Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seperti diketahui bahwa, masih terdapat + 43.000 desa di wilayah Indonesia yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi (Wilayah USO). Dengan Topographi dan kondisi karakteristik wilayah USO yang sulit dijangkau maka Investasi untuk daerah rural kurang menarik bagi operator telekomunikasi. Upaya pemerintah untuk memulai membangun daerah perdesaan melalui program USO pada tahun 2003 dan 2004 dinilai sangat baik dan patut untuk diteruskan namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pemanfaatan atas hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Hal ini terbukti masih ditemukenali banyaknya % telepon yang tidak aktif dan rusak serta tingginya tariff yang dikenakan kepada penduduk. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah diambil dalam pembangunan sebelumnya belum dapat memberikan manfaat yang baik sekaligus belum dapat memberikan stimulant kepada operator untuk turut serta di dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dalam arti yang lebih luas. Dengan penyusunan strategi kebijakan yang tepat, telekomunikasi terbukti dibeberapa negara maju dan berkembang lainnya dapat mendorong tumbuhnya ekonomi suatu wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian dari keterbatasan informasi. Thesis ini akan mendiskripsikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam penyusunan sebuah strategi kebijakan. Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pengalaman beberapa negara dan dipadukan hasil analisa SWOT terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya maka strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi yang dapat menarik minat operator dalam turut serta memgembangkan wailayah KPU; Melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender Terbuka dan transparan dengan didukung SDM yang berkualitas dan profesional; Memberikan/menciptakan Insentif yang baik bagi penyedia Jasa agar penyelenggara Telekomunikasi tertarik untuk mengembangkan layanan di daerah KPU; Mengoptimalkan Sumber Pendanaan yang berasal dari Operator melalui USO Fund atau sejenisnya untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Menetapkan spesifikasi Teknologi yang yang tepat dan berkualitas agar terjamin keberlangsungannya; Menetapkan tariff yang dapat dijangkau bagi masyarakat daerah rural. Membentuk organisasi yang mengelola dana USO ( mengumpulkan dan mengelola pembiayaan).

---

There are more than 43.000 villages in Indonesia has no telecommunications access this area was called Universal Service Obligation Area (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi/WPUT). Topographic and characteristic condition of WPUT which have difficulty in accessibility especially on transportation cause this area to be not attractive for telecommunications business investation. Government Policy to develop rural telecommunication in Indonesia is starting point and have good value. This policy should be implementing in continuity in the future. According to the evaluation of USO facility that have develop by the government showing that utility of these facility did not optimum. Still many facility did not work and broke and also did not use by the people because of expensive tariff charge. This condition showing that the policy strategy of government that has token before did not solve the problem of rural telecommunication yet, especially on suistainability of services and giving stimulant for the telecommunications operator to serve rural area. With good policy strategy, Telecommunication infrastructure in developed country and some of growing country can support the local economic to growing and also open the isolated area by information access facility.

This Thesis trying to description best experience from some developed countries and growing countries in arranging the telecommunication policy strategy. With SWOT analysis and benchmarking metode are resulted the New Policy Strategy for government as: Change the regulation which some insentif to the operator who serve the rural area; Biding Process is good strategy to choice the USO operator; Optimizing the USO Fund for serving the rural area; good specification and standardization for rural telecommunication equipment; Tariff should be payable by people ( less then from regular tariff); Build the new organization for managing the USO Fund (Collecting and Disbursement)."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh dari Program Infrastruktur Listrik Perdesaan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen adalah Program Listrik Perdesaan dan variabel dependennya adalah Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan. Variabel Program Listrik Perdesaan menggunakan data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Varibel Kemiskinan menggunakan data Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan, Variabel Pertambahan penduduk menggunakan data Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total, dan Variabel Perkembangan Pendidikan menggunakan data Persentase Penduduk Buta Huruf. Hasil penelitian menunukkan bahwa variabel Program Listrik Perdesaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan di Perdesaan. Keberhasilan Program Listrik Perdesaan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pertambahan penduduk, dan peningkatan akses pendidikan di Perdesaan yang berdampak bagi kemajuan di seluruh perdesaan di Indonesia.

