Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian dimaksud untuk mengetahui penerapan pengaturan hukum pelaksanaan Parate Eksekusi objek Hak Tanggungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan kendala-kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Parate EsekusiPenelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta. Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan sekunder dan tahap penelitian lapangan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan dari kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu tanpa menggunakan statistik dan matematika. Diharapkan penjelasan melalui uraian kalimat tersebut dapat dimengerti, dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Hasil penelitian ini: Pertama Penerapan pengaturan parate eksekusi sudah mulai ada perubahan yakni dapat dilaksanakan, sebelumnya kewenangan PUPN (sekarang KPKNL -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang-) sering tumpang tindih dengan kewenangan pengadilan, banyak kasus sita yang saling tindih terhadap suatu barang pada waktu yang bersamaan, padahal sesuai dengan prinsip, tidak boleh diletakan sita atas sita terhadap suatu barang dalam waktu bersamaan Dalam menyelesaikan debitur yang wanprestasi, Parate eksekusi yang dilakukan baru terhadap debitur yang diyakini tidak akan melakukan bantahan atau gugatan, dan biasanya nilai piutangnya relatif tidak besar. Kedua, Pasal 6 UUHT tentang pelasanaan Parate Eksekusi tidak konsisten dengan penjelasannya, dari sisi pelaksanaannya dilaksanakan melalui pelelangan umum tetapi juga diatur proses parate eksekusi harus menggunakan ketentuan pasal 224 HIR, kemudian mengenai pengaturan parate eksekusi, disatu sisi parate eksekusi diberikan oleh undang-undang melalui pasal 6 UUHT, di sisi yang lain parate eksekusi harus diperjanjikan dahulu. Ketiga, Kendala yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan Parate Eksekusi adalah adanya gugatan dan bantahan dari debitur sehingga kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi akan terhambat, dan memilih melaksanakan titel eksekutorial sejak awal daripada ketika sedang melakukan proses parate eksekusi harus berurusan lagi dengan pengadilan akibat gugatan atau bantahan dari pihak debitur atau pihak yang lain.

---

ABSTRACTThe research ¡s meant to find out how ¡s the implementation of legal stipulation in the enforcement of Paratc Execution over the object of Mortgage Right in Indonesia based on Law No. 4 of the Year 1996 regarding Mortgage Right over Land together with Goods related to Land and obstacles encountered by banks in the execution of public sale (auction) over the object o f Mortgage Right based on Parate Execution.This research uses normative juridical research methodology, which is, method of research referring to legal norms contained in statutory regulations by identifying and qualifying facts. This research is conducted in 2 (two) stages, which are, documentary research stage to obtain primary and secondary data and field research stage. Data collection technique being used is by means o f interview with resource persons and from literature. Data analysis is conducted in qualitative manner which is without using statistic and mathematic. It is expccted that explanation by means of such sentences arc scientifically understandable, comprehendible and accountable.The results o f this research are: First, Implementation o f parate execution stipulation has already started to experience a change which is it can be carried out, previously, the authorities of State Receivables Affairs Committee [PUPN] (presently KPKNL - State Assets and Public Sale (Auction) Service Office) were often overlapped with the authorities o f the courts, many cases of confiscation overlap one another against certain goods at the same time, whereas according to the principle, may not be placed any confiscation on other confiscation over certain goods at the same time. In settling the case o f defaulting debtor, Parate execution is only applied to debtor who is believed that he will not assert any protestation or claim, and usually the amount of the receivables is not relatively significant. Second, Article 6 o f the Mortgage Right Law regarding the implementation of Parate Execution is not consistent with its elucidation, from the point of view of its implementation, it is conducted by means o f public sale (auction), however, it is also stipulated that parate execution process must use the provision of article 224 of HIR, and then, regarding the stipulation o f parate execution, on one side, parate execution is conferred by law through article 6 o f the Mortgage Right Law, on the other side, parate execution must first be agreed upon. Third, Obstacles encountered by creditor in the implementation o f Parate Execution are: the presence of claims and protestations from the debtor, therefore, the creditor in the implementation o f parate execution is always impeded; and to choose of carrying out executorial title from the beginning instead o f having a condition in which while in the middle of parate execution process, the creditor must once again deals with the court due to the claim or protestation from the debtor or the other party."

