Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mendeskripsikan aksesibilitas penduduk miskin pada permukiman kumuh (Slum Area) dalam berobat ke pelayanan kesehatan berdasarkan indikator asal daerah, lama menetap, tingkat pendapatan, dan pendidikan dengan menggunakan pendekatan teori kemiskinan dan teori ruang sosial. Metode pengambilan sampel menggunakan metode proportional purpossive sampling dan snowballing yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kecenderungan serta metode analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan merupakan hambatan bagi penduduk miskin di permukiman kumuh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Ruang sosial yang mereka punya yang meliputi rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi atas wilayah kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor kunci yang memudahkan mereka dalam memvisualisasikan cara untuk mengakses pelayanan kesehatan ini disamping status penduduk asli, tingkat pendidikan dan ekonomi, serta lama menetap di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara."

"ABSTRAKKemiskinan merupakan suatu masalah yang perlu dicermati di setiapnegara. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin yang telah tunm beberapa tahunini kembali mengalami peningkatan akibat berbagai macam krisis yang melandaIndonesia. Kehidupan golongan miskin yang buruk dapat dilihat dari lingkunganfisiknya, tempat tinggal, atau macam pekerjaannya. Umumnya merekaberpendidikan rendah dan hanya memiliki keterampilan yang terbatas sehinggamenyulitkan mereka bekerja di sektor formal. Di perkotaan, penduduk miskin inimerupakan kelompok yang heterogen yang seringkali dipandang sebagaikelompok marjinal.Berbagai pengalaman yang dirasakan selama hidup dalam kemiskinandiasumsikan sedikit banyak turut mempengaruhi/)5yc/7o/ogjca/ well-being (PWB)atau kesejahteraan psikologis mereka. Ross & Mirowsky (1989) dalampenelitiannya mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang dimiliki individuberpengaruh terhadap psychological distress dan psychological well-beingindividu. Semakin rendah tingkat sosial ekonomi seseorang, maka kecenderungantingkat distress-nya semakin tinggi, dan semakin rendah PWB individu tersebut.Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi yang rendahtidak hanya dapat meningkatkan akibat yang negatif, tapi juga menurunkanpositive well-being individu (Ryff, 1996). Konsep PWB terbaru yangdikemukakan oleh RyfT dapat memperlihatkan bagaimana penilaian individuterhadap pencapaian potensi-potensi dlrinya pada saat ini, yang dipengaruhi olehpengalaman hidup dan harapan-harapan individu. Sebagai suatu konsep, PWBterdiri dari enam dimensi, yakni dimensi penerimaan diri, otonomi, penguasaanlingkungan, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, dan dimensi hubungan positifdengan orang lain.Menurut Lewis (1976), orang yang mengalami penderitaan ekonomiselama bertahun-tahun lamanya memiliki potensi mengalami apa yang disebutnya sebagai budaya kemiskinan, yang ditandai dengan sikap yang fatalistik danaspirasi yang rendah. Beberapa teori mengenai kemiskinan mengemukakan sisinegatif dari sifat-sifat orang miskin, seperti yang dikemukakan Argyle (1991),danpada teori yang menekankan nilai-nilai. Dalam teori-teori tersebut dijelaskanbahwa orang miskin cenderung malas, tidak tekun, bergantung pada orang lain,menutup diri, tidak mempunyai konsep mengenai hari esok, bersikap menerimanasib, memiliki kontrol internal yang rendah dan berbagai pola perilaku yangtidak sesuai atau dianggap buruk oleh golongan yang tidak miskin. Semua teoriteoridi atas memperlihatkan sifat-sifat buruk dari golongan miskin yang dapatmempengaruhi dimensi-dimensi PWB.Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dibuat untuk memperolehgambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai gambaran PWB pada salahsatu kelompok miskin di perkotaan. Subyek penelitian ini adalah para pengemudibecak berusia dewasa muda yang telah menarik becak minimal satu tahunlamanya. Dipilihnya para pengemudi becak sebagai subyek penelitian karenaumumnya mereka memiliki karakteristik seperti orang miskin lainnya. Selain itu,sejak awal keberadaannya hingga sekarang ini, pekeijaan menarik becakseringkali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, denganpertimbangan bahwa pendekatan kualitatif dapat menggali secara lebih mendalampenghayatan PWB dari setiap individu. Subyek penelitian ini beijumlah limaorang. Pemilihan subyek dila^kan secara purposif melalui metode pengambilansubyek bola salju (snowball/ chain sampling). Pengambilan data dilakukandengan metode wawancara mendalam (depth interview) ditambah denganobservasi terhadap subyek dan tempat dilakukannya wawancara.Dari hasil wawancara terhadap kelima subyek, dapat disimpulkan bahwakelima subyek memiliki gambaran PWB yang relatif baik. Secara berurutan, dapatdilihat dari gambaran dimensi hubungan positif dengan orang lain, penguasaanlingkungan, penerimaan diri, dan otonomi yang tampil cukup baik. Sedangkandua dimensi lainnya, yakni dimensi tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi tampildengan kualitas yang kurang memuaskan. Secara umum dapat dikatakan bahwastatus pekeijaan yang rendah (sebagai tukang becak) atau tingkat sosial ekonomirendah temyata berperan cukup besar pada pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup.Sedangkan dimensi hubungan interpersonal tampaknya tidak terlalu berkaitandengan status pekeijaan yang rendah atau dengan tingkat sosial ekonomi subyekyang rendah.Berdasarkan hasil wawancara dengan kelimanya, diduga ada beberapafaktor yang berkaitan dengan PWB mereka. Diantaranya adalah dukungan sosial,beberapa variabel demografis, mekanisme perbandingan sosial dan pemusatanpsikologis, sistem nilai budaya Jawa/ sikap mental sebagian besar masyarakatIndonesia, serta faktor kepribadian yang semuanya tampak cukup berperanmempengaruhi pembentukan dimensi-dimensi PWB kelima subyek."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2008. Analisis deskriptif dan ekonometrika dilakukan untuk menelaah keterkaitan pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan dengan menggunakan data dari berbagai instansi seperti BPS dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh tingginya rata-rata angka kemiskinan sebesar 19,80 persen diatas rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 16,43 persen. Penyebaran penduduk miskin terpusat di Kabupaten dengan 94,17 persen dengan 54,12 persen bekerja di sektor pertanian, sebagai sumber utama pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, populasi berpengaruh signifikan dalam menambah jumlah penduduk miskin, angka melek huruf berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, berdasarkan temuan tersebut, kebijakan yang disarankan untuk ditempuh guna mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati penduduk miskin, pengendalian pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan angka melek huruf.

---

The objective of this research is to understand and analyze the impact of economic growth, population, education and health on the number of poor people on Regency/City in the East Java Province 2005-2008. The descriptive and econometric analyses were used to find out the linkage between economic growth, population, education and health on poverty by applying data provided by BPS and the East Java Province Government. The less impressive quality of economic development has shown by the figure of poverty average 19,80 percent. The spread of poor was concentrated in Regency 94,17 percent which 54,12 percent agriculture is the main source of income. The economic growth was significantly affecting to decrease the number of poor people, number of population was significantly affecting to increase the number of poor people and adult literacy rate was significantly affecting to decrease the number of poor people. Based on these findings, policy recomendation to reduce the number of poor people is pro poor growth, the effective control of population growth rate and increasing the adult literacy rate."

"Saat ini, fokus utama dari pelayanan kesehatan masih bertumpu padaaspek medis yang sangat kurang memperhatikan isu sosial termasukgender yang merupakan penyebab utama kesenjangan bidang kesehatandi masyarakat kita. Tuberkulosis adalah penyakit yang menyebabkan ke-matian di seluruh dunia. Gender berperan sebagai salah satu determinanpenyakit tuberkulosis meliputi penemuan kasus, diagnosis, dan prosespengobatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif gender pen-capaian Program Tuberkulosis Directly Observed Treatment Short-course(DOTS) meliputi penemuan, diagnosis pasien, dan hasil pengobatan diRumah Sakit Paru Jember, tahun 2010. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif analitik menggunakan data sekunder yang berasal dariLaporan Program Tuberkulosis DOTS Tahun 2010. Populasi adalah pen-duduk yang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan dalamprogram DOTS. Sedangkan, sampel dari penelitian ini adalah pasien yangtelah didiagnosis tuberkulosis oleh dokter, mendapatkan pelayanan di PoliParu Rumah Sakit Paru Jember pada tahun 2010. Data yang terkumpul di-analisis secara diskriptif dengan perspektif gender. Hasil penelitian me-nunjukkan bahwa dalam proses penemuan pasien tuberkulosis, perem-puan lebih tinggi dari laki-laki. Tetapi dalam proses diagnosis pasientuberkulosis dan hasil pengobatan pasien tuberkulosis, laki-laki jauh lebihtinggi dari perempuan. Kondisi ini disebabkan karena stigma pada perem-puan serta akses dan kontrol perempuan yang rendah terhadap pengelola-an sumber daya untuk kesehatan. Komitmen pemerintah dan masyarakatyang sensitif gender diperlukan dalam intervensi program tuberkulosisDOTS pada masa yang akan datang.Nowadays main focus of health care remains in medical aspect and lack onsocial issue include gender identities which are being main cause of thehealth gap in our society. Tuberculosis is a disease caused mortality in theworldwide. The role of gender as a determinant of health status, includingall aspects of tuberculosis, from case finding, diagnosis, and treatmentresult of tuberculosis patient. The objective of this research was an analysisof gender perspective the reach of Tuberculosis Directly ObservedTreatment Short-course (DOTS) program from case finding, diagnosis, andtreatment result of tuberculosis patient in Lung Hospital of Jember in 2010.This research was descriptive analytic method used secondary data fromthe report of Tuberculosis DOTS program at 2010. The population of this re-search is people with Tuberculosis have accessed services from DOTSprogram. The sample of this research are man and woman patient, havebeen diagnosed as tuberculosis patient by doctor, getting services in LungPoly in Lung Hospital of Jember in 2010. Collected data are analyzeddescriptively with a gender perspective. The result of this research showsthat in tuberculosis patient finding process, woman is higher than man, butin the diagnosis and treatment result of tuberculosis patient, man is higherthan woman. This condition was caused by woman had stigma and lowaccess and control in managing resources for health. Gender sensitivitycommitment by government and society is needed to the intervention bothin tuberculosis DOTS program applying in the future."

"Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakanbahwa pertumbuhan perkotaan menjadi ancaman kesehatan yang paling utama pada abad ke-21. Penduduk yang tinggal di kota proporsi telah meningkat dari 5% menjadi 50% selama dua abad terakhir. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan lebih besar dipengaruhi oleh faktor migrasi. Faktor ini yang akan membentuk ketahanan hidup penduduk agar dapat bersaing di perkotaan.Tetapi, mayoritas penduduk yang pindah ini belum siap menghadapi situasi baru di tempat tujuannya. Mereka yang tidak dapat memasuki pasar kerja di Jakarta akhirnya menjadi satu kelompok masyarakat yang merupakan penduduk berpendapatan rendah yang cenderung mendiami hunian wilayah kumuh (slum area), illegal (squater area), padat dan miskin. Kondisi seperti ini dapat mengancam kesehatan penduduk sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan hasil dari proses pencarian pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok, dalam hal ini adalah keluarga miskin yang tinggal di slum area dan squatter area wilayah Pademangan Barat. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana aksesibiliitas penduduk miskin terhadap sarana pelayana kesehatan di kelurahan Pademangan Barat.

---

World Health Organization states that the urban growth being the main threat of health in 21th century. The proportion of urban society has been increased from 5% until 50% for the second last century. This ugrading is more affected by migration factor. This factor will form the life maintaining of society so that they can be compete in the city. But, this migrating society is dominated by person who is not ready facing the new situation in its purpose place yet. Those who can not enter work market in Jakarta, finally being a community which is low revenue society in slum area, illegal (squater area), crowd and poor.

This condition can threatened the health of society so that the health services which is filled the society preferences is needed. The use of health services is the result of finding process of helath services by someone or community, who are the poor family in slum area and squatter area, Pademangan Barat regency. This research will explain about the accessability of poor society to the health services in Pademangan Barat regency."

"ABSTRAKDalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaianTujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan programpelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 denganprogram Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus padapeningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005.Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagianUndang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringidengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawalkebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan modelyang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanankesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberimasukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasipelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalammengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskinbila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakandata Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaanprogram 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi.Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu)berjumlah sekitar 6406 jiwa. Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masihsekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakansepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap pendudukterkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitasyang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan jugafrekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun2005 hanya 17%. Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi padamodel utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individuadalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktorpengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inaprumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibatsakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM. Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaranpenduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskinbukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana,pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasidengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi,akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutupelayanan bagi penduduk miskin.

---

AbstractWithin the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015,Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with SocialSafety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focusdeparted from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. Thepolicy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 onthe National Social Security System, with the I2 times increased funding support ascompared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessmentfor the improvement of that pro-poor public policy. This study aims at examining the picture and model development containingcontributing factors to the utilization of health services within the health protectionprogram for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospitalservices is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness thatis demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme.The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary datacollection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The studysites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects. The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% foroutpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient andone-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared tofacility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care,due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admittedhealth card in their possesion. Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospitalutilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om theillness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors forinpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness,the possession of health card, non-food household expenditure, and the district humandevelopment index. This study recommends prompt targetting of the poor, extended socializationto the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support offlow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures,improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local areamonitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Lastbut not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfactionlevel ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness.Keywords: health services utilization, hospital, the poor."

"Kependudukan adalah sebuah isu sosial yang sangat kompleks karena berhubungan dengan seluruh kehidupan sosial, struktur dan lingkungan di mana kita tinggal. Sebagai sebuah modal sumber daya, maka kualitas penduduk merupakan suatu isu strategis.Berbicara problematika kualitas penduduk dalam wacana dunia internasional yang diukur dari komposit data umur harapan hidup waktu lahir, tingkat pendidikan dan GNP per kapita menunjukkan bahwa, HDI (Human Development Index) Indonesia cenderung mengalami penurunan sejak tahun 1999. Pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan ke 110 dari 177 negara di dunia.Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya, derajat kesehatan dan status pendidikan perempuan dan anak yang rendah, serta kontribusi perempuan di bidang ekonomi yang rendah pula. Hal ini dapat dilihat masih tingginya angka kematian ibu sebesar 343 per 100.000 angka kelahiran hidup atau setidaknya ada 18.000 ibu hamil meninggal setiap tahunnya.Sekitar 8,3% anak balita Indonesia atau sekitar 2,1 juta menderita gizi buruk, yang memungkinkan mereka tidak lulus SD, demikian juga tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita, hal ini membuktikan adanya hubungan yang kuat antara kesehatan ibu hamil dengan anak yang dilahirkan. Permasalahan¬permasalahan tersebut memberi dampak pada kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan salah saw indikator kualitas SDM. Rendahnya kualitas kesehatan reproduksi dapat berimplikasi secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap status kesehatan ibu, produktivitas dan investasi generasi sebagai modal dalam pembangunan.MDG (Millenium Development Goal) menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu sebesar tiga perempat antara tahun 1990 hingga 2015 dengan 4 strategi utama, salah satunya adalah melalui peningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil.Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran dan menilai sejauh mana faktor-faktor yang mempunyai peranan terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal dengan indikator kunjungan K4 (kunjungan minimal I kali di trimester usia kehamilan pertama, minimal I kali di trimester kedua dan minimal 2 kali kunjungan di trimester ketiga), ditinjau dengan pendekatan berjenjang meliputi faktor kontekstual (level kabupaten/kota) dan faktor compositional (level individual ibu).Pendekatan dengan analisa multilevel diharapkan memberikan kerangka yang lebih balk dalam mengamati data yang besifat multilevel, mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SDKI 2002/2003, di mana sampel diperoleh secara berjenjang.Analisis yang digunakan adalah multilevel logistic regression, guna memperoleh informasi tentang hubungan karakteristik faktor serta peranannya di masing-masing level terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal. khususnya Propinsi Jawa Barat dan Banten.Berdasarkan hasil penelitian dengan multilevel menunjukkan bahwa terdapat proporsi akses nyata di Jawa Barat dan banten sebesar 71.2% (Cl 95%, 68.8%; 73,7%) dari target nasional sebesar 80%. Level kabupaten memilki peran yang paling besar terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal K4 (76%), sementara level individu 24%. Faktor yang paling berperan pada level individu adalah menyangkut jarak ke pelayanan kesehatan, dimana ibu yang tidak mempunyai masalah jarak berpeluang 2.7 kali untuk akses nyata di banding mereka yang mempunyai kendala jarak tempuh. Faktor ini berperan sebesar 63%. Sementara faktor yang paling berperan di level kabupaten adalah ketersediaan rumah sakit di kabupaten, di mana ibu yang tinggal di kabupaten dengan rasio rumah sakit yang lebih besar terhadap jumlah penduduk, berpeluang 7,4 kali untuk akses nyata di banding ibu yang tinggal di kabupaten dengan rasio rumah sakit yang lebih kecil. Faktor ini mempunyai peran sebesar 87%.Hasil penelitian menunjukkan faktor kontekstual (level kabupaten) berperan lebih dominan terhadap akses nyata pelayanan kesehatan antenatal K4 di Jawa Barat dan Banten, sehingga kabupaten dengan rasio ketersediaan rumah sakit yang lebih rendah perlu mendapat perhatian, mengingat proporsi ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur cenderung lebih banyak berada di kabupaten/kota tersebut."