Hak Atas Tanah terkait. Setiap terjadi pengalihan SHM Sarusun dari penyelenggara pembangunan kepada pemiliknya yang baru, beralih pula kepemilikan bersama sesuai dengan NPP terkait. Ketika seluruh sarusun telah dialihkan, berarti seluruh bagian tanah bersama telah beralih kepada para pemilik sarusun yang baru. Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama sebagai bukti hak atas tanah bersama masih tercatat atas nama penyelenggara pembangunan dan disimpan oleh Kantor Pertanahan Setempat, tanpa dapat digunakan maupun dipindahtangankan. Ketentuan mengenai perubahan pencatatan nama pemegang hak kepemilikan bersama dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama belum diatur secara tegas. Kedudukan subyek tercatat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama berperan dalam melakukan perbuatan hukum, terutama mengenai perpanjangan jangka waktu kepemilikan hak atas tanah bersama. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, menekankan penggunaan bahan hukum sekunder, metode analisis data kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Kedudukan subyek pemegang hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama di Rumah Susun demi hukum berada pada para pemilik sarusun, tetapi pencatatannya perlu diatur dalam ketentuan yang berlaku dan prosedur perpanjangan hak atas tanah bersama yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku membutuhkan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai kecakapan bertindak PPPSRS selaku wakil dari para pemilik sarusun.

---

One of the steps within certification of condominium units is legitimizing the segregation deed and its dissociation. Ownership of the land whereby the condominium resides would shift from singular ownership of the developer into inseparable common ownership, fissioned accordingly to Proportional Comparison Value (NPP) of condominium units. Ownership of the condominium units proven by Deed of Condominium Unit would be established concurrently, along with the preservation of Deed of Common Land. Every transitional conduct of a Deed of Condominium Unit from the developer to its new owner, would also mean the transition of common ownership per the value rested in each NPP. When all of the units have been transferred, the entire common land would be owned by the owners of condominium units. The Deed of Common Land which serves as proof of the common land ownership, would still be listed under the name of the developer and archived strictly in the Land Office. Currently there is no governing provision in changing the registered holder in The Deed of Common Land. The legitimacy of the registered subject in The Deed of Common Land matters for their ability to take legal actions, especially regarding the prolongation of its ownership. This normative judicial research uses descriptive research typology, emphasizes on using secondary legal materials, with qualitative data methods producing analytically descripted results. In conclusion, the legitimacy of the holder of common land by law is the right of the owners of condominium units needs to be clearly regulated and the prolongation of common land rights stipulated in the current regulations still requires the establishment of a Government Regulation regarding the capacity of the Owners Union as a representative of the condominium owners."

"ABSTRAKTesis ini membahas status subyek yang berdwikewarganegaraan saat berlakunyaUUPA yang menentukan dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian permasalahanyang timbul berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yangdilakukan saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian inidapat menjadi contoh bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonanpensertipikatan tanah dengan karakteristik yang sama. Penelitian inimenyimpulkan bahwa status subyek pada saat berlakunya UUPA menentukanprosedur yang harus ditempuh oleh pemohon untuk melakukan pensertipikatantanah.

---

ABSTRACTThis thesis describes the status of subject with dual citizenship when UUPAapplied which determines in land registration and settlement of issues arisingrelating to initial registration today. This is a research library. The result can be anexample to the people who will request for land certification with the samecharacteristics. This study concludes that the status of subject when UUPA applieddetermines the procedure to be undertaken by the applicant in land certification."

"Mengingat pentingnya peranan tanah di masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik untuk kepentingan tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha. Sudah semestinya kebutuhan terhadap jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan juga akan meningkat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, memerintahkan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah. Pasal 19 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, PP 10/ 1961 tidak membawa hasil yang memuaskan maka ketentuan Pendaftaran Tanah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini selain metode penelitian kepustakaan juga menggunakan metode penelitian lapangan. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk bekas hak milik adat terkadang dijumpai permasalahan hukum baik dalam pendaftaran tanah sistematik maupun dalam pendaftaran tanah sporadik. Permasalahan tersebut dapat di jumpai dalam segi fisik maupun dalam segi yuridis. Kendala-kendala dalam rangka penrbitan sertipikat bagi tanah bekas hak milik adat, yaitu karena bidang tanah tersebut sedang menjadi objek sengketa. Sengketa yang dimaksud berupa sengketa waris, sengketa batas tanah, sengketa kepemilikan dan lain-lain. Penyelesaian terhadap permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa yang di fasilitasi oleh Kantor Pertanahan yang sekaligus bertindak sebagai mediator. Apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak menemukan titik temu untuk permasalahan mereka, maka para pihak dapat mengajukan permasalahan hukum tersebut ke pengadilan."

"Proses penerbitan sertipikat hak milik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, yakni tertib administrasi pertanahan. Namun faktanya, dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor 10XXX tujuan pendaftaran tanah pada proses penerbitan sertipikat tersebut gagal terwujud, hal ini dikarenakan ukuran dari sertipikat ini beririsan dengan batas tanah untuk pelebaran jalan yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 212 Tahun 1987. Pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak milik Nomor 10XXX dikaitkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 tahun 1987 dan Bagaimanakah pertanggung jawaban Kantor pertanahan kota Samarinda terhadap penerbitan sertipikat  hak milik nomor 10XXX yang beririsan dengan tanah untuk pelebaran jalan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 Tahun 1987. Metode penelitian yang digunakan adalah  doktrinal. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pada  proses penerbitan Sertipikat Nomor 10XXX telah terjadi kesalahan ukur karena tidak dilakukan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006, akibatnya  ukuran tanah SHM tersebut beririsan dengan badan jalan dengan lebar 4 meter persegi. maka tujuan pendaftaran tanah yakni tertib administrasi pertanahan tidak terwujud dalam pelaksanaanya. Kantor Pertanahan atas kesalahannya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam pasal 63 PP pendaftaran tanah terdapat sanksi administratif bagi Kepala kantor pertanahan atas pengabaian terhadap aturan yang berlaku saat melakukan tugasnya, lalu bertanggung jawab memberi penyelesaian atas dasar aduan dari masyarakat, dan ketika hal tersebut tidak berhasil maka pada tahapan litigasi Kantor pertanahan sebagai tergugat bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The process of issuing certificates of ownership should be carried out to realize the objectives of land registration, namely orderly land administration. But in fact, with the issuance of certificate of title No. 10XXX the purpose of land registration in the process of issuing the certificate failed to materialize, this is because the size of this certificate overlaps with the land boundary for road widening based on East Kalimantan Governor Decree No. 212 of 1987. The subject matter of this research is how the process of issuance of certificate of title No. 10XXX is associated with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987 and how is the responsibility of the Samarinda City Land Office for the issuance of certificate of title No. 10XXX which intersects with the land for road widening in accordance with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987. The research method used is doctrinal. The result of the research in this thesis is that in the process of issuing Certificate Number 10XXX there has been a measurement error because coordination was not carried out as stipulated in Presidential Regulation number 10 of 2006, as a result the size of the SHM land intersects with the road body with a width of 4 square meters. hen the purpose of land registration, namely orderly land administration, is not realized in its implementation. The Land Office for its mistakes has an obligation to take responsibility, in article 63 of the Government Regulation on land registration there are administrative sanctions for the Head of the land office for neglecting the applicable rules when performing its duties, then it is responsible for providing a settlement on the basis of complaints from the public, and when this does not work then at the litigation stage the Land Office as the defendant is responsible for implementing the contents of the decision of the State Administrative Court."