"Penelitian dimaksud untuk mengkaji secara akademik, efektivitas parate eksekusi objek hak tanggungan dalam rangka pengembalian piutang kreditor berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996, dan diharapkan dapat dijadikan dasar pemikiran untuk pengembangan teori dan praktek parate eksekusi sebagai landasan bagi akademisi dan praktisi dalam merancang peraturan perundang-undangan dalam praktek peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang didukung oleh metode pendekatan filosofis, empirik, historis, dan komparatif, yang menitik beratkan kepada data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan didukung oleh data primer dari hasil penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan selanjutnya data yang terhimpun dianalisis secara yuridik kualitatif.Hasil penelitian ini: Pertama,(a)Pengertian Parate eksekusi obyek hak tanggungan adalah Kekuasaan bagi kreditor yang diberikan undang-undang untuk menjual langsung obyek hak tanggungan melalui lelang dimuka umum dan mengambil pengembalian utang Serta menyerahkan sisanya kepada debitor apabila debitor cidera janji.(b)Substansi dari parate eksekusi adalah perpaduan kekuatan titel eksekutorial yang melekat pada sampul sertipikat Hak Tanggungan dengan Hak Preference yang melekat pada kreditor yang dijamin oleh undang-undang untuk dimanifestasikan dalam bentuk penjualan langsung seizin atau tanpa seizin debitor apabila yang bersangkutan cidera janji.(c)Hakikat dari parate eksekusi adalah terpenuhinya jaminan pengembalian piutang kreditor secara mudah dan pasti tanpa mengindahkan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 1178 KUHPerdata (sekarang pasal 20 UUHT). Kedua, Bahwa pelaksanaan Parate eksekusi tidak dapat berjalan sebagaimana yang ditegaskan dalam UUHT, dikarenakan masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pasal tentang parate eksekusi tersebut belum efektive. Ketiga, Prospek pengembangan Parate eksekusi Hak Tanggungan tertuju kepada pembenahan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kedudukan Parate Eksekusi yang dijamin secara ekslusive tanpa mengindahkan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 1178 KUHPerdata Juncto pasal 20 UUHT. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan parate eksekusi, agar Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Lembaga Peradilan, agar menghormati Parate Eksekusi sebagai sesuatu yang dijamin oleh Undang-Undang.

---

The research was intended to study academically the effectiveness of the implementation enforcement upon Hak Tanggungan (HT) object in order to repay the credit loan based on Law Number 4 of 1996, hopefully it could be a frame of thought in development of enforcement theory and practice as the basic for academicians and practician in drafting regulation of legal proceeding in Indonesia. The method research was normative-legal method, supported by philosophic, empiric, historic, and comparative approach method which focused on secondary data obtained from the research of literature research and supportedo by primary data obtained from field research. The research specification used was descriptive-analytical and the data was analyzed by juridical-qualitative.

The results of this results were. First, (a) The definition of enforcement upon HT object is the authority of creditor which is provided by the law to directly sell the Hak Tanggungan's object either by public auction , (b) The essence of enforcement is behind the creditor obligation to provide loan to a deptor there is a creditor right to receive loan repayment by direcly on his or her self-power which guaranteed by the law if the debtor breaches of contract, (c) The essece from enforcement loaded secure to receive loan repayment creditor as if easy and certain not leave law program how to regulate in article 1178 (article now 20 UUHT). Second, the implemention enforcement couldn't street how resolute by law Hak Tanggungan because can failed by court of justice and article enforcement not yet effective. Third, the prospect of the development of the enforcement of Hak Tanggungan ?s object directed to the improvement of regulation by situation as if exlucive without devotion law program how so regulated in article 1178 KUHPerdata with article 20 UUHT. The government Republic Indonesian special judicial institution to enforcemen to secure in UUHT."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Permata Tbk sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di PT Bank Permata Tbk, kendala-kendala yang dihadapi, dan untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi pengaturan parate eksekusi dalam Undangundang Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan dalam perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis dapat mengetahui bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Permata Tbk., namun parate eksekusi Hak Tanggungan ini dapat berperan dengan baik dalam menurunkan jumlah kredit bermasalah di PT Bank Permata Tbk. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam Undangundang Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan PT Bank Permata Tbk hendaknya mengoptimalkan lagi pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaian kredit bermasalah, mengingat pelaksanaannya lebih efektif dibandingkankan dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri (fiat pengadilan). Pemerintah bersama DPR RI hendaknya memberikan prioritas dan percepatan dalam merevisi Undang-undang Hak Tanggungan khususnya terhadap pasal-pasal yang bertentangan atau tidak konsisten dalam mengatur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, terutama mengenai parate eksekusi Hak Tanggungan.

---

This thesis discusses the implementation of the self enforcement of Hak Tanggungan carried out by PT Bank Permata, Tbk. as an alternative to the settlement of problem loans. The purposes of writing this thesis are to investigate and analyze the role of the self enforcement of Hak Tanggungan in resolving problem loans in PT Bank Permata, Tbk. and its obstacles encountered, also to know and analyze the consistency of self enforcement arrangements in Indonesian Law of Hak Tanggungan.

This study is using a normative juridical approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for material security in banking.

