Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dengan nara sumber. Fokus penelitian pada permasalahan mengenai pemenuhan unsur hukum dari Peraturan Bank Indonesia untuk menjadi sumber hukum sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory junction) Bank Indonesia, dan bagaimana mengaktualisasikannya sebagai salah satu sarana hukum yang efektif dalam aktivitas pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara desktiptif analitis.Secara konstitusional, prinsip pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dalam kerangka demokrasi ekonomi. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tersebut berlangsung dalam sistem mekanisme pasar {market mechanism) yang tidak hanya bersifat terbuka, tetapi semakin teritegrasi dengan ekonomi dan pasar global. Apapun sistem pasar yang diterapkan, pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata, yang di Indonesia dimaksudkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare State). Dari segi kebijakan hukum {legal policy), sistem hukum yang dianut Indonesia berafiliasi pada tipe civil law dimana hukum yang berlaku mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya. Sistem hukum seperti ini, menuntut lembaga negara dan badan hukum publik, terutama pemerintah untuk berperan secara efektif dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, karena the rapid economic development sought by Third World countries would required an effective legalframework.Setelah diteliti, Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi sumber hukum positif dan efektif untuk diberdayakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

---

This thesis uses normative legal research method by using primary, seccndary, and third legal materials and interview with a source person. The research focused on the fulfillment of legal aspects of the Regulation of Bank Indonesia to be a law resource as an implementation of the regulatory function of Bank Indonesia. Therefore, how to be actualized it as an effective legal tool in the activities of national economic development. These issues are analyzing by quantitative approach and preserve by descriptive analysis.

Constitutionally, the national economic development is conducted in frame of economy democracy. In fact, that economic activities is run in the market mechanism system, that of not only openness, but also tends to be more integrated with the global market and economy. Wbat ever the market system is applied in a State, the aim of the economy development is always focuses on people’s wealthy by a high economic growth and flattening income distributions that of in Indonesia is promulgated to achieve a welfare State. From the legal policy perspective, the legal system of Indonesia is affiliated to civil law where the law is prioritized the rule as a base. This legal system needs an effective participation of all State organs especially from government in any aspect of national development including economic development because “the rapid economic development sought by Third World countries would require an effective legal framework”.

The conclusion of this research that the Regulation of Bank Indonesia is one of the regulation in Indonesia as an effective and positive legal resource that can be uses by Bank Indonesia as a tool in the implementation of national economic development."

"ABSTRAKSetelah pembangunan nasional secara teratur dan terencana dilakukan selama empat Pelita, adalah menarik untuk mengkaji masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah. Di beberapa daerah tampak adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, padahal kontribusi daerah-daerah tersebut sebagai penghasil ekspor nasional cukup tinggi. Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti: belum seimbangnya perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan, masih terlalu besarnya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan banyaknya ketergantungan APBD pada bantuan pemerintah pusat. Karena menurunnya harga minyak bumi sehingga kemampuan pemerintah pusat menyediakan dana semakin terbatas, maka dalam meneruskan pembangunan nasional diusahakan agar pemerintah daerah tidak terlalu tergantung lagi pada pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu masalah-masalah yang ada di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Sampai berapa jauh potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan agar tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat. (2) Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan bagaimana pola perkiraan di masa depan. (3) Bagaimana bentuk peranan butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional, mengingat masalah-masalah tersebut dapat mengganggu Ketahanan Nasional. Penelitian ini bertujuan: [1]Mendeskripsikan potensi dan pembangunan ekonomi daerah dalam hubungannya dengan ekonomi nasional. [2]Mengukur distribusi pertumbuhan ekonomi daerah selama empat Pelita dan mencoba menprediksi faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang. [3]Menghubungkan dan mengevaluasi butir (1) dan butir (2) tersebut dalam menunjang Ketahanan Nasional masa kini dan masa yang akan datang. Metode yang digunakan antara lain: analisis pergeseran dan pangsa, analisis perbandingan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan daerah, regresi linier, serta analisis cross impact matrix antar gatra Ketahanan Nasional. Penemuan utama yang didapat ialah: [1]Laju pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja daerah, dan ekspor daerah merupakan variabel﷓variabel penentu pembangunan ekonomi daerah yang ikut menunjang Ketahanan Nasional. [2]Hasil prediksi pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa 70% dari variansi pertumbuhannya ditentukan oleh variabel ekspor daerah dan variabel tenaga kerja daerah, sedangkan sisa yang 30% ditentukan oleh variabel-variabel lain termasuk gatra-gatra lain dari Ketahanan Nasional. [3]Daerah perbatasan dan daerah terpencil, antara lain: propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Timor Timur dan Maluku dalam konteks Ketahanan Nasional merupakan daerah-daerah strategis dan rawan terhadap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TANG). [4]Daerah-daerah Indonesia Bagian Barat relatif lebih maju dari pada daerah-daerah Indonesia Bagian Timur. [5]Daerah-daerah yang memiliki subkomponen Industrial Mix (IM) yang positif antara lain propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan subkomponen Competitive Share (CS) yang positif menyerap banyak tenaga kerja."

"Permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah masalah kepemimpinan. Bangsa Indonesia cenderung tengah dilanda “krisis kepemimpinan” sehingga faktor kepemimpinan merupakan sesuatu hak yang segera harus dibenahi. Pemimpin yang dibutuhkan bangsa adalah pemimpin yang mampu membangun visi yang dapat menyatukan seluruh potensi dan komponen bangsa untuk menjadi satu kesatuan. Dalam menyikapi era globalisasi yang penuh dengan perubahan maka seorang pemimpin harus mampu mengelola pengaruh perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan nasional. "