Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkta Pelepasan hak merupakan akta otentik yang dibuat dengan tujuan untuk melepaskan hak atas tanah kembali menjadi milik negara untuk kepentingan pihak lain yang membutuhkan. Akta tersebut termasuk sebagai bagian dari perjanjian pelepasan tanah sehingga di dalamnya berlaku syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akta pelepasan hak merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat publik dalam hal ini Notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian mutlak. Pelepasan hak tersebut akan diikuti kemudian dengan permohonan pengajuan hak atas tanah yang baru. Karena pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran atas pelepasan hak atas tanahnya, maka diajukan gugatan ke pengadilan oleh pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh pihak calon penerima hak. Permasalahan timbul ketika pengadilan menyatakan batalnya akta pelepasan hak yang dibuat para pihak karena terbukti adanya unsur penipuan. Sementara itu berdasarkan akta pelepasan tersebut telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah bagi pemilik tanah yang baru. Dari penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dapat diketahui jawaban mengenai bagaimana akibat pembatalan akta pelepasan hak terhadap sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan diatasnya dan juga perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal. Sehingga bagi pihak yang akan membuat perjanjian pelepasan hak atas tanah wajib mengetahui semua peraturan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

---

ABSTRACTDeed of Relinquishment represents authentic deed made with the aim to relinquish land rights to become state land for the interests of other party. This form of deed includes the land right release agreement which is applicable under the terms as regulated in article 1320 of Indonesian Civil Code. Deed of Relinquishment represent authentic deed because it is made by and before a public official, in this case a notary so it has absolute authentication. The release of land right will be followed by application of land right. Since the owner of the land did not receive any compensation for the release of his land rights, a lawsuit was filled because he felt his rights has been offended by those who has interest on the relinquishment. The problems occured when the Deed of Relinquishment was cancelled by court by reason contents of deception. Meanwhile based on the deed, a new land right certificate has been issued. Descriptive-analytical literature research will describe the respond on how cancellation of Deed of Relinquishment implies to the new land right certificate and also how far the law can provide legal protection for the holder of such new land right certificate. In view thereof, those who involved in an agreement for releasing land right should be aware to all related regulations which applied to such agreement."

"ABSTRAKPasal 29 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan penyampaian laporan adanya perjanjian perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai syarat mengikat dan berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam kenyataannya ditemukan akta Perjanjian Perkawinan yang terlambat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disamping itu ditemukan pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyatakan terdapat pengoperan hak-hak atas saham suami dan isteri dalam keadaan Akta Perjanjian Perkawinan mereka belum disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka terdapat ancaman kebatalan atas akta Perjanjian Perkawinan dan pengoperan hak-hak atas saham tersebut.

---

ABSTRACTArticle 29 (1), Law of Republic of Indonesia No 1 of 1974, obliges the delivery report to the Officer of the Civil Registry Office as binding conditions and the occurrence of Prenuptial Agreement for the third parties, at the time of or before the marriage take place, but in fact there is a Prenuptial Agreement that late to be reported and verified by the Officer of the Civil Registry Office. Beside that, there is a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which stated there was transfer of rights of the shares between husband and wife in the condition that their Prenuptial Agreement has not been verified by the Officer of the Civil Registry Office. With deviation described above mention, then there is threat of nullification on the Prenuptial Agreement and transfer the rights of the shares.

---

"

"Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat danketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umumyang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnyamempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentikjuga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatakta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyaikekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak.Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh MahkamahAgung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalahapa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan,dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisanini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalahdata sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyatadiketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agunguntuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan aktaotentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilanganotentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat aktaotentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuanmelibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya.Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebuttidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukumbagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum aktadibuat

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation

rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is

obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides

its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge

public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses

then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed

by the parties. This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court

because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the

cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal

consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type

of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in

qualitative. From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by

jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used

by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that

signing of outside the region of notary position result authentic act lose the

authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the

authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles

intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is

reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the

parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status

returns like situation initialy before authentic act are made"

"Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris.

---

Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament.

Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position?

According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary."

