Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era reformasi hubungan komunikasi antara pemerintah, DPR dan masyarakat mengalami stagnasi kemacetan atau ketidakharmonisan itu akibat biasanya visi, isi dan interpretasi tentang arti sebuah negara demokrasi. Reformasi yang ingin memposisikan "Civil Society" dalam bingkai demokrasi diterjemahkan sebagai tindakan serba 'boleh'. Bahkan elite-elite politik pun tidak memiliki ofinitas bersama baik dengan sesama penyelenggara negara maupun dengan masyarakat pihak pentingnya suatu perubahan menuju negara yang lebih demokratis. Apalagi perbedaan kepentingan begitu tajam diantara elite-elite politik yang cenderung menanggalkan aturan main konstitusi (UUD 1945), maka tak heran pakar-pakar hukum ketatanegaraan juga ikut meramaikan polemik seputar sistem pemerintahan yang kita anut.Di satu pihak, ada pakar hukum ketatanegaraan yang menyatakan Indonesia menganut sistem presidensial tidak murni. Artinya, presiden dipilih oleh MPR dan Presiden memiliki hak perogatif untuk mengangkat atau memberhentikan pembantu-pembantunya (menteri) Pasal 17, UUD 1945 hasil amandemen kedua. Sedangkan dilain pihak, ada anggapan bahwa UUD '45 menganut sistem parlementer tidak murni. Anggapan ini berangkat dari beberapa Pasal UUD '45 yang menyatakan setiap kekuasaan presiden harus mendapati persetujuan DPR. Bahkan, dalam interpretasi ini presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, dan pembentukan kabinet harus berkonsultasi dengan DPR.Nampaknya, interpretasi para pakar menimbulkan masalah tersendiri ketika pemerintah KH Abdurrahman Wahid kehilangan legitimasinya akibat sistem hubungan komunikasi antara lembaga tinggi dan tertinggi negara yang telah terbangun ditinggalkan. Padahal, dalam sistem hubungan itu telah terjalin komunikasi yang cukup efektif seperti terlihat dalam pasal-pasal UUD '45. Apalagi, dalam pasal-pasal tersebut cukup jelas otoritas atau kewenangan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dari sinilah kemudian muncul penafsiran seakan legislatif sedang membangun proses "Check and Balanced" agar eksekutif tidak terlalu 'kuat' seperti di era orde baru yang cenderung Powerful. Proses hubungan komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi dan masyarakat di era transisi ini memang tidak terlepas dari pengaruh kultur politik. Artinya, untuk mengubah proses sosialisai politik masyarakat diperlukan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.Berangkat dari pemikiran di atas pertikaian pemerintah versus DPR, yang berimplikasi langgsung kepada masyarakat menjadi menarik ketika presiden bersikeras untuk mengeluarkan dekrit dan respon oleh MPR/DPR dengan segera melakukan Sidang Istimewa yang dipercepat. Tentu saja, kemacetan hubungan kemacetan hubungan komunikasi jadi di saat era reformasi menjaga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, penulisan tesis ini akan meneliti lebih jauh subtansi masalah kemacetan hubungan komunikasi antara pemerintah dan DPR, serta implikasinya terhadap mesyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji peran media dalam pertikaian pemerintah-DPR yang disinyalir ikut memankan peran sehingga opini publik terbentuk untuk berpihak kepada salah satu kekuatan. Dan maksud mencari temuan-temuan dibalik pertikaian pemerintah versus DPR yang diduga ada perbedaan secara subtantif mengenai aktualisasi reformasi dan implementasi kekuasaan lintas pantai."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan harus berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Agama merupakan dasar dari suatu perkawinan. Karena UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda, maka timbul permasalahan mengenai hal ini.Menurut Hukum Perkawinan Islam, perkawinan pemeluk agama Islam dengan agama lain pada dasarnya merupakan larangan, kecuali dengan wanita ahli kita dengan syarat-syarat tertentu. Di kalangan para ahli hukum Islam terdapat perbedaan mengenai hal ini. Apakah pada masa sekarang hal itu dapat dilakukan.Pendapat ahli hukum berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974 tentang perkawinan campuran antar pemeluk agama berbeda juga berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hal itu dibolehkan, dilarang dan ada yang mengatakan terdapat kevakuman hukum.Untuk mengkaji hal itu, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dari pendapat masyarakat Islam terhadap perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda.Penelitian ini menggunakan "purposive sampling" sebagai metode penarikan sampel untuk dapat mewakili masyarakat Jakarta Selatan.Dari hasil penelitian ditemukan kecenderungan bahwa masyarakat di wilayah Jakarta Selatan sebagian besar (70 ~) tidak setuju dengan perkawinan antar agama, dengan prosentase tertinggi ada pada tingkatan umur 41-50 (100%) dan pada tingkatan "masyanakat umum" dengan prosentase 90%.Sebagian besar juga menyatakan bahwa perkawinan antar agama tidak sesuai dengan yang mereka anut (99%), di mana hal ini menunjukan pengetahuan mereka tentang agama (dalam hal ini agama Islam) dinilai sudah mencukupi.Pengaturan perkawinan campuran antar agama dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menurut sebagian besar masyarakat di wilayah Jakarta Selatan sebaiknya diatur lebih jelas lagi.Bahwa jika dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan setuju dengan perkawinan campuran antar agama adalah pada tingkatan usia 20 - 30 Tahun, hal ini merupakan indikasi dari masuknya pengaruh-pengaruh Barat yang mereka anggap sebagai pola hidup modern, yang kebanyakan hanya memikirkan kesenangan dunia."

"Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut."

"ABSTRAKModernisasi yang berlangsung di Jakarta memberikan dampak perubahan terhadap kehidupan masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Jakarta. Arus urbanisasi yang kemudian berlangsung membuat populasi penduduk di Jakarta terus bertambah. Muncullah kemudian masalah-masalah sosial yang menimpa kota Jakarta seperti kepadatan penduduk, pemukiman, kesempatan kerja, dan masalah-masalah lain yang biasa terdapat di kota besar. Perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis individu- individu dalam masyarakat Betawi. Berkembangnya Jakarta menjadi kota metropolitan mengubah kehidupan kota Jakarta menjadi kota yang masyarakatnya saling tak mengenal, acuh tak acuh terhadap orang lain, individualis, dan berorientasi kepada materi. Hal ini dapat berdampak kepada kehidupan masyarakat Betawi yang biasa hidup dalam lingkungan sosial yangbaik, saling menolong, dan memiliki ikatan sosial yang kuat.Untuk mengetahui Iebih jauh tentang bagaimana kondisi psikologis masyarakat Betawi saat ini, dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan konsep psychological well-being (PWB) yang dikemukakan Carol D. Ryff (1989). PWB mengukur bagairnana penilaian subjektif individu terhadap pencapaian- pencapaian potensi-potensi dirinya. Konsep ini mempunyai kelebihan dibandingkan teori-teori tentang well-being sebelumnya karena memperhatikanfaktor-faktor kesehatan mental positif yang digunakan dalam teori-teori humanistik seperti pertumbuhan dan perkembangan pribadi. PWB seseorang menurut Ryff (1989) dapat dilihat dari 6 dimensi yaitu dimensi penerimaan diri, otonomi, penguasaan lingkungan, hubungan positif dengan orang Iain, tujuan hidup, dan partumbuhan pribadi. Dalam konteks masyarakat Betawi, dapat diketahui dimensi mana yang dianggap penting oleh mereka saat ini.Mengingat bahwa masyarakat Betawi merupakan masyarakat yang religius, maka penilaian subjektifnya terhadap pancapaian potensi-potensi dirinya dapat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan mereka yang dibentuk oleh agama, dalam hal ini Islam. Maka, penelitian ini ingin melihat Iebih jauh hubungan antara PWB dengan keberagamaan. Penelitian-penelitian selama ini telah membuktikan adanya hubungan antara keberagamaan dengan well-being.Dari beberapa konsep keberagamaan yang sering digunakan untuk mengukur religiusitas, peneliti menggunakan teori komitmen beragama yang dikemukakan oleh Charles Glock (1962). Dipilihnya teorl ini untuk mengetahui keberagamaan masyarakat Betawi adalah karena konsep ini dapat melihat keberagamaan dari berbagai dimensi sehingga dapat menghasilkan gambaran keberagamaan secara Iebih luas. Aspek-aspek keberagamaan yang penting dalam Islam seperti aqidah, pemahaman agama, ibadah dan penghayatannya, serta muammalah (kehidupan sosial) dapat lebih tergali dengan manggunakan konsep ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan. Dalam memproses data yang telah masuk, dilakukan analisa statistik dengan perhitungan mean, korelasi model Pearson product moment, dan analisa varians.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup merupakan 2 dimensi yang dianggap penting oleh masyarakat Betawi; sementara dimensi otonomi manempati urutan terakhir dalam pandangan mereka. Pentingnya dimensi pertumbuhan pribadi dalam pandangan masyarakat Betawi menggambarkan bahwa nilai-nilai budaya barat yang mengutamakan pertumbuhan pribadi warganya sudah terserap dalam kehidupan masyarakat Betawi. Meskipun demlkian, dalam hal tujuan hidup, masyarakat Betawi masih dapat mempertahankannya dibandingkan masyarakat Hindu di Denpasar Bali seperti yang ditemukan Mardhianto (1997). Rendahnya dimensi otonomi juga menunjukkan bahwa ikatan sosial di kalangan masyarakat Betawi masih kuat.Dalam hal komitmen beragama, dimensi ideologis memiliki nilai tertinggi dan dimensi ritual berada pada urutan terakhir. Hal ini berarti bahwa masyarakat Betawi memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama islam tetapi di sisi Iain keyakinan tersebut tidak selalu terefleksi dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Hasil ini juga memperlihatkan adanya pergeseran dalam kehidupan beragama mengingat dalam budaya keagamaan masyarakat Betawi dahulu, langgar dan masjid tak bisa dilepaskan dalam kehidupan mereka. lndividu yang jarang ke langgar dan masjid untuk beribadah dapat dikucilkan oleh masyarakat (Junaidi dalam Melalatoa, 1997).Perhitungan korelasi antara dimensi-dimensi PWB dengan dimensi-dimensi komitmen beragama menunjukkan bahwa di antara dimensi-dimensi kedua variabel terdapat korelasi yang signifikan. Dimensi penerimaan diri berhubungan dengan komitmen beragama pada dimensi ritual, eksperiensial, dan konsekuensial. Hubungan positif dengan orang Iain berhubungan dengan dimensi ritual, eksperiensial, dan konsekuensial. Otonomi berhubungan dengan dimensi konsekuensial dan ideologis. Penguasaan Iingkungan berhubungan dengan dimensi ritual, eksperiensial, dan konsekuensial. Tujuan hidup berhubungan dengan dimensi ritual, eksperiensial, konsekuensial, dan ideologis. Dimensi pertumbuhan pribadi berhubungan dengan dimensi ritual, konsekuensial, ideologis dan intelektual.Karakteristik subjek juga mempunyai hubungan dengan beberapa dimensi PWB maupun komitmen beragama. Pria terbukti lebih otonom dibandingkan wanita. Tapi dalam komitmen beragama, wanita lebih baik pada dimensi ritual, eksperiensial. dan intelektual. Subjek yang sudah menikah lebih baik dalam dimensi ritual, eksperiensial, dan ideologis tetapi Iebih rendah pada dimensi tujuan hidup dan hubungan positif dengan orang Iain dibandingkan mereka yang belum menikah. Tingkat pendidikan subjek berhubungan dengan dimensi ideologis dan konsekuensial. Jenis pekerjaan juga berhubungan dengan penerimaan diri, otonomi, dan tujuan hidup. Penerimaan diri yang paling baik adalah kelompok wiraswasta; kelompok ini juga memiliki tujuan hidup yang paling jelas. Dimensi otonomi tertinggi ada pada kelompok pegawai negeri. Kelompok subjek yang masih menganggur memiliki nilai paling rendah pada hampir semua dimensi PWB dan juga pada hampir semua dimensi komitmen beragama.

---

"