Based on the results of research conducted, the Author is able to know that although there are obstacles in the implementation of the self enforcement of Hak Tanggungan by PT Bank Permata, Tbk., however the self enforcement of Hak Tanggungan may play a role in lowering the number of problem loans in PT Bank Permata, Tbk. well.

The Author also concluded that there is inconsistency of self enforcement arrangements in Indonesian Law of Hak Tanggungan.

Based on the results of this research, the Author suggests PT Bank Permata, Tbk. to optimize the implementation of self enforcement to increase loans settlement, considering such implementation will create more effectiveness rather than enforcement conducted through the local District Court.

Government with the Parliament should give priority and acceleration in the revised Indonesian Law of Hak Tanggungan especially against provisions that contradict or inconsistent in regulating the enforcement of Hak Tanggungan; especially regarding of the self enforcement of Hak Tanggungan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya hak tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan dan berperan cukup baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Bank Mandiri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya gugatan untuk menunda / membatalkan lelang dan masalah pengosongan agunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as a settlement of non performing loans and the problems in the implementation. The purposes of writing this thesis are to analyze the role of the self enforcement of mortgage in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. and the problems encountered. This study is using a normative juridical approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for mortgage. Based on the results of research conducted, the author concludes that the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. is complied with the regulations and also take a good role in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. However, there are still some common problems encountered especially law suit to prevent or to cancel the auction and also the problem of emptying the collateral object."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup tentang Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam prakteknya. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan keadaan Kreditur tertentu terhadap Kreditur - Kreditur lain. Pada prinsipnya Undang - Undang Hak Tanggungan bertujuan untuk melindungi Kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, tetapi dalam kenyataannya Kreditur sangat sulit untuk mengakhiri pelunasan piutangnya dari Debitur. Asas sederhana, cepat dan mudah yang terkandung dalam Undang - Undang Hak Tanggungan belum dapat diwujudkan salah satu kendalanya antara lain adanya bantahan dari pihak ketiga maupun adanya -surat penangguhan dari Pengadilan atau Mahkamah Agung dan Kreditur seringkali sulit dalam mencari pembeli lelang. Dalam tesis ini juga membahas mengenai belum adanya ketidakpastian hukum yang diberikan oleh pengadilan, hal ini tercermin dari putusan hakim yang masih terdapat perbedaan penafsiran dalam merumuskan apakah Debitur telah melakukan wanprestasi atau dilihat dari jatuh tempo hutang, sehingga dalam hal ini kreditur memegang Hak Tanggungan yang menjadi pihak yang dirugikan."

"Dalam suatu perjanjian pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, dimana jaminan ini berfungsi untuk memperkuat kedudukan Bank selaku pemberi kredit agar piutangnya dilunasi oleh pihak debitur yang meminjam uang dari pihak kreditur atau bank selaku pemberi kredit. Kredit KPR yang diberikan oleh pihak PT. BANK BNI (PERSERO) tbk mensyaratkan adanya suatu jaminan yang berupa Hipotek, Tetapi sekarang sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan no 4 tahun 1996 pihak PT. Bank BNI (Persero) tbk di dalam melakukan pemberian kredit KPR kepada para debiturnya tidak lagi mempergunakan Hipotek lagi melainkan mempergunakan Hak Tanggungan sebagai jaminannya dengan tanah dan rumah dari debitur sebagai agunannya. Pihak PT. BANK BNI (PERSERO) tbk dalam hal ini telah melaksanakan pengikatan jaminan berupa Hak Tanggungan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, meskipun dalam prakteknya Undang-Undang Hak Tanggungan ini belum dapat di1aksanakan secara penuh dan konsekwen dikarenakan masih adanya pengecualian-pengecualian tertentu terhadap pasal-pasal dari Undang-Undang Hak Tanggungan ini, dimana contohnya adalah di dalam pemberian kredit KPR ini dimana di dalam pengikatan jaminannya hanya mempergunakan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan."

