Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTahun 2008 ini adalah tahun ke-11 sejak Indonesia dilandakrisis multi dimensi yang begitu hebat, yang telah memporakporandakanhampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Sepuluh tahunadalah sebuah kurun yang cukup lama untuk berbenah dan memperbaikidiri. Namun demikian, upaya untuk kembali pulih masih memperolehbeberapa kendala. Trauma krisis dan juga peningkatan kredit seret(non performing loan) telah menyebabkan credit rationtng yaituperbankan menjadi sangat selektif dalam melakukan pemberian kredit.Kondisi tersebut di atas pada akhirnya mempengaruhi pula pemberiankredit terhadap kepemilikan rumah, yang sebetulnya masih memilikipermintaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagaiupaya untuk mendorong akselerasi pembiayaan terhadap kepemilikanrumah. Sungguhpun dari sisi perbankan, yang memiliki. magnitudo yangsignifikan dalam mempengaruhi perekonomian nasional, telah banyakdilakukan berbagai inovasi untuk mengintegrasikan berbagai produkkeuangan dalam satu kemasan yang ditawarkan, antara lain dengan carasekuritisasi aset, namun khususnya pada Kredit Pemilikan Rumah(KPR),upaya tersebut tampaknya belum memberikan prospek yang cerah untukmencapai tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secaramaksimal. Tampak disini adanya kebutuhan untuk melakukan terobosansebagai bagian dari masa depan sektor keuangan dan sektor perumahannasional. Terobosan mana perlu diimplementasikan dengan baik salahsatunya dengan mendirikan suatu lembaga keuangan yang dapatmenggegaskan langkah yang baik tersebut. Manfaatnya tidak hanya akandirasakan oleh masyarakat namun juga bagi industri perbankan untukdapat terus berkembang meningkatkan asset dan pendapatannya, sertamendorong pasar keuangan di Indonesia yang semakin likuid.Sebagaimana telah penulis ilustrasikan pada bagian pendahuluan diatas, dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mengangkat beberapapermasalahan yang lebih spesifik terkait sekuritisasi KreditPemilikan Rumah yaitu :1) Kerangka hukum apa yang dibutuhkan dalampelaksanaan sekuritisasi KPR yang efektif dan aman? 2) Bagaimanarisiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga transaksi sekuritisasiKPR dan peranan PT Sarana Multigriya Finansial bisa optimal?Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis-normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadapazas-azas hukum, sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasihukum. Penelitian normatif mempergunakan data sekunder. Daripembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:1) Kerangka hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sekuritisasi KPRyang efektif dan aman adalah Undang-Undang Sekuritisasi dansinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang dan yangberhubungan dengan sekuritisasi aset; 2)Risiko harus dimitigasidengan baik agar transaksi sekuritisasi KPR dan peranan PT SaranaMultigriya Finansial bisa optimal dengan cara: implementasi riskmanajemen dan tata kelola yang baik (good govern&nce) sertadiperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap aktivitas PT SMF."

"Pemerintahan pada masa transisi politik dari rejim otoritarianisme menuju demokrasi harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan mgala tindakan an dilakukan oleh rejim terdahulunya, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Pemberian mmesti menjadi salah satu mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk menjamin perdamaian dan kelancaran proses rekonsiliasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai mmesti ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Namun demikian, legalitas amesti dal andangan hukum internasional masih mengundang banyak perdebatan. Atas dasar ini, penelitian ini dilakukan dan menghasilkantiga kesimpulan pokok. Pertama, meskipun pemberian mmesti merupakan hak yang dimiliki matu negara berdaulat, namun kasus menyangkut kejahatan internasional, mesti tidak boleh menciptakan impunitas sehingga harus dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar .Right to Knore masyarakat karena menutup dan menghentikan akses masyarakat terhadap kebenaran. Namun demikian, terdapat kemungkinan justifikasi pemberian amnesti sepanjang "Right To Know" terpenuhi. Ketiga, mekanisme pemberian dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum internasional."

