Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan dan permukiman yang tepat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daerah yang kurang layak karena kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Alternatif terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah dengan membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur oleh undang-undang no. 16/1985. Saat ini, ada rumah susun mewah di Indonesia, yang juga dikenal sebagai "apartemen" dan "kondominium". Rumah susun mewah juga diatur oleh undang-undang nomor 16/1985 yang diarahkan untuk rumah susun sederhan, sehingga undang-undang ini tidak lagi cocok untuk rumah susun mewah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan untuk rumah susun mewah di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaturan rumah susun mewah di Indonesia belum diatur secara jelas di salah satu undang-undang dalam hukum Indonesia, yang menyebabkan banyak masalah, seperti tidak ada batasan yang jelas antara rumah susun sederhana dan rumah susun mewah, yang dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menggunakan hak yang bukan milik mereka untuk memperoleh keuntungan dan fasilitas. Akibatnya, pengembangan rumah susun tidak lagi mencapai sasaran yang tepat, dan pendapatan pemerintah dari pajak menjadi tidak optimal.

---

Proper housing and settlement are one of the basic needs of human, but nowdays, there are many citizens live in a vile area because of the poverty, urbanizations, and lack of land. The best alternative to solve this problem is by building flats with affordable price to the poor. These flats are regulated by law no. 16/1985. Nowdays, there are many luxurious flats in Indonesia, which also known as "apartments" and "condominiums". They also regulated by law no. 16/1985 which is directed for the low price flats, so this statute is no longer suitable for the luxurious flats. The purpose of this research is to find the regulation for the luxurious flats in Indonesia, by using a statute approach and a comparative approach.Results of this research proves that the regulation of luxurious flats in Indonesia has not regulated clearly in one of the statute in Indonesia law, which causes many problems, such as there are no clear limitation between flats and apartments/ condominiums, that can be used by some party to use rights which not belong to them. As result, the development of flats is no longer reach the right target, and the income of the government from tax is not optimal."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap jual beli Apartemen The Peak at Sudirman. Dibahas mengenai telah dipenuhinya persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam pembangunan Apartemen The Peak at Sudirman oleh pengembang PT Graha Tunas Mekar, perlindungan hukum terhadap para pembeli dengan adanya perbedaan luas antara luas yang tercantum di Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan luas yang tercantum di sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, juga mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan para pembeli Apartemen The Peak at Sudirman dengan adanya perbedaan luas tersebut.

---

This thesis discusses about the the legal review of the sale and purchase of apartments at The Peak at Sudirman. It is discussed about the fulfillment of administrative requirements specified by the prevailing law regarding the construction of apartments at The Peak at Sudirman by the developer, PT Graha Tunas Mekar, the legal protection of the buyers, whose width area of the apartment as stated in the Strata Title Certificate is different with the width area stated in the binding sale and purchase agreement, as well as the legal action that can be filed by the buyers with such differences."

"Jakarta sebagai kota primat yang terbesar di Indonesia merupakan kota yang paling banyak menjadi tujuan urbanisasi. Seiring dengan semakin majunya pertumbuhan ekonomi kota, maka Jakarta tidak dapat menghindari derasnya arus urbanisasi yang datang dari berbagai daerah. Banyaknya kaum urban yang datang dengan latar belakang pendidikan rendah menimbulkan masalah yang cukup pelik, salah satunya adalah penyediaan perumahan sebagai fasilitas primer. Bogor sebagai salah satu kota metropolitan yang dekat dengan Jakarta juga terkena dampak akibat arus urbanisasi tersebut. Bogor harus memikul beban dari kepesatan perkembangan kota Jakarta. Kenyataan itu telah menyebabkan kepadatan penduduk kota melampaui ambang batas ideal. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sebagai kota penyangga, kebutuhan akan sarana perumahan bagi warganya pun menjadi prioritas yang utama. Sebagai sebuah program nasional, pembangunan Perum Perumnas merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan akan sarana perumahan. Untuk itu diperlukan tanah sebagai faktor terpenting demi tercapainya pembangunan ini. Tanah akan didapat melalui suatu proses pembebasan tanah terlebih dahulu, atau istilah terbaru yang digunakan yaitu pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan pemukiman Perum Perumnas, adalah salah satu wujud adanya pembangunan kota secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan tata ruang kota yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses sosial yang terjadi dalam pengadaan tanah di Perum Perumnas Regional III Cabang Bogor menyangkut pengetahuan pemilik tanah tentang rencana pengadaan tanah oleh Perum Perumnas, bagaimana proses musyawarah harga ganti rugi, serta dengan cara atau pola seperti apa pihak Perum Perumnas melakukan pengadaan tanah. Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuahtatif melalui studi kasus. Semua data yang didapat dari para informan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari tiap-tiap informan. Para pemilik tanah yang menjadi informan adalah mereka yang memiliki tanah atau bangunan yang dibebaskan oleh Perum Perumnas Regional III Cabang Bogor, Bogor. Dari hasil wawancara yang didapat dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua pola pembebasan tanah, yaitu melalui konsolidasi tanah dan ganti rugi. Konsolidasi tanah adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah jika pemilik tanah tidak mau membebaskan tanahnya dengan ganti rugi berupa uang. Sedangkan semua informan mendapatkan tekanan moral yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pembebasan tanahnya oleh aparat pemerintah. Selain itu didapat juga peran panitia 9 yang terlibat di dalam proses musyawarah ganti rugi yang salah satu tugasnya adalah menetapkan harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan berdasarkan acuan pada peraturan atau pedoman yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah selalu dikonotasikan negatif oleh masyarakat pada umumnya dan oleh para pemilik tanah pada khususnya. Dan bahkan intervensi melalui tekanan moral pada para pemilik tanah, sebelum adanya musyawarah ganti rugi, dilakukan oleh beberapa aparat pemerintah untuk mencapai tujuan mereka."

"ABSTRAKKebutuhan akan pengadaan rumah bagi rakyat banyak adalah merupakan masalah nasional , demikian pula pembangunan perumahan rakyat yang dilaksanakan di kota dimana pembangunannya harus disesuaikan dengan luas tanah secara optimal, dan adalah tepat sekali pengadaan rumah tipe maisonette ini diadakan oleh Perum Perumnas - Klender. Pemerintah telah membantu rakyat dengan mendirikan sebuah Perum Perumnas yang khusus ditugaskan Untuk mengelola pembangunan perumahan bagi rakyat banyak CD terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menen gah. Berhubung daya beli rakyat untuk golongan ini tidak memungkinkan untuk membeli rumah secara tunai maka diambilah kebijaksanaan oleh Pemerintah melalui Perum Perumnas dan Bank Tabungan Negara suatu kredit yang disebut kredit pemilikan rumah atau lebih dikenal dengan sebutan KPP."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perkara perpanjangan Hak Guna Bangunan atas tanah bersama yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan. Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut harus disetujui oleh Pemegang Hak Pengelolaan. Namun pada kasus dalam penelitian ini, PERUM PERUMNAS sebagai pemegang Hak Pengelolaan tidak memberikan persetujuan tersebut sehingga perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Rumah Susun Kebon Kacang tersebut terhambat hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menyarankan hendaknya faktor-faktor non hukum dihilangkan dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa PERUM PERUMNAS tidak lagi sebagai pemegang Hak Pengelolaan karena tugas dan fungsinya telah selesai sehingga persetujuan dari PERUM PERUMNAS tersebut tidak diperlukan lagi. Hasil penelitian menyarankan hendaknya faktor-faktor non hukum dihilangkan dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga proses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dapat segera terselesaikan.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing about the case of building rights title extension on joint land which above the land rights management. The extension of land rights certificate must approved by the right holder. However, in this case of the research, PERUM PERUMNAS as the right holder does not give approval as of building rights title extension of Kebon Kacang flats is hampered until now. This research is using normative juridical method which is explanatory analytics. The result of this research is to recommend removing non-legal factors in the extension process of Land Rights Certificate. This thesis is concluded that PERUMNAS is no longer holding the rights management because of the working period and function has finished so the approval from PERUM PERUMNAS is no longer needed. Result of the research is recommended non-legal factors should be removed in extension process of Land Rights Certificate so the extension process immediately completed."

"Skripsi ini membahas mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender Jakarta Timur tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi pengumpulan data. Pengembangan Rusunami Klender menjadi kewenangan Perum Perumnas selaku pemegang Hak Pengelola. Selain itu, pengembangan Rusunami Klender juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Meskipun persyaratan administratif pengembangan Rusunami Klender belum diselesaikan oleh Perum Perumnas, seperti audit bangunan, persetujuan penghuni minimal 60 persen, serta penyelesaian Hak Guna Bangunan penghuni. Di samping itu, penelitian ini juga mengajukan satu pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana relasi kuasa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender tahun 2019? Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan teori urban regime yang dikembangkan oleh Clarence N. Stone pada tahun 1993. Hasil temuan dari skripsi ini adalah Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun relasi kuasa untuk mempermudah rencana pengembangan Rusunami Klender. Relasi kuasa yang dibangun bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif terkait dengan persetujuan warga penghuni Runami Klender."

