Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan peletakan reklame di provinsi DKI Jakarta, dengan melihat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masalah pada pola penyebaran reklame yang menyangkut dengan estetika kota atau keindahan kota, kebijakan yang berkaitan dengan peletakan reklame dan bagaimana peran pemerintah terhadap pengimplementasian kebijakan peletakan reklame di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi kebijakan peletakan reklame di DKI Jakarta belum berjalan secara efektif dan optimal. Masalah perijinan reklame dan administrasi pajak reklame hendaknya mendapat pengawasan serius dari pemerintah, masih ada beberapa reklame yang belum berizin atau yang menyalahi aturan tidak mendapat tindakan. Hal yang sering terjadi adalah lemahnya pengawasan dan penertiban yang terjadi sehingga menimbulkan beberapa contoh kasus yang merugikan, baik terhadap masyarakat (publik) maupun kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Hal lain yang menjadi patut mendapat perhatian adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakan kebijakan dalam membenahi empat faktor pendukung didalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini terkait kebijakan penyelenggaraan dan peletakan reklame.ABTRACTThe focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement.;The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement.;The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement., The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement.]"

"Penyakit kusta adalah penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh kuman kusta (Mycobacterium leprae). World Health Organization (WHO) menetapkan Tahun 2000 eliminasi penyakit kusta kurang dari 1110.000 penduduk Jumlah penderita kusta di Indonesia berjumlah 130.000 orang dengan prevalensi 1-5110.000 penduduk. Eliminasi penderita kusta di Indonesia telah berada di atas standar yang ditetapkan WHO, yaitu pada Tahun 2001 yang berjumlah 17.137 orang dengan prevalensi 0,84110.000 penduduk.Prevalensi penderita kusta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2001, masih berada di atas prevalensi nasional 0,84110.000 penduduk, yaitu 1,41110.000 penduduk dengan jumlah penderita kusta 1.185 orang. Pada Tahun 2001 dan 2002, penderita kusta yang berobat di puskesmas dan rumah sakit berjumlah 195 orang. Penderita yang putus berobat atau Drop Out (DO) berjumlah 89 orang. Sementara yang telah menyelesaikan pengobatan atau Release from Treatment (RFT) berjumlah 106 orang.Penelitian bertujuan memperolehnya informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penderita kusta yang DO berobat di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2002. Disain yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yang berupaya menggali informasi secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyebab kasus penderita kusta yang drop out (DO) berobat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 45 informan yang terdiri dari 14 informan DO, 15 RFT dan informan kunci terdiri dari 5 informan dokter dan 10 paramedis.Dari hasil penelitian diperoleh, umur, pendidikan dan pekerjaan serta pengetahuan tentang lama pengobatan dan waktu harus kembali ke pelayanan kesehatan setelah pengobatan pertama (faktor predisposisi) cenderung berhubungan dengan DO pengobatan kusta. Akses biaya dan efek samping obat (faktoe pemungkin) memiliki kecenderungan berhubungan DO pengobatan kusta. Keterampilan petugas (faktor penguat) memiliki kecenderungan berhubungan DO pengobatan kusta. Faktor penguat lainnya yaitu, supervise terhadap petugas kesehatan yang telah dilakukan kurang baik, insentif yang diterima informan dokter kebanyakan bukan bersumber dan program kusta. Sementara insentif yang diterima informan paramedis sudah cukup.Untuk menekan jumlah penderita DO kusta di Propinsi DKI Jakarta maim perlu disarankan agar dilakukan pelatihan dan penyegaran kepada petugas kesehatan/juru kusta secara kontinyu dan berkelanjutan. Untuk puskesmas dalam wilayah Propinsi DKI Jakarta, perlu melakukan pendataan ulang penderita kusta khususnya penderita yang DO berobat dan meningkatkan penyuluhan tentang penyakit kusta, serta memotivasi penderita yang DO berobat untuk minum obat secara teratur sesuai dengan ketentuan. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penderita kusta dengan variabel dan metode penelitian yang berbeda di Propinsi DKI Jakarta.

