Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu dimensi yang sangat dirasakan mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini adalah krisis di bidang ekonomi. Krisis Indonesia dimulai dengan tertekannya nilai tukar rupiah, yang kemudian menjadi krisis moneter (krismon),dan setelah meluas dan mendalan berkembang menjadi krisis total (kristol), menyangkut hampir semua aspek kehidupan masyrakat. Proses ini terjadi dengan cepat meluas dan mendalam jauh melapaui perkiraan kebanyakan orang termasuk para ahli bahkan mereka yang pesimis sekalipun.Adapun tujuan penelitian adalah untuk :a. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang latar belakang kelahiran Bank Syariah dan hubungan hukum antara bank Syariah dengan nasabah penyimpan dana maupun dengan nasabah pengguna dana.b. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang bagaimanakah pembiayaan bisnis dengan pola kemitraan dalam perspektif hukum Islam.c. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang bagaimanakah prinsip-prinsip pembiayaan bisnis dengan prinsip mudharabah dan musyarakah di perbankan Syariah.d. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang pembiayaan bisnis dengan prinsip mudharabah di perbankah Syariah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dominasi pembiayaan non bagi hasil di perbankan Syariah.Penelitian desertasi ini bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum yang nmngambil data kepustakaan dan lapangan. Sebagai penelitian Yuridis Normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis pada bahan-bahan kepustakaan, yang merupakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup : (1). Bahan hukum primer; (2). Bahan hukum sekunder; (3). Bahan hukum tertier."

"Salah satu dimensi yang sangat dirasakan mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini adalah krisis di bidang ekonomi. Krisis Indonesia dimulai dengan tertekannya nilai tukar rupiah, yang kemudian menjadi krisis moneter (krismon),dan setelah meluas dan mendalam berkembang menjadi krisis total (kristol), menyangkut hampir semua aspek kehidupan masyrakat. Proses ini terjadi dengan cepat meluas dan mendalam jauh melapaui perkiraan- kebanyakan orang termasuk para ahli bahkan mereka yang pesimis sekalipun.Krisis itu sendiri di dalam laporan IMF, World Economic outbook 1998 digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu Currency Crisis, Banking Crisis, Sistemic Financial Crisis dan Foreign Debt Crisis. Dari segi timbulnya krisis, laporan ini nampaknya menggambarkan bahwa, pada dasarnya krisis merupakan akibat dari gejolak finansial atau ekonomi dalam perekonomian yang mengidap kerawanan. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijakan makro yang tidak tepat, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidak stabilan politik. Kerawanan dapat pula berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, ketidakseimbangan atau misalignment nilai tukar mata uang dunia (dollar dengan Yen), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas sebagai akibat dari perilaku ikut-ikutan atau hard instinct dari pelaku usaha.Pandangan-pandangan mengenai sebab timbulnya krisis yang beraneka ragam tersebut, mungkin dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa sebab utama krisis adalah masalah internal ekonomi nasional, terutama lemahnya lembaga keuangan (perbankan). Kelompok kedua mengatakan bahwa krisi ini timbul dari perubahan sentiment pasar, masalah eksternal dari suatu ekonomi nasional yang diperkuat dengan dampak penularan (contagion effects).Ketidakpercayaan terhadap rupiah menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap perbankan (timbul proses penyelamatan dana perbankan oleh para pemiliknya atau flight to safety) yang mendorong timbulnya krisis perbankan, bank-bank tidak hanya ditinggalkan deposan tapi juga oleh bank-bank lain."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Bank Syariah terhadap kerugian Shahibul Maal dalam akad Mudharabah Muqayyadah, pelaksanaan prinsip kehati - hatian dan keabsahan terhadap akad mudharabah muqayyadah. Kerugian yang dialami pihak Shahibul Maal dikarenakan terdapat unsur penipuan, kelalaian dan tidak melaksanakan prinsip kehati - hatian secara utuh. Dalam kasus ini tidak hanya melibatkan dua pihak antara Dana Pensiun X dan Bank Syariah tetapi juga PT. Z selaku nasabah dari Bank Syariah Y yang membutuhkan pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha pembuatan karung. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yang menelaah data sekunder. Pada dasarnya setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip kehati - hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penerapan prinsip ini agar semua pihak mendapat perlindungan terhadap kepentingannya masing - masing. Sah atau tidaknya suatu perikatan yang dibuat harus memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Lebih lanjut lagi pasal 1328 mengatakan bahwa apabila suatu perikatan mengandung unsur penipuan, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan.