"Semakin tingginya interaksi sosial yang dilakukan oleh antar manusia yang tinggal didalam suatu kota secara tidak langsung telah berpengaruh pada kualitas lingkungan kota. Salah satu ciri diantaranya adalah semakin meningkatnya volume Sampah yang Jumlah sampah yang terus meningkat dan diikuti menurunnya ketersediaan luas lahan kosong sehingga menuntut manusia umtuk mampu memanfaat kembali setelah dihasilkan. Berdasarkan data Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur (2007) menunjukkan bahwa produksi sampah pasar yang tidak terangkut ke TPS sebesar 117 m3/hari. Melihat kondisi tersebut tentunya harus ada upaya baik dari pemerintah dan masyarakat khususnya pedagang di pasar untuk ikutserta dalam usaha mengurangi timbunan sampah. Untuk pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui metode SR, akan tetapi belum tentu semua pedagang mengenal metode tersebut. Hal itu karena pedagang yang berada dalam satu pasar memiliki banyak perbedaan antara lain; umur, pendidikan dan lama berdagang yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam pengelolaan sampah pasar. Permasalahan lainya yaitu seberapa besar peran pengelola pasar dalam menyampaikan pengetahuan tentang kebersihan dilingkungan pasar dan penyediaan fasilitas kebersihan. Dari permasalahan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah Partisipasi Pedagang untuk melakukan 3R dipengaruhi oleh adanya tempat sampah dan pengawasan manajer pasar. Semakin muda usia pedagang dan tinggi pendidikannya, semakin tinggi pemahamannya terhadap metode 3R. Semakin lama dia berdagang dan semakjn jarang hadir dalarn sosialisasi konsep 3R, maka semakin rendah pemahaman 3Rnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah pada pasar. Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Studi kasus pads penelitian ini adalah Pasar Perumnas Klender yang berada di Jakarta Timur. Metode penelitian adalah kuantitatif untuk mengetahui profil pedagang dan pemahaman terhadap 3R yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Analisa meuggunakan SPSS Ver 16.0 yang dilakukan dengan menganalisa regresi pemahaman pedagang terhadap 3R dan tindakan pedagang terhadap pengelolaan sampah. Selanjutnya dilakukan uji hipotesa dengan uji Anova (uji F). Analisa ini perlu dilakukan supaya dapat diketahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Hasil analisa dan pembahasan penlitian ini adalah kesadaran tentang kebersihan lingkungan pasar dan cara pengolahan sampah merupakan faktor yang pengaruhnya paling kuat untuk partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Selain itu dari pengujian hipotesis menunjukan umur pedagang tidak berpengaruh terhadap pemahaman 3 K Hal itu menunjukan bahwa partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah tidak dipengaruhi oleh usia pedagang. Pengelolaan sampah pasar merupakan upaya melestarikan lingkungan, sehingga dapat tercapai kota ekologis ( kota sehat).

---

Increasingly height of interaction of social done by between humans which ready to be in a town indirectly has had an in with town enviromnental quality. One of characteristic between it is growing of garbage volume yielded. Sum up garbage which increasing and followed downhill the wide availability empty farm so that claim human being for the benefit able to retum after yielded. Data of Sub-Service of Hygiene of Jakarta East ( 2007) indicating that production of garbage of market which is not transported to TPS of equal to 117 m3/hari. See the condition perhaps the e&`ort there must be be good fiom government and specially merchant in market to join in in effort lessen to arise garbage.

For management of garbage can be conducted to through method 3R, however not yet of course all merchant recognize the method 'That matter because merchant staying in one market own a lot of difference for example; age, education and old trade which can influence storey; level of partisipasinya in management of market garbage. problems of Lainya that is how big role of organizer of market in submitting knowledge to about environmental hygiene of market and ready to hygiene facility.

From above problems, hence this research hypothesis Merchants Participation to conduct SR influenced by existence to ash can of market manager observation and Young progressively the merchant age and high education, understanding excelsior to method 3R. Longer he/she trade and progressively seldom attend in socialization conception 3R, hence progressively lower rmderstanding 3K.

This research aim to to know management of garbage of market. specificly goals which wish reached this research knows factors influencing participation of merchant in management of garbage. Studi of case this research of market Pemmnas Klender residing in Jakarta East.

Method of Research quantitatives to know proiile of merchant and understanding to 3R influencing participation of merchant in garbage management. Analyse to use SPSS Ver 16.0 conducted with analysing regresi understandings of merchant to 3R and action of merchant to garbage management, Hereinafter conducted by test of hypothesizing with test Anova ( test F). Analyse this require to be done knowable so that the factor intluencing participation of merchant in garbage management.

Result of this research solution and awareness to about environmental hygiene of market and way of garbage processing represent factor which his influence strongests to participate merchant in garbage manag cnt Others from hypothesis mcnunjukan examination old age merchant does not have an etfect on to understanding 3 R. That matter showings that merchant participation in garbage rnanag ent is not influenced by merchant age. management of Garbage of market represent etfort preserve environment, so that can be reached the ecological tovm (healthy town)."