Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakanperbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajibmenyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajibmembayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihakkedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untukmengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namundalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuatdihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama)didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnyadisebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjualtanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pernyataan didepanKapolsek Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegaramenandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksaoleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta JualBeli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihakkedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteriasuatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan P engadilan,khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPATterhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalampembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan padapenelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus inimenitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu peijanjianmenurut KUHperdata.

---

ABSTRACTSales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first partymust delivered his right owner of his land to the second party and the second partymust paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and PurchaseLand, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officeror PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives.However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration DeedCases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First *Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in afterreferred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold outhis land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before ChiefOfficer Police of Banjamegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjamegara signedin previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with numberof deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deedmeans the authority of first party has already transfer to the second party. Theobjective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to courtresolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deedthat clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methodsapplied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research,the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualificationobliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code."

"ABSTRAKJual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukummengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satupihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akanmelakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhakmenuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atastanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atastanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapanPPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantupemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatukasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT.Dalam kasus ini setelah dibuatnya akta jual beli munculgugatan dari pihak ketiga yang merasa telah membeli obyekperjanjian walau hanya baru ada kata sepakat saja. Gugatanpihak ketiga ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung denganpertimbangan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telahterjadi dan akta yang dibuat dihadapan PPAT dinyatakanbatal. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis iniadalah apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukansecara sepihak?; Apakah keputusan Mahkamah Agung RI Nomor2136 K/PDT/1997 sudah tepat menurut peraturan pertanahanyang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Majelis Hakim dalammengadili kasus ini memakai KUH-Perdata sebagai dasarpertimbangannya. Sedangkan di dalam hukum pertanahan kitadikenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PeraturanPelaksanaannya, sehingga sudah seharusnyalah hakim dalamhal ini mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria dantidak pada KUH-Perdata saja karena obyek dalam perjanjianjual beli tersebut menyangkut mengenai pertanahan.

---

ABSTRACTSell and purchase refers to a legal relationship withrespect to the property between two parties where a partybinds to do or not to do something and the other handanother party is entitled to claim for the performance ofsuch promise. Land sell and purchase is an agreement withrespect to the transfer of land rights.,the Land Sell andPurchase Deed is made before a land official who helps thegoverment however in this thesis writting is discussingabout an annullment case of a land sell and purchase madeby PPAT. However in this case after the Land Sell andPurchase Deed was made arrest a claim with respect to thelegal action action from the third party already purchasesthe object of the agreement eventhough by an oral agreementonly. The main problem is about to discussed in this thesisis whether or not the Land Sell and Purchase Deed madebefore the PPAT is valid?., How are the responsibilities ofPPAT with respect to the a n n u l lment of sell and purchasedeed made by PPAT, related to the Supreme Court DecissionNumber 2136 K/PDT/1997? The examination method by stressingon the library examination. The Judge incasing this caseshould not use the KUH-Perdata as the way of make thedecision. As we know that in our rule of land there is aReglement of an Agrarian Basic Rule wich is known asReglement Number 5 year 1960 about the Basic Reglement ofAgrarian Rule (UUPA) and the Action Reglement, so the judgeshould use this because the object in the sell and purchasedeed is about land."

"Jual beli merupakan suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi suatu prestasi atau tidak akan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak, yang mana pihak satu wajib menyerahkan hak atas tanahnya sedangkan pihak kedua berhak menerima penyerahan hak atas tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengalihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah selaku pembantu dari Pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut Tergugat A) menjual tanah seluas 14.752 m2 kepada pembeli kedua (selanjutnya disebut Tergugat B) yang mana dalam tanah tersebut telah dibeli oleh pembeli pertama (selanjutnya disebut Penggugat) seluas 340 m2. Jual beli antara Tergugat A dengan Tergugat B itu dilakukan dihadapan PPAT yang dinyatakan dalam suatu akta jual beli. Yang mana dengan dibuatnya akta jual beli tersebut berarti hak atas tanah dari Tergugat A telah beralih kepada Tergugat B. Pokok permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah criteria suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan Pengadilan khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal dem hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada penilitan kepustakaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut KUH-Perdata.