---

This thesis trying to analyze the responsibility of Sharia Bank toward financial loss of shahibul maal in the Mudharabah Muqayyadah contract, the implementation of prudential principle and the validity of mudharabah muqayyadah contract. The financial loss suffered by shahibul maal has a fraud element, negligent and did not implement the prudential principle completely. In this case, not only two parties between Dana Pensiun X and Bank Sharia Y, but also PT. Z as customer of Bank Sharia Y who needs funding in the matter of business development of making sack. Research method that implemented on this thesis is juridical normative which analyze the secondary data. Basically, every bank, whether conventional bank or sharia bank has compulsory to implement prudential principle in the extension of credit or funding based on the sharia principle, in order to every parties has a protection toward their interest, prudential principle has to be implemented. Validity of agreement must be arranged based on the qualification in the article 1320 Indonesian Civil Code. Moreover, in the article 1328 Indonesian Civil Code stated that if there is a fraud in a certain agreement, thus that agreement must be canceled."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek antara imbal hasil deposito mudharabah, suku bunga deposito konvensional dan ROE bank syariah. Kemudian membandingkan praktek PLS pada imbal hasil bagi deposan dan ROE bagi pemegang saham dalam kerangka risk-return. Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji Stasioneritas ADF, model Kointegrasi Johansen, Kausalitas Granger dan VECM terhadap data runtun waktu imbal hasil bank syariah, suku bunga dan ROE industri perbankan syariah di Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2014.Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa imbal hasil mudharabah, tingkat suku bunga dan ROE bergerak bersama-sama dalam jangka panjang. Setiap periode jangka pendek, seluruh variabel cenderung saling menyesuaikan, untuk mencapai ekuilibrium jangka panjangnya. Kemudian didapati bahwa return yang diterima deposan dan pemegang saham di bank syariah terdapat kesenjangan, walaupun sama-sama berdasarkan konsep profit loss sharing.

---

ABSTRACT

This study aimed to get empirical evidence about the long-term and short-term dynamics between yields on Mudharabah deposits, time deposit interest rates of conventional bank and Islamic bank?s ROE. Then we compare the practice of PLS on returns for depositors and ROE for shareholders in terms of risk-return. Hypothesis testing is done through Test ADF, Johansen Cointegration models, Granger Causality and VECM of the time series data yields Islamic bank, interest rate and ROE Islamic banking industry in Indonesia for 10 years from 2004 to 2014.

The results of this study lead to the conclusion that mudharabah yields, interest rate and ROE move together in the long term. Each short-term period, all the variables tend to adjust to each other, to achieve its long-term equilibrium. Later it was found that there is a gap between return received by depositors and shareholders in Islamic banks, although equally based on profit-loss sharing concept."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan mencari alternatif acuan imbal hasil pembiayaan bank syariah, baik untuk model pembiayaan berbasis hutang (debt financing) maupun model penyertaan modal (equity financing). Untuk model pembiayaan berbasis hutang digunakan variabel imbal hasil murabahah sebagai variabel terikat, sementara untuk pembiayaan berbasis penyertaan modal digunakan imbal hasil musyarakah sebagai variable terikat. Variabel bebas diambil dari indikator sektor riil seperti inflasi, IPI, dan sektor keuangan syariah seperti SIMA, sukuk.Penelitian dilakukan menggunakan metodologi kuantitatif dengan metode regresi linear untuk melihat variabel bebas terbesar yang signifikan mempengaruhi variabel terikatnya. Variabel bebas terbesar yang signifikan mempengaruhi imbal hasil pembiayaan bank syariah diajukan sebagai acuan alternatif dalam membandingkan besar imbal hasil pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah. Untuk model pembiayaan murabahah, diperoleh imbal hasil SIMA bulan berjalan merupakan variabel bebas dengan koefisien terbesar yang signifkan mempengaruhi imbal hasil murabahah bulan berjalan, sehingga dapat diajukan sebagai acuan alternatif bagi penentuan besar imbal hasil murabahah. Untuk model pembiayaan musyarakah, diperoleh imbal hasil SIMA 6 bulan yang lalu merupakan variabel bebas dengan koefisien terbesar yang signifkan mempengaruhi imbal hasil musyarakah bulan berjalan, sehingga dapat diajukan sebagai acuan alternatif bagi penentuan besar imbal hasil musyarakah.

---

ABSTRACT

The research aims to find alternative benchmark yields for Islamic bank financing, both for the debt and equity financing models. For debt-based financing model used murabaha yield as a dependent variable, while for equity-based financing used musharakah yield as the dependent variable. The independent variable is taken from the real sector indicators such as inflation, IPI, and the Islamic financial sector such as SIMA, sukuk.

The study was conducted using a quantitative methodology with linear regression method to see the largest independent variables that significantly affect the dependent variable. The independent variables that significantly affect the yield of Islamic bank financing proposed as an alternative benchmark in comparing large yields of financing used by Islamic banks. For murabaha financing model, obtained yield of SIMA?s current month is independent variable with the largest coefficients which affect significantly the yield of murabaha?s current month, so it can be proposed as an alternative reference to the great determination of the yield murabaha. For Musharakah financing model, obtained yield of SIMA`s 6 months ago is the independent variable with the largest coefficients which affect significantly the yield of musharakah current month, so it can be proposed as an alternative reference to the great determination of the yield Musharakah."

"Hasil penelitian ini menunjukkan dalam perannya untuk mengantisipasi risiko, pihak Bank Mega Syariah Indonesia selalun akan meminta pendapat dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari kekeliruan dalam manajemen yang dapat mengakibatkan pelanggaran syariah islam atau kekeliruan dalam menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional walaupun Dewan Pengawas Syariah tidak selalu hadir setiap saat di bank

---

Result of this research had indivated that in the rule to anticipate risk, Mega-Indonesia Shariah Bank countinuosly asking the opinion and approval from Shariah Supervisory Board to prohibit mistakes in management. That could affect infraction of Isamic Principles or mistakes in applying instruction from National Shariah Board although Shariah Supervisoty Board are not present in Bank is daily activity."

"Perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia pada saat ini telah memunculkan kemungkinan adanya berbagai penafsiran yang berbeda-beda terhadap berbagai produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah yang ada. Atas keadaan tersebutlah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia, dengan maksud untuk memberikan pedoman atas berbagai produk dan jasa keuangan yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan dengan tidak hanya berisi ketentuan-ketentuan atas bentuk-bentuk berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah juga menetapkan ketentuan-ketentuan dasar perdata Islam yang bersifat fundamental. Salah satu dari ketentuan perdata Islam tersebut adalah larangan dalam melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir, yang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulaeif yang tinggi. Atas pelarangan bagi bank syariah untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir tersebutlah, penulis melakukan berbagai pembahasan. Pembahasan pertama yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan atas aspek-aspek perbankan syariah sebagai objek dalam penelitian ini. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan alas ketentuan Maysir dalam hukum Islam yang kemudian diikuti dengan pembahasan ketentuan Maysir dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko bagi bank-bank syariah yang berbentuk Bank Umum. Pembahasan akhir dalam penelitian ini adalah pembahasan transaksi derivatif sebagai transaksi yang merupakan salah satu instrumen manajemen risiko yang terkait erat dengan variabel pasar, ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip perbankan syariah. Kemudian penelitian ini ditutup dengan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta saran-saran penulis atas berbagai permasalahan yang terurai dalam penelitian ini."

"ABSTRAKDengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yagdiangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksiperbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khususterhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakanbanyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan danwawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atastransaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapatmemberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapanperaturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikandua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yangyang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, DewanSyariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisiperbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknyamelakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan denganperbankan syariah.

---

AbstractWith the background of the above problems, the main issues raised in thisthesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions withtijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions,how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the taxtreatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared usingmany methods.The method used is book study, field studies and Interviews.Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamicbanking transactions in other countries, the government should be ableto provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamicbanking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. Thefirst factor, the government should involveactors that had to do with Islamicbanking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian UlemaCouncil, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government thatrepresented the DGT should be to harmonize the regulations set forth inconnection with Islamic banking."

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dimana produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu diantaranya adalah jasa pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Setiap fasilitas pembiayaan pada bank syariah harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian begitu juga dalam pembiayaan ijarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X. tesis ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, dimana penerapannya dapat dilihat dalam proses pembiayaan ijarah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

---

This thesis is motivated by the Islamic Bank as one form of financial institutions operating in Indonesia based on Islamic principles. Where the products offered by Islamic banks salatu include Ijarah financing services. Ijarah is defined as the right to use goods or services by paying certain benefits. Each facility financing in Islamic banks should always be guided by the principle of prudence as well as in Ijarah financing. The principal issues to be discussed is the application of the precautionary principle on the conduct of financing at Bank Syariah X and legal consequences in case of violation of the principle in the implementation of prudential banking at Bank Syariah Ijarah financing X. This thesis uses the research method using a normative juridical approach. The conclusion of this thesis is that the application of the precautionary principle has been applied properly and correctly, in which its application can be seen in the process of Ijarah financing, as well as violations committed by unscrupulous employees of the financing in Islamic banks can be categorized as a crime in the banking world, whereas violations committed by the client to legal action."