Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah perbankan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara (terutama wilayah Kotamadya Medan), perlu mendapat perhatian yang serius sebagai tindak tanduk keinginan politik dalam pemecahannya menjadi bagian integral dari program pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sejak awal Pelita I tahun 1969.Penanggulangan masalah perbankan di Sumatera Utara khususnya di wilayah kotamadya Medan, perlu dilaksanakan guna mendorong perkembangan industri di bidang pertanian, pembangunan pedesaan maupun sektor-sektor penting lainnya. Pemecahan masalah perbankan tidak cukup hanya melalui gerak usaha saja, tetapi perlu juga melakukan pengkajian kembali terhadap perundang-undangan yang ada."

"Bank Garansi merupakan produk bank yang memiliki karakteristik yang unik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan yaitu apabila terjadi cidera janji/wanprestasi langsung dapat dieksekusi tanpa perlu pembuktian terlebih dahulu di muka Hakim (Prinsip Unconditional/tanpa bersyarat). Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari Penanggungan Utang yang diatur dalam Bab 17 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Melalui pelaksanaan Bank Garansi yang seringkali dirasakan memberatkan pihak Principal karena adanya keharusan menyimpan hartanya (cash collateral) yang bersifat mudah dicairkan di Bank sebagai jaminan, dimana harta tersebut dapat digunakan untuk modal kerja Principal. Dari pelaksanaan ini dilihat oleh Surety Company/Perusahaan Asuransi sebagai pangsa pasar besar sebagai jaminan, sehingga diciptakan produk yang merupakan modifikasi/produk turunan dari Surety Bond yaitu Kontra Bank Garansi melalui mekanisme kerjasama dengan Bank. Dalam Kontra Bank Garansi, Principal cukup membayar premi/service charge kepada Surety Company. Sehingga inti dari Kontra Bank Garansi adalah pihak Surety Company menjamin Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank terhadap Principal. Sifat dan kultur dari Kontra Bank Garansi yang juga mengadopsi kultur Bank Garansi pada pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Asuransi terutama jika terjadi klaim dari pihak Obligee (prinsip Indemitas dan Subrogasi) dimana seharusnya pembayaran klaim sebesar nilai kerugian yang benar-benar diderita oleh Obligee. Padahal Kontra Bank Garansi dianggap sebagai produk asuransi, sehingga seharusnya mengikuti kultur dari Surety Bond yang merupakan produk asuransi.

---

Bank Guarantee is one of bank products that has unique characteristics as stipulated by Bank Indonesia as the banking authorities in Indonesia in case of breach of contract/breach of contract can be executed directly without need of proof in front of the Judges (Unconditional clause). Bank Guarantee is form of the Debt Guarantee as stipulated in Chapter 17 Book III of the draft Civil Code from Article 1820 to Article 1850. Through the implementation of the Bank Guarantee which is often perceived aggravating the Principal because of necessity to save his money (cash collateral) which is easily in the bank as collateral, where the property can be used for working capital Principal later. This implementation is seen by the Surety Company/Insurance Company as a large market share as a collateral, so that they created the product that is modified from Surety Bond product which is derived from the Contra Bank Guarantee through the mechanism of cooperation with the Bank. In Contra Bank Guarantee, Principal sufficient to pay premiums / service charge to the Surety Company. So the core of the Contra Bank Guarantee means that the Surety Company guarantees Bank Guarantees issued by Bank of Principal. The culture of the Contra Bank Guarantee is that Bank Guarantee also adopted the culture of their implementation in the field not in accordance with basic principles of insurance law, especially if there is a claim from the Obligee (Indemnity Principles and Subrogation) where should the payment of claims amounting to the value of losses actually suffered by the Obligee. Thus the Contra Bank Guarantee insurance product, it should follow the culture of the Surety Bond which is an insurance product."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi leverage pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2010.Penelitian ini menggunakan 21 perusahaan perbankansebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data time series dan cross section yang disebut dengan pooling data dari tahun 2006 hingga 2010, hasilnya terdapat 105 data pengamatan.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Peneliti menggunakan metode regresi linier berganda dalam melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa risiko bisnis dan profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap leverage, tetapi ukuran perusahaan dan pertumbuhan aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap leverage.

---

The focus in this study is to analyze the variables that influence the leverage of banking company listed on Indonesia Stock Exchange from 2006-2010. There are 21 banking company used as samples for this research. This research used time series and cross section data which also called pooled data from 2006 until 2010, resulting 105 observations.This research is a quantitive study using secondary data from financial statement and uses multiple linear regressions to see the impact each independent variable on the dependent variable. Results of analysis showed that the business risk and profitability have negative and significant impact on leverage, but the firm size and growth on asset has insignificant impact on leverage."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat berhasil menciptakan dunia virtual Metaverse Salah satu sektor yang juga merambah dunia virtual Metaverse ini adalah sektor perbankan. Luasnya transaksi yang dimungkinkan dalam dunia virtual ini juga memberikan peluang bagi para penyedia jasa keuangan untuk mengembangkan jasanya ataupun kegiatannya ke dalam Metaverse. tidak hanya bank-bank di luar Indonesia saja namun bank-bank dalam negeri di Indonesia sudah mulai mengumumkan rencananya untuk merambah dunia virtual Metaverse. Kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan aturan dan kesiapan pengawasan dari Pemerintah berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para pengguna atau nasabahnya. Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perluasan kegiatan perbankan di dunia virtual Metaverse. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan didukung oleh hasil wawancara dengan informan atau narasumber terkait. Dari hasil penelitian ini, perluasan perbankan ke dunia virtual Metaverse di Indonesia masih pada tahap awal yaitu sebagai perluasan layanan perbankan digital, sehingga pengaturan terkait pendiriannya di dunia virtual Metaverse serta perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse tidak diatur secara khusus dan masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse diharuskan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, aspek perlindungan data, aspek transparasi informasi dan edukasi, serta aspek penyelesaian sengketa. Selain itu, terkait dengan hal ini OJK memiliki peran dan kewenangan terkait dengan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi, serta pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, bank menghentikan kegiatan dan/atau tindakan lainnya yang dianggap perlu, pengawasan terhadap pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh bank.

---

The rapid development of technology has succeeded in creating the Metaverse virtual world. Banking sector is one of the sectors that has also penetrated the Metaverse virtual world. With the breadth of transactions occurring in this virtual world, there are also possibilities for the financial service providers to develop their services or activities into the Metaverse. Aside from banks outside Indonesia, domestic banks in Indonesia have started to announce their plans to enter the Metaverse virtual world. On the other hand, technological advances that are not accompanied by regulations and monitoring readiness from the Government have the potential to pose a risk of harm to users or customers. This research discusses further related to legal protection for customers in expanding banking activities in the Metaverse virtual world. The type of research in this thesis includes doctrinal legal research or normative research, which is also known as library research or document study, because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. This research method is used in legal research that is carried out by examining existing literature materials supported by the results of interviews with relevant informants or sources. The result of this study shows that the expansion of banking into the Metaverse virtual world in Indonesia is still at an early stage, namely as an expansion of digital banking services, so that regulations related to its establishment in the Metaverse virtual word and legal protection for customers in Metaverse are not specifically regulated and still refer to statutory regulations which are valid at this time. Legal protection for customers in Metaverse is required to pay attention to aspects of safety and security, aspects of data protection, aspects of information transparency and education, as well as aspects of dispute resolution. In addition, related to this, Financial Services Authority (OJK) has roles and authorities related to receiving and providing information services, as well as consumer complaints, conducting legal defense, banks stopping activities and/or other actions deemed necessary, supervising the development of information technology carried out by the banks."

"Semakin pesat kegiatan perekonomian semakin maju kegiatan perbankan baik yang sehat maupun tidak seperti maraknya tindak pidana di bidang perbankan. Bank dapat dilikuidasi karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank termasuk komisaris dan PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal merupakan salah satunya. Banyak regulasi yang mengatur tindak pidana di bidang perbankan ini., terutama dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 yang merupakan penyempunaan dari Undang -Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 46-53. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan komisaris bahkan pula pemilik dari bank harus dapat dijerat hukuman sampai ke harta pribadinya bila terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

---

AbstractMore rapid economy, the more advance banking activities either be healthy or the unhealthy ones such as the rampant of banking crimes in banking. Banks might be liquidated because of the banking crime that acted by the insiders include the member of board of commissioner and PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal is one of them. A lot of regulations have governed this criminal actions especially Law Number 10 Year 1988 on Banking as the change of Law Number 7 Year 1992 on Banking in article 46-53. As a form of responsibility, the suspect which is can be sentenced until his personal property if is proved such banking crime."

"Legal aspects of banks and banking in Indonesia."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan, arah hubungan, dan seberapa efektif kontribusi yang diberikan antara instrumen moneter Islam dengan cadangan likuiditas perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode VAR/VECM. Analisis deskriptif dengan VAR/VECM ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara instrumen moneter Islam yaitu SBIS, Fasbis, dan IMA terhadap cadangan likuiditas, dan juga mengetahui arah hubungan serta kontribusi yang diberikan antara instrumen moneter Islam dengan cadangan likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara variabel SBIS, Fasbis, IMA, dan likuiditas tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang melainkan hubungan jangka pendek. Antara SBIS dan Fasbis, serta antara IMA dan SBIS memiliki hubungan dua arah. Sedangkan lainnya hanya memiliki hubungan satu arah saja. Dan kontribusi yang diberikan variabel SBIS dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri sebesar 100%, Fasbis sebesar 98%, IMA sebesar 94.5% dan Cadangan Likuiditas sebesar 41%.

---

This study aim to see and analysis how correlation between Islamic monetary instrument to distribution liquidity reseve and its effectiveness contribution of Islamic banking in Indonesia. Method on this study is descriptive with quantitative approach. To get the purpose of this study, the analysis used Vector Auto Regression (VAR)/ Vector Error Correction Method (VECM). Descriptive analysis with VAR/VECM is to describe correlation between Islamic monetary instrument are SBIS, Fasbis, IMA and liquidity reserve. Furthermore, to direction of correlation and contribution between Islamic monetary instrument to liquidity reserve.

The result of this study showed that SBIS, Fasbis, IMA and liquidity reseve did not have long-term correlation but short-term correlation. Between SBIS to Fasbis, and IMA to SBIS have two-way correlation. While, another variable have one-way correlation. Contribution made by SBIS, Fasbis, IMA, and liquidity reserve to theirselves respectively 100%, 98%, 94,5%, and 41%."