Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan sebuah kajian pada Daerah Hilir Situ Gintung pasca bencana. Produksi ruang pada daerah resapan/ruang terbuka hijau dan pola hubungan kegiatan masyarakat merupakan sebuah siklus yang menjadi basis intervensi disain dengan mempertimbangkan faktor keseimbangan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Usulan pemanfaatan daerah hilir sebagai Sentra Pertanian Organik dan Perikanan Darat merupakan optimalisasi boundaries-batas garis sempadan sungai dan ruang terbuka hijau sebagai generator ekonomi alternatif yang dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penataan kawasan diarahkan untuk mendukung keberadaan sentra budidaya tersebut agar terbentuk pola hubungan kegiatan masyarakat dan produksi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di masa mendatang.

---

This thesis is a study on Downstream Areas in Situ Gintung post-disaster areas. Production of space by the community activity relationship in the green space as a catchment area is a cycle that becomes the basis of design interventions that considers the balance of human and the environment in a sustainable manner. The proposed utilization of downstream areas as Organic Agriculture and Fisheries Center, is the optimization of boundary demarcation line, rivers and open spaces as an alternative economic generators that is managed and utilized together to improve standard living of the community. The planning aimed for the areas tend to supports the existence of such center in order to form the pattern of community activities and relations of space production that is safe, comfortable, productive and sustainable in the future."

"Sektor pertanian Indonesia mengalami ancaman yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak. Hasil penelitian dengan metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate.

---

The agricultural sector in Indonesia is facing threats caused by land conversion for various needs and activities in other sectors. One of the efforts to overcome this case is by implementing the sustainable food agricultural land protection policies (LP2B). This thesis aimed to analyze the impact of the policy on protecting agricultural land for sustainable food (LP2B) on the agricultural sector, whether it has an effect on reducing the agricultural land conversion or not. The results of this quantitative research show that the LP2B policy has a positive effect on paddy land area’s percentage. Other factors that affect the paddy land area’s percentage are population density, Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural sector, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the real estate sector."

"Sumberdaya ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di dominasi oleh ikan demersal (dasar). Ikan kakap merah (Lutjanus spp.) merupakan salah satu ikan demersal yang banyak terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Adanya penangkapan pada ikan kakap merah (Lutjanus spp.) yang berlangsung secara terus menerus tanpa adanya pengelolaan yang baik dapat mengakibatkan terjadinya penurunan atau kepenuhan terhadap jumlah populasinya. Tujuan riset ini untuk menduga potensi hasil tangkapan lestari, jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan, upaya penangkapan yang diperbolehkan, status pemanfaatan, dan strategi yang tepat dalam pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan komoditas ikan kakap merah (Lutjanus spp.) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan. Riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode gabungan untuk mengetahui hubungan antara upaya penangkapan dan hasil tangkapan. Hasil riset ini menunjukkan potensi hasil tangkapan maksimum lestari sebesar 532,32 ton/tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 425,86 ton/tahun. Tingkat pemanfaatannya sebesar 91% dengan status pemanfaatannya sudah fully exploited. Berdasarkan kondisi status pemanfaatannya direkomendasikan strategi pengelolaann dalam pengelolaan sumber daya ikan kakap merah yang berkelanjutan, yaitu pengaturan musim dan daerah penangkapan, pengaturan ukuran alat tangkap, pembatasan upaya penangkapan, dan penetapan kuota penangkapan.

---

Fish resources of the study were landed in the Archipelagic Fishing Port of Brondong and it is dominated by the demersal fish (bottom). The red snapper (Lutjanus spp.) is one of demersal fish that is found in the Archipelagic Fishing port of Brondong. There is a catch on the red snapper (Lutjanus spp.) that takes place continuously without good management. This condition can impact to the the decline or fullness of the number of its population, it is necessary to have a review to suspect the potential of sustainable catch and the number of total allowable catch, and the number of total allowable efforts in the management of the sustainabl fishing commodity of red snapper (Lutjanus spp.) in the Archipelagic Fishing Port of Brondong. This research used a quantitative approach with mixed methods to see the relationship between effort and catch. utilization rate is 91% where condition in status fully exploited. Based on the conditions of utilization status, management strategies are recommended in sustainable management of red snapper resources, is regulations of the season and fishing grounds, fishing gear size regulations, limitation of fishing effort, and regulations setting by catch quota."