---

Leprosy is a yearly communicable disease which is caused by Mycobacterium Leprae. WHO stated that, in 2000, elimination of leprosy is less than 1110.000 populations. The number of population in Indonesia is 130.000 with 1-5/10.000 prevalence. The elimination of leprosy in Indonesia has been on the standard that was determined by WHO, that in 2001 the number of leprosy sufferers are 17,137 with 0, 84110.000 populations.

The prevalence of leprosy in Jakarta in 2001 is still above the standard of national prevalence, where the number of sufferers 1.185 of 1.41110.000 populations. In 2001 and 2002, leprosy sufferers that having treatment from Public Health Center and hospital were 195 persons. DO patients were 89 persons, while the releases from treatment patients (RFT) were 106 persons_

This study aimed to obtain information about factors that caused of leprosy DO patients from the treatment in Jakarta in 2001-2002. The design of the study by using qualitative approach attempted to deepen information about things related to case causes of DO leprosy patients.

Data were acquired through in-depth interview with 45 informants that consisted of 14 DO informants, 15 RFT informants and key informants that were 5 doctors and 5 paramedics.

The result of the study showed that age, education, occupation, the knowledge of treatment period and time to return to the treatment service after the first treatment (predisforcing factors), cost access and drugs side effect (enabling factors), personnel skills (reinforcing factor) had any direct relation to the DO of leprosy treatment. The other reinforcing factors are supervision -- to the health personnel was unsatisfactory, and incentives -- that received by the doctor informants were not from -leprosy program, while the incentives received by paramedics were satisfactory.

To decrease the number of DO patients from the treatment in Jakarta, it is necessary to conduct continual and periodic training and reinforcement to the health/leprosy personnel. To the public health center in Jakarta, it is necessary to hold registrations of leprosy sufferers especially DO from the treatment patient and to increase illumination on Leprosy, also to motivate the patient of having treatment in order to take medicine regularly as it was prescribed_ For the interest -of science development, it is necessary to conduct further study about leprosy sufferer with different variable and research methodology in Jakarta."

"Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak pada tahun 1983/1984 yang berdampak pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) tahun 1985/1986, timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah dan dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga dalam hal ini, pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dalam usaha nya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi dan jalannya pemerintahan di daerah.Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelumnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta, harus mengetahui potensi sektoralnya yang mana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Untuk mengetahuinya, dapat dengan cara menghitung Location Quotientsnya, karena dengan perhitungan ini, pemerintah daerah dapat mengetahui potensi sektoral daerahnya. Perhitungan Location Quotients ini dapat menggunakan dua indikator, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tenaga kerja.Dari hasil perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memperlihatkan bahwa ada lima sektor basis dan ada empat sektor basis. Sektor basis ini mengandung arti bahwa kelima sektor tersebut mempunyai nilai tambah yang tinggi dimana nilai tambah yang tinggi ini disebabkan produktivitas kelima sektor tersebut tinggi dan tingginya produktivitas ini disebabkan kualitas tenaga kerja di kelima sektor tersebut tinggi dimana kualitas tenaga kerja ini dapat dilihat dari pendidikan akhir yang dimiliki tenaga kerja di kelima sektor tersebut. Kelima sektor basis ini, antara lain: sektor listrik, gas kota, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor non basis sebaliknya. Keempat sektor non basis ini, antara lain: sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa.Selain itu, dari perhitungan Location Quotients dengan menggunakan indikator tenaga kerja, memperlihatkan bahwa ada tujuh sektor basis dan ada dua sektor non basis. Sektor basis ini mengandung arti bahwa penyerapan tenaga kerja di ketujuh sektor ini sangat banyak dimana penyerapan tenaga kerja yang banyak ini disebabkan penggunaan tenaga kerja di ketujuh sektor ini sangat banyak dan hal ini dapat dilihat dari jumlah jam kerja, status pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama di ketujuh sektor tersebut. Ketujuh sektor basis ini, antara lain: sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas kota, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor non basis sebaliknya. Kedua sektor non basis ini, antara lain: sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian.Dari kedua perhitungan Location Quotients yang menggunakan dua indikator memperlihatkan ada perbedaan, yaitu: ada dua sektor yang pada perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator Produk Domestik Bruto, kedua sektor ini merupakan sektor non basis, tetapi pada perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator tenaga kerja, kedua sektor ini merupakan sektor basis. Hal ini mengandung arti bahwa kedua sektor ini di satu sisi mempunyai nilai tambah yang rendah, namun di satu sisi yang lain, penyerapan tenaga kerjanya sangat banyak.Dari hasil perhitungan Location Quotients dengan menggunakan dua indikator, pemerintah daerah DKI Jakarta dapat melihat potensi sektoral daerahnya yang mana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya."

"ABSTRAKPertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat di DKI Jakarta berdimensi ganda. Pada dimensi yang satu hal itu dapat merupakan salah satu indicator makin meningkatnya kemampuan dan kemakmuran masyarakat. Sementara pada dimensi yang ke dua, hal itu justru dapat pula menimbulkan bencana kota. Artinya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan akselerasi 12-14 persen per tahun yang tidak diimbangi atau didukung pertumbuhan prasarana jalan yang saat ini hanya sebesar 4 persen per tahun dan disiplin masyarakat masih rendah atas peraturan lalu lintas, maka yang akan terjadi adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Konsekuensi lebih lanjut adalah adalah kerugian yang harus diderita oleh seluruh pengguna jalan semakin besar.Pada kenyataannya, pelaku perjalanan di DKI Jakarta diisi oleh komposisi 84 persen adalah kendaraan pribadi dengan tingkat okupansi yang rendah, sementara kendaraan umum yang jumlahnya hanya 3 sampai 4 persen tingkat okupansinya sangat tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) kendaraan pribadi hanya ditumpangi oleh 1 sampai 2 orang saja, dan hanya 4 persen yang ditumpangi oleh lebih dari 4 orang penumpang. Sementara itu, sejumlah 50 sampai 60 persen masyarakat DKI sangat tergantung pada jasa angkutan umum untuk menunjang mobilitasnya.Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kerugian yang kian besar bagi semua pelaku perjalanan di masa yang dating, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijaksanaan Lajur Khusus Bis.LKB pada hakekatnya merupakan sebagian dari suatu kebijaksanaan pengelolaan lalu lintas (traffic management), yang dalam teknik lalu lintas disebut pembatasan lalu lintas atau traffic restraint. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan jasa angkutan terhadap masyarakat pengguna jalan secara adil.Kinerja operasional LKB selama masa uji coba menunjukkan angka yang positif dipandang dari sudut pengurangan waktu tempuh, peningkatan kecepatan, peneingkatan ritasi bis dan jumlah penumpangnya di samping juga terdapat adanya dampak negative pada sisi lain terutama pengguna jalan angkutan pribadi. Pengoperasian LKB di jalur cepat lebih efektif disbanding di jalur lambat, namun perlu biaya 3 kali lebih untuk penyelenggaraan yang optimal.Pada saat ini LKB bru menikmati prioritas operasi di ruas lintas (link) saja dan belum di persimpangan. Terjadinya penurunan penundaan (delay) angkutan umum merupakan hasil prioritas di ruas lintas dan bukan prioritas di persimpangan. Ada korelasi yang kuat antara panjang lintas LKB dengan penurunan penundaan. Semakin panjang lintas LKB di lalui angkutan umum, semakin besar penurunan penundaan yang dinikmatinya.Disadari bahwa pengukuran atau penilaian keberhasilan dari kebijaksanaan LKB tidaklah sederhana. Sering kali hasil dari suatu kebijaksanaan, yang menurut kaidah teknik lalu lintas sudah dianggap cukup memadai, tidak dirasakan oleh pengguna angkutan umum; apalagi oleh pengguna kendaraan pribadi dan bahkan dianggap merugikan bagi sebagian pengguna jalan yang lain.LKB dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan lalintas jalan raya secara sebagian (partial). Sedangkan untuk pemecahan masalah angkutan di DKI Jakarta secara menyeluruh, LKB harus segera diikuti dengan kebijaksanaan yang lain. Dalam konteks Jakarta, penerapan kebijaksanaan LKB harus dipandang sebagai tendangan awal (kick off) dari suatu usaha pemecahan masalah transportasi yang lebih luas dan harus segera dikuti dengan penerapan kebijaksanaan terpadu agar tidak kehilangan momentumnya."