Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negara-negara di seluruh dunia memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkan nuklir. Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secara negatif untuk tujuan militer senantiasa mengancam keberadaan serta keamanan umat manusia di seluruh dunia. Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebut maka negara-negara di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasional membentuk suatu konsensus atas adanya sistem serta perangkat peraturan yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus juga menjamin adanya kepastian atas perlucutan serta pelarangan produksi dan penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan konsisten. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPT) yang pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebaran serta produksi dari senjata nuklir sekaligus mendukung adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujuan damai namun sarat dengan beberapa kekurangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, terlebih terkait dengan perkembangan transfer teknologi dan material nuklir, disertai dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepada tidak hadirnya hakekat universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan konsistensi negara-negara peserta NPT khususnya Nuclear Weapon States (NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utama perjanjian ini.

---

Since the dawn of nuclear discovery and the revelation of the benefits of the atom, countries have attempted to acquire nuclear capabilities. However, the military misuse or abuse of the atom has always posed a threat to the existence and safety of humanity. In order to balance the situation, countries as the international community sought to establish a system to encourage the use of nuclear technology for peaceful purposes while simultaneously ensuring the non¬proliferation of nuclear weapons. This thesis specifically addresses some deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (NPT) which is essentially formed to prevent the spread and the production of nuclear weapons and to support the transfer of nuclear technology for peaceful purposes.

This research is a legal study with normative juridical approach and descriptive prescriptive analysis which aim is to illustrate the weakness of the articles of the NPT, especially related to the development of the transfer of material and nuclear technology, along with the solutions or suggestions of the issues. The result of this thesis concludes that the discriminatory nature of the NPT which has an impact on the universality of the NPT, the lack of commitment and consistency of the participating countries, particularly the Nuclear Weapon States (NWS), regarding their obligations set forth in Article IV and VI of the NPT became the major deficiency of this Treaty. "

"Tesis ini membahas mengenai fenomena lemahnya rezim non-proliferasi nuklir internasional dalam menghadapi perilaku nuklir Iran. Negara tersebut dapat tetap membangun program nuklirnya meskipun telah menandatangani Traktat Non- Proliferasi Nuklir (NPT). Teori signifikansi rezim Stephen D. Krasner menyatakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rezim internasional. Faktor-faktor tersebut yaitu egoistic self-interest, political power, dan norms and principles digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lemahnya rezim nonproliferasi nuklir internasional dalam kasus Iran dipengaruhi oleh (1) egoistic selfinterest Iran, (2) political power Iran, dan (3) norms and principles NPT dan IAEA yang tidak sejalan dengan Iran.

---

This thesis focuses on the phenomenon of an international nuclear nonproliferation regime's weaknesses vis a vis Iran's nuclear ambitions. Iran still continues its nuclear program although it has already signed the Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT). Stephen D. Krasner's regime significance theory stated that there are factors which have influenced and continue to mold the development of the international regime's policies. Those factors such as egotistic self-interest, political power, and norms and principles are used to explain this phenomenon. It can be concluded that the weaknesses of the international nuclear non-proliferation regime related to Iran's nuclear development are being influenced by (1) Iran's egotistic self-interests, (2) Iran's regional and international political power, and (3) NPT and IAEA's norms and principles that are not in line with Iran's behavior."

"Sejak detonasi senjata nuklir pertama, komunitas internasional telah mengakukan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan inisiatif untuk membentuk hukum internasional dan peraturan untuk meregulasi senjata-senjata tersebut. Perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang senjata nuklir ini adalah Partial Test Ban Treaty 1963, yang melarang pengujian senjata nuklir dalam atmosfer. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 melanjutkannya dan merupakan perjanjian penting dalam bidang pengendalian senjata nuklir. Perjanjian tersebut mengatur proliferasi senjata nuklir dan memberi kewenangan kepada IAEA untuk menjadi badan pengawas tenaga nuklir internasional. Pembuatan beberapa wilayah bebas senjata nuklir mengikuti semangatnya komunitas internasional dari suksesnya NPT ini. Tujuan komunitas internasional berikutnya adalah untuk membuat suatu perjanjian internasional yang melarang pengujian senjata nuklir secara komprehensif, yaitu yang tidak hanya melarang pengujian dalam atmosfer, tetapi juga dibawah tanah. Dari segi pelucutan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Rusia telah mengadakan perundingan dengan tujuan melimitasi senjata nuklirnya SALT I dan II, dan pada akhirnya berhasil membetnuk perjanjian INF 1987 dan NEW START 2010, yang berhasil mengurangi senjata nuklir milik kedua negara tersebut. Selain itu, dalam skala global, Nuclear Weapons Prohibition Treaty 2017 bertujuan untuk mengurangi senjata nuklir secara multilateral dan komplit, walaupun kesuksesannya sangat terbatas. Penelitian ini menganalisis berbagai perjanjian internaional yang berlaku dan belum berlaku yang mengatur tentang non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir. Penulis juga akan menganalisis berbagai kasus tentang pelanggaran dan praktik negara terkait dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dan menunjukkan efektifitas, atau ketidak efektifitas, perjanjian-perjanjian tersebut.

