Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk memperkuat sistim perbankan dengan cara memperkuat permodalan bank-bank di Indonesia. Merger adalah salah satu cara agar struktur permodalan yang dimiliki bank tersebut kuat, dan implikasinya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu merger bank harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga perlu diperhatikan perlindungan pihakpihak yang berkaitan dengan merger. Salah satu pihak yang berkaitan dalam merger adalah pemegang saham minoritas dalam bank tersebut. Notaris sebagai salah satu pihak independen yang mempunyai peran dalam merger dapat melindungi pemegang saham minoritas. Masalah dalam penulisan thesis ini adalah bagaimana peran notaris dalam melindungi pemegang saham minoritas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tersebut dalam hal tidak menyetujui langkah-langkah merger. Untuk menjawab masalah ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Penulis menyimpulkan pada merger bank, peran notaris untuk melindungi pemegang saham minoritas adalah menjaga formalitas RUPS Luar Biasa dengan agenda merger, dan bertanggung jawab membuat akta merger yang memuat informasi yang jelas, lengkap dan memuat fakta yang sebenarnya. Dalam hal merger bank yang berbentuk perseroan terbuka, jik a ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, keputusan ada pada pemegang saham independen/minoritas oleh karena itu notaris memastikan bahwa pemegang saham minoritas yang berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui merger, yaitu notaris memberikan petunjuk dan arahan kepada pemegang saham minoritas bahwa apabila mereka tidak menyetujui merger, saham mereka dapat dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang P erseroan Terbatas.

---

Since 1998 Indonesia had been experiencing economic crisis. This problem had urged the government to strengthen banking system through capital encouragement for Indonesian banks. Merger is one way among the other ways to encourage banking capital structures, and its implication should support national economic growth. Thus, bank mergers should be carefully managed, and then it would be mandatory to consider the protection for all parties related to the mergers. One party related to the mergers is minority shareholders in the banks. Notary public is an independent party which its role in the bank mergers is to protect minority shareholders. The topics questioned in this thesis are the ways notary public role to protect minority shareholders and the ways the laws protect the mentioned minority holders in the case they disapprove with the merger processes. To respond to the questions, the author uses normative research method using secondary data. The author concludes that in bank mergers, notary public role to protect minority shareholders is by keeping the formalities of extraordinary shareholders meeting in line with merger agenda, and by its responsibility to do merger certificate which contains clear and complete information, and also the true facts. In the mergers of go-public corporation-type banks, if there are transactions potentially have conflict of interests, the decision should be taken by independent or minority shareholders, thereby the notary public should ensure the minority share holder’s rights to make decision in the shareholders meeting. Meanwhile, law protection for the minority shareholders who disapprove the merger should be provided by notary public by suggesting guidance and directions to the minority shareholders that in the case they disapprove the merger, their stocks may be bought in proper price level, according to Article 62 of Indonesian Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Corporations. "

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang diberikan oleh undang-undang. Seperti diketahui, dalam setiap perseroan terdapat para pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, demikian pula pada perseroan yang telah masuk bursa (go public) pasti terdapat pemegang saham independen, yang juga dapat disebut sebagai pemegang saham minoritas. Mereka sepakat membentuk perseroan sebagai wadah perwujudan kerja sama, dengan tujuan memperoleh laba. Pihak yang menyetorkan modal lebih besar memperoleh hak suara lebih banyak, demikian pula sebaliknya pihak yang menyetor modal lebih kecil memperoleh hak suara yang sedikit.Penyetoran modal berpengaruh terhadap pembagian laba dan kemungkinan risiko kerugian yang diderita perseroan. Oleh sebab itu, pihak yang modalnya besar lebih berkepentingan terhadap penyelenggaraan perseroan supaya terhindar dari kerugian. Sebagai pemodal, mereka secara bersama-sama adalah pemilik perseroan, yang berhak sepenuhnya menentukan kehendak sesuai maksud dan tujuan perseroan, yang diwujudkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi, untuk penyaluran aspirasinya. Prinsip mayoritas memberikan pembenar bahwa perseroan dikendalikan oleh mayoritas pemegang saham.Hal ini tercermin dari keputusan RUPS, sehingga seolah-olah tidak ada pijakan bagi pemegang saham minoritas untuk mewakili perseroan, atas tindakan yang dilakukan oleh direksi atau komisaris yang merugikan perseroan. Prinsip mayoritas menyulitkan pemegang saham minoritas mewakili kepentingan perseroan menghadap ke muka badan peradilan, karena pemegang saham minoritas dianggap tidak memegang mandat yang cukup mewakili RUPS, sebagai organ yang berhak meminta pertanggungjawaban terhadap direksi atau komisaris.Untuk mengatasi kesulitan tersebut undang-undang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, yang haknya dirugikan, diwujudkan melalui (1) hak perseorangan apabila haknya dilanggar, dan (2) hak derivatif, untuk mewakili kepentingan perseroan. Perlindungan juga diberikan kepada pemegang saham independen, yaitu dalam hal terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan ekonomis antara emiten dengan pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan publik, maka harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen. Selanjutnya penulisan dimaksudkan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan upaya penyelesaiannya."

