Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu bentuk tanggungjawab notaris adalah berkaitan dengan Protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang dapat diidentifikasikan dan dirumuskan adalah mengapa notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya dan bagaimana protokol notaris dapat beralih kepada notaris lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang kuat, maka notaris yang membuat dokumen tersebut diwajibkan untuk memelihara dan menjaga protokol notaris tersebut. Kemudian protokol notaris dapat beralih apabila notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed as long as the certain deed making is not purported for particular officials. One form of notary responsibilities is related to the Notary Protocol namely a group of documents which are the nation archives which must be kept and maintained by the notary. Based on the elaboration as stated in the problem background, the problem which can be identified and formulated is why any notary must maintain and keep the Notary Protocol which have been ascribed to the notary and on how the notary protocol can be assigned to another notary. Authentic deed as a strongest and fullest proof has important role in every legal relation in the community lives. Due to the document which can serve as notary protocol can be used as a strong evidence therefore any notary making such document is obligated to keep and maintain the notary protocol. Any notary protocol can be transferred or assigned if the notary is pass away or the notary expires his/her entitlement/position, by the notary own will, not capable spiritually or phisically to perform his/her duties continuously for more than 3 (three) years, or is appointed as the state official, move or change his/her jurisdiction of services, or temporarily or dishonorly revocked from the service. Every notary in performing his/her services for the communities is legal matter services is empowered by Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position."

"Pertanggungjawaban notaris pengaturannya terdapat dalam Pasal 65 UUJN yang dapat ditasirkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya adalah seumur hidup notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau disimpan oleh penyimpan protokol notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis dan pengolahan data secara kualitatif. Sebagai suatu jabatan, notaris seharusnya memiliki jangka waktu pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian ini, jangka waktu pertanggungjawaban notaris yaitu sepanjang notaris memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya.

---

Notary Accountability has regulated on article 65 UUJN, which could be interpreted that notary accountability of deed made before him or made by him is a lifelong. This study aims to know how notary accountability whose protocol submitted or transfered to the notary protocol conservator. This research constitute juridical normative which using qualitative methode as analisys and processing. As an occupation, notary should have a time period of his accountabillity. According to research result, time period of notary accountabillity is along the notary has the authority to perform his function."

"Melihat perkembangan dunia usaha saat ini, semakin banyak perusahaan yang membutuhkan dana untuk dipergunakan keperluan usahanya. Perusahaan melihat obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan melalui hutang jangka panjang yang bisa menjawab kebutuhan modal. Obligasi korporasi merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Gambaran secara rinci mengenai mekanisme penerbitan obligasi penting diketahui oleh para mahasiswa hukum, praktisi hukum termasuk notaris dan para calon pemegang obligasi itu sendiri. Proses penerbitan obligasi korporasi di pasar modal melibatkan banyak pihak yang perlu diatur hubungan hukumnya dalam suatu bentuk perjanjian yang dinotariilkan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, baik berdasarkan undang-undang dan berdasarkan atas permintaan klien bertugas dalam pembuatan akta perjanjian dan akta-akta lain yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan obligasi korporasi. Tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya selama proses penerbitan obligasi korporasi diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan pasar modal dan undang-undang jabatan notaris. Tesis ini juga membahas mengenai proses penawaran obligasi korporasi yang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penawaran umum dan penawaran umum berkelanjutan. Mekanisme penerbitan obligasi melalui kedua cara tersebut mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam pasar modal yang berlaku.

---

Viewing the development of the corporate world today, more companies are in need of funds to be used for his efforts. The company saw bonds as an alternative source of financing through long-term debt which could answer required capital. A corporate bond is one of the instruments of investment in capital markets that are published by a private company. Description in detail regarding mechanism of the issuance of bonds is important to be knownby law students, legal practitioners, including notary and the prospective bond holder. The process of issuance of corporate bonds in the capital markets involves many parties that need to be regulated in law a form of relationship agreements which is notarized.

The methods used in this research are normative research to the underlying legislation, data field as supporters. Data processing is carried out using qualitative methods and in-depth analysis.

Based on this research can be summed up as one of the profession of notary public within the capital markets, both by legislation and by the request of clients served in the deed of covenants and deed-a deed of other necessary in connection with the issuance of corporate bonds. Responsibility of a notary to their deeds which is made during the process of corporate bond issuance arranged normatively in capital markets legislation and the legislation Office of notary public.