---

Sale and purchase is a legal relationship of objects in wealth between two parties that part agrees to comply with an achievement or will not meet an achievement, while others have the right to the realization of these achievements. Sale and purchase of land is a legal act performed between two parties is required parties to put the right to land, while the second part is entitled to delivery of the land with a money payment rights agreed by both parties. The transfer of rights to land in the form of purchase and sale made by official Constructor Constructor Earth Scripture as Lady of Government. But in this thesis writing discusses a case of annulment of agreements sale and purchase made before PPAT. In this case, the seller (hereinafter referred to as the defendants A) sell 14 surface 752 m 2 for the second buyer (hereinafter respondent B), that in this land has been purchased by the original purchaser (hereinafter applicant) 340 m2 area. The sale and purchase of the accused with the accused B was carried out by the PPAT is expressed in a deed of buying and selling. What made the purchase and sale from the land rights of the respondent A has been transferred to defendant B. The main problem will be discussed in this thesis is a title which is the criterion that is declared null and void by decision, especially in the District No.. 03/PDT.G/2008/PN.PDG Padang Court dated 07 July 2008; do many PPAT to responsibility that writing sale declared null and void by the judgment of the Court district Padang, because there are legal flaws in production? The method used is the legal regulatory research approaches focus on penilitan literature evaluation method. The judges of the Court district Padang judge this case focuses on the understanding of the requirements for the validity of a treaty by Kuh-civil."

"ABSTRAKProfesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara. Dan dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat salah satu contoh kasus penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara yang berkaitan dengan Akta Jual Beli Tanah beserta bangunannya sebagai landasan dari Perjanjian Hutang Piutang dengan pihak lain.Sehingga di dalam tesis ini penulis menyimpulkan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, apakah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli Tanah yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan metode analisis datanya adalah dengan analisis kualitatif.

---

ABSTRACTWhile PPAT profession exists in order to help the people in Indonesia, in carrying out its duties PPAT While wewenangan given by the state. PPAT While in performing his obligation to act honestly, thoroughly, independently and impartially and safeguard the interests of the parties concerned. However, in practice a lot of abuses committed by PPAT meantime. And in the writing of this thesis, the author raised one example in cases of corruption committed by PPAT While relating to the Deed of Sale and Purchase of Land along the building as a cornerstone of Debt Agreements with other parties.Hence, in this thesis the authors conclude into two main issues, namely how the legal protection for the injured party to the Sale and Purchase Agreements allegedly false made by PPAT meantime and how the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, whether in accordance with the applicable legislation.This thesis aims to determine the depth of the legal protection to the aggrieved party to the Deed of Sale and Purchase of Land allegedly false made by PPAT meantime and to learn in depth about the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, is in conformity with the laws in force or not.The research method in this study is a normative legal research methods, in which the legal research done by researching library materials or secondary data based and methods of data analysis is qualitative analysis, namely by examining the data obtained. "

"ABSTRAKPutusan Mahkamah Agung nomor 3148 K/PDT/1988 tanggal 21 Juni 1989 menyatakan batal demi hukum akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423, akta notaris nomor 173 tanggal 15 Maret 1985, akta notaris nomor 151 tanggal 15 Agustus 1984. Putusan tersebut menimbulkan konsekuens-ikonsekuensi hukum bagi notaris, para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum tersebut termasuk pihak ketiga. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normative dapat diidentifikasi bahwa pada prinsipnya suatu akta notaris yang memenuhi persyaratan ketentuan formil untuk menjadi akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dibatalkan. Dalam kasus ini dianalisa kriteria suatu akta otentik yang dapat dinyatakan batal demi hukum dan akibat hukum terhadap pihak ketiga dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI nomor 3148 K/PDT/1988 ini. Akta otentik,dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Sehingga kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, dan mengikat hakim apabila akta otentik dipergunakan dalam pembuktian dimuka pengadilan. oleh karenanya notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk memenuhi ketentuan UUJN, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku. Isi/materi dalam Akta Notaris harus mematuhi ketentuan perundang--undangan yang berlaku. Akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423 wajib mematuhi ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, pemberian kuasa, jual beli dan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995. Penyimpangan dan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423 sepanjang mengenai materiil akta, dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengikutinya adalah batal demi hukum. Bagi pihak ketiga perbuatan hukum dalam akta-akta tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Sebagai perlindungan bagi pihak ketiga maka hakim menguatkan hat tersebut dengan manyatakan akta notaris tersebut batal demi hukum."

"PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang tanda tangan salah satu pihaknya terbukti tidak sah dan implikasi hukum terhadap PPAT yang terbukti bersalah dalam membuat Akta Jual Beli tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dianalisa dengan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan penelitiannya melalui studi kepustakaan. Dalam kasus ini, PPAT ditetapkan sebagai terdakwa karena terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli. Hasil penelitian tesis ini adalah Akta Jual Beli tersebut tetap memiliki kekuatan sebagaimana Akta pada umumnya, sampai ada pihak yang mengajukan pembatalan Akta Jual Belinya. Dalam putusan, PPAT sebagai pemberi kerja bertanggung jawab atas karyawan yang terbukti bersalah melakukan pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam Akta Jual Beli, sehingga yang bersangkutan dikenakan Pasal 264 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Oleh karenanya, penulis menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan balik nama Sertipikat ke PTUN dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta Jual Beli serta menuntut ganti kerugian.