"Salam naskah UUD 1945 para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar yang kuat tentang hak asasi manusia (HAM) apalagi dalam perubahan UUD 1945 tahap kedua tahun 2000 ditambah lagi dasar hukum tentang HAM tersebut dalam satu lab lengkap dengan sepuluh pasal, akan tetapi sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga orde reformasi ordec informasi sekarang ini tetap saja yang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Dan pelanggaran HAM terbanyak terjadi pada era orde baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa orde baru tersebut hingga dapat diselesaikan secara tuntas dan adil. Terdapat kendala dan problem hukum sehingga kasus-kasus tersebut tidak dapat dituntaskan. Kendala dan problema apa dibahas dalam artiikel ini."

"The study to get the perspektif of the moro people in the Philippines islands, specifically members of MAPEA (Maguindanaon Professionals and Employees Association) on the belief that this sector cpuld give an educated intelligent, and strategig, formula for the just, peaceful, and lasting solution to the political problem of the :Bangsamoro" people for self determination. In this study, an explanation based on the historical perpsective is neccessity. It is gather the answer of critical question, especially related to what are te root cause of the "Bangsamoro" political problem. Accrdingly, the Philippine history is replete with many stories of rebellion and seccession. In Mindano alone, the government has been spending time, effort, and resources to contend the armed movements. Beside, the "Bangsamoro" struggle for indepedence has started from 16th to 20th century. In 1968, after the Jabidah Masssacre, MNLF (Moro National Liberation Front) fought against the goverment forces and the violent armed confroontations ended up in the peace talk in tripoli, Libya in 1975. When in 1996, the GRP (Government of the Republic of Philippine)-MNLF Final Peace Agreement was forget, the MILF (Moro Islamic Liberation Front) continues the struggle so that the All-Out War declared by the Estrada administration in year 200 finaly, the perpective of the members of MAPEA does not differ from what have already been done to solve the "Bangsamoro" political problems. Just like other organization, they are hofepul that conflict would end. This is a new learning."

"Promosi hak asasi manusia dan demokrasi menjadi tema utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) sampai hari ini. Promosi hak asasi manusia dan demokrasi sebagai nilai-nilai ideal politik AS menuai persoalan ketika harus berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan. Akibatnya, persoalan hak asasi manusia dan demokrasi kerap diabaikan. Pada masa Perang Dingin persoalan ini terjadi ketika AS mendukung sejumlah diktator sayap kanan di beberapa negara. Di Chile, AS mendukung pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990) yang menjalankan pemerintahan dengan otoriter yang kerap melakukan pelanggaran HAM dan anti demokrasi. Persoalan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya; Apa sebenarnya yang melandasi AS mendukung rezim Pinochet? Mengapa AS rela 'mengorbankan' politik idealnya? Dan apa sejatinya makna HAM dan demokrasi bagi politik luar negeri AS pada masa Perang Dingin? Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganilisis data terutama dari dokumen-dokumen yang sudah dirilis Departemen Luar Negeri AS, bukubuku, jurnal dan sejumlah artikel di website, penelitian ini ingin menjawab berbagai pertanyaan di atas. Tesis penelitian ini adalah sebuah konsep yang penulis sebut sebagai 'capital securitizing'. Konsep capital securitizing merupakan definisi operasional yang ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal politiknya.

---

Promotion of human rights and democracy become the main theme in U.S. foreign policy until today. Promotion of human rights and democracy as U.S. political values acquire issue when it collides with economic and security interests. As the result, the issue of human rights and democracy are often ignored.

During the Cold War, this problem occurred when U.S. supported a number of right-wing dictators in some countries. In Chile, U.S. supported the regime of Augusto Pinochet (1973-1990) who run the government authoritatively which often committed violation against human right and democracy.

This issue certainly brings out some questions, including: What is the basis of U.S. support the regime of Pinochet? Why is U.S. willing to 'sacrifice' its political ideal? And what is the true meaning of human rights and democracy for U.S. foreign policy during the Cold War?

By using a qualitative approach to analyze the data primarily from some documents that already released by U.S. State Department, books, journals, and some website articles, this study wants to answer those questions above.

This thesis is a concept which the author called as 'capital securitizing' The concept of 'capital securitizing' is an operational definition which attempts to explain the workings of the process of making U.S. foreign policy which is inconsistent with the values of its political ideal."