---

This thesis discusses the relevance and influence of the Rural Electricity Infrastructure Program in Indonesia. This research is quantitative research by using regression analysis of panel data. The variables used are independent variables are Rural Electricity Program and the dependent variable is Poverty, Population Growth, and Educational Development. Rural Electrification Program variables use data of Electrification Ratio and Ratio of Electrified Villages, Poverty Variables use data of Percentage of Poor in Rural, Population Added variable using Total Fertility Rate data, and Developmental Development variable using data of Percentage of Illiterate Population. The results showed that the variables of the Rural Electricity Program had a negative and significant effect on the variables of Poverty, Population Growth, and Development of Education in Rural Areas. The success of the Rural Electricity Program has an effect on poverty reduction, declining population growth, and increased access to education in Rural Areas that impacts progress across rural areas in Indonesia."

"ABSTRAKPemerintah berkewajiban menyediakan sarana akses telekomunikasi di daerahyang dianggap tidak “profit oriented” oleh industri telekomunikasi, yang dikenaldengan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU). Untuk memenuhinya, BP3TIdiberikan amanat untuk melakukan pengelolaan terhadap penyediaan jasa aksesKPU/USO di daerah perdesaan, terpencil dan pulau terluar. Program ini dapatdikatakan sebagai produk inovasi yang memberikan solusi bagi masyarakat. Agardikenal luas, maka BP3TI sebagai organisasi pemerintah perlu melakukanpemasaran sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakatmenjadi lebih baik. Tujuan pemasaran sosial, sejalan dengan tujuan difusi inovasiyang memungkinkan terciptanya adopsi terhadap produk inovasi. Sehubungan haltersebut, dibutuhkan penerapan prinsip bauran pemasaran (marketing mix) sertapenggunaan Integrated Marketing Communication (IMC) dalam melakukan difusiinovasi dengan mendorong keputusan untuk menerima inovasi. Penelitiankualitatif ini berupaya menggambarkan bentuk bauran pemasaran sosial(marketing mix) serta pelaksanaan IMC yang dilakukan oleh BP3TI dalam prosesdifusi inovasi program jasa akses KPU/USO. Dari penelitian ini terlihat bahwapemenuhan prinsip bentuk bauran pemasaran sosial (marketing mix) sertapelaksanaan IMC telah sesuai dengan proses difusi inovasi sehingga mampumendorong adanya proses keputusan inovasi (the innovation-decision process).

---

ABSTRACTThe government is obliged to provide the means of telecommunications access inthe areas which are considered unproductive by the telecommunications industry,which are known as universal service obligation (USO). In order to fulfill it,BP3TI was given the mandate to manage USO in rural, remote and outer islands.This program can be regarded as the product of innovations that provide solutionsfor the community. In order to be widely known, BP3TI as governmentorganizations need to conduct social marketing programs which aims to changepeople's acceptance toward the programs. The objectives of social marketing arein tune with the goal of diffusion of innovations which lead to an adoption ofinnovation. Therefore, it requires the implementation of the principles of themarketing mix and Integrated Marketing Communication (IMC) in conducting thediffusion of innovations by urging the acceptance of innovation. The purpose ofthis study is to describe the social marketing mix principles and theimplementation of IMC by BP3TI in the process of diffusion of innovation forUSO. The findings in this study shows that the fulfillment of the principles ofsocial marketing mix as well as the implementation of IMC has succed toencourage the innovation decision process."