---

Land Deed Official is a general officer given the authority to make authentic deeds about certain legal acts concerning land rights.Nevertheless, there is a PPAT that does not carry out its duties and obligations properly. Land Deed Official can be prosecuted to be responsible for the deed he has made, especially if the deed is defective by law due to its negligence.The problem in this thesis is the legal result of the buy and sell act, whose signature of one of its parties proved to be invalid and the legal implications of land deed officials who proved guilty in making the Buy and Sell Act. The research of this thesis uses normative juridical method of research with the type of analytical descriptive research, analysed by qualitative method using secondary data collection techniques and research through literature study. In this case, the Land Deed Official was appointed as the defendant because it proved guilty of committing an act against the law in the form of signature counterfeiting in the Buy and Sell Act. The research result of this thesis is the buy and sell act still has the strength of the deed in general, until the party that filed the cancellation of the Buy and Sell Act. In the ruling, the Land Deed Official as the employer is responsible for the employee who proved guilty of a party signature forgery in the Buy and Sell Act, so that it is subject to Article 264 Paragraph (2) jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code, and sentenced to imprisonment for 18 (eighteen) months. Therefore, the author suggests to the injured party to submit a cancellation of the certificate to the Civil Court of Justiceand submit a civil lawsuit to the District Court to cancel the Buy and Sell Act and claim damages."

"Setiap perbuatan hukum, khususnya yang menyangkut aspek ekonomi hendaknya diikat dengan suatu alat bukti tertulis, yaitu akta otentik sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sehingga setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya, Tesis ini mengacu pada kasus "Pembatalan Akta Notaris" yang berupa akta pemberian upah dan pembagian keuntungan, dimana akta itu ditandatangani pada saat Penggugat dalam keadaan tidak sadar dan tidak sehat, dan akta itu tidak dibacakan oleh notaris di hadapannya. Adapun pokok permasalahan yang dibahas yaitu dapatkah seseorang mengingkari akta yang ditandatanganinya dan dapatkah notaris digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2827.K/Pdt/1987 tentang Pembatalan Akta Notaris. Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat evaluatif-prespkriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang tidak dapat mengingkari akta yang sudah ditandatanganinya apabila persyaratan otentisitas suatu akta seperti yang telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sudah terpenuhi, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan mengikat para pihak; notaris tidak dapat digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya karena tanggung jawab notaris hanya terbatas pada pemenuhan unsur otentisitas akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris."

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli terhadap objek harta warisan yang belum dibagi berdasarkan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018.Adapun permasalahan yang timbul mencakup mengenai pengaturan harta bersama , kewenangan subjeknya dan hak-hak pihak lain terhadap perbuatan hukum (jual beli) harta warisan sebagai harta bersama yang terikat dan analisa hukum terhadap jual beli atas harta warisan terhadap studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018. Digunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni menganalisis dasar-dasar atas pembatalan akta jual beli atas objek harta warisan yang belum dibagi menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018 sehingga dapat dilihat dari aspek yuridis atau peraturan hukum positif sekaligus menganalisa implementasi hukum tersebut dalam realitas atau kenyataan yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis. Harta Bersama merupakan penyatuan harta kekayaan yang dimiliki suami istri secara otomatis dan penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian ataupun kematian. Sehubungan dengan hal tersebut apabila keduanya dipisahkan karena cerai mati, maka kewenangan subjek harta bersama jatuh kepada ahli warisnya yang merupakan harta bersama yang terikat, dalam hal ini para ahli waris mempunyai kewenangan untuk memperoleh hak nya. Dengan diperolehnya hak atas objek warisan yang belum dibagi, maka akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas objek warisan yang belum dibagi batal demi hukum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat membatalkan akta yang dibuat atas perintah pengadilan.

---

This thesis discusses the revocation of the sale and purchase deed of inheritance objects that have not been divided to heirs based on the Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1852 K / Pdt / 2018. As for the problems that arise regarding the arrangement of shared assets, the authority of the subject and the rights of other parties to legal act (sale and purchase) of inheritance as jointly bound assets and legal analysis of the sale and purchase of inheritance on the Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1852 K / Pdt / 2018. Normative juridical research methods are used, namely analyzing the basics of revocation the sale and purchase deed of inheritance objects that have not been divided according to the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia Number 1852 K / Pdt / 2018 so that it can be seen from the juridical aspects or positive legal regulations as well as analyzing legal implementation mentioned in reality or reality which refers to written legal norms. Joint Wealth is the integration of assets owned by husband and wife automatically and the integration of these assets is legal and cannot be contested as long as the marriage does not end due to divorce or death. In connection with this matter, if the two are separated due to divorce, the authority of the subject of joint property falls to the heirs who are bound shared assets, in this case the heirs have the authority to obtain their rights. By obtaining the rights to inherited objects that have not been shared, then the deed of sale and purchase made by the Land Deed Makers Officer for the inherited object that has not been divided is legally canceled and the Land Deed Makers may cancel the deed made by court order."