This thesis also deals with corporate bonds offer process can be done in two ways, through public offering and initial public offering. Mechanisms through issuance of corporate bonds both ways follow the provisions in the laws and regulations in the capital markets."

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Adanya gugatan yang diajukan kepada Notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh Notaris yang bersangkutan. Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,dimana Notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga, serta biaya.Tetapi ada kalanya karena keadaan yang berada diluar kuasanya (overmacht), akta yang seharusnya disimpannya secara baik menjadi hilang ataupun rusak. Terhadap kejadian yang berada diluar kuasanya tersebut Notaris dapat melakukan pembelaan diri berdasarkan overmacht tersebut.Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian empiris serta metode penelitian normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan dan melakukan riset dan wawancara.Berdasarkan kasus-kasus gugatan yang ada ternyata banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sikap profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman."

"Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Namun pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dan mengamati penerapan pelayanan sosial tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Metode penelitian adalah normatif-empiris yang berfokus kepada kajian terhadap norma-norma dalam hukum positif serta memberikan kuisioner dan wawancara kepada narasumber. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa kewajiban serta tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan bebas biaya kepada masyarakat kurang mampu belum optimal.

---

Notary is a public official who is licensed to serve the community in the management of any legal documents. For his services notary may obtain income by charging fees. However, article 37 of Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) stated it is mandatory for a notary to provide free social services to the underprivileged. This study aimed to identify the role and social responsibility of a public notary in community and observe the application this role as stipulated in the act. The research method is normative empirical that focusing on the norms of positive law by conducting questionnaries and interviews. From research conducted, it can be concluded that the notary role and responsibility in providing free social services for the underprivileged is not optimal."

"Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris bahkan dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat di persidangan seperti dalam kasus pemindahan hak atas saham Perseroan yang dapat beralih hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat Pemindahan Hak Atas Saham dibawah tangan yang diduga dipalsukan oleh Penerima Hak, dengan tanpa membuat Akta Pemindahan Hak Atas Saham. Notaris harus mencermati bahwa tidak cukup hanya dengan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan yang menyatakan ditutupnya RUPS tersebut secara otomatis terjadi peralihan hak atas saham dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Pemindahan hak atas saham seharusnya diikuti dengan pembuatan akta pemindahan hak yang terpisah dari Berita Acara tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris ataupun juga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berakibat dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

---

Notaries are public officials who carry out legal services to the public and authorize to make an authentic deed. In practice, some of the Notary experiencing problems in connection with the deed that they made is declared null and void by a court verdict because of their law disability in their actions after the deed is signed by the parties. Notary can be the Defendant or even the Co-defendant in the trial as in the case of the transfer of rights of shares of the Company which can be transfered only by the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders and the Letter of Transfer of Rights of Shares in private deed which allegedly forged by the Assignee, without making the Deed of Transfer of Rights of Shares. Notary must observe that it is not enough just to rely on the Minutes of the Annual General Meeting of the Company that stated the closing of the meeting is automatically the transfer of rights of shares from the Assignor to the Assignee occurred. The transfer of rights of shares shall be followed by the deed of the transfer of rights of shares that are separate from the minutes meeting.

This thesis uses the research method that is the normative juridical which is literature research, using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the liability of the Notary. After conducting research and analysis, the author conclude that the Notary in the their position if proven to have committed a breach of their obligations and restrictions as set forth in Law No. 30 of the year 2004 regarding Incumbency of the Notary and other regulations then the party who suffer losses because of it can make a Notary as a defendant or co-defendant and demand reimbursement of expenses, damages and interest to the notary or also the deed that is made by the notary can be cancelled or annulled by law."

