Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan militer yang terus dikembangkan oleh militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional.Untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman China dengan melakukan diplomasi bahwa China merupakan kekuatan damai, militer China juga aktif dalam peran internasionalnya.Tesis ini mencoba membahas pengaruh modernisasi militer China terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dengan memakai pendekatan realis, penulis berusaha memahami strategi pertahanan dan militer China dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analistis melalui penelitian kepustakaan. Kekuatan militer AS yang dominan menebabkan strategi yang digunakan oleh China tidak konfrontatif tetapi bersikap low profile. Dengan terus menaikan anggaran militernya pertahunnya dan melakukan modernisasi militer China, China dapat menjadi kekuatan regional mengimbangi dominasi pertahanan AS dan aliansinya di Asia Pasifik.

---

The modernisation of the China military was part of the strength of the military that continued to be developed by the China military. The strength of the China military was aimed to maintain the sovereignty of the country, maintain the national interests, maintain sources of energy and function as the regional strength. To achieve this aim, China needed the military strategy in order to faces the concern would the perception of the Chinese threat by carrying out diplomacy that China was the strength of peace, the China military was also active in his international role.This thesis tried to explain the impact of the China?s military modernization towards United States policies in the Asia Pacific region. By using the realist's approach, the writer tried to understand the defence strategy and the China military in maintaining his national interests. The research method that was used by the writer was descriptive analistis through the bibliography research. The strength of the US military that was dominant so the strategy that was used by China not confrontational but have an attitude low profile. China also developed the strategy peaceful rising countering the perception of the China Threat. By continue rising the budget of his military every year and carried out the modernisation of the China military, China could become the regional strength matched the domination of the US defence and his alliance."

"Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan militer yang terus dikembangkan oleh militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional. Untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman Cina dengan melakukan diplomasi bahwa China merupakan kekuatan damai, militer China juga aktif dalam peran internasionalnya.Tesis ini mencoba membahasa strategi militer China dalam terhadap kekuatan hegemoni besar AS dan aliansinya. Dengan memakai pendekatan realis, penulis berusaha memahami strategi pertahanan dan militer China dalam menjaga kepentingan nasionalnya.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analistis melalui penelitian kepustakaan. Kekuatan militer AS yang dominan menebabkan strategi yang digunakan oleh China tidak konfrontatif tetapi bersikap low profile. China juga mengembangkan strategi peaceful rising dalam mengcounter persepsi Ancaman China. Dengan terus menaikan anggaran militernya pertahunnya dan melakukan modernisasi militer China, China dapat menjadi kekuatan regional mengimbangi dominasi pertahanan AS dan aliansinya.

---

The modernisation of the China military was part of the strength of the military that continued to be developed by the China military. The strength of the China military was aimed to maintain the sovereignty of the country, maintain the national interests, maintain sources of energy and function as the regional strength. To achieve this aim, China needed the military strategy in order to faces the concern would the perception of the Chinese threat by carrying out diplomacy that China was the strength of peace, the China military was also active in his international role.This thesis tried to explain the China military strategy in towards the strength of big US hegemony and his alliance. By using the realist's approach, the writer tried to understand the defence strategy and the China military in maintaining his national interests.The research method that was used by the writer was descriptive analistis through the bibliography research. The strength of the US military that was dominant so the strategy that was used by China not confrontational but have an attitude low profile. China also developed the strategy peaceful rising countering the perception of the China Threat. By continue rising the budget of his military every year and carried out the modernisation of the China military, China could become the regional strength matched the domination of the US defence and his alliance."

"Tesis ini membahas strategi buck-passing yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Timur pada periode presiden George W. Bush I dan II pada tahun 2001-2009. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kuantitatif dengan desain diskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa AS menggunakan strategi tersebut. Kemudian, penelitian ini mengulas strategi yang digunakan AS sebagai hegemon pada struktur polar di Asia Timur dengan memberi data-data berupa aplikasi dari strategi tersebut juga data yang menunjukkan struktur polar di kawasan ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa AS menggunakan strategi buck-passing karena struktur multipolar tidak seimbang (unbalanced multipolar) terjadi di kawasan ini.

---

This research focuses on the buck-passing strategy used by United States during Bush administration in 2001 to 2009 in East Asia. The objective of this thesis is to analyze why the U.S applies this strategy and uses quantitative descriptive methodology. Furthermore, concerning on the context in East Asia where the U.S is the hegemon, this thesis provides the number of the military deployment (troops), the military balance among the U.S allians data to help the writer to analyze the current structure in this region. Finally, this thesis comes up to the conclusion that the U.S. uses buck-passing strategy in this regions influenced by unbalanced multipolarity."

"Tesis ini membahas tentang pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan konsep dan teori politik luar negeri terhadap penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan pada periode kepemimpinan Presiden Barack Obama 2009-2016 . Penelitian memanfaatkan metode kualitatif secara deskriptif analitik untuk memberikan gambaran terkait judul tesis ini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Amerika Serikat mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai melalui proses menjaga keseimbangan di kawasan Asia Pasifik; tujuannya adalah menggalang persatuan dan dukungan negara-negara yang terlibat dalam konflik, serta resolusi perdamaian dan menghargai prinsip-prinsip internasional.Proses tersebut dapat diidentifikasi dari kebijakan luar negeri pada era pemerintahan Presiden Barack Obama yang mengalihkan fokus strategi dari Timur Tengah ke Asia serta memasukkan stabilitas Laut Cina Selatan sebagai kepentingan nasional dengan mengimplikasikan smart power international order yang diplomatis untuk membangun kerjasama baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

---

This thesis examines an approach of the United States in the Asia Pacific region by using theory and concept of foreign policy of the Obama rsquo s administration 2009 2016 in settling the South China Sea disputes between nations of ASEAN and China. It uses qualitative research by using descriptive analytics design to provide an overview of the topic studied. The process of data collection was done through literature study. The results of the study discovered that the United States encouraged ASEAN member countries which are confronting disputes with China over South China Sea. To settle those disputes the United States in one way, supports the countries involved in the conflict, and in other way, encourages to call for peace resolution and respect the principles and spirit of international law. The approach taken by the United States was drawn from the switch of the United State foreign policies under the Obama rsquo s administration from the Middle East to Asia known as Pivot to Asia and to include maintaining stability as integral part of the United States national interests in the Asia Pacific. Finally, the United States is displaying a sort of diplomacy, the smart power international orderto establish cooperation with countries in the Asia Pacific region both bilaterally or multilaterally."

"ABSTRAKModernisasi di Korea Selatan yang pesat dapat dikatakan dimulai pada masa pemerintahan Park Chung-hee. Sebagai komitmen untuk membangun bangsa Korea Selatan dari keterpurukan berbagai aspek pada masa itu, Park Chung-hee membentuk komite revolusi militer yang dikenal Supreme Council of National Reconstruction. Berdasarkan komite tersebut dilaksakanlah gerakan rekonstruksi nasional dengan menyusun dan mensahkan beberapa kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Korea Selatan. Gansobok adalah salah satu kebijakan yang diberlakukan seiring dengan gerakan rekonstruksi nasional tahun 1961. Dengan menjadikan Gansobok sebagai objek penelitian, dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisis tentang bagaimana kondisi yang melataribelakangi dikeluarkannya kebijakan Gansobok di tahun 1961. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dari analisis yang telah dilakukan dapat dijelakan bahwa kebijakan Gansobok muncul pada saat Korea Selatan mengalami kondisi kurangnya produksi bahan pakaian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan modernisasi di Korea Selatan periode 1961 dilaksanakan dengan menyelaraskan kondisi bangsa saat itu. Adapun Gansobok muncul sebagai kebijakan yang disusun untuk mendorong masyarakat Korea Selatan menjadi lebih modern dan maju.

---

ABSTRACTThe rapid modernization in South Korea can be said to have begun during Park Chung-hee s reign. As a commitment to build the South Korean from the deterioration of various aspects at that time, Park Chung-hee formed a military revolution committee known as the Supreme Council of National Reconstruction. According to the committee, the national reconstruction movement was carried out by drafting and ratifying several policies to regulate the lives of the South Korea people. Gansobok is one of the policies implemented in line with the national reconstruction movement in 1961. By making Gansobok the object of research, in this paper the author tries to analyze how the conditions behind the issuance of the Gansobok policy in 1961. This study uses qualitative methods with a historical approach. From the analysis that has been done, it can be explained that the Gansobok policy emerged when South Korea experienced a lack of production of clothing materials. In conclusion the policy to support the implementation of modernization in South Korea for the period of 1961 was carried out by harmonizing the conditions of the nation at that time. As for Gansobok, it emerged as a policy designed to encourage South Koreans to become more modern and advanced."

"Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

---

This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set."

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengapa sebuah kebijakan harus diambil setelah memperhatikan berbagai variabel yang sedang berkembang...."

"Tesis ini menjelaskan tentang strategi rebalancing Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang secara formal dinyatakan oleh pemerintahan presiden Obama pada tahun 2011. Amerika Serikat memilih Asia Pasifik sebagai pivot area kebijakan luar negerinya karena Asia Pasifik memiliki sejumlah makna strategis baik bagi Amerika Serikat maupun bagi dunia internasional. Asia Pasifik dikatakan sebagai key driven of global politics, sebab Asia Pasifik sangat strategis di bidang demografi, geografi, dan ekonomi. Melalui strategi rebalancingnya, Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan dominasi di sistem internasional dengan kawasan Asia Pasifik sebagai batu pijakannya. Hal ini merupakan bagian dari dinamika hegemoni Amerika Serikat yang selalu dipengaruhi oleh sistem internasional. Setiap kekuatan hegemoni Amerika Serikat mengalami penurunan, maka pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu strategi untuk memperkuat kembali kekuatan hegemoni Amerika Serikat. Pada fase penurunan hegemoni saat ini, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka harus cerdas dan strategis dalam memanifestasikan kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu Amerika Serikat menggunakan strategi rebalancing di kawasan Asia Pasifik. Strategi rebalancing Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, dijalankan dalam 3 agenda, yaitu 1 penguatan hubungan kemitraan strategis dengan negara-negara aliansi dan new emerging power baik secara bilateral ataupun multilateral, 2 asistensi dalam penyelesaian masalah-masalah kawasan dan pemberian jaminan bagi keamanan dan kestabilan di kawasan Asia Pasifik, dan terakhir 3 penanaman nilai-nilai universal Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dalam setiap kerjasama dan kegiatan Amerika Serikat, seperti nilai-nilai demokrasi, liberalisasi, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia.

---

This thesis describes the US rebalancing strategy in the Asia Pacific region that formally declared by the government of President Obama in 2011. The United States chose Asia Pacific as a pivot area of foreign policy because the Asia Pacific region has a number of strategic importance for both the United States and for the international system. Asia Pacific is said to be key driven of global politics, because the Asia Pacific region is very strategic in the field of demography, geography, and economics. Through their rebalancing strategy, the United States sought to increase dominance in the international system with the Asia Pacific region as a stepping stone. This is part of the dynamics of US hegemony that always influenced by the international system. When hegemonic power of US has decreased, then the US government released a strategy to reinforce the strength of US hegemony. In the current phase of the decline of hegemony, the United States government stating that they have to be smart and strategic in manifesting foreign policy. Therefore, the United States uses rebalancing strategy in the Asia Pacific region. Strategy of rebalancing the United States in the Asia Pacific region, run in 3 agenda, namely 1 the strengthening of strategic partnership relations with the countries of the alliance and the new emerging power either bilateral or multilateral, 2 assistance in solving the problems of the region and the provision of guarantees for security and stability in the Asia Pacific region, and last 3 the investment of universal values of the United States in the Asia Pacific region in each of the cooperation and activities of the United States, such as the values of democracy, liberalization, and the defense of human rights."

"In line with increasing target of tax revenue for each year,since 2002 Directorate general of tax (DGT) performed tax office modernization where i until the end of 2008 all of tax office will be the modrn office....."