Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Literature shows that people with disabilities are prone to be poor due to coupling of disadvantages, which are the earning handicap and the conversion handicap (Sen, 2009). Using third quarter of SUSENAS 2012 data, this study intends to examine the effect of disability held by household head on poverty status and poverty gap index. By applying logistic and tobit regression method, this research discovers that disabled headed households are more likely to become poor and have higher poverty gap index compared to other households. Going further into details, disabled household heads who experience hearing or communication problems and personal care problem tend to have poorer households compared to other disabled headed households. In contrast to other types of disability, disabled household heads with eye/vision problem tend not to be poor. With our eyes turned into causes of disability, household heads with congenital disability are more likely to be poorer than household heads whose disabilities are caused by other factors. This study suggest two policy recommendations in order to eradicate poverty of people with disabilities. Firstly, policy to overcome poverty problem of people with disabilities can be implemented by providing disability equipment and supporting inclusive society for people with disabilities. Secondly, preventive policy to hamper development of poverty of disabled people should be done by preventing disabilities at birth through prenatal intervention.

---

Kajian literatur menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sangat rentan menjadi miskin karena terdapat kendala the earning handicap dan the conversion handicap (Sen, 2009). Dengan menggunakan data SUSENAS 2012 triwulan 3, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disabilitas yang disandang oleh kepala keluarga terhadap status kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan rumah tangga. Dengan mengaplikasikan metode regresi logistik dan tobit, penelitian ini menemukan bahwa secara statistik rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas cenderung lebih miskin dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga bukan penyandang disabilitas. Secara lebih rinci, kepala rumah tangga penyandang disabilitas pendengaran atau komunikasi serta gangguan mengurus diri sendiri memiliki kecenderungan lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas lainnya. Berbeda dengan penyandang cacat lainnya, penyandang disabilitas penglihatan cenderung tidak miskin. Jika dilihat dari penyebab disabilitas, penyandang disabilitas sejak lahir cenderung lebih miskin dibandingkan dengan penyandang disabilitas dengan penyebab lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, studi ini menyarankan adanya dua kebijakan bagi pengentasan kemiskinan penyandang disabilitas. Pertama, kebijakan untuk mengatasi kemiskinan penyandang disabilitas dilakukan dengan penyediaan alat bantu dan pengadaan program inclusive society bagi penyandang disabilitas. Kedua, kebijakan preventif untuk mencegah kemiskinan penyandang disabilitas yang lebih tinggi dilakukan dengan pencegahan disabilitas bawaan sejak lahir melalui intervensi prenatal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembingkaian berita terhadap persepsi tanggung jawab atas kemiskinan melalui eksperimen dengan empat kelompok konten stimuli berupa berita yang dimanipulasi pada bagian judul, paragraf awal, dan paragraf akhir. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji, dan kuesioner disebarkan menggunakan platform Qualtrics kepada 180 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok dengan bingkai masalah episodik dan solusi individu memiliki persepsi tertinggi tentang tanggung jawab kemiskinan. Hasil uji ANOVA dan MANOVA menunjukkan efek signifikan dari bingkai masalah (X1), bingkai solusi (X2), dan interaksinya terhadap persepsi tanggung jawab. Bingkai masalah berpengaruh signifikan pada persepsi struktural, sedangkan bingkai solusi berpengaruh pada persepsi struktural dan fatalistik. Interaksi antara X1 dan X2 berpengaruh signifikan pada semua dimensi persepsi. Model MANOVA menunjukkan bahwa varians dalam persepsi struktural dapat dijelaskan sebesar 31,6%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bingkai masalah episodik dengan solusi individu paling efektif dalam meningkatkan persepsi tanggung jawab atas kemiskinan, sementara bingkai masalah tematik dengan solusi masyarakat menurunkan persepsi tersebut. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi strategi komunikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

This study aims to examine the influence of news framing on perceptions of responsibility for poverty through an experiment involving four groups of manipulated news content in the headline, initial paragraph, and final paragraph. The validity and reliability of the instruments were tested, and questionnaires were distributed using the Qualtrics platform to 180 respondents. The analysis results show that the group with episodic problem framing and individual solutions had the highest perceptions of responsibility for poverty. ANOVA and MANOVA tests indicated significant effects from problem framing (X1), solution framing (X2), and their interaction on perceptions of responsibility. Problem framing significantly influenced structural perceptions, while solution framing influenced both structural and fatalistic perceptions. The interaction between X1 and X2 significantly affected all perception dimensions. The MANOVA model showed that 31.6% of the variance in structural perceptions could be explained. The study concludes that episodic problem framing with individual solutions is most effective in enhancing perceptions of responsibility for poverty, whereas thematic problem framing with community solutions tends to reduce such perceptions. These findings have important implications for communication strategies in poverty alleviation policies in Indonesia."

"Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen.

---

Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent."

"Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan implikasi Jamesta ditinjau dengan menghubungkannya dengan pengentasan kemiskinan. Metode termasuk ke dalam penelitian kualitatif tanpa melanjutkan meta-analisis. Data diperoleh dari mesin pencarian antara lain Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) dan E-Resources (“universal basic income”) dengan penyaringan lanjutan pada September 2023. Bukti-bukti yang diperoleh ditelaah lebih jauh, tidak hanya terkait kemiskinan, tetapi juga dengan makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Ditemukan empat artikel berbahasa Indonesia dan 31 artikel berbahasa Inggris. Hasil temuan disintesiskan menjadi narasi. Hasilnya menyatakan bahwa penerapan Jamesta akan mereformasi tatanan sosial ekonomi negara. Alterasi pengaman sosial menjadi Jamesta akan mengubah struktur penganggaran dan meningkatkan peran negara pada pemenuhan kesejahteraan penduduk. Jamesta hanya dapat diterapkan di negara dengan pendapatan tinggi, jumlah penduduk sedikit, dan harga konsumsi dasar rendah. Penerapan Jamesta mampu menstimulasi penawaran tenaga kerja dan mengentasan kemiskinan. Mekanisme pengentasan kemiskinan dipelajari pada aspek seperti makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan melalui kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi bergantung pada preferensi sistem ekonomi politik negaranya. Pengentasan kemiskinan akan menguatkan ketahanan nasional.

---

This exploratory research aims to expand and explain the implication of UBI which is reviewed by relating to poverty eradication. The method is included in qualitative research without proceeding to meta-analysis. Data was gathered from search engines such as Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) and E-Resources (“universal basic income”) with advance filtering in September 2023. Gathered evidences were assessed further not only related to poverty, but also related to macroeconomics, political economy, and national resilience. Four articles in Indonesian and thirty one articles in English were found. Finding outcomes were synthesized into narration. The results stated that application of UBI will reform the social economic order of a nation. Social security alteration to UBI will change budgeting structure and increase role of a nation for its citizens welfare. UBI can only be implemented in nations with high income, few citizens, and low basic consumption price. UBI implementation is able to stimulate labor supply and erradicate poverty. Poverty erradication mechanism were studied in aspects such as macroeconomics, political economy, and national resilience. Poverty erradication can be achieved through macroeconomic policy. Macroeconomic policy depends on national preference to its political economy. Poverty erradication will strengthen national resilience."

"Permasalahan akses menjadi topik kajian yang penting karena proses redistribusi pembangunan dalam rangka pemerataan seringkali tidak menjangkau kelompok sasaran yang semula digariskan dalam program. Topik ini menjadi semakin penting di tengah gencarnya program penanggulangan kemiskinan dan berkembangnya anjuran pendekatan targeting dalam kebijakan pembangunan sosial di negara berkembang seperti Indonesia, yang menuntut dijangkaunya kelompok ?the poorest of the poor" sebagai bagian dari mekanisme jaminan sosial (safety net). Relevan dengan perspektif ini penelitian akses ini mengkaji pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, yakni lokasi yang menyimpan banyak penduduk miskin dan khas untuk dikaji konteks dan kompleksitas manajemen pembangunan dan kebijakan perkotaan di DKI Jakarta.Pertama, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana keterjangkauan program IDT terhadap masyarakat termiskin. Dipersoalkan bagaimana pola distribusi paket bantuan kredit usaha yang disampaikan lewat program IDT di DKI Jakarta; baik untuk tahap awal dan pada tahap-tahap pengguliran berikutnya. Bagaimana pandangan petugas lapangan tentang penetapan prioritas penerima bantuan dan mengapa ada kasus-kasus yang layak menerima justru gagal dan sebaliknya yang tidak pantas menerima malah menerima bantuan tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan tingkat perbedaan karakteristik warga IDT dan non-IDT dari 4 variabel penting yakni intensitas pemanfatan sarana lingkungan, intensitas aktifitas kegiatan lingkungan, intensitas upaya akses dan koherensi terhadap gagasan program. Penelitian ini diakhiri catatan teoretik mengenai pemasalahan redistribusi pembangunan (equity) dan peran kelembagaan dalam menjamin jangkauan khalayak keluarga miskin dan aspek moralitas yang menyertai prosesnya.Kedua, penelitian berupaya menjawab mengapa bias seleksi program penanggulangan kemiskinan terjadi. Disimpulkan bahwa konstruksi sosial atau kelembagaan dalam proses akses yang diperkenalkan Bernard Schaffer berupa konsep queue atau `barisan' yang terdiri dari ' pintu-antrian-loket" tidak sepenuhnya mempunyai relevansi dengan konteks Indonesia karena pelaksanaan program lebih merupakan mobilisasi bukan seleksi. Kedua, secara kualitatif terbukti premis utama dari pandangan Zoe Mars tentang adanya keraguan struktural (structural ambiguity) di kalangan petugas lapangan yang mendorong mereka memilih anggota masyarakat yang relatif kaya sebagai sasaran program. lni dilakukan untuk menghindari resiko gagalnya bantuan dan kepentingan showcase yang berpengaruh pada konduite petugas. Kegagalan akses diproyeksikan dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial (new-inequality) baru pada tingkat lokal.Sampel wilayah dalam penelitian ini adalah empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, masing-masing Galur, Cilincing, Kama!, dan Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Pengumpulan data menggunakan survei satu tahap pada 480 orang dan 60 petugas lapangan serta sebanyak dua tahap untuk wawancara mendalam (33 informan) dan metode penyusunan tangga status pemilikan ekonomi Grandin (Grandin Wealth Ranking) untuk informasi 443 anggota Pokmas IDT. Kajian ini diharapkan memperkaya diskusi teoretik dalam ruang Iingkup sosiologi pembangunan dengan membangun konstruksi sosial di sekitar bekerjanya birokrasi pemerintah (state bureaucracy) dalam menjalankan peran pemerataan , khususnya dari sudut interaksi mereka dengan golongan miskin di perkotaan. Dalam lingkup diskursus pembangunan, kajian ini meneruskan tradisi telaah kritis tentang inkapasitas birokrasi (technocratic illusion in public policy) dan tentang perlunya demokratisasi ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan."

"ABSTRAKBanyak negara berkembang masih terpuruk dalam kemiskinan. Indonesia, yangtelah menunjukkan perkembangan positif dalam pengentasan kemiskinan, jugamasih memiliki banyak daerah yang terbelakang. Banyak penelitian menyebutkanbahwa tingkat partisipasi tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.Kendati demikian, sedikit yang membahas tentang pengaruh tingkat partisipasitenaga kerja perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakanpendekatan data panel pada tingkat provinsi, paper ini bertujuan untuk menelititentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap usahapengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinanhubungan timbal balik antarvariabel, metode system Generalized Method ofMoment yang dikembangkan oleh Blundell-Bond (1998) diterapkan. Dari estimasiditemukan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi dalam penurunan tingkatkemiskinan di Indonesia. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang lebih pekaterhadap masalah jender diperlukan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

---

ABSTRACTMany developing countries still suffer from poverty. Indonesia, which has beenshowing positive progress in terms of poverty alleviation, still has many deprivedregions. There is a lot of studies prove that employment could affect povertyincidence. Nevertheless, there are only a few studies about the effect of femaleemployment on poverty alleviation. By using provincial panel data approach, thisstudy aims to find the role of female employment on poverty alleviation inIndonesia. To handle the possibility of reverse causality, the system GeneralizedMethod of Moment developed by Blundell-Bond (1998) is employed. From theestimation, we find that female employment contributes to the poverty reductionin Indonesia. Therefore, a broader gender-sensitive policy is required in order toreduce poverty."