"Penyelenggaraan layanan telekomunikasi di pedesaan (Universal Service Obligation) oleh pemerintah Indonesia telah berlangsung pada tahun 2003 dengan pendirian 3.010 SST (satuan sambungan telepon) di 3.010 desa dan pada tahun 2004 dengan pendirian 2.620 SST di 2.341 desa. Angka ini menunjukkan bahwa 43.000 desa yang menjadi target belum seluruhnya terlayani akses jasa telepon dasar. Oleh karena itu, dibentuklah BTIP - unit pelaksana pelayanan telekomunikasi pedesaan yang berada dibawah Ditjen Postel - sebagai tanda bahwa pemerintah kembali bersiap untuk menyelenggarakan USO guna pemerataan pembangunan diseluruh daerah yang masih tertinggal. Perbedaan kondisi desa tentunya akan mempengaruhi besar biaya layanan yang akan ditawarkan operator kepada pemerintah. Selain itu, dalam kelanjutannya, perlu dikembangkan aspek potensi desa yang dapat memacu arus tukar informasi. Dengan demikian, diperlukan analisis potensi desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh klasifikasi desa berdasarkan potensi yang dimiliki dan mengetahui karakteristikkarakteristik desa yang terpilih sebagai indikator tidak langsung terhadap trafik penggunaan telepon. Dari factor analysis yang dilakukan, dihasilkan 4 faktor yaitu: Karakteristik dan Fasilitas Kebutuhan Dasar, Ekonomi dan Kesehatan, Aksesibilitas dan Kependudukan dan Bisnis dan Fasilitas Penunjangnya. Dan berdasarkan keempat faktor tersebut dilakukan cluster analysis yang menghasilkan 4 cluster optimal yaitu desa paling tertinggal, mencakup 190 desa; desa tertinggal, mencakup 533 desa; desa maju, mencakup 3 desa; dan desa paling maju, mencakup 63 desa. Selain itu, dengan multiple regression analysis dihasilkan pula fungsi regresi yang memuat 8 variabel karakteristik desa sebagai indikator tidak langsung tingkat penggunaan telepon oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi berbagai pihak yang bergelut dalam pelaksanaan program USO tersebut. Sehingga realisasi rencana program kedepannya dapat melibatkan pertimbanganpertimbangan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang tepat guna dan tepat sasaran.

---

Undertaking telecommunication service in rural area (Universal Service Obligation) by Indonesian governments had been taken place in 2003 through installation 3.010 telephone connection units in 3.010 villages and in 2004 through installation 2.620 telephone connection units in 2.341 villages. This number shows that 43.000 targeted villages have not been served by basic telephone service on the whole. Therefore, establishment of BTIP'organizer of rural telecommunication service which is supervised by Directorate General of Post and Telecommunication'signifies that government reverts to get prepared in implementing USO in order to realize development spreading throughout rural areas entirely. The different condition of villages will definitely influence the amount of cost services offered by operators to government. Besides that, in continuation of this program, developing aspect of rural potency is needed which could push flow of information exchange. Thus, analyzing rural potency is required. According to this case, the objectives of this research are getting classification of villages according to their potency and discovering selected village characteristics as indirect indicators toward call traffic. By implementing factor analysis, there are four factors resulted: Characteristic and Facility of Basic Need, Economy and Health, Accessibility and Civilization, and Business with Its Supporting Facility. Then, base on these factors, executing cluster analysis gives 4 optimal clusters, they are: immature village consists of 190 villages; semi mature village consists of 533 villages; mature village consists of 3 villages; and urbanized village consists of 63 villages. Besides that, multiple regression analysis formulates regression function involving 8 variables as indirect indicators of telephone utilization level. Hopefully, the result of this research will give some information for them who are in charge in USO. So, realization of following program planning will be involving some considerations which are expectedly going to attain effective and efficient result."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat open menu, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefketivitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

---

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastucture development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PPIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Develompment Program (PPIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village."

"Belum melakukan pendaerahan penerimaan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan hingga akhir tahun 2013 menjadi suatu kerugian bagi Tangerang Selatan karena porsi pada pos tersebut besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam proses pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan adalah dengan mempersiapkan peraturan daerah, lembaga, sumber daya manusia, sarana, prasarana, teknologi dan sosialisasi. Sedangkan kendala yang ditemui dalam pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan ini adalah sumber daya manusia dan pengalihan data piutang.

---

The Postpone of districting property tax of rural and urban sector until the end of 2013 affecting disadvantage to Tangerang Selatan because that post is very important. These researches propose to identify strategy and issue that faced by Tangerang Selatan in districting the property tax of rural and urban sector. This research approach to a qualitative method by using depth interview. The result of this research is to propose that Tangerang Selatan to collect property tax of rural and urban sector is tax law, institution, human resources, infrastructure and technology, then socialization. While the issue faced by Tangerang Selatan Municipality is Data transfer of receivables and limitation of human resources."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No. 36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian, implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO tidak dapat menggunakan anggaran.

---

The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No. 36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital. The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then, the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of budget because of the legislative forbid the use of budget."