"Pelabuhan perikanan harus menyediakan infrastruktur berkelanjutan karena aktivitasnya menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas perairan. Indonesia telah menerapkan konsep eco fishing port pada beberapa pelabuhan perikanan tipe samudera. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah pelabuhan potensial namun belum menerapkan konsep ini. Masalah utama adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis kualitas lingkungan perairan dan daratan, pengelolaan lingkungan, karakteristik sosial ekonomi, serta merumuskan strategi pengembangan eco fishing port di PPS Cilacap. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, kuantitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan memenuhi standar baku mutu dan lingkungan daratan sudah cukup bersih. Ketersediaan ruang terbuka hijau sudah memenuhi syarat eco fishing port. Pengelolaan lingkungan sudah cukup baik, didukung oleh kesadaran nelayan dalam praktik penanganan ikan berkelanjutan dan kebersihan lingkungan. Terdapat 10 strategi untuk pengembangan pelabuhan berkelanjutan dengan konsep eco fishing port. Kesimpulannya, PPS Cilacap memenuhi standar pelabuhan berwawasan lingkungan eco fishing port.

---

Fishing ports must provide sustainable infrastructure because their activities are one of the causes of declining water quality. Indonesia has implemented the eco-fishing port concept at several ocean-type fishing ports. The Cilacap Ocean Fishing Port has potential but has yet to implement this concept. The main problem is the decline in environmental quality due to pollution. The research aims to analyze the water and land environment quality, environmental management, and socio-economic characteristics and formulate a strategy for developing an eco-fishing port at PPS Cilacap. The method used is a qualitative, quantitative approach and SWOT analysis. The research results show that the quality of the aquatic environment meets quality standards, and the land environment is relatively clean. The availability of green open space meets the eco-fishing port requirements. Environmental management is quite good, supported by fishermen's awareness of sustainable fish handling practices and environmental cleanliness. There are ten strategies for sustainable port development with the eco-fishing port concept. In conclusion, PPS Cilacap meets the standards for an environmentally friendly port and an eco-fishing port."

"Kelangkaan pangan merupakan tantangan perkotaan yang belum banyak disadari. Bertambahnya populasi masyarakat kota tidak diikuti dengan bertambahnya lahan pertanian. Walhasil, kota jadi mengalami ketergantungan dengan wilayah di sekitarnya. Ketika terjadi bencana seperti per- ubahan iklim dan pandemi. Kota menjadi terisolir dan tidak mampu bertahan. Kebutuhan pangan yang meningkat berbanding terbalik dengan jumlah petani di Indonesia. Telah diramalkan bahwa profesi ini akan punah di tahun 2030.Selain berperan dalam menjamin ketahanan pangan lokal, Balai Ketjapie juga didirikan dengan teknologi yang humanis. Terlihat pada modul- modul yang digunakan pada bangunan. Meskipun bangunan ini merupakan bangunan menengah dengan ketinggian 6 lantai dengan 1 basement, namun bangunan tersebut mencoba menerapkan teknologi Laminated Bambu Timber yang pemasangannya terinspirasi dari teknologi Cross Laminated Timber. Teknologi ini lebih dikenal sebagai Bambu Laminasi atau Bamboo Timber.

