Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."

"Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau REIT, diperkenalkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang mengadopsi konsep Collective Investment Scheme yang memiliki karakteristik serupa trust dengan kewajiban fidusia terhadap kepentingan beneficiaries, dan konsep produk Real Estate Investment Trusts suatu model investasi dengan aset dasar penerbitan efek berupa aset real estat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan produk Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Transplantasi konsep-konsep dalam produk DIRE berbentuk KIK membentuk DIRE berbeda dengan produk investasi lain di pasar modal Indonesia. DIRE memiliki cakupan aktivitas investasi yang lebih luas, mencakup investasi dalam bentuk efek dan properti fisik, aktivitas dalam lingkup pasar modal dan aktivitas di luar lingkup pasar modal. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan Indonesia mempengaruhi DIRE sehingga berbeda dengan produk sejenis di pasar modal lainnya. DIRE sebagai subyek hukum dengan bentuk hukum KIK tidak mengalami hambatan dalam aktivitas pasar modal, namun untuk aktivitas di luar pasar modal, KIK yang bukan merupakan bentuk hukum, menyebabkan mekanisme kegiatan DIRE harus disesuaikan. DIRE dapat menggunakan Special Purpose Company dalam aktivitas investasinya, di samping itu banyak aktivitas DIRE dilakukan oleh Manajer Investasi yang mewakili DIRE di dalam dan di luar pengadilan. Hal tersebut membuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, karenanya diperlukan perlindungan bagi pemegang unit penyertaan khususnya untuk minority unit holders. Regulasi yang berperan penting dalam menentukan kerangka hukum investasi, diharapkan mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaku jasa keuangan, investor dan dalam skala yang lebih luas, menjaga kepentingan Negara.

---

Collective Investment Contract (CIC) and Real Estate Investment Fund or Indonesia REIF (I-REIF) were introduced in Indonesia through legislation which have adopted the concept of Collective Investment Scheme that has similar characteristics to ?trust? with fiduciary obligations to the interests of beneficiaries; and the concepts of Real Estate Investment Trusts, an investment model with real estate as underlying asset. The purpose of this study was to understand the legislation and implementation of I-REIF under Collective Investment Contract. The method used to address the problems is a normative legal research. Tranplantation concepts in CIC and I-REIF under CIC creates I-REIF different from other investment products in Indonesian capital market. It has broaden the investment scope from securities to physical properties, includes activity inside and outside capital market. On the other hand, Indonesia legislation affecting I-REIF so different from similar products in other capital markets. I-REIF under CIC as legal subject does not experience obstacles in capital market activity, but for activities outside the capital market, CIC which is not a legal form, causing the activity of I-REIF should be adjusted, such as use Special Purpose Company in its investment activity. Many activities carried out by the Investment Manager representing I-REIF, inside and outside the court. It opens the possibility of conflict of interest, hence protection for particularly minority unit holders is needed. Regulation which plays an important role in determining legal framework for investment, is expected to cover necessary aspects to safeguard the interests of the financial services companies, investors and in broader scope, safeguard interests of the Country."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik daripada metode lump sum untuk periode investasi 5, 8 dan 10 tahun.

---

This research intends to examine which investing method that will generate better return between the lump sum method and dollar-cost averaging method. This research also examined whether the dollar-cost averaging method can be modified using JCI and/or the exchange rate of USD / IDR as timing selection to invest to produce better return.

From the backtesting results, if one considers the time value of money factor, dollar-cost averaging method will generate better return than the lump sum method for 5, 8 and 10 years of investment period."

"Dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kini Bank Kustodian harus mendaftarkan jaminan oleh perusahaan sasaran demi kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Tesis ini menganalisa mengenai bagaimana peran Bank Kustodian Dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tesis ini juga menganalisa mengenai bagaimana perlindungan investor terkait pendaftaran pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan oleh Bank Kustodian atas nama Investor dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (penelitian yuridis normative) yaitu penelitian yang melihat pada asas-asas dalam hukum tertulis. Kesimpulan yang di dapat adalah Bank Kustodian mempunyai peran tambahan yaitu terkait pendaftaran Jaminan dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas efek bersifat utang. Bank Kustodian harus mempunyai kualifikasi tambahan sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam hal pengikatan jaminan fidusia dan hak tanggungan untuk melindungi Investor Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

---

By the issuance of Financial Service Authority Regulation Number 37/POJK.04/2014 concerning Collective Investment Contract in Limited Participation Investment Fund, now Custodian Bank has to register the pledge for the virtue of Private Equity Investment. This Thesis discussed about the role of Custodian Bank in Private Equity Investment based on regulations. This Thesis also discussed about the protection of Investor related to registration of pledges by Custodian Bank as Registrar for the virtue of investor. The Method of this research is yuridis normative, which mean the research that observe on the principle in the written law. The conclusion of the Tesis is Custodian Bank has new additional role to register a pledge in private equity investment on bonds. Custodian Bank must have additional qualification to maximize its role related to registration of fiducia security and mortgage to protect the investor in Private Equity Investment."

"Saat ini masih Pemerintah mendanai proyek mereka dengan cara yang konvensional yaitu pembiayaan dengan APBN dan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang potensial dalam pembiayaan kegiatan KPS di masa mendatang selain dari perbankan. Alternatif pembiayaan lain adalah dari lembaga keuangan non-perbankan yaitu pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar yang dihadapi dalam penggunaan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, antara lain adalah peraturan yang mengikat yang tidak memungkinkan adanya penggunaan dana lebih dari jumlah tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendala asuransi sebagai pembiayaan yang optimal. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner dari populasi dan kuantitatif dengan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan dana.

---

In the current the Government to fund their projects in a way of conventional financing with the state budget and use of foreign loans or grants. There are several potential sources of funding in the financing of PPP in the future other than banking. Other sources as an financing alternatives is non-banking financial institutions, namely the capital market, multi-finance, insurance, and pension funds. A major challenge in the use of funding from non-banking institutions, among other binding regulations do not allow the use of funds over a certain amount. This study identifies the potential and constraints of insurance as an optimal financing. This study uses a method based on a qualitative and quantitative questionnaire of the population by comparing the financing needs with the ability of the fund."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor di pasarmodal, yaitu reksa dana. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untukmenghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalamPortofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasikolektif. Bentuk hukum reksa dana yang dibahas dalam tesis ini adalah kontrakinvestasi kolektif. Perkembangan positif terkait dengan industri reksa dana adalahManajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bankuntuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan. Praktekyang berlaku saat ini adalah bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan langsungmelalui Manajer Investasi akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkanoleh Manajer Investasi sedangkan bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaanmelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank akan mematuhi prinsipmengenal nasabah yang diterapkan oleh APERD. Terdapat wacana bagi ManajerInvestasi untuk wajib meminta informasi profil nasabah yang diperoleh oleh APERDdalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Apabilahal tersebut dilaksanakan, dengan demikian terdapat beberapa hal yang perludipertimbangkan sebelum dilakukannya perubahan atas proses penerapan PrinsipMengenal Nasabah bagi nasabah yang membeli melalui Agen Penjual Efek ReksaDana, agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diimplementasikan olehManajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran notaris sebagai profesipenunjang pasar modal tidak hanya berperan dalam penyusunan akta KontrakInvestasi Kolektif tetapi juga untuk memastikan bahwa telah diaturnya perlindunganinvestor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrakinvestasi kolektif. Tanggung jawab notaris tidak hanya termasuk pada keabsahan dankeotentikan akta yang dibuatnya tetapi juga terhadap kebenaran informasi yangdimuat dalam dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan reksa dana berbentukkontrak investasi kolektif tersebut, termasuk diantaranya penerapan prinsip mengenalnasabah yang diterapkan bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ke dalamkontrak investasi kolektif.

---

AbstractThis thesis discusses about one of the investment alternatives for investor in capitalmarket, which is mutual fund. Mutual fund is a vehicle used by the InvestmentManager to gather funds from the public for investment in a Securities Portfolio.According to Capital Market Number 8 Year 1995, mutual fund can be organized asa company and collective investment contract. The legal form that will be discussedon this thesis is collective investment contract. The positive development relatedwith mutual fund industry is that the Investment Manager may appoint a SellingAgent / Bank to distribute the mutual fund and to do a subscription and/orredemption of a Participation Unit on behalf of the Participation Unit Holder. Currentimplementation is that for investor who buys a Participation Unit directly from theInvestment Manager, he / she will comply the KYC Principles applied by theInvestment Manager while for investor who buys a Participation Unit through theSelling Agent, he / she will comply the KYC Principles applied by the Selling Agent.There is a plan for the Investment Manager to ask on customer profile that obtainedby APERD / Bank in identifying, verifying and monitoring the customer?stransaction. If this idea will be implemented, then there are several matters that needto be considered so that it will not be contradicted with what have been implementedby the Investment Manager or with the Selling Agent appointed by the InvestmentManager. In this case, the role of notary as the capital market supporting professionalis not only for the establishment of Collective Investment Contract but also to makesure the legal protection for investor as a Participation Unit Holder in mutual fund inform of collective investment contract. Their responsibility includes not only on theaccurate and authenticity of the deed but also on the validity of the information thatrelated with the mutual fund in form of collective investment contract, including theimplementation of the KYC Principles into the deed."

"Pasar Modal di Indonesia sangat berkembang termasuk dengan instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya. Salah satu instrumen yang mengalami perkembangan adalah Reksa Dana. Reksa Dana dinilai lebih mudah untuk digunakan oleh calon investor yang masih awam akan penginvestasian. Terdapat beberapa produk yang terdapat pada Reksa Dana, salah satunya adalah Reksa Dana Terproteksi. Reksa Dana Terproteksi sendiri dinilai menjadi salah satu produk Reksa Dana yang paling aman dikarenakan dapat memberikan suatu proteksi terhadap nilai awal investasi yang dimasukkan oleh investor. Walaupun dinilai aman dan dapat memberikan proteksi kepada investor atau pemegang Unit Penyertaan, ternyata Reksa Dana Terproteksi memiliki beberapa risiko. Beberapa risiko yang dimiliki oleh Reksa Dana Terproteksi adalah risiko Nilai Aktiva Bersih yang berkurang jika investor menjual Reksa Dana Terproteksinya sebelum jatuh tempo, risiko Manajer Investasi yang tidak seratus persen menginvestasikan dana pada instrumen obligasi, dan risiko yang paling harus diantisipasi dan paling berbahaya yaitu risiko gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan penerbit obligasi yang dijadikan sebagai aset dasar dari Reksa Dana Terproteksi. Penulis menggunakan penelitian hukum dikarenakan landasan ilmu pengetahuannya adalah ilmu hukum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, belum terdapat pengaturan yang khusus mengatur mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian jika terdapat kondisi gagal bayar pada produk Reksa Dana Terproteksi. Akan tetapi penyelesaian gagal bayar dapat dilakukan dengan mekanisme penyelesaian gagal bayar pada obligasi dikarenakan aset dasar pada Reksa Dana Terproteksi adalah obligasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi investor pada Reksa Dana Teproteksi. Oleh karena itu harus ada regulasi yang khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian risiko pada Reksa Dana Terproteksi khususnya risiko gagal bayar.

---

The capital market in Indonesia is very developed, including the instruments contained therein. One instrument that has developed is mutual funds. Mutual Funds are considered easier to use by potential investors who are new to investing. There are several products in Mutual Funds, one of which is Capital Protected Funds. Capital Protected Funds themselves are considered to be one of the safest Mutual Fund products because they can provide protection for the initial investment value entered by investors. Even though it is considered safe and can provide protection to investors or Participation Unit holders, it turns out that Capital Protected Funds have several risks. Some of the risks that are owned by Capital Protected Funds are the risk of reduced Net Asset Value if the investor sells the Capital Protected Funds before maturity, the risk of the Investment Manager not one hundred percent investing funds in bond instruments, and the risk that must be anticipated and the most dangerous, namely the risk of failure payments made by the bond issuer company which is used as the underlying asset of the Protected Mutual Fund. The author uses legal research because the basis of his knowledge is the science of law. The methodology used is a normative juridical approach. In the research conducted by the author, there are no specific regulations governing the settlement mechanism if there is a default condition on Protected Mutual Fund products. However, the settlement of default can be done with the mechanism of settlement of default on bonds because the basic asset in Capital Protected Funds is bonds. This raises the uncertainty of legal protection for investors in Capital Protected Funds. Therefore there must be regulations that specifically regulate the mechanism of risk settlement in Capital Protected Funds, especially the risk of default.

"