Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak piaana narkotika merupakan kejahatan yang mengalami perkembangan sangat pesat. Selain dari angka kejahatan yang terut> menunjukkan peningkatan signifikan tindak pidana narkotika juga membawa kerugian yang tidak sedikit bagi negara. Selain hilangnya nyawa akibat penyakit kehilangan kekebalan tubuh (AIDS) yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, pemerintah harus menanggung beban dana yang cukup besar untuk pengobatan para penyalah guna narkotika. Namun dalam perjalanannya penanganan tindak pidana narkotika masih saja belum dapat dikatakan berhasil. Paling tidak dalam upaya mencari akar permasalahan dari tindak pidana narkotika yang semakin kompleks. Penanganan perkara tindak pidana narkotika masih berfokus pada satu masalah yaitu peredaran gelap narkotika dengan mengabaikan masalah penyalahgunaan narkotika. Padahal masalah penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan yang serius sama seriusnya dengan masalah peredaran gelap narkotika. Pandangan para aparat hukum saat ini dalam memandang masalah penyalahgunaan narkotika masih terus memerlukan pencerahan. Dengan pola fikir yang menyeluruh dalam menyelesaikan masalah tindak pidana narkotika niscaya kita dapat menemukan apa yang menjadi akar permaslahan dalam tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat. Masalah pemidanaan yang masih berfokus pada penderitaan juga menjadi kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Sanksi berupa tindakan pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika perlu dikedepankan."

"Penyalahgunaan narkotika yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan berganti-ganti mitra seksual merupakan perilaku berisiko. Masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkotika sangat kompleks, seperti masalah sosial dan kesehatan. Kecenderungan pengguna narkotika melakukan perilaku seksual dini dan tidak aman semakin memperparah kondisi kualitas hidup pecandu dan tentunya berdampak besar pada kelangsungan hidup di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui determinan perilaku seksual berisiko di kalangan pengguna narkotika. Metode penelitian adalah potong lintang menggunakan data sekunder kajian rekam medis di instalasi Medical Psychiatric Evaluation di rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) Jakarta tahun 2013. Populasi penelitian adalah pasien ketergantungan narkotika yang dirawat inap di RSKO Cibubur selama tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang dirawat inap berjumlah 74 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian membuktikan bahwa mayoritas responden telah melakukan perilaku seksual berisiko, yaitu sebesar 82,4% dengan usia pertama kali berhubungan seksual ≤ 17 tahun sebesar 78,4%. Usia pertama kali berhubungan seksual ≤ 17 tahun merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku seksual berisiko di kalangan pecandu narkotika. Model akhir analisis multivariat menunjukkan bahwa pengguna narkotika yang telah melakukan hubungan seksual ≤ 17 tahun berpeluang 6,74 kali (CI = 1,84 ? 24,73) untuk melakukan perilaku seksual berisiko dibandingkan dengan pengguna narkotika > 17 tahun.

---

Narcotic abuse having premarital sexual intercourse and multiple sexual partners is risky behavior. Problems caused by narcotic abuse are very complex, such as social and health problems. Tendency of narcotic users committing early and unsafe sexual intercourse worsen condition of the addict?s quality of life and definitely has a big impact on life survival in the future. This study aimed to determine determinants of risky sexual behavior among narcotic users. The method was cross sectional study using secondary data of medical record assessment at Medical Psychiatric Evaluation installation in Jakarta hospital for drug addicts in 2013. The study population was narcotic-addicted patients hospitalized at Cibubur Hospital for Drug Addicts within 2013. Sample of this study was all hospitalized patients amounted to 74 respondents. Data analysis used was univariate, bivariate and multivariate analysis. Results proved that most respondents had committed risky sexual behaviors worth 82.4% in which the age of first intercourse ≤ 17 years old worth 78.4%. The age of first intercourse ≤ 17 years old was the most influential variable to risky sexual behavior among narcotic addicts. The final model of multivariate analysis showed that narcotic users who committed sexual intercourse ≤ 17 years had 6.74 times opportunity (CI = 1.84 ? 24.73) to commit risky sexual behavior than > 17 yearold narcotic users."

"Seperti telah disebutkan pada awal karangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dengan mengambil lima orang remaja sebagai informan pokok, guna memperoleh keterangan mendalam mengenai latar belakang keterlibatan mereka."

"Persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh dua alat bukti yang sah, yaitu persesuaian alat-alat bukti dengan alat bukti serta alat-alat bukti dengan barang bukti. Pembahasan dalam penelitian ini setidak-tidaknya mencakup dua masalah penting, yaitu (1) Permasalahan apa saja yang timbul dalam membuktian unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika dan bagaimana hakim mengatasi masalah tersebut di persidangan, (2) Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakimdalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, pengamatanan, dan kepustakaan. Sementara itu, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penanganan barang bukti narkotika pada tahap pengadilan menurut ketentuan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti pengedar atau pemakai narkotika. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur penyelesain dalam penanganan barang bukti pada kasus narkotika, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika saling berhubungan. Untuk mengatasi hal ini Majelis Hakim selaku yang bertanggung jawab untuk memeriksa kasus pidana narkotika di pengadilan, sebelum dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa diperlukan penerapan hukum benar dan bijaksana, baik menyangkut jumlah barang bukti, keterangan saksi yang dihadirkan dan pengakuan terdakwa jujur serta jelas."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai persepsi pegawai negeri sipil terhadap efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah keamanan data, kecepatan (waktu), ketelitian, variasi laporan, relevansi, keakuratan dan kualitas informasi. Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yangdigunakan terhdap efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual.Sampel responden penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dandilakukan di Biro Keuangan BNN. Penelitian ini menggunakan analisis regresilinear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel yang terdiridari keamanan data, kecepatan (waktu), ketelitian, relevansi, variasi laporan,keakuratan dan kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap keefektifan secara simultan.