"Perkembangan masyarakat yang dinamis memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dan menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum pada kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang tertentu tugas ini dipercayakan kepada Notaris sebagai pembuat akta otentik yang diberi kewenangan berdasarkan UUJN. Apabila klien ingin dibuatkan akta otentik, ia datang ke kantor Notaris dan membawa syarat adminsitrasi yang diperukan. Masalah yang sering terjadi yaitu pemalsuan pada syarat administrasi yang menyebabkan cacat hukum pada akta. Apakah notaris bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan pengacara terhadap posisi dan tugas Notaris. Menempatkan Notaris yang telah membuat akta sesuai aturan hukum sebagai saksi, turut tergugat bahkan tergugat di pengadilan melunturkan profesi Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (nobel profession). Ketidakjujuran klien/pemalsuan syarat administratif bukan tanggung jawab Notaris. Hal yang menimbulkan ketidakpastian dalam dunia Notaris sebaiknya dihindari semua pihak dengan duduk bersama, diskusi, koordinasi, melakukan kesepakatan melalui kerja sama dimana semua pihak harus terbuka terhadap masukan pihak lain sehingga produk hukum antar Lembaga negara saling sinergi, tidak bertentangan satu dengan yang lain.

---

The development of a dynamic society requires certainty, order and protection of the law and insist on evidence that clearly define the rights and obligations of a person as a legal subject in the traffic law in social life. In certain areas of the task entrusted to the notary as a maker of authentic deed authorized by Undang-Undang Jabatan Notaris. When clients want to make an authentic deed, he comes to notary office and bring the administrative requirements. The problem is when the information contained in the administrative requirements such as ID/ceritiface is not true, is the notary can be sued for liability. Analyzed in a descriptive analytical study using a normative juridial approach.

The results show that there is still lack of knowledge to notary position, even lawyer or law enforcement officials. Placing a notary who has made a deed by its juridiction as a witness in court, defendant will fade notary profession as a position of trustand honor. Dishonesty clients in providing information is not notary?s responsibility. Notary is only responsible formally, not materially. This uncertainty in the world of notary should be avoided by all parties. Sit together, discussion, coordination, cooperation agreement through which all parties must be open to the input of other parties so there is synergy between Legal Product, not against one another."

"Keberadaan Notaris di Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan penduduk dan dunia usaha. Salah satu faktor pendukung berkembangnya dunia usaha adalah adanya perbankan yang sehat, dunia perbankan memiliki peranan sabagai pendukung dunia usaha, salah satu bentuk peranannya adalah memberikan fasilitas pinjaman terhadap pelaku usaha. Di dalam memberikan fasilitas pinjaman tersebut maka perbankan membutuhkan jaminan yang diberikan oleh debitur, untuk meyakinkan bank bahwa debiturnya mempunyai kemampuan untuk melunasinya. Dalam hubungan kerjasama antara Bank dan debiturnya itu diperlukan peranan Notaris untuk membuat akta-akta otentik dan pengurusan selanjutnya berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersebut, selama Notaris yang mengurus akta-akta otentik tersebut hidup maka pengurusannya akan terus dikerjakan oleh Notaris tesebut, permasalahan muncul apabila Notaris tersebut meninggal dunia dimana terdapat akta yang belum terselesaikan dan juga terdapat pengurusan yang belum terselesaikan, atas kejadian tersebut sampai sejauh mana kewajiban ahli waris dari Notaris yang meninggal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis Normatif, yaitu untuk menggambarkan atau memberikan data mengenai tanggung jawab ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia terhadap pengurusan dan akta yang belum terselesaikan. Terhadap akta yang belum terselesaikan maka akta tersebut diselesaikan oleh Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan terhadap pengurusan lanjutan atas akta tersebut menjadi tanggung jawab dari Notaris.

---

The Existence of Notary in Indonesia is developing following the development of population and business world. One of factors supporting the development of business world is healthy banking business , banking world has a role as business world supporter , where one of its role is to give credit facility to the business person. In giving the credit facility the bank need a guarantee given by the debtor, to convince the bank that the debtor could afford to settle the debt. In relation of working together between the Bank and its debtor , the role of a Notary is needed to make authentic documents and the following works related to the documents made by the notary, as long as the Notary is alive the works will be done by the Notary. Problem arises if the Notary is dead where some documents have not been done yet and also some works have not been done yet, upon the incident to what extense the obligation of the heir of the dead Notary shoul be done. The researche method used in this paper is Normatic yuridical bibliographic study , which is to give picture or give data concerning the responsibility of the heir of the the dead Notary on unfinished work and documents. On unsolved documents, then will be done by Temporary Notary Official determined by Regional Supervisor Assembly , whereas on further works on the documents become the responsibility of the Notary."

"Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.

---

Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia.

The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights."