Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya protes sosial pada zaman Taisho dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial yang terjadi di Jepang. Protes ini dipelopori salah satunya oleh kelompok intelektual yang memiliki paham sosialisme. Paham sosialisme kemudian berkembang menjadi aksi massa yang dipengaruhi oleh kelompok anarko-sindikalisme yang menginginkan penghapusan kesenjangan sosial secara langsung. Akibat pengaruh Revolusi Bolshevik di Rusia, kelompok anarkis kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Jepang. Tindakan komunis yang bergerak secara anarki ini segera ditindas oleh pemerintah sehingga pada tahun 1924 Partai Komunis Jepang dibubarkan. Berangkat dari kejadian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk melihat upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan sehingga dapat meredam pergerakan kelompok komunis Jepang yang disinyalir dapat membawa lsquo;pemikiran berbahaya ke Jepang rsquo.

---

The rampant social protests in Taisho era was emerged due to the social gap among the Japanese society. This protest was initiated by many, and among them were the intellectuals with socialist ideals. The socialist ideal was later developed into a mass protest which was influenced by the anarcho syndicalism group which demanded the abolition of social gap in a concrete fashion. Because of the Bolshevik Revolution in Russia, the anarchic group then later became the pioneer of Japanese Communist Party. The anarchic act of this communist group then immediately was subdued by the Japanese government. As a result, in 1924 Japanese Communist Party was abolished. In account to the historical event explained above, this research focuses more on observing the efforts done by the Japanese government as the stakeholder, in giving policy, to cease the movement which was considered as 39 bringing dangerous school of thoughts to Japan 39."

"Artikel ini membahas dinamika Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada masa Demokrasi Terpimpin di mana terjadi tekanan politik dan ekonomi terhadap GKBI dari pihak-pihak yang berideologi komunis dan pihak pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan adanya pergeseran prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini akan membahas dinamika GKBI dimulai sejak masa transisi hingga akhir Demokrasi Terpimpin saat tekanan ideologi komunis mendominasi. GKBI merupakan gabungan koperasi batik terbesar  di Indonesia dengan hak tunggal impor dan distribusi kain mori/cambrics (pool cambrics) sebagai bagian dari penyederhanaan arus bahan baku industri batik sejak tahun 1953. Namun, menjelang munculnya Dekrit Presiden 1959, GKBI terseret ke dalam tekanan ideologi komunisme yang menghadapkan mereka pada dinamika koperasi yang sangat berbeda dibandingkan masa Demokrasi Liberal. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter GKBI sebagai koperasi yang otonom serta dipengaruhi pemikiran koperasi Mohammad Hatta yang tidak sejalan dengan pihak komunis dan pemerintah. Akibat konflik ideologi tersebut terjadi intimidasi terhadap GKBI secara sistematis dan mempengaruhi prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini menggunakan metode sejarah terhadap sumber berupa wawancara, arsip, dokumen terjilid, surat kabar sezaman, buku, dan jurnal, yang diperoleh dari ANRI, Perpusnas RI, DPAD DI Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Besar Tekstil Bandung, Kantor Pusat GKBI Jakarta, Kantor Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya, dan lewat daring.

---

This article discusses the dynamics of the Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)   during the Guided Democracy period when there was political and economic pressures on GKBI from parties with communist ideology and the Guided Democracy government which resulted in the shifting of principles, role, and management structure of the GKBI. The discussion on the dynamics of GKBI began with the transition towards Guided Democracy until the end of Guided Democracy, when the communist ideological pressures dominated. GKBI is the largest batik cooperative association in Indonesia with the sole right to import and distribute mori/cambrics (pool cambrics) as part of a simplification of the flow of raw materials for the batik industry since 1953. However, before the issuance of the 1959 Presidential Decree, GKBI was dragged into the pressure of communism ideology which exposed them to very different dynamics and cooperative principles, compared to Liberal Democracy period. This is inseparable from GKBI’s character as a autonomous cooperative and the influence of Mohamad Hatta's cooperative thought. Resulting from this ideological conflict was the systematic intimidation of GKBI which gave influence to the principles, role of GKBI and even GKBI's management structure itself. This article utilizes historical methods for sources in the form of interviews, archives, bounded documents, contemporary newspapers, books and journals obtained from ANRI, National Library of Indonesia, DPAD DI of Yogyakarta, Center for Crafts and Batik in Yogyakarta, Bandung Center for Textiles, Central Office GKBI Jakarta, Mitra Batik   Cooperative   Office in Tasikmalaya, and online sources."

"Dalam rangka turut mempertahankan serta mengamankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD' 45, maka perlu kiranya kita mempelajari pengalaman masa lampau. pengalaiaan masa lampau telah menunjukkan bahwa selama dalam masa Republik ini Negara Republik Indonesia beberapa kali rnenghadapi ujian yang; memerlukan banyak korban jiwa maupun :material.Ujian mana telah dibuktikan oleh tindakan-tindakani golongan kiri yang berusaha menumbangkan negara RI yang berdasakan Pancasila dan UUD' 45 dan menggantinya dengan bentuk lain. Salah satu di.antara tindakan-tindakan uaaha menumbangkan Negara Republik Indonesia adalah tindakan penghianatan yang dilakukan oleh kaun komunis Indonesia, PKI. Selama dalam masa Republik ini sebagamana yang; telah umum ketahui, PKI telah dua kali menghianati bangsa dan Negara Republik Indonesia dua kali mereka melakukan aksi pemberontakan untuk menumbangkan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Paricasila dan UUD' 45 untuk kemudian akan menggantinya dengan bentuk negara yang lain, negara komunis. Memang selama ini masyarakat umumnya hanya mengenal dua peristiwa pemberontakan PKI di Indonesia dalam masa Republik ini yakni peristiwa Madiun (1948) dan peristiwa G30S/PKI (1965)."

"Untuk menjalankan politik pembendungan komunis yang semakin kuat di Indonesia, terutama setelah munculnya PKI sebagai salah satu dari empat partai pemenang dalam pemilu 1955, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu kelompok-kelompok di daerah luar Pulau Jawa yang dianggap sebagai kekuatan antikomunis, seperti Dewan Perjuangan di Sumatra Tengah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah AS melalui CIA adalah pemberian peralatan dan perlengkapan militer modern, seperti uang dan persenjataan. Skripsi ini menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh CIA sebagai media komunikasi antara pemerintah AS dengan PRRI, metode operasi pengiriman senjata dan perlengkapan militer, serta dampak yang ditimbulkan akibat komunikasi rahasia pemerintah AS dengan PRRI terhadap hubungan politik antara pemerintah AS sendiri dengan pemerintah Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, verifikasi, dan interpretasi data dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menyusun, menginterpretasi dan menulis hasil penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tujuan awal pemerintah AS untuk menjatuhkan kedudukan Sukarno sebagai Presiden Indonesia yang sah berakhir dengan kegagalan walaupun operasi-operasi pengiriman bantuan yang dilakukan oleh CIA berhasil.

---

To carry out a stronger communist containment policy in Indonesia, especially after the emergence of the PKI as one of the four winning parties in the 1955 election, the United States government decided to help groups in regions outside of Java that were considered to be anti-communist forces, such as the Dewan Perjuangan (Struggle Council) in Central Sumatra. Assistance provided by the US government through the CIA was the provision of modern military equipment, such as money and weapons. This thesis analyzes the efforts made by the CIA as a medium of communication between the US government and PRRI, the method of operating weapons and military equipment, as well as the impact caused by the US government's secret communication with PRRI on the political relations between the US government itself and the Indonesian government. It uses the historical method which consists of heuristics, verification, and interpretation of data in gathering historical sources, compiling, interpreting and writing research results. It also concludes that the initial purpose of the US government to overthrow Sukarno`s position as the legitimate President of Indonesia ended in failure even though the aid delivery operations carried out by the CIA were successful."