"Jual beli merupakan suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi suatu prestasi atau tidak akan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak, yang mana pihak satu wajib menyerahkan hak atas tanahnya sedangkan pihak kedua berhak menerima penyerahan hak atas tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengalihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah selaku pembantu dari Pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut Tergugat A) menjual tanah seluas 14.752 m2 kepada pembeli kedua (selanjutnya disebut Tergugat B) yang mana dalam tanah tersebut telah dibeli oleh pembeli pertama (selanjutnya disebut Penggugat) seluas 340 m2. Jual beli antara Tergugat A dengan Tergugat B itu dilakukan dihadapan PPAT yang dinyatakan dalam suatu akta jual beli. Yang mana dengan dibuatnya akta jual beli tersebut berarti hak atas tanah dari Tergugat A telah beralih kepada Tergugat B. Pokok permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah criteria suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan Pengadilan khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal dem hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada penilitan kepustakaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut KUH-Perdata.

---

Sale and purchase is a legal relationship of objects in wealth between two parties that part agrees to comply with an achievement or will not meet an achievement, while others have the right to the realization of these achievements. Sale and purchase of land is a legal act performed between two parties is required parties to put the right to land, while the second part is entitled to delivery of the land with a money payment rights agreed by both parties. The transfer of rights to land in the form of purchase and sale made by official Constructor Constructor Earth Scripture as Lady of Government. But in this thesis writing discusses a case of annulment of agreements sale and purchase made before PPAT. In this case, the seller (hereinafter referred to as the defendants A) sell 14 surface 752 m 2 for the second buyer (hereinafter respondent B), that in this land has been purchased by the original purchaser (hereinafter applicant) 340 m2 area. The sale and purchase of the accused with the accused B was carried out by the PPAT is expressed in a deed of buying and selling. What made the purchase and sale from the land rights of the respondent A has been transferred to defendant B. The main problem will be discussed in this thesis is a title which is the criterion that is declared null and void by decision, especially in the District No.. 03/PDT.G/2008/PN.PDG Padang Court dated 07 July 2008; do many PPAT to responsibility that writing sale declared null and void by the judgment of the Court district Padang, because there are legal flaws in production? The method used is the legal regulatory research approaches focus on penilitan literature evaluation method. The judges of the Court district Padang judge this case focuses on the understanding of the requirements for the validity of a treaty by Kuh-civil."

"Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu peijanjian perkawinan harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan untuk mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu suami istri dalam perkawinan. Undang-undang mengatur bahwa perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga dengan persyaratan bahwa peijanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Permasalahan yang timbul adalah ketika suatu peijanjian perkawinan yang telah dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tetapi karena alasan-alasan tertentu, peijanjian perkawinan mereka tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketika perjanjian perkawinan tersebut ditetapkan sah oleh Pengadilan Negeri, bagaimanakah akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri tersebut terhadap perjanjian perkawinan. Persoalan berikutnya adalah mengenai kekuatan hukum atas akta peijanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris, apakah kelalaian tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan akan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta otentik. Pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

Article 29 paragraph (1) and paragraph (3) of Law No. 1 of 1974 states that a nuptial agreement must be made on time or before the marriage took place and come into force since the marriage was held to bind the parties who made it, that is husband and wife in marriage. The law also stipulates that a nuptial agreement can bind a third party with the requirement that nuptial agreement must be approved by the Marriage Registrar. The problem that arises is when a nuptial agreement that has been made by the prospective couples before marriage took place but due to certain reasons, their nuptial agreement is not registered by the Marriage Registrar. When the nuptial agreement is determined valid by the Court, how the legal consequences of the Court Decision on that nuptial agreement. The next issue is about the power of the deed of a nuptial marriage law made before a notary, wether to the unregistered nuptial agreement will result in the deed of nuptial agreement is losing its strength as an authentic deed. Definition of authentic deed can be found in Article 1868 Civil Code, a deed is in the form prescribed by law, made by or before the public officials who have power to it in a place where the deed made. Basically a notarial deed is an authentic as long as they meet the requirements set out in Article 1868 Civil Code that has evidentiary value of perfect strength and binding. The method used in this thesis is a normative legal research methods using secondary data, whereas in the method of data analysis methods use a qualitative approach. This study provides descriptive nature of the analytical results that provide broad overview of the facts underlying the problem then by analyzing the facts with data obtained in order to provide alternative solutions to problems through the analysis conducted."

"Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut.

---

The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement."