Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip keterbukaan yang telah dilanggar emiten akibat adanya penggantian pembeli siaga pada saat penawaran umum terbatas berlangsung. Namun, karena emiten memiliki itikad baik, maka Bapepam menyatakan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab adalah pembeli siaga. Ketidakpastian informasi akibat adanya ketidakkonsistenan antara Pernyataan Pendaftaran dan pelaksanaannya merupakan alasan Bapepam memberi sanksi administratif kepada PT Victoria Sekuritas dan PT Batavia Prosperindo Sekuritas selaku pembeli siaga atas pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengalihan kewajiban pembeli siaga ini merugikan pemegang saham HMETD (investor) yang menanamkan modalnya pada perusahaan PT Bintang Mitra Semestaraya Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dengan pemberian sanksi administrative terhadap pembeli siaga merupakan salah satu kebijakan Bapepam guna menerapkan penerapan prinsip keterbukaan dalam rangka menyelenggarakan good corporate governance pada perusahaan efek dalam pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the principles of disclosure that has been violated due to the replacement of standby buyers while limited public offering took place. However, because the issuer has in good faith, the Bapepam said the party that should be responsible is the standby buyers. Uncertainty of information due to inconsistencies between the Registration Statement and the implementation itself is the reason for Bapepam to give administrative sanctions to PT Victorian Securities and PT Batavia Prosperindo Sekuritas for violations of Article 80 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. The transfer of this Standby Buyers obligation has harmed shareholders (investors) who has invested their funds to companies, PT Bintang Mitra Semestaraya. This research is the study of law with a normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical. The results in this thesis concludes that the provision of administrative sanctions against the standby buyers is one of Bapepam way in order to implement the policy of application of the principle of openness in order to organize good corporate governance in securities companies in the Indonesian capital market. "

"Penawaran umum merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang bersifat universal. Sehingga para pihak yang berkaitan dengan proses penawaran umum baik emiten, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal maupun penjamin emisi efek memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan keterbukaan informasi mengungkapkan informasi atau fakta material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) memiliki permasalahan kredit pada kantor cabang HR Muhammad dan Sumenep pada saat penawaran umum saham. Kredit Macet merupakan salah satu informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan dalam prospektus Bank Jatim sebagai bentuk perlindungan kepada calon pemodal.

---

Initial Public Offering (IPO) is the one of funding alternatives for company. Diclosure information principle is an universal characteristic from capital market. In Initial Public Offering, everyone related to Initial Public Offering process such as issuers, supporting professionals, supporting institutions and underwriter has an obligation to carry out the implementation of disclosure information principle to disclose all about information or fact material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), have problem on bad credits which hit two branches office namely HR Muhammad dan Sumenep. Bad credits is the one of information or fact material should be disclose in Bank Jatim prospectus to protect the potential investors."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum yang sedang dihadapi emiten pada penawaran umum dalam studi kasus PT Blue Bird Tbk. Blue Bird merupakan perusahaan yang pada saat akan melakukan penawaran umum menghadapi sejumlah sengketa hukum. Adanya beberapa sengketa hukum ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor karena putusan tersebut dapat saja akan mempengaruhi kelangsungan bisnis usaha Blue Bird. Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendafaran Blue Bird meskipun terdapat pihak yang meminta penundaan atas penawaran penawaran umum Blue Bird dengan catatan agar Blue Bird menerapkan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding). Berdasarkan hasil penelitian, Blue Bird telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum yang sedang dihadapinya.

---

The focus of this study is the application of disclosure principle regarding some litigations being faced by an issuer in case study of PT Blue Bird Tbk. Blue Bird is a company that at a time of going to conduct an Initial Public Offering (IPO) faced a number of litigations. Those litigations will lead to uncertainty for investors because the court judgment may affect Blue Bird’s business continuity. Otoritas Jasa Keuangan declared Effective on Registration Statement of Blue Bird even though there are those who ask for a delay on Blue Bird’s IPO deals with a note that Blue Bird apply the principle of Disclosure about the litigations. This study used literature reasearch that aims to find the problem. Based on the research results, Blue Bird has applied the disclosure principles regarding the litigations."

"Unsur fundamental dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan dalam pasar modal dimulai pada saat suatu perusahaan melakukan penawaran umum (dengan mengajukan pernyataan pendaftaran), setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa dan dalam hal terjadi peristiwa yang penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu yaitu laporan yang dirinci dalam Peraturan BAPEPAM X.K.1. Skripsi ini akan membahas mengenai keterbukaan perusahaan yang melakukan penawaran umum terkait dengan masalah kesalahan pencatatan dana dan alokasi penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai sebagaimana diungkapkan dalam prospektus. Surat Pernyataan Efektif tertanggal 1 Februari 2010 dari BAPEPAM-LK sudah keluar dan menandai prinsip keterbukaan informasi sebelum melakukan penawaran umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. Namun lain halnya dengan penerapan prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum. Prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum tidak terpenuhi secara baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk dimana terjadi kesalahan pencatatan dana dan hal tersebut baik disengaja maupun tidak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Ditambah lagi dengan dana yang salah catat tersebut, yang notabene merupakan dana hasil penawaran umum ternyata tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus. PT Benakat Petroleum Energy, Tbk sudah menyanggupi untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahan akibat kesalahan pencatatan dana (terlepas dari alokasi dananya). Dengan kesanggupan tersebut, ini merupakan bentuk perlindungan investor yang diberikan oleh PT Benakat Petroleum Energy Tbk kepada investor yang membeli atau akan membeli sahamnya.

---

The fundamental element in capital market is information disclosure. Disclosure in capital market is begun when a company conducts public offering (by proposing registration statement), after issuing company notes and sells its shares in stock exchange and in terms of important events that the report should be submitted in a timely manner specified in the Regulation of Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) X.K.1. This thesis will discuss about the information disclosure of company which is conducting a public offering related to the problem of error in reporting funds and the bidding allocation of funds which was not comply with the allocation funds in prospectus. Registration Statement dated 1 February from Capital Market Supervisory Board has been issued and it has noted that the information disclosure principal before conducting a public offering has been performed well by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. However, it was different with the application of information disclosure principle after conducting a public offering, which was not comply properly by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk in which there was an error in reporting funds whether willful or un-willful, that is definitely a violation on disclosure principle in capital market. Moreover, with the error fund listed, and also thte incompliance bidding allocation of funds, PT Benakat Petroleum Energy, Tbk has stated that it was agreed to take the responsibility on the error due to an error in reporting but not about the wrong allocation funds. That statement has signed the forms of investor protections that was given by PT Benakat Petroleum Energy Tbk for investor whose buy or own its shares."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peran Notaris dalam penerbitan ObligasiBerkelanjutan di Indonesia. Penerbitan obligasi berkelanjutan merupakan suatuterobosan dalam dunia pasar modal, terutama dikarenakan obligasi merupakansalah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan dan secara menyeluruh berakibat terhadap perekonomian negara Indonesia. Penerbitan obligasi berkelanjutan memiliki banyak aspek dan melibatkan banyak pihak antara lain profesi Notaris. Bagaimanakah peran Notaris dalam suatu proses penerbitan obligasi berkelanjutan tersebut? Serta bagaimana perlindungan hukum produk investasi yang mulai marak berkembang di Indonesia saat ini? Dan langkah preventif apa yang dapat dilakukan oleh profesi Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu profesi penunjang pasar modal Indonesia? Dalam penelitian ini dijelaskan suatu istilah obligasi berkelanjutan yang dipakai oleh penggiat pasar modal, dan posisinya dalam pasar modal Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai obligasi berkelanjutan yang merupakan bentuk khusus dari obligasi, dan walaupun memiliki unsur tersendiri, sebagai bentuk khusus dari obligasi juga memiliki sifat, ciri, serta posisi yang menyerupai obligasi pada umumnya. Penelitian ini kemudian menjelaskan mengenai peran Notaris secara umumnya yaitu untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam proses penerbitan obligasi berkelanjutan. Sebagai bentuk terobosan produk investasi pasar modal, obligasi berkelanjutan tentu harus memiliki perlindungan hukum bagi para pemegangnya. Penelitian ini kemudian menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang obligasi berkelanjutan yang dapat muncul baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga penunjang peraturan, profesi penunjang pasar modal, dan lembaga pengawas pasar modal yang saat ini telah berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan semenjak diundangkannya UUOJK. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bagaimana posisi Notaris sebagai pejabat umum dan profesi penunjang pasar modal, sebagai profesi yang memiliki peran preventif sehingga dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum, khususnya dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan yang merupakan salah satu sumber kewenangan Wali Amanat sebagai lembaga perwakilan investor. Serta memastikan kemandirian dan kesamaaan posisi hukum (pengingat/balancing) para pihak dalam perjanjian khususnya wali amanat dalam menjalankan kewenangan perwakilan yang diberikan oleh Undang-Undang

