Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan yang sudahdiakui sejak pertama kali diundangkan Undang-Undang Kejaksaan Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahwa di Indonesia Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkarapidana berdasarkan kepentingan umum. Maka seharusnya eksistensi diskresi kejaksaan dengan berlandaskan asas oportunitas dapat dijadikan acuan para jaksa untuk melawan praktik-praktik korupsi yang sudah merajalela dan banyak menimbulkan kerugian keuangan negara, agar proses pengembalian tersebut dapat dilakukan tanpa harus melewati tahapan persidangan yang begitu panjang. Untuk itu maka diperlukan adanya regulasi khusus dan pemahanan komperhensif agar dapat menemukan suatu formula yang tepat dan efektif dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan korupsi. Dengan mencari korelasi antara penerapan asas oportunitas dan asas oportunitas, serta dengan menggunakan metode perbandingan hukum terhadap peraturan-peraturan di berbagai negara di dunia.

---

State Attorney, in running the function of judicial power in prosecution field for law enforcement and justice, also performs other judicial functions which are given by the law. Especially in handling corruption cases that one of the main objectives (purposes) is to recover or restore state financial losses due to Corruption. By optimizing the state Attorneys discretion authority that has been recognized since it was first enacted by the Generals Attorney Law Number 15 of 1961 that in Indonesia the Attorney General has the authority to disregard criminal cases based on public interests. So the existence of a prosecutors (state attorneys) discretion based on the principle of opportunity can be used as a reference to fight corruption practices that are already rampant and cause a lot of state financial losses, so that the return process can be carried out without having to go through such a long trial. For this reason, special regulations and comprehensive understanding are needed in order to find an appropriate and effective formula in anticipating various forms of corruption. By looking forcorrelations between the application of the legality of principle and the principle of opportunity, and by using the method of comparing laws against regulations in various countries in the world."

"Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan teori hukum (rechts teorie). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuangan Anak Perusahaan BUMN merupakan keuangan publik dan masuk dalam lingkup keuangan publik dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebaliknya keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, sehingga segala problematika hukum terkait Anak Perusahaan BUMN harus dilakukan dalam koridor hukum perdata termasuk di dalamnya peraturan mengenai perseroan terbatas.

---

Anti Corruption Law enforcement, as one of the main focuses of the government in realizing good and clean government, has legal problems related to anti corruption criminal act enforcement to state financial that are separated from state owned company, especially its subsidiaries. In order to ensure legal certainty and legal application in accordance with the theory and principles applicable in law, it is necessary to conduct juridical research on the legal status and financial legal aspects of the state owned company’s subsidiaries. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and legal theory (rechts theory). This study aims to answer the question whether the finance of the state owned company’s subsidiaries is a subject of public finance and is included in the scope of public finance and state finances as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Action Corruption, or vice versa, the finance of the state owned company’s subsidiaries as private legal entities is subject to civil law, so all legal problems related to the state owned company’s subsidiaries must be carried out in the corridor of civil law, including regulations regarding limited liability companies"

"Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan teori hukum (rechts teorie). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuangan Anak Perusahaan BUMN merupakan keuangan publik dan masuk dalam lingkup keuangan publik dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebaliknya keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, sehingga segala problematika hukum terkait Anak Perusahaan BUMN harus dilakukan dalam koridor hukum perdata termasuk di dalamnya peraturan mengenai perseroan terbatas.

---

Anti Corruption Law enforcement, as one of the main focuses of the government in realizing good and clean government, has legal problems related to anti corruption criminal act enforcement to state financial that are separated from state owned company, especially its subsidiaries. In order to ensure legal certainty and legal application in accordance with the theory and principles applicable in law, it is necessary to conduct juridical research on the legal status and financial legal aspects of the state owned company’s subsidiaries. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and legal theory (rechts theory). This study aims to answer the question whether the finance of the state owned company’s subsidiaries is a subject of public finance and is included in the scope of public finance and state finances as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Action Corruption, or vice versa, the finance of the state owned company’s subsidiaries as private legal entities is subject to civil law, so all legal problems related to the state owned company’s subsidiaries must be carried out in the corridor of civil law, including regulations regarding limited liability companies."

