Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Penulis membahas mengenai peranan Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsinya dan peranannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat luas. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari diadakannya pengawasan karena selama ini terkendala dana, sarana dan prasarana,rangkap jabatan.

---

The function and role of the Majelis Pengawas as mandated by Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris is to carry out supervision on Notary including coaching. As Notary Public authorized to make authentic deeds and other authority as referred to in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris as public officials who run some public functions of the state, particularly in the areas of civil law. The author discusses the role of the Majelis Pengawas in particular the Majelis Pengawas Daerah is expected to work professionally in carrying out its functions and its role in order to protect the public. Supervision of the Majelis Pengawas Daerah is expected to take reasonable precautions against possible violations and conduct training to the notary who violates the provisions of legislation in particular UUJN and Notary Code. This study uses empirical methods to study juridical conduct interviews with informants and the literature study. The results of the study concluded that the implementation of supervision and guidance should be further optimized to achieve the goal of holding oversight because of constrained funding, facilities and infrastructure, multiple positions."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.

---

This thesis discusses about the implementation of the Guidance and the supervision of Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang, the inhibiting factors as well as the efforts undertaken by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang to overcome the problems. The writing method to use in this thesis is the method of legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members of the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang. Analysis technique used was a qualitative analysis, the data obtained and compiled systematically selected and then analyzed in a qualitative way, to get a description of the role of the Regional Council of Trustees in an effort of the guidance and supervision of Notary.

At the end, it is concluded that the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang could not implement the guidance and supervision in accordance with Article 70 and Article 71 of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, for several reasons, including lack of funding, time, and infrastructure. Therefore, the author discusses some of the things that need to be done by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang regency in their duty to provide guidance and supervision of Notary in Kabupaten Tangerang."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris. Diwilayah hukum Kota Bekasi majelis tersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang. Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

---

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections. The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on a temporary basis priodik or, if there is a Notary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, as is done in synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well as informal coordination with the institutional organization of Notary."

"Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda.

---

The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment."

"Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Tesis ini membahas lingkup kewenangan dan tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris yang di maksud dalam Pasal 66 UUJN, Kedudukan MPDN dalam Pasal 66 UUJN dengan Kekuasaan Kehakiman serta Pelaksanaan Pasal 66 UUJN sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012. Selain itu juga tesis ini menganalisa Putusan MPDN Kota Bogor Nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013. Kewenangan MPDN dalam pasal 66 UUJN adalah kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat. MPDN berwenang memberikan keputusan apakah notaris yang bersangkutan berhak hadir atau tidak. Kewenangan tersebut membuat MPDN sebagai Badan Peradilan non formal, dimana MPDN sebagai panjang tangan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang memberikan delegasi fungsi pengawasan nya kepada MPDN. Kemenkumham RI merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga hal ini membuat MPDN juga sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mana Keputusan MPDN dapat dijadikan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara berada dibawah lingkup kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga MPDN disini juga berada dibawah kekuasaan kehakiman namun karena kedudukannya tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka hal tersebut menempatkan MPDN sebagai Peradilan non formal. Keberadaan MPDN sebagai peradilan non formal dihapuskan oleh Keputusan MK Nomor 049/PUU-X/2012 yang mengabulkan uji materil pasal 66 UUJN, yang menyatakan keputusan MPDN tidak berkekuatan hukum tetap dengan mengapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Oleh karena itu semenjak dikeluarkannya Putusan MK tersebut penyidik atau penuntut umum dalam hal pemanggilan notaris tidak memerlukan ijin MPDN.

---

This thesis discusses the role of Notary Local Supervisor Council in the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position. As a part of normative law research with emphasizes on descriptive analysis, this project aims to provide an overview of the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position. Prescriptive method is used by obtaining secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. This thesis discusses the scope of authority and governance of Notary Local Supervisor Council as stated in Article 66 of Law on Notarial Position, the Council‟s position within the judiciary power according to the Article 66 of Law on Notarial Position, and the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position following the issuance of Constitutional Court‟s Decision No. 49/PUU-X/2012. Furthermore, this thesis also analyses the City of Bogor‟s Notary Local Supervisor Council‟s Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013. Notary Local Supervisor Council‟s authority, as stated in the Article 66 of Law on Notarial Position, possesses a special authority not shared by Regional Supervisor Council or Central Supervisor Council. Notary Local Supervisor Council reserves the right to decide the eligibility of a notary to attend the Council, which practically makes the Council a non-formal judiciary institution and therefore a representative of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The Ministry reserves the right to delegate its supervisory function to Notary Local Supervisor Council. The Indonesian Ministry of Law and Human Rights is a State Administration Institution/Office, so the Notary Local Supervisor Council is also considered as a State Administration Institution/Office. This position implies that the Council‟s decisions might also be considered objects of State Administration Decision. The State Administrative Court is under the auspices of national judiciary power according to Law No. 48 of 2009 on Judiciary Power. This Law thus places Notary Local Supervisor Council under the auspices of national judiciary power. However, because its position is not specifically stated or elaborated in the Law, the Notary Local Supervisor Council falls under the category of non-formal judiciary institution. Notary Local Supervisor Council‟s role as a non-formal judiciary institution was ended by Constitutional Court‟s Decision No. 049/PUU-X/2012. The Court passed the judicial review of the Article 66 of Law on Notarial Position, which rules that the Council‟s decisions are not legally binding, by omitting the phrase “subject to the approval of Local Supervisor Council”. Following the issuance of the Constitutional Court‟s Decision, public prosecutors and investigators thus no longer need the Council‟s approval to summon notaries."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dankewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturanpelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi olehMajelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakanlembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannyamelakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada didaerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsiMPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undangdan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannyabisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitiannormatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaituNomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya,disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPDKabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah(MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman danTata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalahanggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jaraktempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsurakademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi denganmenghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi,mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaanberkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatukomisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawaiKantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan

---

Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts

and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for

application. In running their authorities they are supervised by the Board of

Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah

(Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly

in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of

Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish

the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical

normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister

Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number

M.39-PW.07.10 — 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by

some interview. Result of research concluded as rule of technical and the application of

MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten

Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all

MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be

antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN)

but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of

MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating

the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services,

socialization and law enforcement and scheduling for inspecting. Suggested, should be

better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the

Land Affair officers or who having the experience of notary"

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada di daerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannya bisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya, disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalah anggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jarak tempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsur akademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi dengan menghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaan berkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatu komisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawai Kantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan.

---

Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for application. In running their authorities they are supervised by the Board of Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah (Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number M.39-PW.07.10 - 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by some interview.

Result of research concluded as rule of technical and the application of MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN) but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services, socialization and law enforcement and scheduling for inspecting.

Suggested, should be better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the Land Affair officers or who having the experience of notary."

"Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris serta pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data berupa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memeriksa notaris karena telah sesuai dengan subjek dan objek pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Dalam kasus ini, notaris juga telah membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta notaris yang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Majelis Pembina dan Pengawas PPAT serta Majelis Kehormatan Ikatan PPAT juga berwenang untuk memeriksa notaris tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar jangka waktu dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga putusan tersebut mengandung cacat prosedur. Dalam hal ini, diperlukan adanya peraturan yang mengakomodir hal yang dapat dilakukan apabila pengganti antarwaktu belum efektif menggantikan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang diberhentikan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kasus yang sedang dalam proses tidak terhambat dan dapat dilaksanakan. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara.

---

Notary Supervisory Board is agency authorized to provide notary’s guidance and supervision. It is intended that notary does job in accordance with position regulations and code of ethics. In practice, there were violations committed by Notary Regional Supervisory Board in examining notary. In connection with Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, the issues studied are authority of Notary Regional Supervisory Board in examining notary as well as implementation of examination procedures and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board in the decision. The research method used is juridical-normative with qualitative data analysis methods. Results showed that Notary Supervisory Board has authority to examine notary because it is in accordance with subject and object of guidance and supervision of the Notary Supervisory Board. Notary has also made a deed of Land Deed Official (PPAT) based on notarial deed that made contrary to legal provisions so PPAT Guidance and Supervisory Board and PPAT Association Honorary Board are authorized to examine. Examination and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board has violated timeframe in Minister of Law and Human Rights’ Regulation No. 15 of 2020 so the decision contains procedural defects. In this case, it is necessary to have regulation that accommodates what can be done if interim replacement has not been effective in replacing Notary Regional Supervisory Board’s member. Thus, examination that are in process are not hampered and can be implemented. Legal remedies for parties who are dissatisfied are to file lawsuit through state administrative court."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."