Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dasar pemikiran diperlukannya rahasia bank berkaitan erat dengan keberadaan dan kelangsungan lembaga itu sendiri, karena usaha bank yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Rahasia bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personal privacy. Di Indonesia, rahasia bank menjadi ketentuan normatif yang telah ditegakkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun masalah yang dibahas adalah mengkaji lingkup ketentuan rahasia bank guna memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah bank; mengkaji ketentuan dalam hal pengungkapan rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana serta mengkaji penerapan ketentuan rahasia bank untuk melindungi nasabah penyimpan dana dalam praktek di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa rahasia bank hanya meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpan dana dan simpanannya, dalam hal ini persoalan batasan pengertian rahasia bank masih juga belum tuntas diatur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur perlindungan hukum pada nasabah lainnya dan hanya mengatur kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Apabila terjadi benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah bank, keberlakuan ketentuan rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 bahwa kepentingan umum dan kepentingan bank wajib didahulukan dengan mengungkapkan hal-hal yang wajib dirahasiakan. Penerapan Rahasia Bank dalam Praktek pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi pemberian keterangan mengenai simpanan nasabah kepada anak perusahaan Bank BNI, pemblokiran terhadap rekening tabungan yang diduga milik pelaku tindak pidana, penutupan rekening giro milik nasabah pailit oleh kurator dan penertiban rekening pemerintah yang dilakukan Departemen Keuangan."

"Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh tentang praktek penggadaian saham sebagai agunan tambahan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan alat pengumpulan studi berupa studi kepustakaan. Di dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini, bentuk-bentuk benda yang dapat dijadikan agunan kredit terus berkembang. Saham baik saham atas nama, saham atas unjuk/blangko maupun saham sebagai efek dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini didasarkan atas Surat Keputusan Direksi bank Indonesia NO. 26/68/Kep/Dir tanggal 7 september 1993 tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk tapi dalam hal ini saham hanya dapat dijadikan sebagai agunan tambahan, saham disini berfungsi untuk melengkapi agunan yang sudah ada. Karena saham tergolong kedalam benda bergerak yang tidak berwujud maka pengikatan saham sebagai agunan tambahan di lakukan dengan cara gadai. Dalam prakteknya di Bank Negara Indonesia terdapat pembedaan tata cara penggadaian, waktu lahirnya gadai dan tata cara eksekusi (apabila debitur wanprestasi) dalam penggadaian saham atas nama saham ujuk/blangko maupun saham sebagai efek sebagai agunan tambahan kredit. Pembedaan ini timbul karena adanya karakter yang khas dari masing-masing saham. Bank Negara Indonesia memiliki kebijaksanaan yang konervatif dan ideal dalam menerima dan menentukan nilai saham yang dijadikan agunan kredit. Apalagi dengan adanya fluktuasi harga saham akhir-akhir ini, tentu penilaian atas saham yang dijadikan agunan kredit akan seteliti mungkin, sehingga bank akan terhindar dari kemungkinan yang dapat merugikan dikemudian hari."

"Menurut Undang undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari fungsi tersebut maka kegiatan operasional bank tidak terlepas dari dana milik masyarakat. Sehingga dapat di katakan bahwa tanpa dana milik masyarakat maka bank tidak akan berarti apa-apa. Untuk memperoleh dana masyarakat ini maka bank harus terlebih dahulu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dengan demikian masyarakat akan menyimpan dana mereka di bank. Tetapi, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan mulai goyah terlebih setelah adanya likuidasi terhadap 16 bank di Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya perlindungan atau jaminan hukum atas simpanan dana mereka di bank. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk mengungkapkan mengenai hubungan hukum dalam perjanjian baik dalam perjanjian pemberian kredit maupun dalam perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk simpanan dana lainnya hubungan antara bank dengan nasabah yang dinilai tidak seimbang. Disamping itu akan di ungkapkan pula mengenai seberapa jauh undang-undang perbankan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992 mengatur mengenai masalah jaminan keamanan simpanan dana nasabah serta rahasia bank dan tanggung jawab bank terhadap nasabah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan oleh bank terhadap simpanan dana nasabah itu diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992."