Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank adalah merupakan salah satu penunjang pembangunan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan dalam bentuk kredit. Untuk menjamin pelunasan kredit diperlukan agunan, walaupun agunan bukan merupakan hal yang mutlak dalam pembelian kredit. Permasalahannya adalah bagaimana ketentuan Undang-undang Perbankan mengenai kewenangan bank untuk membeli agunan, dan bagaimana aspek pembelian agunan berupa tanah oleh bank bila ditinjau dari ketentuan pendaftaran tanah dan ketentuan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif eksplanatoris, dengan cara memberikan gambaran secara jelas dan akurat mengenai bagaimana bank memperkecil resiko terjadinya kredit macet. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative yaitu penelitian kepustakaan. Kewenangan bank membeli agunan guna terhindar dari kredit macet (debius) diperluas dengan diundangkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. akibat pembelian agunan berupa tanah timbul masalah lain menyangkut ketentuan hukum pendaftaran tanah dan ketentuan perpajakan. Kronologis pembelian agunan oleh bank sampai dengan pembelian kembali agunan tersebut terdapat dua kali peristiwa jual beli, konsekuensi hukum yang harus dipenuhi yaitu pembayaran PPh sebanyak dua kali dan BPHTB sebanyak dua kali, sehingga upaya bank untuk menghindari kredit macet belum terpenuhi. Untuk itu diperlukan penyamaan persepsi sehubungan dengan hal tersebut."

"Bank adalah suatu lembaga dimana uang disimpan dan dipinjamkan. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit perbankan. Sebelum suatu kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak tetapi nasabah diberikan, kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak akan berakibat sulit untuk ditagih atau menjadi macet. Timbullah permasalahan, bagaimanakah penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.? Apakah penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.Penulis menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berpedoman pada 4 (empat) tahap, yaitu tahap penyelesaian secara damai, tahap pembinaan, tahap penyelamatan kredit dan tahap eksekusi obyek jaminan kredit. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ini pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada karena sejak adanya Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penanganan kredit macet atau kredit bermasalah bank Badan Usaha Milik Negara diselesaikan menurut kebijakan bank Badan Usaha Milik Negara itu sendiri dan tidak diserahkan lagi kepada negara.

---

Bank is the institution where money is deposited and borrowed. One of the main activities for commercial bank is giving credit loan. Before a credit is given, bank must feel sure that it will be repaid. Giving credit without analysis first could harm for bank. Bank customer could very easily giving fake information that possibly made non-properly credit but he was given, otherwise if wrong on analyzing, the credit would be hard to return or become bad debt. That make problems, how bad debt recovery with hypothecation guarantee are done by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.? Are bad debt recovery with hypothecation guarantee done by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. according to rules? Writer did research with library research method which is normative juridical. Data that used on this research are included primary data (data is gotten from interview) and secondary data (data is gotten from library).Writer makes conclusion that bad debt recovery with hypothecation guarantee are done by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. based on 4 (four) steps. They are amicable settlement step, counseling step, restructuring step and executing step. Most of all bad debt recovery with hypothecation guarantee that are conducted by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. are according to rules because since there was Supreme Court?s Fatwa Number WKMA/Yud/20/VIII/2006 on August 16, 2006 about the ways to erase state receivable/province, the resolutions are resolved by state enterprises bank themselves."

"ABSTRAKKredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar ataulandasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitoradalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 Tetang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalahdikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikanpersetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatupermohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's,yaitu: Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral(jaminan), dan Condition of economy ( kondisi ekonomi). Agunan adalahsalah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untukmeyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untukmelunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredityang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dantuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produkpelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit TanpaAgunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiriuntuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yangmemenuhi persyaratan. Adannya permasalah penerapan prinsip kehati-hatianyang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalamperjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

---

AbstractLoan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower torepay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation forthe bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and(2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks shouldconduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a creditapplication is generally used criterion 5 C or The Five C?s, Character, Capacity,Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the creditcrunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that thedebtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the creditagreement has been agreed. Along with the development time and demanding needsof society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called MandiriKredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personalloans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospectiveborrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionaryprinciple that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contractin unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic."

"ABSTRAKSebelumnya jika kredit debitur oleh kreditur sudahdigolongkan macet, maka bank hanya mempunyai tiga pilihanpenyelesaian terhadap kredit tersebut. Penyelesaian itudapat dilakukan dengan jalan mengambil pelunasanpiutangnya dari debitur dengan cara (1) penjualan melaluilelang atau (2) penjualan di bawah tangan; dan (3)eksekusi Hak Tanggungan.Penjualan melalui lelang, menyebabkan hargaditentukan oleh nilai pasar peserta lelang. Bisa sajatinggi atau sebaliknya sangat rendah. Jika sangat rendahdan debitur tidak bersedia melepaskan agunannya makapenyelesaian kredit debitur belum bisa dilaksanakan.Penjualan di bawah tangan, juga memiliki kelebihandan kekurangan. Kelebihannya, penjualan dilaksanakan atasdasar sukarela debitur, berarti debitur dapat bekerjasamauntuk menyelesaikan kreditnya. Kekurangannya yaitu harussudah ditemukan investor yang sesuai dengan keinginandebitur, sehingga cara ini juga bisa berlarut-larut.Penyelesaian dengan eksekusi Hak Tanggungan,menyebabkan bank mengambil tindakan paksa kepada debituruntuk meyelesaikan piutangnya lewat proses peradilan yangmembutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perbankan adalah salah satu pilihan yangmemberikan keistimewaan kepada kreditur untukmenyelesaikan kredit yang macet. Keistimewaan yangdiberikan itu meliputi : (a) dapatnya bank sebagai pihakpembeli agunan debitur tersebut; (b) bank dapat melakukanbalik nama sementara sertifikat tanah atas nama bank dan(c) bank diberikan hak untuk menangguhkan kewajibannyasehubungan peralihan hak tersebut untuk sementara sampaiditemukan investor. Sehingga jika disimpulkan makaprosedur ini telah memberikan keistimewaan lain, yaitukecepatan, biaya murah serta diminimumkannya risiko yangakan timbul."