---

ABSTRACTThe research discusses the civil servants perception of the factor that influenceseffectiveness accrual based accounting information system. The variables used tothe measure the effectiveness is data security, speed system, conscientious,variation of the report, relevance, accuracy and quality of information. Thepurpose of this research was to determine the influence of variables that are usedon. Samples were taken by purposive sampling technique and do in financebureau BNN. Using multiple linear regression analysis. The result showed thatvariables which consist of data security, speed system, conscienctious, variation ofthe report, relevance, accuracy and quality of information has a influence toeffectiveness simultaneously."

"Situasi penya1ahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan menuntut upaya penanganan serius yang meHbatkan semua orang di lingkungannya masing-masing, seperti lingkungan pemerintah ingkungan swasta, lingkungan penddikan mapun Hngkuugan maeyarakat. Akan tetapi pola pikir dan ruang gerak masyarakat yang dapat memuncu1kan peranserta tersebut cenderung diabaikan, sehingga masyarakat tidak memUiki keberdayaan dan kemampuan untuk menangani masalah tersebut Oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang dapat merubah pola pikir dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah P4GN secara mandiri melalui suatu proses pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mencari gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, mengetabui bagatmana proses pemberdayaan rnasyarakat yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merumggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) buJan pada bulan april- juni 2011 di berbagai institusi yang menjadi peserta d.ari kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN, serta di dalam lingkungan Direktorat Peran Serta Masyan1kat bnn, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dinmna data yang didapat adaiah basil dari wawancara dengan beberapa informan terpilih dan atom dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Kesimpulan yan didapat dari hasH penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN masih belum efektif. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan masih berada dalam kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang narkoba. kegiatan yang dilaksanakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya Standard Operational Procedure (SOP) dalam perekrutan narasumber dan pelaksanaan kegiatan.

---

The situation of drug abuse which eetting worse requires serious effort which involving everyone in the neighborhond, as in government environment, private environment, educational environment and also community environment. Meanwhile the mindset and the space for people who may come up with such participation tends to be ignored. so that people do not have the empowerment and ability to handle such problems. Therefore we need something that can change the mindset and improve society's ability to handle P40N problems independently through a process of community empowerment.

Due to these process of community empowerment in improving the ability of the community, then this research was conducted with aims to find a picture of the community empowerment process which undertaken by the Directorate of Community Participation BNN, knowing how the prflcess of community empowerment that has been done to improve the ability of communities to tackle drug abuse in their environment.

The research was conducted for 2 (two) months In April - June 2011 in various institutions who participated in the activities of community empowerment programs implemented by BNN, and in the environment of Directorate of Community Participation BNN. using <: qualitative approach, where the data obtained is the results of interviews with several selected informants and will be analyzed and described descriptively.

The conclusion from the results of this research is that process of community empowennent undertaken by the Directorate of Public Participation BNN is still not effective. This is because the activities carried out are still in the stage of providing information and knowledge about drugs. Activities undertaken also still face several obstacles, such as the lack of Standard Operating Procedure."

"Penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan merupakan proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang sangat rentan dengan penyimpangan. Pembahasan dalam penelitian ini setidak-tidaknya mencakup tiga masalah penting, yaitu: (1) bagaimana penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, (2) bagaimana penanganan barang bukti Narkoba pada tahap penyidikan dalam praktik di lapangan, dan (3) penyimpangan apa saja yang terdapat dalam penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan dalam praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan kepustakaan. Sementara itu, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penanganan barang bukti Narkoba pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika dimulai dari saat penyitaan sampai dengan berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti. Penyitaan barang bukti narkoba dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali beberapa ketentuan yang ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Penanganan barang bukti dalam praktik di lapangan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara pada Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur penanganan barang bukti narkoba sama dengan ketentuan dalam undangundang, yaitu mulai dari penyitaan barang bukti sampai dengan berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti. Beberapa penyimpangan terhadap undang-undang yang terdapat di lapangan antara lain adalah tindakan penyidik yang mencicipi barang bukti pada saat pemeriksaan awal, tidak mengirimkan seluruh barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium, menyimpan barang bukti narkoba di tempat penyidik (bukan di RUPBASAN), pelimpahan perkara yang tidak disertai dengan pelimpahan seluruh barang bukti, dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan tidak sesuai pada waktunya. Untuk mengatasi hal ini pembentukan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika seharusna memperhatikan kondisi di lapangan sehingga pelaksanaannya dapat didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Di samping itu, diperlukan juga kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum serta pengawasan terhadap aparat."