---

Food scarcity is an urban challenge that is not widely recognized. The increase in urban population is not accompanied by an increase in agricultural land. As a result, cities become dependent on the surrounding areas. When disasters such as climate change and pandemics occur. The city became isolated and unable to survive. The increasing need for food is inversely proportional to the number of farmers in Indonesia. It has been predicted that this profession will become extinct in 2030. In addition to playing a role in ensuring local food security, Balai Ketjapie was also established with humanistic technology. This can be seen in the modules used in the building. Even though this building is a medium-sized building with a height of 6 floors with 1 basement, the building tries to apply Laminated Bamboo Timber technology whose installation is inspired by Cross Laminated Timber technology. This technology is better known as Bamboo Lamination or Bamboo Timber."

"ABSTRAKPenangkapan ikan berlebih merupakan salah satu permasalahan utama di sektor kelautan dan perikanan yang tidak kunjung selesai. Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena overfishing masih menjadi permasalahan utama dan perlu mendapat perhatian penuh, hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah perikanan Indonesia telah didominasi oleh kondisi tangkap lebih tersebut. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 dan Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 ke dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola sektor perikanannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah pembangunan perikanan berkelanjutan. Skripsi ini membahas mengenai dampak penangkapan ikan berlebih terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kondisi tangkap lebih di wilayah perikanan Indonesia guna mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

---

ABSTRACTOverfishing is one of the endless issues in the marine and fisheries sector that is never resolved. The utilization of unlimited fishery resources has caused damage to the marine ecosystem and threatens the sustainability of fishery resources in Indonesia and the world. In Indonesia itself, the phenomenon of overfishing is still a major problem and needs to get full attention, this occurs due to most of Indonesia rsquo s fishery areas have been dominated by these overfishing conditions. As one of the countries that have ratified and adopted UNCLOS 1982 and Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 into Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, The Government of Indonesia has an obligation to manage its fishery sector responsibly and in accordance with the principles of sustainable fisheries development. This thesis discusses about the impact of overfishing on sustainable fisheries development in Indonesia and what efforts can be made by the Government of Indonesia to prevent and cope with overfishing in Indonesian fishery areas to support sustainable fisheries development in Indonesia."

"Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung kegiatan pertanian. Namun pertanian di beberapa wilayah di Indonesia masih belum optimal karena menanam tanaman komoditas tanpa pertimbangan kondisi fisik lingkungan maupun kondisi sosial budaya masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun arahan kebijakan area prioritas pertanian yang mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan dan kecocokannya terhadap komoditas yang menjadi preferensi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode gabungan untuk melakukan penyusunan area prioritas pertanian berbasis ZAE, daya dukung lahan, dan komoditas preferensi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas yang diminati petani adalah kakao, jagung, dan padi ladang. Preferensi komoditas ini memiliki korelasi signifikan khususnya dengan sumber pendapatan dan luas lahan garapan. Terdapat ketidaksesuaian lahan pertanian eksisting sebesar 51% dengan ZAE sementara secara umum pertanian di Nangapanda sesuai dengan kondisi daya dukung lahan karena berada pada tingkat daya dukung tinggi. Berdasarkan area prioritas pertanian yang terbentuk, maka pertanian di Nangapanda dapat memanfaatkan lahan kering terutama untuk perkebunan dengan arahan komoditas utama yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahan dan preferensi petani yaitu kakao, mete, cengkeh, pala, merica.

---

Indonesia has great natural resource potential to support agricultural activities. However, agriculture in several regions in Indonesia is still not optimal because it grows commodity crops without considering the physical conditions of the environment as well as the socio-cultural conditions of the people. So this study aims to develop directive policy for agricultural priority areas that consider the physical conditions of the environment and their suitability for farmer’s preference of commodities. This study uses a quantitative approach with a combined method to carry out the arrangement of agricultural priority areas based on ZAE, land carrying capacity, and farmers' preference commodities. The results showed that the commodities that were of interest to farmers were cocoa, corn and upland paddy. The preference for this commodity has a significant correlation especially with the source of income and the area of arable land. There is an incompatibility of existing agricultural land of 51% with ZAE while in general agriculture in Nangapanda is in accordance with the carrying capacity of the land because it is at a high level of carrying capacity. Based on the agricultural priority areas that are formed, agriculture in Nangapanda can utilize dry land, especially for plantations with the main commodity directions adapted to the physical conditions of the land and farmers' preferences, namely cocoa, cashew, cloves, nutmeg, pepper."

