Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orde Baru yang memegang kekuasaan selama lebih dari 30 tahun merupakan pemerintahan terlama dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Kemajuan ekonomi yang pesat pada era ini memungkinkan Indonesia bergeser dari kelompok negara berpenghasilan rendah pada pertengahan 1960-an menjadi kelompok berpenghasilan menengah pada awal 1990-an. Pada masa Orde Baru terjadi dua kali oil boom, yaitu pada tahun 1973/1974 dan 1979/80. Berkah minyak ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Orde Baru telah membawa perubahan radikal dalam pemikiran ekonomi, dari yang awalnya relatif tertutup dan nasionalis menjadi lebih terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengulas dinamika perkembangan pemikiran ekonomi yang dipraktekkan di nusantara sejak masa pra-kolonial hingga Orde Baru; (2) menjelaskan peran dan kontribusi para pelaku dalam pembentukan ekonomi Orde Baru; (3) memaparkan dinamika kebijakan ekonomi Orde Baru selama masa pemulihan ekonomi dan bonanza minyak serta setelah berakhirnya bonanza minyak; dan (4) menguraikan dinamika kelembagaan ekonomi pada masa Orde Baru. Studi ini akan menggunakan pendekatan multi-disiplin, yaitu teori-teori ekonomi dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru merupakan aliansi tiga kelompok, yaitu teknokrat, militer dan kapitalis, di mana Soeharto telah berhasil memainkan perannya sebagai agent of change yang dengan sadar dan terencana mengendalikan ketiga kelompok tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru belum membawa perubahan secara struktural yang komprehensif karena pemerintah Orde Baru belum berhasil membangun institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif.

---

The period of the New Order which held power for more than 30 years was the longest government regime in the history of post-independence Indonesia. The rapid economic progress of this era allowed Indonesia to shift from from a low- income group in the mid-1960s to a middle-income group in the early 1990s. During the New Order there were two oil booms, namely in the 1973/1974 and 1979/80 period. This blessing of oil has accelerated Indonesia's economic growth. Previous studies have shown that the New Order has brought about a radical change in economic thought, from being relatively closed and nationalist to being more open. This study aims to (1) examine the dynamics of the development of economic thought from pre-colonial times to the New Order; (2) explain the role and contribution of the 'actors' in the formation of the New Order economy; (3) reviewing the dynamics of the New Order's economic policies during the economic recovery period and followed by the oil bonanza, as well as after the oil bonanza; and (4) examine the dynamics of economic institutions during the New Order era. This study will exercise a multi-disciplinary approach, namely economic development and history theories. This study concludes that the New Order government was an alliance of three groups, namely technocrats, military and capitalists, in which Suharto had succeeded in playing his role as an agent of change who consciously and plannedly controlled those groups. This study also finds that Indonesia's economic development during the New Order era has not been able to conduct comprehensive structural changes because the New Order government was unable to build inclusive economic and political institutions."

"Selama Soeharto, pemerintah Orde Baru dicirikan dengan menggunakan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu, konsorsium donor yang disebut IGGI dibentuk. Tetapi setelah 25 tahun hingga 1992, IGGI harus dibubarkan. Ini karena intervensi Belanda yang menghubungkan bantuan asing dengan masalah hak asasi manusia setelah Insiden Santa Cruz. Sebagai gantinya, para donor mendirikan kelompok baru yang disebut CGI yang diketuai oleh Bank Dunia. Melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif, tesis ini mencoba menjelaskan peran CGI pada masa Orde Baru. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih membutuhkan bantuan asing untuk menutupi defisit anggaran. Meskipun demikian Indonesia berupaya untuk meningkatkan pendapatan negaranya melalui ekspor non-migas disertai dengan berbagai devaluasi, dan kebijakan deregulasi. Namun, ketika Krisis Asia terjadi, ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berasal dari sistem ekonomi yang rapuh. Pada akhirnya, CGI tidak berperan banyak karena bantuan itu direncanakan. Sehingga dalam mengatasi krisis, Indonesia meminta bantuan dari IMF.

---

During Soeharto, the New Order government was characterized by using foreign debt to finance Indonesia's economic development. Therefore, a donor consortium called IGGI was formed. But after 25 years until 1992, IGGI had to be dissolved. This is due to Dutch intervention that links foreign aid with human rights issues after the Santa Cruz Incident. Instead, donors established a new group called the CGI, chaired by the World Bank. Through the method of literature study and descriptive analysis, this thesis tries to explain the role of CGI during the New Order era. It can be concluded that Indonesia still needs foreign assistance to cover the budget deficit. Nevertheless, Indonesia seeks to increase its country's income through non-oil and gas exports accompanied by various devaluations, and deregulation policies. However, when the Asian Crisis occurred, Indonesia's economy continued to decline due to high economic growth stemming from the fragile economic system. In the end, the CGI did not play much because the assistance was planned. So in overcoming the crisis, Indonesia requested assistance from the IMF."