Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan mengenai sejarah migrasi, khususnya transmi_grasi veteran yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi permasalahan para veteran perang yang didemobilisasi pada masa revolusi, belum mendapat perhatian dari kalangan seja_rawan. Padahal bila diteliti lebih jauh, di dalamnya ada unsur-unsur historis yang cukup menarik untuk ditulis, mulai dari unsur politik, ekonomi, sosial hingga budaya. Hal ini tampak dalam pembahasan ini, yang merupakan studi kasus di karesidenan Lampung.Salah satu tujuan diselenggarakannya transmigrasi veter_an program BRN adalah untuk menyingkirkan para pejuang yang didemobilisasi agar tidak terlibat dalam aksi-aksi yang bermotif menentang pemerintah RI, seperti aksi DI/TII yang bereaksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setelah para veteran perang ini ditransmigrasikan ke wilayah Lampung, ada tiga lokasi pemukiman yang bila ditinjau keadaan sosial dan ekonominya terlihat perbedaan satu sama lain, lokasi Sumber_jaya mengarah kepada pemukiman koperatif, di Way Skampung dengan sifat asosiatif dan di Sribawono dengan tipe komunal. Sebagai akibat diselenggarakannya transmigrasi veteran program BRN ini, khususnya di karesidenan Lampung telah menimbulkan kontak atau hubungan dengan penduduk asli Lam_pung; yang antara lain menyangkut tentang konflik kepemili-kan tanah, benturan budaya di antara kedua kelompok dan reaksi penduduk asli yang merasa keberatan diselenggarakannya transmigrasi ini.Guna menggambarkan kilasan historis para veteran perang RI yang ditransmigrasikan ke wilayah karesidenan Lampung, dalam pengumpulan data sejarahnya (heuristik) dilakukan melalui dua Cara.Cara pertama melalui studi kepustakaan dengan meneliti arsip-arsip, buku-buku, majalah dan koran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Cara kedua melalui wawancara (oral history). Dengan menggunakan kedua cara ini, setelah melalui tahap kritik dan intepretasi akhirnya dapat ditulis semua permasalahan transmigrasi veteran program BRN di karesidenan Lampung. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dibahas dalam studi transmigrasi veteran ini, maka berbagai pendekatan dari ilmu-ilmu sosial sangat membantu dalam penulisan ini. Untuk mempermudah dalam menggambarkan kehidupan masyarakat transmigran misalnya, diperlukan bantuan dari ilmu sosiolo_gi. Untuk membicarakan aspek-aspek demografi transmigrasi diperlukan bantuan dari ilmu ekonomi dan untuk membahas unsur-unsur budaya para transmigran dan timbulnya benturan budaya dengan penduduk asli dibutuhkan bantuan dari disiplin ilmu antropologi. Singkatnya dalam studi ini sangat tepat bila digunakan pendekatan multidimensional.Dari pembahasan tersebut akhirnya dapat diketahui bahwa permasalahan transmigrasi, khususnya transmigrasi veteran ternyata tidak hanya menyangkut masalah pemindahan orang atau penduduk. Bila diteliti secara lebih mendalam ada hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, mengenai kehidupannya di daerah yang baru yang seringkali terjadi konflik dengan penduduk asli dan sulitnya integrasi, asimilasi dan akultu_rasi budaya diantara kedua kelompok tersebut, antara pendatang (transmigran) dan penduduk asli."

"Setelah diperkenalkannya ekonomi uang dalam masa Raffles, walau kemudian mengalami kegagalan. pemerintah kolonial mulai merasakan bahwa diperlukan sebuah bank untuk mengatur akumulasi modal dan perdagangan, pada sebuah tanah jajahan. Untuk tidak mengulangi kegagalan yang dialami pada masa Raffles. didirikan NHM, yang di Indonesia juga berfungsi sebagai sebuah bank perta_nian, yang memberikan, pinjaman untuk memperlancar usaha perke_bunan. Dengan modal bersama antara NHM dan Pemerintah Hindia Belanda, kemudian berdiri sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sebuah bank sirkulasi dan bank pemberi kredit yang se_paruh modalnya adalah milik sebuah perusahaan swasta. NHM sebagai pemegang hak monopoli dagang pada masa Tanam Paksa, mempunyai kepentingan yang besar dalam pengakumulasian modal di Indonesia, oleh karena itulah. dirasakan perlu untuk mempunyai sebagian modal yang ada pada De Javache bank untuk tetap melancarkan investasi yang dilaksanakannya di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimanakah bank baru ini kemudian menjalankan fungsinya untuk mengernbangkan modal dalam usaha tanaman ekspor. yang lalu di pasar an Eropa. Bank ini kemudian memberikan pinjaman pada pengusaha yang terlibat dalam usaha penanaman tanaman ekspor tersebut. Disamping untuk memenuhi kebutuhan usaha penanaman. Pinjaman itu iuga djperlukan untuk pernbayaran upah buruh tani serta untuk pembayaran pekerjaan bebas seperti pengangkutan dengan gerobak dan lain sebagainya. Jadi akibat diperkenalkannya ekonomi uang untuk pembayaran upah, secara tidak langsung bank ini telah ikut serta dalam menunjang kehidupan masyarakat sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi mereka. nampak sistem, Tanam Paksa yang sangat berpengaruh pada_ struktur sosial ekonominya ialah bahwa sistern ini hanya merupakan suatu intensifikasi sistem produksi prakapitalis, sehingga tidak mampu menciptakan kekuatan-kekuatan yang melahirkan pertumbuhan ekonorni dengan perkembangan kapitalismenya. Sistem Tanam Paksa menciptakan usaha pertanian yang padat karya pada pihak pribumi, serta usaha industri pertanian yang padat modal pada pihak pengu_saha Eropa atau asing lainnya. Dalam masa paruh terakhir pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, yaitu antara tahun 1850-1870. juga terdapat suatu proses timbal balik antara pertumbuhan ekonomi kerajaan Belanda dengan perge_seran dari kapitalisme komersiai ke kapitalisme industri pada satu pihak dan perkembangan politik liberal di pihak lain. Hubungan De Javasche Bank dalam sebuah sistern perekonomian yang kapitalistik dengan sebuah perusahaan besar yang lainnya seperti NHM dan onderneming yang juga terdapat pada periode ini."

"Kejadian keracunan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting dalam era transformasi sosial ekonomi, khususnya memasuki era masyarakat industri. Untuk itu telah dilakukan studi korban keracunan pada masyrakat ex Karesidenan Banten, yang dirawat di Rumah Sakit Umum dan Swasta ex Karesidenan Banten, tahun 1907 s/d 1991.Dalam penelitian ini didapatkan 543 kasus keracunan. Dari 8 kelompok/kategori keracunan didapat keracunan tumbuhan (34,07%.) sebagai kategori keracunan terbanyak. Keracunan obat-obatan dan keracunan pestisida merupakan urutan kedua dan ketiga. Perlu dicatat bahwa keracunan pestisida paling banyak untuk tujuan bunuh diri. Terdapat variasi waktu dan tempat dalam kejadian keracunan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kebijakan sewa tanah di Karesidenan Cirebon pada masa Raffles sampai Du Bus de Gisignies tahun 1811 ndash; 1830. Sewa tanah pertama kali diterapkan Raffles di Karesidenan Cirebon pada Juni 1813 yang kemudian diperbaharui pada Pebruari 1814. Cita-cita yang ingin dicapai adalah melalui liberalisasi ekonomi tersebut dapat menghapus penindasan dan mencapai kesejahteraan untuk petani. Sistem sewa tanah dilandasi dari gagasan bahwa tanah tidak lagi menjadi milik sultan, tetapi menjadi milik Pemerintah Inggris. Rakyat yang dianggap sebagai penyewa yang harus membayar pajak kepada Pemerintah Inggris. Kemudian, Pemerintah Belanda tetap melanjutkan sistem sewa tanah hingga tahun 1830 dengan disertai berbagai perbaikan dan penyesuaian. Namun, penetapan pajak di Karesidenan Cirebon terlampau tinggi serta tidak mengindahkan kondisi petani ketika gagal panen. Hal itu mengakibatkan bertambah beban yang ditanggung petani sehingga menimbulkan perlawanan resistensi . Sistem sewa tanah ini berakhir pada tahun 1830 karena tanah-tanah di Karesidenan Cirebon terkena peraturan tanam paksa.

---

ABSTRACT"This study aimed to determine whet"The mini thesis describes the land rent policy during the Raffles era until Du Bus de Gisignies era in Karesidenan Cirebon in 1811 1830. This policy was first administered by Raffles in Karesidenan Cirebon on June 1813, and later renewed on February 1814. The governmet wished to abolish oppression and reached prosperity for farmers through economic liberation. The system was based on an idea that the land in Java, including Karesidenan Cirebon, were no longer the Sultan Possesion, but had now become the possession of the British government. Thus, the people farmers had to rent land and pay taxes to British Government. The Hindia Belanda government then carried on the system with some adjustments. However, the tax in Karesidenan Cirebon was higher than the previous tax and didn rsquo t consider the farmer rsquo s condition if the harvest failed. This increased pressure was what led to the resistance of the people. The land rent ended when cultuur stelsel was administered in Karesidenan Cirebon in 1830."

"Dua hal utama yang menyebabkan dipilihnya Jawa menjadi lahan penanaman modal oleh negara kolonial Hindia Belanda adalah terdapatnya tenaga kerja dan tanah yang murah, atau dengan kata lain biaya produksi yang rendah. Prasyarat pembentukan kondisi tersebut diletakkan dalam kurun Cultuurstelsel) (secara salah kaprah sering juga disebut sebagai kurun Tanam Paksa).Yaitu, ketika berbagai kendala politik dan ekonomi menemukan bentuknya dalam wadah penggunaan kekuasaan pribumi sebagai mediasi bagi pengerahannya. Bagi masyarakat pribumi hadirnya modal mulai dira_sakan ketika didirikan industri perkebunan. Muncul pola kerja industri yang merupakan gabungan kerja agrikultur penanaman tanaman ekspor, dengan kerja manufaktur. Wu_jud kongkritnya adalah pabrik gula. Dalam pengoperasian pabrik-pabrik gula di Pekalongan, persoalan yang timbul terutama pada cara bagaimana gubernemen mengkondisikan berbagai lapisan sosial dari elit teratas hingga kaum petani kecil diserap untuk mendukung berjalannya proyek-proyek penanaman di onderneming-onderneming dan proses pengolahan tebu men_jadi gula. Ternyata, apa yang diduga bahwa mekanisme kerja hanya bisa berjalan jika terdapat keterlibatan langsung dari para elit pribumi dengan menggunakan pengaruhnya, tidak berlaku mutlak. Memang, hingga paruh pertama abad 19, berbagai ikatan perhambaan menjadi alat utama sistem perekrutan tenaga kerja. Namun, perkembangan setelah 1850-an ternyata lain sama sekali, dengan munculnya apa yang disebut kerja bebas. Gejala kerja bebas muncul akibat menjadi efek_tifnya sistem upah yang diintensifkan oleh pabrik gula. Selain juga disebabkan oleh runtuhnya sistem perekono_mian pedesaan yang menjadi tidak sanggup mensejahterakan penduduknya, akibat penyerapan berlebih dari nega_ra kolonial dalam penggunaan tanah dan terutama tenaga kerja. Demikianlah masyarakat pribumi mulal menapaki dunia baru, melepas hubungan kerja irasional, sementa_ra itu mereka didorong untuk menyambut kerja rasional sebuah masyarakat industri yang khas kolonial, pabrik onderneming gula. Sebuah proses perubahan sosial yang perlahan tetapi pasti menyergap kaum tani Jawa."