"Hak Tanggungan merupakan jaminan yang paling banyak diterima bank sebagai agunan kredit karena memberikan kedudukan yang diutamakan. Dalam Penjelasan Umum UUHT dinyatakan, bahwa Hak Tanggungan merupakan jaminan yang kuat, yang dicirikan dari mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitur cidera janji, maka bagi kreditor disediakan acara-acara khusus yang diatur dalam pasal 20 UUHT. Meskipun secara yuridis kedudukan kreditor cukup kuat, tetapi di dalam praktek tidaklah mudah untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan. Tidak sedikit debitor nakal yang berupaya untuk menghambat / menggagalkan pelaksanaan eksekusi, bahkan dengan memanfaatkan lembaga hukum yang ada, seperti lembaga sita jaminan. Adanya sita jaminan menyebabkan kreditor tidak dapat melaksanakan haknya tersebut. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi Hak Tanggungan dan apa langkah-langkah antisipasi kreditor untuk mencegah terjadinya sengketa atas obyek Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam praktek belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup kuat bagi kreditor, khususnya apabila obyek Hak Tanggungan diletakkan sita jaminan dalam suatu perkara perdata. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan hukum acara perdata, yang mengatur mengenai sita jaminan terhadap obyek Hak Tanggungan, yaitu bahwa sita jaminan tidak menghambat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, seperti halnya ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) (JU No. 37 tahun 2004. Sedangkan dari sisi kreditor, dapat melakukan antisipasi dengan memperketat syarat-syarat penerimaan agunan kredit, salah satunya adalah pemberi Hak Tanggungan haruslah debitor itu sendiri."

"Salah satu praktek dalam perbankan adalah adanya keberadaan jaminan/agunan di dalam melakukan perjanjian kredit. Dalam perkembangannya dalam melakukan pemberian kredit terdapat masalah saat ternyata agunan yang diberikan dalam proses perkreditan ternyata merupakan hasil dari tindak pidana yang menyebabkan terjadinya penyitaan untuk pengembalian kerugian negara. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai apakah penyitaan tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan hak preferent maupun hak parate eksekusi yang dimiliki oleh bank sesaat setelah melakukan peletakan hak tanggungan terhadap asset yang dijadikan jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka. Dari penilitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada konsep hukumnya sendiri hak preferent dan hak parate eksekusi tidak dapat dirampas oleh negara karena adanya asas droit de suite dan droit de preferent, akan tetapi apabila terjadi perampasan yang dilakukan oleh negara maka hilanglah kedua hak tersebut karena walau dapat dimintakan kembali agunan tersebut tapi harus melawati proses yang panjang yang menghilangkan hak parate eksekusi maupun hak preferent. Maka dari itu penulis menyarankan seharusnya undang-undang lebih diperbaharui sehingga dapat lebih menjelaskan lagi mengenai agunan yang terbukti merupakan hasil tindak pidana. Serta penegak hukum yang melakukan penyitaan harusnya melakukan pemeriksaan terhadap benda yang akan disitanya, apakah diatas benda tersebut terdapat hak pihak ketiga yang dilindungi oleh Undang-undang.

---

In bankin practice making credit agreements there are existence of collateral. In its development in giving credit there was a problem when it turned out that the collateral provided in the credit process turned out to be the result of a criminal act that caused seizure of the object to recover state losses. This study attempts to analyze whether the confiscation can actually eliminate preferential right and parate execution right held by the bank shortly after placing the mortgage right on the assets that are used as collateral. Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary date or library material, which then analyzed by using qualitative method. From the research conducted, it can be concluded than in the legal concept the preferential right and parate execution right cannot be confiscated by the state beause the legal concept the preferential rights and parate execution rights cannot be confiscated by the state because the principle of droit de suite and droit de preferent, but if there is a seizure carried out by the state it meants then the two rights are lost because even if the bank can collect the collateral again but bank had to go through a long process that eliminated the parate execution and preferential rights. Therefore the authors suggest that the law should be renewed so that it can further explain about collateral which is proven to be the result of a criminal act. As well as law enforcers who carry out seizures should conduct an inspection of the objects before confiscated it, whether there are rights to the third party which are protected by law. "

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan parate eksekusi pada objek hak tanggungan yang terikat perjanjian sewa menyewa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penyewa beritikad baik pada objek hak tanggungan apabila terjadi parate eksekusi dengan menganalisa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan hak tanggungan yang masih terikat perjanjian sewa menyewa dapat langsung mangajukan permohonan eksekusi kepada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL tanpa melalui fiat pengadilan. Perlindungan bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan pada saat pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mempertahankan haknya sampai dengan masa sewa berakhir. Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST tidak memberikan perlindungan hukum bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. memberikan perlindungan hukum akan tetapi hanya sebatas ganti rugi sebesar sisa masa sewa.

---

This study was to identify and analyze the implementation of self enforcement parate executie of the Mortgage Object Hak Tanggungan which is attached to a lease agreement and how the legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the case of parate executie by analyzing Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST and No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. This study is applying a normative juridical approach that using secondary data in the form related literature and laws and regulations.

The results obtained from the study is that the parate executie for Mortagage Object that is attached to a lease agreement can be directly implementation by submitting the petition to the State Property Office and Auction KPKNL without going through the court approval. Legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the implementation of parate execution pursuant to Article 1576 Book of the Law of Civil Law is that they could defend their rights until the lease period expires. Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST does not provide legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object and Civil Case No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. provide legal protection only to the extent of compensation for the remaining period of the lease."