Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, terdapat upaya penal dan non-penal. Dimana upaya non penal bersifat preventif. Upaya non-penal ini bisa berbentuk apa saja, peranan media massa dalam membentuk persepsi atas kejahatan dan hukuman adalah salah satunya. Media massa dapat melakukan peranan ini melalui pemberitaan kejahatan dan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Namun masih ada media massa yang menjadikan berita kejahatan sebagai komoditas saja, sementara dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum masih sebatas sebagai narasumber saja. Muatan berita di media massa khususnya yang ada kaitan dengan berita kekerasan dapat menimbulkan dampak ketakutan dan tidak mengedukasi masyarakat. Tesis ini meneliti bagaimana peran media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum dan bagaimana memperkuat peranan media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Terdapat beberapa permasalahan dalam konstruksi media massa akan pemberitaan kejahatan seperti penggunaan terminologi, pemberitaan yang berimbang dan pemberitaan yang menghakimi. Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi media massa akan berita kejahatan, agar kemudian dapat berjalan sesuai pada fungsi preventif. Penggunaan narasi dan gambar yang terlalu detail dan kepatuhan terhadap etika sebaiknya menjadi pedoman ketika media massa mengkonstruksi pemberitaan kejahatan, karena dampak berita media massa dapat menjadi pemicu perilaku agresif, menimbulkan efek ketakutan dan membentuk opini publik berupa perwujudan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa berupa partisipasi terhadap penegakan hukum sendiri, hal ini menunjukkan bahwa opini publik atau tindakan publik punya partisipasi yang penting dalam berjalannya sistem peradilan pidana. Namun opini publik ini memiliki paradoks, dimana dalam hal ini dapat berarti pula timbul ketidak percayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang ada. Media massa dalam konteks kebijakan penangggulangan kejahatan dapat berperan juga dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum, media massa dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Tidak harus merupakan kerjasama yang sifatnya formil asalkan dapat saling menghargai profesi masing-masing dan saling menguntungkan. Peran media massa ini juga bisa dilakukan dengan memenuhi semua sisi lembaga penegak hukum dalam konstruksi berita kejahatan, sehingga tidak ada lembaga penegak hukum yang kinerjanya disoroti terlalu besar lalu menimbulkan semacam persaingan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Konstruksi berita kejahatan dari media massa memang tidak bisa lepas dari nilai beritanya sendiri, namun berita kejahatan besar dan kejahatan jalanan sebaiknya mendapatkan bentuk konstruksi yang sama, dimana sebaiknya ia memberikan bentuk peringatan, edukasi dan kontrolnya terhadap penegakan hukum, hal ini penting mengingat media massa merupakan wadah aspirasi masyarakat sehingga yang dilakukannya seharusnya juga menjadi cerminan masyarakat dan memang apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam konteks penegakan hukum.

---

In the criminal policy, there are penal effort and non-penal effort. Where non penal preventive efforts. These non-penal efforts could formed in many ways, the role of mass media in influencing perceptions of crime and punishment is one of them. Mass media can perform this role through their construction of the news crime and cooperate with law enforcement agencies. But there are still some mass media makes news crime only as a commodity, while in connection with law enforcement agencies is only as a source only. Content in the mass media particularly that there is a link to the news of violence can lead to fear and does not educate the public. This thesis examines how the role of the mass media in criminal policy, their collaboration with law enforcement agencies and how to strengthen the role of mass media in criminal policy. There are some problems in construction of news crime from mass media like the use of terminology, balanced news coverage and judging news coverage. It is closely related to the construction of news crime from mass media, so that the news can then be run according to the preventive function. The use of narrative and images that are too detailed and obedied to ethic should be guidelines when mass media construct the news crime, due to the impact of the news media can be a trigger aggressive behavior, giving rise to fear effect and shaping public opinion in the form of embodiment of the actions undertaken by the community which could either be participation against the rule of law itself, this shows that public opinion or public actions have significant participation in the passage of the criminal justice system. But public opinion has a paradox, which in this case can also mean arise distrust and disappreciation society to law enforcement agencies. Mass media in the context of criminal policy can be instrumental in restoring public trust and appreciation to law enforcement agencies, the media are able to establish cooperation with law enforcement agencies. The partnership should not be a formal partnership as long as cherising each other profession and give mutual benefit. The role of the mass media could also be done covering all side of the law enforcement agency in the construction of news crime, so there is no law enforcement agency that performs highlighted too big then give rise to a kind of competition with other law enforcement agencies. Construction news crime of mass media did not get off from the value of the news itself, but white collar crime news and street crime should get the same form of construction, where should be deliver the form of warning, education and control of law enforcement, this is important given from mass media because mass media is channel of society aspiration so that what are done by mass media should also be a reflection of society and indeed what it needs by society especially in the context of law enforcement."

"Media massa telah menjadi salah satu aktor domestik yang pengaruhnya diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana media massa berperan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri. Selain itu, media massa dalam kebijakan luar negeri juga dilihat dalam kaitannya dengan opini publik. Namun, kajian mengenai media massa dalam kebijakan luar negeri dianggap stagnan dan Amerika-sentris. Dengan demikian, tulisan ini berusaha memetakan literatur-literatur yang membahas media massa dalam kebijakan luar negeri dari awal kemunculan kajian di tahun 1963 hingga 2022. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dalam meneliti 41 literatur akademik yang terbagi atas tiga tema utama: (1) konseptualisasi, (2) ragam perspektif, dan (3) isu-isu bahasan dalam literatur media massa dalam kebijakan luar negeri. Berdasarkan tinjauan tersebut, perdebatan masih berlangsung mengenai sejauh mana media massa dapat berpengaruh dalam mengubah arah kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, ditemukan juga beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan media massa menjadi salah satu aktor aktif yang membentuk kebijakan. Opini publik juga dilihat sebagai aspek penting dalam menghubungkan media massa dan kebijakan luar negeri, meskipun hubungan yang lebih langsung juga tidak mustahil.

---

Mass media has become one of the subnational actors whose influence is taken into account in the foreign policy decision-making. In its development, there are several approaches used to see the extent to which the mass media plays a role in influencing foreign policy. Apart from that, the mass media in foreign policy is also seen in terms of public opinion. However, the study of the mass media in foreign policy is considered stagnant and United States-centric. Thus, this paper attempts to compare the literature discussing mass media in foreign policy from the dawn of the study in 1963 to 2022. This review uses a taxonomic method in examining 41 academic literature which is divided into three main themes: (1) concepualization, (2) various perspectives, and (3) issues discussed in the literature of mass media in foreign policy. Based on this review, the debate is still ongoing regarding the extent to which the mass media can be influential in changing the direction of foreign policy. In addition, there are also certain conditions that allow the mass media to become one of the active actors that shape policy. Public opinion is also seen as an important aspect of linking the mass media and foreign policy, although a more direct link is also likely."

"Kejahatan merupakan masalah yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan pembunuhan misalnya, telah ada dan dimulai sejak anak-anak Nabi Adam. Demikian pula bentuk-bentuk kejahatan lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, dan sebagainya merupakan masalah setiap masyarakat, baik masyarakat yang menganut sistem liberalis maupun sosialis, yang dilakukan oleh penjahat-penjahat perorangan atau terorganisasi dengan motifnya masing-masing. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana, juga merupakan cara yang paling tua, serta peradaban manusia itu sendiri. Gene Kesebaum menyebutnya sebagai ?order philosophy of crime control? dan sanksi pidana yang diterapkan berupa pembalasan, dikatakan H.L, Packer merupakan "peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu"a vastige of our savagee past), serta Smith dan Hogan menyebutnya "a relic of barbarism?. Timbulnya kritik-kritik seperti itu karena hukum pidana dalam kenyataannya tidak dapat menanggulangi kejahatan, tidak dapat menjadi "senjata pamungkas" yang ampuh dan terakhir ( ultimum remedium) dalam memberantas kejahatan, sehingga kejahatan dalam kenyataannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga pada kualitasnya, seperti penggunaan teknologi canggih, perusakan pola modus operandi yang melahirkan kejahatan ?White collar", misalnya kejahatan korporasi, kejahatan komputer, pemalsuan pajak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penipuan konsumen dan sebagainya, dengan korban yang tidak berorientasi kepada individu, tetapi masyarakat luas dan bahkan negara. Melihat sangat besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kejahatan dan terdapatnya masalah dalam penanggulangan kejahatan melalui penegakkan hukum pidana, maka munculah kampanye anti pidana dengan slogannya yang terkenal "the struggle against punishment" atau "abolition of punishment". Bahkan F. Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari kelompok anti pidana menyatakan "hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang." "

"Tulisan ini menggambarkan kondisi dan peran media massa sebagai sarana pemberi informasi dan pemantau selama masa Pemilihan Presiden RI tahun 2014 lalu. Media massa juga dianggap mampu menyusun realita dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki kekuatan mengkampanyekan politik. Calon presiden dan wakil presiden bersaing dengan menerapkan strategi komunikasi yang ampuh guna memenangkan kompetisi di ajang Pemilu 2014. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pemikiran peran media massa dan teori komunikasi massa dan komunikasi politik yang dikemukakan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Elihu Katz.

---

This paper describes the condition and the role of the mass media as a means of giving information and monitoring during the 2014 Presidential election last. The mass media are also considered to be able to compile the reality of the events that happened to be a discourse that has the power of a political campaign. Candidates for president and vice president compete with each other by implementing effective communication strategy in order to win the competition in the general election 2014. The discussion is done by using thought the role of mass media and mass communication theory and political communication presented by Paul F. Lazarsfeld and Elihu Katz.

"

"Sebuah kota metropolitan mensyaratkan infrastruktur transportasi yang baik, sehingga sebuah hal yang patut didukung, saat Pemprov Jakarta meluncurkan kebijakan untuk melakukan pembangunan sistern transportasi busway di Jakarta. Demi suksesnya kebijakan ini, seharusnya pemerintah kota juga mempertimbangkan suara-suara publik.Sebab sebuah kota akan berkembang makin maju, jika kebijakan publik yang dibuat selalu sesuai kebutuhan publik, sehingga dukungan publik akan muncul. Dukungan Inilah yang membuat pembangunan kota makin baik, terintegrasi dan sesuai kebutuhan kota. Sebagai bagian dari masyarakat modern, warga kota dihidupi oleh media masa. Inilah sarana paling rill, bagaimana warga kota berinteraksi dengan para pemegang kebijakan perkotaan. Media masa pun mewujudkan dirinya sebagai penyeimbang dan pengawas bagi pembangunan kola.Penelitian ini bermaksud melihat, sejauh mana media masa di Jakarta, menilai kebijakan busway. Lantas, bagaimana media masa memberi ruang bagi para stake holder kota, baik dari Gubernur, pejabat Pemprov DKI Jakarta, pakar, masyarakat umum, hingga pekerja dalam menilai kebijakan busway ini. Untuk analisa menggunakan analisa isi media.Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa media masa dan komentar publik di media menolak busway karena pembangunan busway koridor 1 Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak mempersiapkan secara matang. Sehingga kondisi ini menganggu operasional, dan menimbulkan efek sosial dan lalu lintas yang cukup besar. Media mencatat, hal yang sama dilakukan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta untuk koridor II dan III, tapi media tidak lagi menolak. Sebagian publik mendukung program busway, namun harus dikerjakan lebih profesional. Baik dari sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi yang harus terns dilakukan.Untuk pembangunan koridor berikutnya, disarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sistem sosialisasi publik dalam implementasi infrastruktur seperti pembangunan halte atau separator. Lalu, Pemprov Jakarta harus tanggap, bahwa efek-efek sosial dan rekayasa lain lintas harus bisa diprediksi dan segera dibenahi bila muncu] setelah adanya implementasi busway.Agenda media terfokus pada masalah operasional, kemacetan, efek sosial. Dan agenda media baru yang muncul pada koridor II dan III adalah pembebasan lahan dan impelementasi Bahan Bakar Gas. Kebijakan publik busway akan makin didukung, bila Pemprov Jakarta mengembangkan sikap emansipatoris dan tanggap atas reaksi dari publik.

---

A metropolitan city needs good transportation infrastructure to support its growth. The city government?s plan to implement the bus priority system is designed to improve the city?s ability to support its inhabitants, and therefore deserves the people?s full support. However, in order to ensure the success of the bus priority policy, the city government needs to listen to the public?s opinion.

The city?s government needs to identify the public?s needs and wants in order to better the city, which in turn will generate more goodwill and support of its policies by the people. A publicy supported city policy will create a better city development which is integrated and adequately supports the city?s needs.

In a modern society, peoples lives are permeated by the mass media. The mass media is the most often-used way by a city?s inhabitants to address their government and control its policies. The mass media has in turn transformed itself into a watchdog for the city's development policies.

This research aims to evaluate the effects of the mass media on the busway policy implementation. It especially focuses its evaluation on how the mass media

provides the city?s stakeholders, namely the Governor, city officials, public experts and the city?s citizens, with the means to evaluate this policy. The research uses media content analysis.

The research has found that media refused busway. Media recorded Busway corridor I implementation was not well prepared by the city?s government. This has created various social and traffic problems in the city. The media noted that the city?s governments repeats its mistakes in busway corridors II and III, but media did not refused busway. The city?s public however has been found to support the policy, although they demand that it be managed more professionally, especially in the policy?s socialization, implementation and evaluation.

The research therefore proposes that in the implementation of the next busway corridors the city government improves on its public socialization methods. Which in turn will give the city?s government with adequate information to address social and traffic problems which might arise from the development of the busway system.

Media agenda watch that the problems of the busway system still focuses on the traffic and feeder buses availability. New obstacles in the development of the busway system has also arisen in the form of land purchases and implementation of Gas Fuel. The research therefore proposes that the city?s government develops a more open and inclusive policy in its busway program. It must be open to public opinion and reacts accordingly to address the demands of the city?s citizens."

"Disinformasi semakin berkembang pesat di tengah-tengah krisis pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di masyarakat. Media massa sebagai penyampai informasi fakta berperan penting dalam persebaran disinformasi. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pada media massa terkait disinformasi yang beredar selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa di keempat negara tersebut dalam melawan disinformasi terkait Covid-19 sebagai salah satu bentuk bentuk tanggung jawab sosial media terhadap masyarakat. Rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini yaitu mengapa disinformasi merugikan dan bagaimana peran media massa dalam melawan gelombang disinformasi terkait Covid-19 di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu studi kasus dengan mengumpulkan data-data dari media massa yang paling dipercaya di keempat negara tersebut. Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci dan Teori Tanggung Jawab Pers digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk melakukan analisis mendalam, penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sample dengan cara purposive random sampling dengan menentukan 3 media paling dipercaya di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Temuan peneliti menunjukkan bahwa media-media massa di keempat negara memiliki mekanisme yang selaras, yaitu dengan memberikan artikel klarifikasi dan edukasi mengenai disinformasi yang menyesatkan. Selain itu, ada pula beberapa media yang memiliki platform pemeriksa fakta seperti Detektor milik media massa DR di Denmark dan Faktisk.no kolaborasi antara VG dan Dagbladet di Norwegia.

---

Disinformation is going rapidly in the midst of covid-19 pandemic since it spread globally. Mass media as provider of true information plays important role in the dissemination of disinformation. This research is a study of mass media regarding disinformation spreaded during covid-19 pandemic 2020 in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. This research aims to determine the role of mass media in Denmark, Finland, Norway, and Sweden in dealing with disinformation related to Covid-19 pandemic as the form of social responsibility of the mass media to the society. The research questions that appear on this research, why disinformation is harmful and what the role plays the mass media in countering with Covid-19 disinformation wave in each country? This research uses a qualitative method with content analysis technique. Meanwhile, the data analysis technique used is case study by collecting data from the most trusted mass media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Antonio Gramsci’s Hegemony Theory and Social Responsibility of mass media is used to answer the research problem. To conduct an in-depth analysis, this research uses a purposive random sampling technique by determine the 3 most trusted media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. The research findings show that mass media in the four countries have similiar mechanism in countering Covid-19 disinformation, by providing clarifying and educational articles regarding disinformation articles. There are also several media that have fact-checking platforms such as Detektor from DR media in Denmark and Factisk.no from collaboration between VG and Dagbladet in Norway."

"Tesis ini membahas peran media massa milik Pemerintah Indonesia dan Australia, yaitu Antaranews.com dan ABC Online dalam mengangkat isu yang sensitif dalam hubungan internasional, seperti kasus penyadapan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini menggunakan model interaksi media-hubungan internasional milik Tsvetelina Yordanova untuk mengetahui peran media massa di ranah domestik dan internasional. Dalam kasus penyadapan Presiden Yudhoyono, Antaranews.com dan ABC Online menekankan pada Australia sebagai sumber permasalahan utama. Kedua media ini juga banyak memberitakan pengkajian ulang kerja sama Indonesia dan Australia sebagai rekomendasi terbaik bagi Indonesia. Selain itu, kedua media ini juga merekomendasikan kepada Pemerintah Australia untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada Indonesia, serta merekomendasikan kedua negara tersebut untuk menerapkan kode etik dalam kerja sama di masa depan. Perbedaan di antara kedua media ini adalah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah. Sebagai aktor domestik, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia dan elit politik sebagai sumber berita utamanya, sehingga media ini hanya bergerak sebagai pelapor dan alat pemerintah. Sedangkan, ABC Online mengandalkan beragam sumber berita, baik dari Indonesia maupun Australia, bahkan elit politik maupun non-elit politik, seperti masyarakat dan praktisi perdagangan. Media ini juga tidak hanya melaporkan berbagai perspektif sumber berita, tetapi juga menyajikan analisis dan opininya mengenai kasus tersebut. ABC Online juga aktif melakukan verifikasi informasi sejak awal penguakan kasus ini ke ranah publik. ABC Online bahkan memberitakan kasus ini dengan frame yang menyudutkan Pemerintah Australia. Independensi ABC Online memungkinkan media ini bergerak secara maksimal sebagai aktor internasional. Berbeda dengan ABC Online, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia sebagai sumber beritanya, sehingga frame yang digunakan sama dengan frame pemerintah. Hal ini mengakibatkan Antaranews.com memiliki dampak yang terbatas dalam ranah internasional.

---

This thesis explores the role of state owned mass media, namely Antaranews.com from Indonesia and ABC Online from Australia, in informing sensitive issues on international relations, such as the wiretapping of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono by Australian intelligence. The research uses Tsvetelina Yordanova rsquo s media international relations interaction model to know the role of mass media as a domestic and an international actor. In President Yudhoyono rsquo s case, Antaranews.com and ABC Online emphasized Australia as the main problem of the case. Both media also frequently showed that the way Indonesian government suspended some cooperation was the best recommendation for Indonesia. As for Australia, both media also agreed that the Australian government needed to apologize and give clarification to Indonesia. Both media also thought that both countries would need to use a code of ethic for future cooperation. However, Antaranews.com and ABC Online also have some differences in informing the wiretapping scandal. ABC Online not only used Australian and Indonesian elite as its news sources, but also the public in both countries in a moderate amount. The media also provided more variety of frames than Antaranews.com in defining the problems and giving recommendations. Moreover, ABC Online not only gave a mere information, but also analysis and opinion in this case. ABC Online also actively verified information from Edward Snowden before publishing the story to the public. On top of everything, the media was not afraid to use frames that delegitimized Australian government policy. The autonomy of ABC Online makes it possible for the media to work as an international actor. On the other hand, Antaranews.com still depended a lot on Indonesian government and political elite as its news sources. The media used the same frame as the government and elites rsquo frame to inform the public. Therefore, the media had a limited impact as an international actor, because it had no stand on this issue."

"Tesis ini meneliti bagaimana liputan media tentang krisis imigran di Italia dan Spanyol memengaruhi proses decision-making kebijakan penanganan imigran kedua negara tersebut. Tesis ini memiliki dua tujuan penelitian: (1) menjelaskan bagaimana media Italia dan Spanyol melakukan representasi diskursif aktor-aktor politik dalam krisis imigran di negara mereka dan (2) menelaah hubungan antara representasi aktor-aktor politik tersebut dan proses pengambilan keputusan (decision-making) kebijakan penanganan imigran di negaranya masing-masing. Menerapkan teori analisis wacana kritis sosiosemantik Theo van Leeuwen dan pendekatan konstruktivisme Alexander Wendt, publikasi daring dua surat kabar terbesar Italia (Corriere della Sera, La Repubblica) dan Spanyol (El País, El Mundo) antara tahun 2014 dan 2016 dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi diskursif aktor-aktor politik dalam masing-masing surat kabar mencerminkan kecenderungan ideologis mereka, di mana pemberitaan cenderung menekankan perbedaan antara “kita” (Uni Eropa dan pemerintah) dan “mereka” (para pencari suaka) serta meniadakan kemanusiaan para pencari suaka. Kecenderungan ideologis dari representasi aktor-aktor politik keempat surat kabar itu sendiri merupakan cerminan bagaimana Italia dan Spanyol memandang krisis imigran Eropa sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka. Dengan bantuan media massa, Italia dan Spanyol melakukan sekuritisasi terhadap krisis imigran Eropa untuk “membujuk publik agar setuju” mengambil tindakan-tindakan yang tegas, ekstrem, dan terkadang melanggar hukum dalam menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian krisis. Selain itu, dalam konteks integrasi Eropa, konflik “kita” versus “mereka” menjadi sebuah bukti akan kurangnya solidaritas di antara negara-negara anggota dan naiknya kepopuleran populisme serta nasionalisme individu, sehingga hal ini mengundang pertanyaan mengenai rapuhnya Uni Eropa sebagai proyek integrasi.

---

This thesis investigates how media coverage of the European refugee crisis in Italy and Spain influences policymakers’ decisions on how to deal with asylum seekers and refugees in both countries. Two research objectives are outlined as the foundation of the thesis: (1) to explain how political actors in the refugee crisis are represented in the Italian and Spanish press, and (2) to investigate the relationship between the political actors’ discursive representations and their countries’ immigration policy decision-making process. Online publications about the European refugee crisis from two mainstream news agencies in Italy (Corriere della Sera, La Repubblica) and Spain (El País, El Mundo) between 2014 and 2016 are analyzed using Theo van Leeuwen’s sociosemantic approach of critical discourse analysis and Alexander Wendt’s constructivist approach. The findings of the thesis reveal that each newspaper’s discursive representations of political actors are in accordance to their ideological tendencies, with the news emphasizing the divide between “us” (the European Union and the government) and “them” (asylum seekers) and erasing asylum seekers’ humanity. The ideological tendencies in the four newspapers’ representation of political actors reveal how Italy and Spain perceive the European refugee crisis as a danger to their national identity. With the help of mass media, Italy and Spain securitize the European refugee crisis in order to “persuade the public to consent” to take bold, radical, and sometimes law-breaking measures in dealing with the crisis’ instability and uncertainty. In addition, the “us” against “them” conflict in the context of European integration reflects a lack of cooperation among member states, as well as the rising appeal of populism and individual nationalism, creating concerns about the European Union’s viability as an integration project."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengguna internet dan media social berada dalam segmen bonus demografi dan rawan terpapar oleh bahaya Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik komunikasi media social dalam proses penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan untuk mengetahui skenario kebijakan komunikasi pada media ocial dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika untuk menunjang ketahanan nasional. Penelitian menggunakan penelitian kualittatif dengan metode analitik AHP guna menentukan prioritas mana yang tepat dalam skenario kebijakan komunikasi. Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas skenario akibat dari komunikasi media ocial adalah jumlah pengguna Narkotika menurun. Kriteria efek yang yang menjadi prioritas dalam mencapai prestasi komunikasi media social adalah efek moderat. Prioritas kriteria dalam hal strategi ukuran keberhasilan adalah agenda setting, sedangkan kebijakan pilihan adalah kebijakan MAN yaitu dalam hal pengembangan SDM penyebar komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan media sosial terutama dalam hal penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dimungkinkan dapat menurunkan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan penyebaran informasi dengan menggunaan media sosial dapat menjadi metode khusus untuk menurunkan prevalensi pengguna Narkotika.

---

ABSTRACTThis research discusses the internet and social media users segmented into demographic bonus and they are vulnerable to be exposed to the hazards of Illegal Drugs. This research aims to analyze the characteristic of social media communications in the process of decreasing the prevalence of Illegal Drugs abuse and to acknowledge the scenario of communications policy towards social media for the prevention of Illegal Drugs abuse to support the national resilience. This research is a qualitative research applying a method the so called Analytic Hierarchy Process AHP for determining which precise priority in the scenario of communications policy. Based on such AHP result, scenario priority on account of the social media communications is the decreasing of amount of Illegal Drugs users. The criteria effect as a priority to reach an achievement in the social media communications is a moderate effect. Criteria priority concerning the strategy of successful measurement is a setting agenda, meanwhile the choice policy is MAN policy regarding the Human Resource development as the communications spreader. Communications by using the social media specifically for the information dissemination concerning the dangerous of the Illegal Drugs abuse which such manner is assumed can decrease the prevalence of Illegal Drugs abuse but until the present time an accurate data is not available and no research discussed it. Information dissemination by using the social media can be a specific method for decreasing the prevalence of Illegal Drugs user. "