"Menurut UU No. 13/2003 tentang BUMN, BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.Penyertaan pemerintah di BNI adalah sebagai salah satu sumber pendanaan APBN. BNI harus membagikan deviden walaupun merugikan pemegang saham lain dalam hal ini pemegang saham minoritas. Pembagian deviden tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Tahun buku 2002 BNI membagikan deviden kepada para pemegang saham, walaupun perseroan masih membukukan saldo negatif. Tahun buku 2003 BNI telah membukukan saldo positif dikarenakan per 30 Juni 2003 Perseroan telah melakukan kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi adalah suatu teknik pembukuan yang ditujukan untuk memperbaiki performance buku suatu perusahaan dengan mengkompensasikan selisih atas penilaian kembali aktiva tetap dan agio saham untuk menutup saldo rugi hingga menjadi positif. Akibat kuasi reorganisasi tersebut, perseroan tidak akan menghadapi kendala atau menemui permasalahan nukum sebagaimana yang terjadi di tahun buku 2002.Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dalam arti meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, data-data sekunder yang diterbitkan perusahaan dan teori-teori hukum yang berlaku dan berkembang.Penelitian ini membahas mengenai apakah pembagian deviden yang dilakukan oleh BNI dalam rangka memenuhi target pemerintah untuk memenuhi APBN telah sesuai dengan ketentuan peraturan/perundang-undang yang berlaku dan apakah ada perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh perseroan."

"Pemegang saham minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai proses penawaran umum terbatas dengan HMETD yang dilakukan dalam rangka konversi utang menjadi saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa PT Central Proteinprima Tbk dalam proses RUPS Independen telah terbukti melanggar ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulan yang didapat adalah pengaturan mengenai HMETD terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Pasal Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 dan IX.D.4; perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 dan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk, mengakibatkan RUPS Independen tidak sah, namun penawaran umum terbatas yang telah dilaksanakan tetap berlaku.

---

Minority shareholders are regularly disadvantaged in the transaction containing conflict of interest. Bapepam has enacted Rule Number IX.E.1 regarding Conflict of Interest as a form of legal protection to the minority shareholders. Main issues discussed in this research are how the regulation rules on the process of limited public Offering conducted with the Rights Issue in order to debt to equity swap transaction, legal protection to the minority shareholders in a transaction that contains a conflict of interest, and procedures performed by the Independent Shareholders of PT Central ProteinaprimaTbk.

This thesis is using the method of normative juridical research on its research and is a qualitative descriptive research. The research found that PT Central Proteinprima Tbk, during the process of Independent General Meeting of Shareholders, has been proven to violate the applicable provisions regarding conflicts of interest and not in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

The conclusion is the regulation of rights issues contained in Article 82 paragraph (1) and (2) Capital Market Law, Bapepam Rule Number IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 and IX.D .4; legal protection on the conflict of interest transactions contained in the Law On Limited Liability Company, Capital Market Law and Bapepam Rule Number IX.E.1 and through the application of principles of good corporate governance by the company; violations committed by PT Central Proteinaprima Corporation, giving a result that the Independent General Meeting of Shareholders is not lawful, but limited public offerings which have been executed still remain valid."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan keputusan tertentu sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang, hal ini untuk menghindari diambilnya keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas maupun Perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan masalah yang menarik, karena dalam RUPS Perseroan, sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan di antara para pemegang saham, pengurus Perseroan dan ketua RUPS, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan solusi serta penanganan yang efektif dengan mengaturnya secara jelas dalam suatu pembaharuan UUPT agar pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang punya posisi dominan dan tidak beritikad baik dalam Perseroan tidak menyalahgunakan kekuasaanya dengar menindas pemegang saham minoritas. Perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas dapat terjadi melalui pemanfaatan karakter Perseroan yang telah menjadi badan hukum, karena orangperorang yang ada, dianggap lepas eksistensinya dari Perseroan (persona standi in judicio). Pemegang saham minoritas menderita kerugian, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: UUPT yang walaupun telah mengaturnya, tetapi dalam praktik tidak efektif; kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah, baik secara financial, informasi dan pengendalian; dan moral hazard dari para pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang mengurus Perseroan serta tidak beritikad baik."

"Tesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk persetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual beli saham yang didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. X, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh satu orang sebagai Direktur Utama PT. X dan juga sebagai pemegang saham PT. X. Direktur Utama juga menjadi kuasa dibawah tangan dari tiga pemegang saham PT. X lainnya. Dalam PT. X hanya ada empat pemegang saham. Selanjutnya akta jual beli saham dibuat dengan Direktur Utama yang juga pemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikan saham kepada dirinya sendiri, sehingga teijadi benturan kepentingan. Dalam akta jual beli saham tidak ada dicantumkan harga jual beli saham. Berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt, Direktur Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akte otentik. Bahwa surat kuasa di bawah tangan yang dipalsukan tersebut bukan sebagai satu-satunya faktor penyebab jual beli saham pada PT. X dapat teijadi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang prosedur jual beli saham PT.X yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan akta-akta yang dibuat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain eksplorasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilanjutkan dengan jual beli saham pada PT. X, tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Notaris yang bersangkutan berkewajibanmemberikan penyuluhan hukum dan memberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti, agar dokumen dalam penyusunan akta lengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dan pihak-pihak yang memerlukan j as any a, dengan memperhati kan hukum yang berlaku

---

This thesis discusses the role of a Notary in the General Meeting of Shareholders to approve the sale and purchase of shares in a Limited Liability Company. The sale and purchase of shares is a legal act that results in a change in share ownership in a limited liability company. The sale and purchase of shares discussed in this thesis is the sale and purchase of shares preceded by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders is a company organ that represents the interests of all shareholders in the limited liability company. Based on Minutes of Meeting of PT. X, the authors found that the General Meeting of Shareholders was held by one person as the President Director of PT. X and also as a shareholder of PT. X. The President Director is also the power of attorney of the three shareholders of PT. another X. In PT. X has only four shareholders. Furthermore, the deed of sale and purchase of shares is made with the President Director who is also a shareholder as above, to change the ownership of shares to himself, so that there is a conflict of interest.

The deed of sale and purchase of shares does not include the sale and purchase price of the shares. Based on Decision Number: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt, the President Director concerned was found guilty of committing a crime of forging letters and placing false information on an authentic deed. That the forged power of attorney was not the only factor causing the sale and purchase of shares in PT. X can happen. So that the authors are interested in researching the procedure for buying and selling shares of PT.X which is carried out with the approval of the General Meeting of Shareholders based on the deeds made. This research is a juridical-normative research with an exploratory design.

The results of the study concluded that the procedure for holding the TGMS followed by the sale and purchase of shares at PT. X, is not in accordance with the provisions of the legislation. The notary concerned is obliged to provide legal counseling and provide deed making services by asking, requesting the necessary documents, researching, so that the documents in the preparation of the deed are complete and can fulfill the intentions and desires of the parties who require any services, by paying attention to applicable law."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untukpersetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakanperbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalamperseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual belisaham yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat UmumPemegang Saham adalah salah satu organ perseroan yang mewakili kepentinganseluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan BeritaAcara Rapat PT. BIB, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham dilakukan oleh orang yang kedudukannya sebagai KomisarisUtama PT. BIB dan juga pemegang saham PT. BIB yang beritikad tidak baik.Selanjutnya Akta Jual Beli Saham dibuat dengan Direktur Utama yang jugapemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikansaham miliknya yang telah dialihkan dan kemudian dialihkan kembali kepada pihaklain, sehingga terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan Putusan Nomor:363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST dan diperkuat dengan Putusan Nomor :608/PDT/2008/PT.DKI, Komisaris Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalahmelakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan kabur (obscuur libel). Penelitianini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikanpenyuluhan hukum dan mernberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan,meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti agar dokumen dalampenyusunan akta Iengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang memerlukan jasanya, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.Perbuatan Pemegang Saham yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama PT.BIB merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1365 KUHPerdata, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugiankepada pembeli lainnya yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham.

---

AbstractThis thesis explores the role of the Notary in the General Meeting of Shareholdersfor approval of sale and purchase of shares in Limited Liability Company. Sharepurchase is a legal act that resulted in a change of ownership of shares in limitedliability companies. Buying and selling shares discussed in this thesis is to purchaseshares requires the approval of the General Meeting of Shareholders. GeneralShareholders' Meeting is one of the organs of the company that represents theinterests of all shareholders in the limited liability company. Based on page theMinutes of Meeting PT. BIB, the authors found that the Annual General Meeting ofShareholders by people who position as President Commissioner of PT. BIB and alsoshareholders of PT. BIB is not well intentioned. Furthermore, the Deed of Sale andPurchase of Shares made by Director who is also the holder of shares as above, tomake changes in his shareholding has been removed and then transferred back to theother party, so there is a conflict of interest. Based on the Decision Number:363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST and strengthened by Decision Number:608/PDT/2008/PT.DKI, the relevant Commissioner found guilty of unlawful acts andvague claims (libel obseuur) . This research is a juridical-normative with descriptivedesign. The research concludes that the notary concerned is obliged to provide legalcounseling and provides services making the deed by asking, requesting thedocuments needed, scanning documents to complete the preparation of the deed andcan meet the intent and desire of the parties who require their services, with legalnotice applicable. Shareholders who concurrently acts also as the PresidentCommissioner of PT. BIB is an unlawful act as defined under Article 1365 CivilCode, giving rise to an obligation to indemnify the other buyers are harmed bychanges in share Ownership."