"Penggunaan insektisida yang intensif pada bawang merah berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Pengurangan dampak insektisida tanpa mengganggu pendapatan petani sekarang dan mendatang adalah harapan pertanian berkelanjutan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku petani terhadap insektisida dan membangun model penilaian risiko penggunaan insektisida dengan memadukan aspek ancaman, kerentanan dan kapasitas secara komprehensif. Metode probit dan SEM digunakan untuk menganalisis perilaku petani, sedangkan metode indeks risiko komprehensif dan geospasial digunakan untuk membangun model penilaian risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua petani menggunakan insektisida secara intensif dan melebihi dosis anjuran. Perilaku tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosiodemografi, pengalaman, sumber informasi, dan persepsi. Petani yang memiliki sikap menghindari risiko gagal panen bersedia mengeluarkan biaya lebih tinggi dibanding petani netral dan suka risiko. Berdasarkan peta model penilaian risiko yang dibangun menunjukkan desa Tanjungsari dan Klampok tergolong berisiko tinggi. Model penilaian risiko penggunaan insektisida menghasilkan pemeringkatan risiko sekaligus rekomendasi secara komprehensif.

---

The intensive use of insecticides on shallots has a negative impact on health and the environment. Reducing the impact of insecticides without disrupting present and future income of farmers is the hope of sustainable agriculture. The aim of this research is to find out the behavior of farmers towards insecticides and to build a risk assessment model for using insecticides by comprehensively integrating aspects of threat, vulnerability and capacity. The probit and SEM methods are used to analyze farmer behavior, while the comprehensive risk index and geospatial methods are used to build a risk assessment model. The results showed that all farmers used insecticides intensively and exceeded the recommended dosage. This behavior is significantly influenced by sociodemographic factors, experience, sources of information, and perceptions. Farmers who have an attitude of avoiding the risk of crop failure are willing to pay higher costs than neutral and risk-averse farmers. Based on the risk assessment model map built, it shows that the villages of Tanjungsari and Klampok are classified as high risk. The risk assessment model for the use of insecticides produces a comprehensive risk rating as well as recommendations."

"Telah dilakukan penelitian mengenai kepadatan populasi, pola persebaran, morfometrik, kecenderungan waktu makan, dan rekonstuksi lubang pada spesies kepiting Metopograpsus latifrons (White, 1987) di Pulau Panjang, Serang, Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan populasi, pola distribusi, morfometri, pola makan serta rekonstruksi lubang kepiting M. latifrons. Kepadatan kepiting M. latifrons rata-rata di pulau panjang 26 individu per m2, dengan pola persebaran mengelompok.Hasil penghitungan morfometrik pada masing-masing jenis kelamin allometrik (b≠3), dan tidak terdapat perbedaan signifikan pada jantan dan betina (P<0, 01). Hasil pengamatan pola makan menunjukkan jam makan tertentu pada jenis kepiting tersebut. Hasil rekonstruksi lubang kepiting M. latifrons memperlihatkan bentuk yang bercabang-cabang, namun hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar.

---

Population density, dispersion pattern, morphometric, feeding time, and crab burrow reconstruction was studied for mangrove leave feeder crab Metopograpsus latifrons (White, 1987) in Pulau Panjang, Serang, Banten. This study aims to determine the population density, distribution pattern, morphometric differences between male and female, feeding pattern and burrow reconstruction of mangrove crab M. latifrons. Indirect technique by counting burrow opening have been employed to measure crab population density, average population density of M. latifrons in Pulau Panjang is 26 individual per m2, with clumped dispersion pattern.Morphometric analysis result shows allometric pattern (b≠3), and shows no significant differences between male and female (P<0, 01). Feeding activities of M. latifrons is time independent. Burrow reconstruction by making resin cast shows branching burrow shape, and only have one opening. However, the importance of burrow morphology is not yet confirmed."