"Fenomena penegakan hukum pidana korupsi pada BUMN beberapa tahun terakhir menarik untuk diteliti. Pertama, karena banyaknya direksi yang dituntut atas kerugian negara akibat perbuatannya yang merugikan keuangan PT BUMN (Persero). Kedua, karena putusan yang timbul dari sejumlah Majelis Hakim berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena tidak adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran hakim apakah keuangan PT BUMN (Persero) merupakan keuangan negara atau bukan. Timbulnya fenomena karena UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memasukkannya kekayaan BUMN sebagai keuangan negara sehingga ada penyidik, penuntut umum dan hakim berpedoman pada ketentuan tersebut dan ada yang tidak sependapat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian.Hukum dapat ditafsirkan menurut siapa saja dan untuk kepentingan siapa saja, yang menimbulkan kekuatiran bagi para pelaku ekonomi khususnya yang berkaitan dengan operasional PT BUMN. Permasalahan ini terus menimbulkan polemik. Untuk itu perlu kejelasan dalam aspek hukum terhadap kerugian yang terjadi pada PT BUMN (Persero), yang kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah keuangan PT BUMN (Persero) termasuk keuangan negara sehingga kerugian yang terjadi adalah kerugian negara serta apakah perbuatan hukum Direksi yang merugikan perusahaan dapat dituntut dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut teori badan hukum dan konsep-konsep tentang keuangan negara, keuangan PT BUMN (Persero) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara karena hal ini sesuai dengan Karakter Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai uang rakyat. Tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dari Direksi BUMN berarti menghambat pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum ataupun bersifat melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan negara dikenakan sanksi pidana atau dengan kata lain perbuatannya memenuhi unsur delik pidana Pasal 2 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

---

The phenomenon of law enforcement corruption cases in recent years SOEs interesting to investigate. First, because many directors are sued for damages caused by his actions which hurt state finances state-owned PT (Persero). Second, because the decision arising from a number of different judges. The difference is due to the lack of common understanding and interpretation of the judge whether the financial state-owned PT (Persero) is a state or not. The emergence of the phenomenon because of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and Law No 17 of 2003 concerning State Finance include financial wealth as a nation state so that no investigator, prosecutor and judge based on these provisions and any who disagree. These conditions lead to uncertainty. The law can be interpreted by anyone and for the benefit of anyone, which raises concern for the economic actors in particular those related to the operation of PT SOEs. Problems above continue to cause a polemic.

For that we need clarity in the legal aspects of the losses incurred by stateowned PT (Persero), which later became the problem in this research are: whether state-owned financial PT (Persero), including financial state so that the loss is a loss to the state and whether the legal act of Directors hurt the company could be charged with article 2 or article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption.

This study uses normative legal research methods, sources of data required in the implementation of this study uses secondary data sources, then the data were analyzed qualitatively.

The results showed that according to legal theory and the concepts of state finances, state-owned financial PT (Persero), whose capital comes from wealth separated state within the scope of state finances because it is in accordance with State Finance characters that must be accounted for its use as money of the people . Acts of fraud that may cause harm to the state of Directors SOEs means hamper the government in order to carry out their obligations. Such action may be categorized as actions that harm the public interest or is against the law. On the basis of this, the fraudulent acts that harm the state shall be liable to criminal or in other words, his actions meet the elements of criminal offenses in Article 2 or Section 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001."

"Penulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif kerugian keuangan negara dan penerapan konsep Business Judgment Rule terhadap anak perusahaan BUMN dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk. Adapun metode Penelitian ini bersifat doktrinal, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini kerugian pada anak perusahaan BUMN dapatkah dikatakan sebagai kerugian keuangan negara selain itu dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menimpa anak perusahaan BUMN sejauh mana prinsip Business Judgement Rule dapat diterapkan sehingga memberikan perlindungan kepada pengurus atau karyawan suatu BUMN. Penulis dalam karya tulis ini, mencoba melakukan pembahasan anak perusahaan BUMN dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk yang mengalami kerugian dapat dianggap merugikan keuangan negara serta penulis mencoba melihat sejauh apa prinsip Business Judgment Rules dapat diterapkan dalam kasus ini. Tentu harapannya adalah penulis dapat memberikan pandangannya mengenai kerugian keuangan negara terhadap anak perusahaan BUMN, dan harapannya Pemerintah dapat membuat sebuah regulasi yang cukup tegas mengenai batasan kerugian terhadap anak perusahaan BUMN, dengan banyaknya tafsiran mengenai kerugian keuangan negara dari berbagai regulasi membuat perdebatan mengenai kerugian keuangan negara tidak kunjung berkahir terutama dalam tataran aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim

---

This writing aims to provide a perspective on state financial losses and the application of the Business Judgment Rule concept to BUMN (State-Owned Enterprises) subsidiaries in Case Number 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk. The research method used is doctrinal, describing and analyzing the issues raised to provide legal arguments as the basis for determining whether an event is right or wrong and how it should be according to the law. The problem in this thesis is whether the losses at BUMN subsidiaries can be considered state financial losses. Additionally, in cases of corruption experienced by BUMN subsidiaries, to what extent can the Business Judgment Rule principle be applied to protect the management or employees of BUMN? In this thesis, the author attempts to discuss the BUMN subsidiaries in Case Number 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk that have suffered losses, which can be considered as harming state finances. The author also attempts to see how far the Business Judgment Rule principle can be applied in this case. The hope is that the author can provide their view regarding state financial losses concerning BUMN subsidiaries and that the Government can make sufficiently firm regulations regarding the limits of losses to BUMN subsidiaries. With many interpretations of state financial losses from various regulations, the debate about state financial losses does not end, especially among law enforcement officials, particularly prosecutors and judges."

"Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap studi kasus di Kabupaten Garut dimana Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerapkan manajemen dalam proses penanganan perkara secara baik sehingga dapat diselesaikan secara sistematis dan dapat membuktikan kesalahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Garut periode 2004 sampai dengan 2008.Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati merupakan suatu kejahatan yang dipelajari sebelumnya melalui interaksi antara Bupati dan perangkatnya, dimana perangkat daerah tidak bisa menolak setiap perintah dari Bupati karena kedudukan bupatf sebagai penguasa yang dapat menentukan nasib dari perangkat dibawahnya. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia di perlukan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.Sedangkan tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk menunjukan bagaimana kondisi korupsi di daerah dan bagaimana penanganan yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari penyelidikan sampai uang daerah dapat di selamatkan dan hukuman badan sebagai bentuk pertanggungjawaban bupati.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa analisis yuridis empiris dengan memanfaatkan informan dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas objek penelitian.

---

Researchers conducted research on case studies in Garut district, which the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia ("CEC") has implemented process management in handling the case properly and it can be completed in a systematic and to prove it the corruption which committed by the "Bupati" of Garut in period 2004 to 2008.

Corruption who committed by "Bupati" is a categories of crime in related study before through the interaction between "Bupati” and staf of District Government, in which they can not refuse any orders from "Bupati" because "Bupati" has a position as a authority holder who could conduct and order and also determine the fate of his staf of District Government. In the eradication of corruption in Indonesia is needed of commitment with the whole society.

The purpose of writing this thesis is to show how that corruption in the local conditions in Indonesia Country and how the handling that corruption case CEC in process from the investigation until the moneys can be saved by CEC and the punishment. can be implemented to "Bupati” as responsibility of “Bupati”,

This research method uses qualitative research methods with the form of juridical of empirical analysis and also using informant to collecting data and information that will be getting clear objects of research."

"Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negera (GBHN) di tegaskan antara lain, bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun pada kenyataannya untuk menuju dan meraih city-cita yang mulia tersebut pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah sate masalah yang menjadi kendala di dalam konteks pembangunan nasional itu adalah masalah korupsi yang terus berkecamuk, sehingga dana-dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, telah berpindah ke kantong para koruptor."