Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan dan peningkatan daya saing dalam menghadapi kompetitif pasar bebas ASEAN Economic Community (AEC) 2015, pada UMKM di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu melakukan identifikasi berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM dan menganalisisnya dengan menggunakan analisis SWOT kemudian merumuskan model strategi untuk mengatasinya. Populasi responden meliputi seluruh UMKM yang berada di kota Tarakan, Kalimantan Utara.Metode sampel menggunakan purposive sampling.Hasil penelitian berupa model strategi pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi kompetitif global.Kalimantan Utara.Berdasarkan analisis internal daneksternal UMKM kotaTarakan dapat diperoleh bahwa yang menjadi strategi utama adalah strategi Growth (pertumbuhan) dimana UMKM kotaTarakan memanfaatkan seluruh kekuatan UMKM yaitu mempertahankan kualitas dari bahan baku, legalitas/ijin produk yang masuk dalam kualifikasi, harga yang tetap bersaing dan melakukan peningkatan SDM di dalam UMKM di kota Tarakan."

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."

"Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner di Kecamatan Mampang. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa implementasi program PKT pada UMKM Kuliner di Kecamatan Mampang Prapatan. Keberhasilan implementasi program dinilai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dimana memuat dimensi-dimensi seperti kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat, kekuasaan kepentingan strategi, karakteristik aktor, dan daya tanggap kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi program PKT pada UMKM Kuliner dinyatakan berhasil karena telah memuat delapan indikator, satu indikator yang belum memuat yakni indikator karakteristik aktor dimana dalam keberjalanan program PKT di Kecamatan Mampang Prapatan belum menjelaskan secara rinci karakteristik tersebut.This study discusses The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The focus of this research is to analyze The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The successful implementation of the program is assessed based on the theory put forward by Marilee S. Grindle which includes dimensions such as the interests of the target group, the types of benefits, desired changes, location of decision making, program implementers, resources involved, power of strategic interests, actor characteristics, and responsiveness of the target group. The method of this research used post-positivist approach, the techniques of this research with literature studies and in-depth interviews. The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District is success because that explain eight indicators, one indicator that did not explain is actor characteristics."

"Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama UKM dan koperasi. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Commonwealth Bank dikenal sebagai PTBC merupakan anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia dengan fokus usahanya menumbuhkan bisnis UKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan dan (2) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UKM oleh PTBC yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit PTBC. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: UU Perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, 8, 10, 11, 29 ayat (2), (3), dan (4). Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan. PTBC melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memiliki pedoman tersendiri dalam melaksanakan usahanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah.

---

National bank functions to empower people and all of the national economy, especially small and medium enterprises (SMEs) and cooperatives. One factor that makes the national banking system loss is due to the behavior of bank managers and owners who ignore the prudential principle. Commonwealth Bank known as PTBC is a subsidiary of Commonwealth Bank of Australia focus on growing SME business. This study aims to find out (1) regulation of the prudential principle in the Banking Act and (2) application of the principle of prudential banking in SMEs lending by PTBC set forth in the credit agreement. This research is a normative juridical literature. Object of research is the principle of prudence in lending PTBC. Data collected with the documentation and interviews.

The result is: the Banking Act regulating the prudential principle in Article 2, 8, 10, 11, 29 paragraph (2), (3), and (4). Furthermore, the principle of prudential are regulated in various laws. PTBC will conduct its operations under the provisions of the legislation and has its own guidelines in conducting its business. Implementation of the precautionary principle is applied in the credit agreement by PTBC include: the preparation and implementation of credit obligations, legal lending limit, the assessment of asset quality, debtor information system, the application of the principle of Know Your Customer."

"Penelitian ini akan mencoba mengambil sudut pandang dengan melihat keterkaitan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap output dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya peraturan yang mendukung peningkatan kredit untuk UMKM dari Bank Indonesia di tahun 2012 diharapkan akan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Walaupun demikian, pengaruh dari kredit UMKM ini akan berbeda dampaknya bagi wilayah-wilayah di Indonesia karena tiap wilayah memiliki karakteristik jenis usaha yang berbeda pula. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh kredit tersebut terhadap UMKM di beberapa wilayah di Indonesia dan melihat sektor apa yang memberikan dampak and Medium Enterprises (MSME) credpositif untuk menerima pembiayaan.

---

The focus of this study is analyzing the correlation between Micro, Smallits and MSME output. In 2012 Bank Indonesia issues a regulation that encourage banks to provide MSME with credit, MSMEs are expected to get easier access from getting loan to develop their business. Nevertheless, the impact of these credits are diverse across Indonesian regions, because each regions have their uniqueness in their business activity. This study try to analyze the impact of MSME credit to regions in Indonesia and observing which economic sectors that will get positive return from credits."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997 berdampak negatif bagi perekonomian, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan wujud demokrasi ekonomi, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk senantiasa berusaha guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sedangkan sebelum reformasi konglomerat yang dekat dengan kekuasaanlah yang menguasai ekonomi negara Indonesia. Seharusnya negara menjamin berkembangnya semua pelaku usaha yang ada melalui asas keseimbangan tanpa adanya diskriminasi baik terhadap usaha besar, menengah maupun kecil. Mengingat usaha kecil dan menengah, juga merupakan salah satu pilar pembangunan nasional, maka pembinaan yang menyangkut sumber daya manusia, teknologi dan bantuan permodalan perlu ditingkatkan, sehingga pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan data sekunder dan bahan hukum primer berupa Undang-undang Usaha Kecil, Undang-undang Perbankan dan peraturan lainnya metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah dewasa ini mengalami peningkatan. Pemerintah telah membuka peluang kepada usaha kecil untuk menjalin kerja sama permodalan baik kepada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam penyaluran dana kredit usaha mikro dan kecil maka pemerintah telah menunjuk beberapa bank yang termasuk dalam lembaga keuangan pelaksana seperti Bank Mandiri, namun dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian kredit yang sehat, maka pemohon harus menyediakan jaminan tambahan benda bergerak, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Mandiri terhadap usaha mikro yang macet akan diselesaikan melalui negosiasi sebelum menumpuh jalan terakhir yaitu penjualan barang-barang bergerak yang diagunkan milik debitor."

"Penelitian ini menganalisa dampak kompetisi industri perbankan terhadap penyaluran kredit dan suku bunga kredit usaha UMKM di tiap provinsi Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Banyak studi empiris yang menyatakan bahwa tingkat kompetisi berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini menggunakan dua ukuran kompetisi yaitu concentration ratio dan Herfindahl-Hirschman Index, namun hasil dari kedua ukuran tersebut berbeda terhadap penyaluran kredit UMKM. Adapun, kompetisi industri perbankan tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit UMKM. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang mempertimbangkan contestability dalam industri perbankan sebagai ukuran kompetisi dan adanya rigiditas perubahan suku bunga kredit dalam pasar yang berkonsentrasi tinggi.

---

This paper address the affect of banking industry competition on credit distribution and interest rates for micro, small and medium enterprises (MSME) in Indonesia during the period of 2013 until 2018. Many studies has proven that competition in bank level affect the credit distribution. This study uses two competition measures namely concentration ratio and the Herfindahl-Hirschman Index, but the results of the two measures differ from the distribution of MSME loans. Meanwhile, the banking industry competition has no effect on MSME credit interest rates. This supports previous research that considers contestability in the banking industry as a measure of competition and the rigidity of changes in lending rates in highly concentrated markets."