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No.41 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk mempercepat pelaksanaan LP2B, di tahun 2021, Kementrian ATR/BPN mengesahkan Keputusan Menteri No.1589/SK-HK02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai acuan dalam penetapan LP2B. Di sisi lain, LP2B merupakan bagian dari RTRW daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. LP2B yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 memiliki luas sekitar 35% dari luas LSD, ini mengindikasikan ketidakharmonisan kebijakan dalam penetapan LP2B. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan kesesuaian LP2B di Kabupaten Tangerang pada tahun 2031. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dinamika penutup lahan tahun 2015, 2019, 2023 dan 2031, mensintesa pemodelan kesesuaian LP2B tahun 2031 dan mengevaluasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 2031 Kabupaten Tangerang. Model kesesuaian LP2B tahun 2031 dihasilkan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation dengan variabel: model penutup lahan 2031, kesesuaian lahan pertanian pangan padi, kebijakan LSD serta kebijakan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur. Platform Google Earth Engine digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dengan machine learning, algoritma random forest. Metode Cellular Automata Artificial Neural Network digunakan untuk pemodelan penutup lahan tahun 2031. Dinamika perubahan penutup lahan menunjukkan fenomena ketidakberlanjutan lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai untuk LP2B, sehingga kebijakan LSD perlu dikaji ulang. Lahan yang sesuai untuk LP2B memiliki karakteristik kesesuaian lahan padi (lereng <15% dan curah hujan 700-3.000 mm/tahun), kepadatan penduduk relatif rendah, jauh dari pusat DKI Jakarta, jauh dari pusat industri dan perdagangan, jauh dari akses transportasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Hasil evaluasi KP2B pada RTRW Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar KP2B sesuai dengan model LP2B 2031. Dengan demikian, revisi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 dikatakan sudah mempertimbangkan konsep keberlanjutan.

---

The Indonesian government committed to realizing food security, it is shown by the establishment of Law No. 41 of 2009 which mandates the provision of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). To accelerate the implementation of LP2B, in 2021, the Ministry of ATR/BPN ratified Ministerial Decree No. 1589/SK-HK02.01/XII/2021 concerning Protected Rice Fields (LSD) as a reference in determining LP2B. On the other hand, LP2B is part of regional RTRW, one of which is in Tangerang Regency. The LP2B determined in the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 has an area of around 35% of the LSD area, this indicates policy disharmony in determining the LP2B. Therefore, it is necessary to model the suitability of LP2B in Tangerang Regency in 2031. The aim of this research is to analyze the dynamics of land cover in 2015, 2019, 2023 and 2031, synthesize the suitability modeling of LP2B in 2031 and evaluate the District's 2031 Sustainable Food Agriculture Area (KP2B). Tangerang. The 2031 LP2B suitability model was produced using Spatial Multi Criteria Evaluation with variables: 2031 land cover model, suitability of rice farming land, LSD policy and Jabodetabek-Punjur National Strategic Area policy. Google Earth Engine platform is used for land cover classification with machine learning, random forest algorithms. The Cellular Automata Artificial Neural Network method is used to model land cover in 2031. The dynamics of changes in land cover show the phenomenon of unsustainable rice fields in Tangerang Regency. The results of the suitability analysis show that most of the land in Tangerang Regency is not suitable for LP2B, therefore the LSD policy needs to be reviewed. Land suitable for LP2B has the characteristics of rice land suitability (slope <15% and rainfall 700-3,000 mm/year), relatively low population density, far from the center of DKI Jakarta, far from industrial and trade centers, far from transportation access and far from the center of government. The results of the KP2B evaluation in the Tangerang Regency RTRW show that most of the KP2B are in accordance with the 2031 LP2B model. Thus, the revision of the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 is said to have considered the concept of sustainability."