Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian negara ini. Akan tetapi dengan dimulainya pelaksanaan prinsip-prinsip Mu' amalat yang berlaku dalam bidang ekonomi serta penggunaan beberapa jenis aqad yang merupakan penerapan terhadap Hukum Perikatan Islam pada model Lembaga Keuangan Islam (Baitut-Tamwil), membuktikan bahwa hukum Perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini, yang selain memberi ketentraman bagi. umat Islam dalam kepatuhan pada hukum agmanya, juga merupakan langkah awal bagi terciptanya sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD. 1945."

"Allah swt menganjurkan manusia sebagai mahlukNya untukmempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan peristiwayang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Upayaperlindungan ini dapat dilakukan dengan metode asuransi. DiIndonesia terdapat dua sistem asuransi yang digunakan,yaitu konvensional dan syariah. Pada tahun 2006 terdapatsuatu produk asuransi Syariah, bernama Allisya Protectionyang dikeluarkan oleh PT. Allianz Life Indonesia(perusahaan Konvensional),produk ini mengalami perkembanganyang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah premi yangberhasil dihimpun selama 1 tahun mencapai 2230 polis danRp 15,8 milyar. Selain itu penduduk Indonesia yang 90persen merupakan umat Islam mendambakan suatu asuransi yangmenghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Oleh karena itupenulis memilih untuk meneliti produk asuransi IslamAllisya Protection di PT. Allianz Life Indonesia, denganmenganalisis asuransi syariah Allisya Protection di PT.Allianz Life Indonesia dihubungkan dengan hukum perikatanIslam dan ketentuan yang berlaku Indonesia, sertamenganalisis akad Wakalah bil Ujrah yang dipakai sebagaiakad dihubungkan dengan hukum perikatan Islam. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitianhukum normatif atau penelusuran kepustakaan dan ditunjangwawancara dalam pengumpulan data. Dari penelitian yangsudah dilakukan, dapat disimpulkan pelaksanaan akadasuransi syariah Allisya Protection di PT Allianz LifeIndonesia telah memenuhi walaupun belum secara menyeluruh,syarat sahnya suatu akad dari segi asas perikatan Islam,syarat-syarat suatu perikatan Islam, dan macam perikatanIslam dalam asuransi syariah, maupun hukum nasional."

"Garansi bank merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank disamping berbagai macam jasa perbankan lainnya. Sebagai jaminan garansi bank tergolong sebagai jaminan perorangan yang sering disebut sebagai jaminan perorangan yang sering disebut sebagai penanggungan hutang (borgtocht, guaranty). Seperti halnya pada bank-bank konvensional, maka pada bank syariah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia juga memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan akad kafalah. Kafalah merupakan istilah untuk penanggungan hutang menurut ketentuan hukun Islam. Landasan syariah dari kafalah adalah Q. S. Yusuf ayat 72 pedoman untuk pelaksanaan pemberian garansi bank diatur dalam SK Direksi BI No. -23/88/Kep/Dir dan SE Direksi BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank Garansi bank merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokok antara nasabah (pemohon garansi bank) dengan penerima garansi bank. Untuk memperoleh garansi bank, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank. Apabila permohonannya diterima maka antara bank dengan pihak pemohon akan ditandatangani surat perjanjian penerbitan garansi bank. Setelah itu bank akan menerbitkan surat garansi bank. Pemohon garansi bank harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, antara lain diwajibkan memberikan kontra garansi yang nilainya sebanding dengan nilai nominal garansi bank. Kewajiban untuk menyerahkan kontra garansi bertujuan untuk mengantisipasi resiko yang timbul apabila garansi bank dicairkan. Apabila debitur (pemohon garansi bank) wanprestasi maka kreditur (penerima garansi bank) dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut."