Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy processconducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor."

"Tesis ini membahas keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode tahun 2014-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif regresi data panel dengan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin dan variabel independent adalah jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, jumlah SMK, Jumlah Puskesmas, Jumlah Apotek, Akses Air Minum Layak, dan Akses Air Bersih. Variabel kontrol yang digunakan adalah distribusi produk domestic bruto atas dasar harga konstan, tingkat inflasi daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dipilih tersebut berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, agar menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independent yang membentuk model tersebut berdasarkan pemetaan setiap kabupaten/kota.

---

The objective of this research is to analyze the relationship between the availability of basic service infrastructure to the number of poor people in the Regency / City throughout Indonesia for the period 2014-2017. This research is a quantitative research panel data regression with the dependent variable is the number of poor people and independent variables are the number of elementary schools, the number of junior high schools, the number of high schools, number of vocational schools, number of health centers, number of pharmacies, access to decent drinking water, and access to clean water. The control variable used is the distribution of gross domestic product on the basis of constant prices, regional inflation rates, labor force participation rates, and area size. The results showed that all the selected independent variables had a significant and negative effect on the variable number of poor people. It is suggested to the Government that the basic service infrastructure development plan which aims to reduce the number of poor people, so as to set priorities based on the coefficients of the independent variables that make up the model based on the mapping of each regency."

"ABSTRAKMenggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS) tahun 2014,studi ini mencoba untuk melihat kemiskinan perkotaan dari sisi pekerjaan, apakahstatus pekerjaan dan sektor pekerjaan tertentu berarti bagi rumah tangga untukberada dalam kemiskinan. Ordered logit digunakan untuk memeriksa bagaimanahubungan antara pekerjaan dengan status kemiskinan rumah tangga untuk menjadimiskin dan rentan miskin. Studi ini menemukan bahwa bekerja sebagai pekerjabebas dan pekerja berusaha sendiri dapat meningkatkan probabilitas untuk menjadimiskin dan rentan miskin. Lebih lanjut, berfokus pada sektor, studi ini menemukanbahwa sektor pertanian, konstruksi, dan manufaktur merupakan sektor yangberhubungan dengan kemiskinan rumah tangga di perkotaan. Studi inimenyarankan bahwa para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan status dansektor pekerjaan rentan tersebut ketika memformulasikan kebijakan pemberantasankemiskinan di Indonesia.

---

ABSTRACTUsing Indonesia?s National Socio-Economic Survey (SUSENAS) year 2014, thisstudy attempts to observe urban poverty from employment perspective, whethercertain employment status and employment sectors matter for household to be inpoverty. Ordered logit is used to examine how the relationship betweenemployment and the household to be poor and near poor. This study found thatworking as casual worker and self-employed worker could increase the likelihoodof being poor and vulnerable to poverty. Moreover, focusing on the sector, thisstudy found that agriculture, construction, and manufacturing sectors are associatedfor urban household in Indonesia to end up in poverty. This study suggests thatpolicy makers should consider those vulnerable employment status and sectorswhen formulating poverty reduction strategy in Indonesia."