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the Notary in the issuance of continuous issuance Bond in Indonesia. Continuous issuance Bond is a breakthrough in the world of Indonesian capital markets, mainly because the bonds are one of the source of financing for the company and overall will have a big importance on the economies of Indonesia. Continuous issuance Bond has many aspects and involve many body or entity, including the Notary profession. How is the role of the Notary in the process of issuance for the continuous issuance bond? And how the legal protection of this investment products that began to grow in Indonesia at this time? And what preventive measures can be done by the Notary profession as a public official and one of the Indonesian capital market supporting professionals? In this study described a continuous issuance bond term used by capital markets activists, and its position in the Indonesian capital market. This study describes the continuous issuance bond which is a special form of bonds, and even though it has a special trait, as a special form of bonds it also has the characteristics, as well as a position that resembles the bonds in general. The study then explains the role of the Notary in general, i.e. to make the necessary agreements in the process of bond issuance. Also as a form of investment product breakthroughs capital markets, bonds must necessarily have legal protection for their holders. The studythen explains the legal protection for holders of bonds that may arise either bylegislation, regulation, supporting institutions, supporting professions of Indonesian capital markets and capital market supervisory agency which has now been under the Financial Services Authority since the enactment of the Financial Services Authority Act. At the end, this study then concludes how the position of Notary as a public official and capital market supporting professionals, as a profession that has a preventive role to prevent any legal issues from happening, particularly in the manufacture of the trustee agreement as it is one of the source that gives authority to Trustees as an institution that has been given the power of investors representation by the law. As well to ensure the independence and the balance of each party legal position (reminder / balancing duty) in the agreement, particularly the power of trustee when exercising its representation authority given by the law."

"Thesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Investor Publik pada proses Penawaran Umum Perdana atas Saham terkait dengan Prinsip Materialitas. Prinsip Materialitas adalah kewajiban untuk membuka Informasi atau Fakta yang bersifat Material kepada publik sehingga Investor Publik dapat mementukan sikapnya untuk melakukan atau tidak melakukan investasi atas Efek yang ditawarkan. Permasalahan hukum timbul apabila perumusan materialitas atas suatu fakta atau informasi pada peraturan perundangan-undangan tidak jelas atau rinci sehingga akan merugikan Investor Publik. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Thesis ini melakukan studi perbandingan mengenai bagaimana penerapan Prinsip Materilitas di Amerika Serikat dan Indonesia melalui studi perbandingan kasus. Tujuan studi perbandingan adalah untuk mendapatkan jawaban bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi Investor Publik di Indonesia terkait dengan Prinsip Materialitas dan memberikan alternatif penyelesaian pokok permasalahan melalui penggunaan Teori Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner.

---

This Thesis concerns with legal protection for public investor related to Materiality Principle in the process of Going Public. The Materiality Principle is a duty to disclose information or fact that is material to public. With this material information or fact, public investor then could make their investment decision. Legal issues will incur if the Securities Law does not sufficiently define the formulation of materiality of any given information or fact. This situation will have the potential to encourage losses to public investor.

To find solution of this problem, this Thesis has made research on the application of Materiality through comparative case study in the United States of America and Indonesia. The purpose of using comparative case study in this Thesis is to find the best solution on how to protect public investor in Indonesia regarding the application of Materiality Principle. This Thesis also try to give alternative solution to formulate the materiality by using the Theory of Economic Analysis of Law which is introduced by Richard A. Posner."

"ABSTRAKPenawaran umum terbatas (?PUT?) adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan Perusahaan Terbuka dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan guna mendapatkan dana segar dengan cara pengeluaran dan penjualan saham baru dari portepel sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Untuk tetap menjaga kepentingan hukum pemegang saham, tidak jarang PUT tersebut dilakukan dalam rangka dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (?HMETD?), dimana pemegang saham yang telah ada memiliki hak untuk didahulukan dalam memesan saham yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut, sebanding dengan presentasi saham yang telah dimilikinya. Kegiatan tersebut juga telah dilakukan PT Bumi Resources Tbk., sebuah perseroan terbatas terbuka yang telah melakukan PUT ke-IV dalam rangka penerbitan HMETD. Dimana dalam pelaksanaan PUT ke-IV PT Bumi Resources Tbk. tersebut, telah ditemukan beberapa hal menarik antara lain berupa ketidaksesuaian pelaksanaan PUT ke-IV PT Bumi Resources Tbk. dalam rangka penerbitan HMETD dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal sehingga mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pihak yang berwenang memutuskan untuk membatalkan sebagian porsi saham yang diterbitkan dalam pelaksanaan PUT ke- IV tersebut, sehingga tentunya pembatalan sebagian porsi dan pelaksanaan PUT ke-IV tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham.

---

ABSTRACT

Limited Public Offering (?LPO?) is one of corporate action events carried out by a Listed Company with a view to improving its financial conditions and obtaining fresh funds through issuance of additional shares out of the unissued shares of stock, thus increasing the amount of issued and paid-in capital. For the purpose of safeguarding the legal interests of shareholders, it is not rare that LPO is carried out via rights issuance, by which the existing shareholders are afforded the opportunity to subscribe for additional shares to be issued from the unissued shares of stock in proportion to their current shareholding. This has been conducted by PT Bumi Resources Tbk, a limited liability company which has conducted its fourth Limited Public Offering through Right Issue. During the LPO IV process, however, a number of interesting findings or facts were found, among others, indicating inconsistency between LPO IV of PT Bumi Resources Tbk. through Right Issue with capital markets laws and regulations, prompting the Financial Services Authority (?OJK?), as the competent authority, to cut the rights issue size, giving rise to certain legal consequences on both the Company and the shareholders."

"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi.

---

This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring."