Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasukBea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistempemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatusistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapatmenimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Diijen Pajak, dalam hal iniWajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju keproses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khususbermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UUPengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuanyang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untukmewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat

---

ABSTRACTTax is all types of contribution levied by Central Government, including ImportDuties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax CollectionSystem followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection systemauthorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payabletax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government*in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this caseTaxpayers may act as Plaintiff / Appellant To Proceed in Tax Court, may also berepresented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power ofAttorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in thefield of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore,concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer inTax Court, including an Advocate."

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

---

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persepsi masyarakat yang muncul setelahmerebaknya kasus Gayus Tambunan mengenai transparansi proses persidangan diPengadilan Pajak, dan sejauh mana masyarakat bisa mengakses informasiinformasiyang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, apabila dikaitkan dengandengan prinsip keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengkaji apakah penerapan asas sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Pajaksudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu,penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara prinsipketerbukaan informasi publik dan prinsip melindungi kerahasian data WajibPajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang di Pengadilan Pajakmemang terbuka untuk umum sebagaimana disyaratkan oleh perundangundangan,dan sehubungan dengan prinsip keterbukaan informasi publik,Pengadilan Pajak sudah berusaha menyesuaikan diri dengan kewajiban mengenaiketerbukaan informasi publik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the public perception regarding the transparency ofproceedings in the Tax Court, which emerged after the outbreak of GayusTambunan’s case, and the extent to which the public can access informationrelating to the Tax Court, when linked with the principles of public disclosure.The purpose of this study was to examine whether the application of the principleof public trial in the Tax Court was in accordance with the provisions of theapplicable legislation. In addition, this study also aims to assess the fit betweenthe principle of public disclosure and the principle of confidentiality of taxpayerdata. Results of this study indicate that the trial in the Tax Court is open to thepublic as required by law, and in relation to the principle of public disclosure, theTax Court has been trying to adjust to the obligations regarding the disclosure ofpublic information."

"ABSTRAKTesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga penelitian kepustakaan yang bersifat analisis terhadap norma hukum. Setelah dilakukan analisis terhadap topik penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi kuasa hukum yang dapat beracara pada pengadilan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak merupakan peraturan yang inkonstitusional dan tidak relevan khususnya dalam mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan pajak, oleh karena itu hasil penelitian ini menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

---

ABSTRACTThe focus of this examination is regarding authority of power attorney for represent tax obligator and tax guarantor as one who requests or to request for appeal in the tax court. The purpose of this examination is to analyst the regulation which arrange about tax lawyer that can represent client in the tax court and the relevance of the regulation itself. Method for this examination is juridical normative which focus on the norm of law that exsist in the legislation and in the bibliography to be analyst. In conclusion which must be considered is to known that related to litigate in the tax court we have to look up for Ministry of finance regulation No. 61/PMK.01/2012 jo. Act. 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 about tax court, which is found to be not relevant to manage tax lawyer in tax court that is why the regulation must have some revision."