---

Since the first detonation of a nuclear weapon, the international community has recognized its dangerous potential. This sparked the initiative to form legal international regulations regarding such weapons. The first of these regulations came in the form of the Partial Test Ban Treaty 1963, which banned the testing of nuclear weapons in the atmosphere. The Non Proliferation Treaty followed and became a landmark treaty in the world of nuclear non proliferation and disarmament. Said treaty regulated the proliferation of nuclear weapons and gave power to the IAEA to become the international nuclear watchdog. The NPT would become the most adopted treaty to regulate nuclear weapons. The formation of numerous nuclear weapon free zones followed the renewed spirit of nuclear non proliferation caused by the implied success of the NPT. A Comprehensive Test Ban Treaty, a treaty which bans nuclear testing underground in addition to the atmosphere, became the next target for the international community, which as of now has not yet entered into force. The efforts to reach nuclear disarmament was continued by the owners of the largest nuclear weapon arsenals, U.S and Russia, through diplomatic talks on limitation of strategic arms SALT I and II and culminated in the Intermediate Nuclear Forces Treaty and the NEW START, which aimed to reduce nuclear weapons of all forms. On a global scale, the Nuclear Weapons Prohibition Treaty aimed to achieve nuclear disarmament multilaterally, although its success has been very limited. This Research analyzes the many treaties in force and subsequent treaties regarding nuclear non proliferation and disarmament. The Writer also discusses cases of violations and practice regarding nuclear non proliferation and disarmament and notes the effectiveness, and ineffectiveness, of the treaties."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkiraan dampak potensial berbagai skenario ledakan senjata nuklir pada populasi penduduk dan beberapa sungai Jakarta. Pemodelan menggunakan empat skenario daya ledak: 10 kiloton, 500 kiloton, dan 1000 kiloton, dan 5000 kiloton. Skenario yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan tidak langsung dari ledakan senjata nuklir. Hasil menunjukkan perluasan wilayah dampak langsung seiring dengan peningkatan daya ledak senjata nuklir; radiasi panas memiliki cakupan wilayah dan laju perluasan tertinggi, sedangkan radiasi nuklir langsung memiliki laju perluasan terendah; dan perubahan arah wilayah dampak tidak langsung mengikuti pola angin musim normal dan musim terpengaruh fenomena atmosfer seperti badai tropis.

---

The research aims on determining potential effects of several nuclear weapon explosion scenarios on the population and rivers of Jakarta. Modeling used four yield scenarios: 10 kilotons, 500 kilotons, and 1000 kilotons, dan 5000 kilotons. Scenario used were divided into two, direct effects and indirect effects.

Results show expansion of direct effects regions follows yield increase; thermal radiation region has the largest area and highest expansion rate, while direct nuclear radiation region has the lowest; and direction changes of non-direct effects regions follow normal seasonal and tropical storm-affected seasonal patterns."

"Selandia Baru adalah salah satu negara yang secara konsisten menolak proliferasi nuklir. Pasca Perang Dingin, Selandia Baru menerapkan kebijakan bebas nuklir yang komprehensif. Kebijakan ini tidak hanya melarang penggunaan dan kepemilikan senjata nuklir, melainkan juga melarang penggunaan tenaga nuklir secara umum. Kebijakan ini masih konsisten diterapkan meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan, seperti konflik dalam ANZUS dan mengeruhnya hubungan dengan beberapa sekutunya. Dengan begitu, tinjauan pustaka ini akan menyajikan hasil penelusuran literatur melalui Scopus yang diolah ke dalam pemetaan 22 literatur terkait kebijakan bebas nuklir Selandia Baru yang dibagi ke dalam 4 tema utama, yaitu: 1) latar belakang kebijakan, 2) implementasi kebijakan, 3) signifikansi kebijakan, serta 4) kritik terhadap kebijakan. Analisis dilakukan dengan meninjau latar belakang ilmu, negara afiliasi penulis, tahun terbit, kata kunci, serta tren sitasi dari literatur yang ada. Tinjauan literatur ini menunjukkan hasil bahwa kebijakan bebas nuklir Selandia Baru berhasil diterapkan secara konsisten karena kuatnya pengaruh domestik.

---

New Zealand is one of the countries that has consistently reject the idea of nuclear proliferation. After the end of Cold War, New Zealand established a comprehensive nuclear free policy. This policy does not only deny the use and possession of nuclear weapons, but also the use and transportation of nuclear energy. New Zealand consistently implements the policy despite of some challenges, including the ANZUS conflict. This literature review will provide results of literature search through Scopus which processed into mapping of 22 literatures regarding the topic of development of New Zealand’s nuclear free policy which consists of 4 main theme, including: 1) background of the policy, 2) implementation of the policy, 3) significances of the policy, and 4) critics of the policy. Analysis is done through reviewing several contexts, such as academic and country affiliation background, publication year, keywords, and citation trends of existing literatures. This literature review shows a result that New Zealand’s nuclear free policy has been successfully implemented consistently due to strong domestic influence."

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."