Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Hak Terkait dengan Hak Cipta yang ada pada Televisi selaku Lembaga Penyiaran yang mempunyai Hak Eksklusif dan wajib memiliki Hak Siar dalam menyiarkan program acara maupun film yang juga melibatkan para Artis ataupun produser (pelaku) sebagai pengisi dalam program acara televisi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Lembaga Penyiaran Televisi yang ada saat ini masih banyak yang melanggar Hak Terkait dengan Hak Cipta para pelaku seni. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya film yang diputar ditelevisi yang belum memiliki Hak Siar atas film tersebut. Seharusnya Lembaga Penyiaran Televisi membeli Lisensi atau memberikan Royalti pada Pelaku film tersebut karena Pelaku film tersebut memiliki Hak Eksklusif untuk membuat, memasarkan dan menyiarkan film tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membantu pemerintah dalam mengawasi penyiaran televisi secara ketat, dan diterapkannya Undang-undang yang berlaku untuk menindak secara tergas Lembaga Penyiaran Televisi yang melakukan pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta, khususnya Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

This thesis discusses the Neighbouring Rights that is on Television as having Broadcasters are required to have Exclusive Rights and Broadcasting Rights in broadcast and film programs that also involve the artist or producer (actor) as a filler in a television program. Based on research results obtained showed that the existing Television Broadcasters are still many who violate the Copyright Related Rights with the principals of art. It can be seen from the many films shown on television who have not had Broadcasting Rights for the film. Television Broadcasters should buy a license or give royalties to the actors the film because the film's actors have Exclusive Rights to make, market and broadcast the film. In this case it should KPI (Indonesia Broadcasting Commission) to assist the government in overseeing the television broadcasting tightly, and the implementation of the Act that apply to crack down on the tergas Television Broadcasters who violate the Copyright Related Rights, in particular Law No. 19 of 2002 on Copyright."

"Ditengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, ada satu kegiatan yang tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut yaitu pertunjukan musik baik yang langsung (off-air) maupun yang dipertunjukkan di televisi swasia (on-air). Pertunjukan musik dari penyanyi atau grup musik dapat seeing diselenggarakan clan disaksikan sekarang ini tidak lepas dari peran serta perusahaan produsen barang maupun jasa yang sedang rnengadakan kampanye promosi untuk barang maupun jasa yang sedang rnengadakan kampanye promosi. Peran serta perusahaan produsen barang atau jasa tersebut adalah dari segi pembiayaan penyelenggaraan pertunjukan musik tersebut baik di venue atau di televisi. Dikatakan demikian, karena untuk pengurusan penyelenggaraan pertunjukkannya sendiri dilakukan oleh pihak promotor musik atau event organizer atau stasiun televisi swasta. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan produsen barang maupun jasa di dalam membiayai penyelenggaraan suatu pertunjukan musik disebut dengan banyak macam, tergantung pada tenat penyelenggaraan pertunjukan tersebut apakah off-air atau on-air. Untuk pertunjukan off-air atau biasanya berupa tur musik, yang diselenggarakan oleh promoter atau event organizer, maka disini bagi produsen perusahaan barang maupun jasa itu dikatakan melakukan kegiatan sponsorship atau pemberian biaya sponsor sedangkan untuk pertunjukan on-air , yang diselenggarakan oleh bagian produksi stasiun televisi yang memproduksi program hiburan musik tersebut, maka disini perusahaan produsen barang maupun jasa tersebut dikatakan melakukan pemberian sponsor atas program televisi. Kegiatan pemberian sponsor atas suatu program acara hiburan televisi dalam praktek pertelevisian disebut dengan istilah blocking time, yaitu dimana si perusahaan produsen membeli jam siaran suatu program dengan cara membayar biaya produksi suatu program clan membeli jam tayang iklan pada program tersebut, dengan imbalan produsen tersebut dapat memanfaatkan ruang di dalam program acara hiburan tersebut untuk melakukan promosi. Dari kegiatan penyelenggaraan pertunjukkan musik televisi ini timbul isu-isu hak kekayaan intelektual khususnya yang rnenyangkut hak cipta den hak terkait Hal itu karena di dalam program acara musik tersebut telah digunakan Iagu-lagu dan musik ciptaan para pencipta lagu, kemudian lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi dengan iringan orkestra yang telah membuat aransemen lagu, kemudian terdapat naskah komedi yang dimainkan oleh pars komedian. Malta dalam program acara hiburan musik televisi tersebut banyak terdapat penggunaan hak cipta dan hak terkait Sehingga pula terdapat pengaturan dan penggunaan hak-hak kekayaan intelektual tersebut."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai interaksi antara stake holders, lembaga pemerintah dan regulasi penyiaran dalammenata sistem kepemilikan media penyiaran di Indonesia, terutama sejakbanyaknya kasus akuisisi perusahaan televisi baik stasiun televisi besar maupun televisi lokal oleh para pemodal besar. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif dimana undang-undang menjadi sentral penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek yang akan diteliti, pertama terkait dengan pengaturan prinsip diversity of ownership dan diversity of content dari Undang-Undang Penyiaran, akuisisi dalam industri penyiaran ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penyiaran serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undangundang Penyiaran serta akan dikemukakan juga analisa akuisisi industri penyiaran yang terjadi pada LPS di daerah Jawa TimurHasil penelitian menunjukkan bahwa dengan akuisisi saham perusahaantelevisi tersebut menciptakan pemusatan kepemilikan media serta mengakibatkan pengalihan kepemilikan frekuensi dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. UU Penyiaran yang memiliki prinsip diversity of content, diversity of ownership ini tidak mampu mencegah praktik konsentrasi kepemilikan karena adanya celah penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran.

---

ABSTRACTThis research aims to provide a comprehensive description of theinteraction between stakeholders, government agencies and broadcastingregulations in managing the system of ownership of broadcast media in Indonesia, especially since the number of cases of the acquisition of the television companies both large television stations and local television by major investors. This type of research is carried out using normative juridical statute which became a central research. In this study, there are three aspects to be studied, the first related to the principles of diversity of ownership and diversity of content of the Broadcasting Act, the acquisition of the broadcasting industry in terms of the Law on Limited Liability Company and the Broadcasting Act and the ruling of the Constitutional Court related Article 18 paragraph (1) and Article 34 paragraph (4) of the Law of broadcasting and acquisition analysis will be presented also the broadcasting industry that occurred in the broadcasting Agency in the area of East Java.The results showed that the acquisition of shares in a television companythat creates media ownership concentration and the resulting transfer of ownership of broadcasting frequencies and Provider License. Broadcasting Law, which has a principle of diversity of content, diversity of ownership is not able to prevent the practice of concentration of ownership for their interpretation gap mainly on article 18 paragraph (1) restrictions on concentration of ownership and Article 34 paragraph (4) on the prohibition of alienation of a broadcasting license."

"Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus ? menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat, hanya dengan beberapa tombol dalam komputer. Tidak heran apabila internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta adalah program komputer huruf (a). Pada ketentuan umum Undang ? undang Hak Cipta disebutkan bahwa program komputer adalah ?Sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut?. Bentuk dari program komputer atau software semakin berkembang mengikuti teknologi. Salah satunya berbentuk game online. Game online adalah program permainan komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain melalui internet. Biasanya disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung (mengunjungi halaman web yang bersangkutan) atau melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau dikenal juga dengan perjanjian lisensi. Memang tak dapat dipungkiri bahwa makin meluasnya penggunaan teknologi komputer untuk kantor maupun pribadi memungkinkan setiap individu di seluruh dunia untuk menggandakan software tanpa diketahui oleh pemilik hak cipta sehingga pembajakan software sulit untuk diawasi dan ditindak, terutama pembajakan game online. Karena para pembajak ini dapat meraup keuntungan dengan membuat game online yang content nya sama persis tetapi hanya dibedakan dari nama dan sistemnya. Maka berdasarkan hal tersebut akan dikaji mengenai perjanjian lisensi Hak Cipta khususnya lisensi game online di Indonesia.

---

The use of the Internet as a multimedia tool for various digital work can continuerepeatedly duplicated and distributed to thousands of people in a short period of time, with a few buttons on your computer. It is not surprising the Internet, then considered to be a sea of information that has a lot of the burden of the intellectual property, in particular copyright. One creation that is protected by copyright under Article 12 of the of the law of intellectual property is a computer program . In the General provisions of the Act - the Copyright Act states that a computer program is "a set of instructions expressed in the form of language, its codes, schemes" or any other form, which when combined with the media that can be read by the computers will be able to operate the equipment to perform special functions, or to obtain specific results, including the preparation in the design of these nstructions. The form of computer programs or software grows following technology. A form of online gaming. The online game is a game of computer programs that can be played by players via the Internet. Generally speaking, always as an additional service of a service provider in line or company can be accessed directly (see the corresponding web page) or through a system which is implemented by the company providing the game. As a property, copyright can also be transmitted by the creator or the right to the establishment. Copyright may be transferred to natural or legal persons. A form of transfer of copyright licenses known as copyright or also known as the license agreement. It is undeniable that the wider use of computer technology to allow each office and private individuals around the world to duplicate software without being noticed by the copyright owner so that software piracy is difficult to be supervised and followed, especially piracy of online games. Because the hijackers can profit by creating online game it exactly the same content, but simply to distinguish the name and on behalf of the system. This will be assessed on the basis of licensing agreements Copyright especially online gaming license in Indonesia."

"Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, dari sisi proses dan tahapan pemberian atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran di butuhkan beberapa hal yang diberikan oleh KPI. Hal-hal tersebut sebagai rujukan bagi Ditjen PPI untuk mengeluarkan keputusan mengenai perizinan tersebut, beberapa di antaranya yaitu masukan dari hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, dan surat rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.Skripsi ini menjelaskan bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Infromatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada setiap lembaga penyiaran televisi swasta. Dalam skripsi ini juga menjelaskan kendala-kendala apa saja yang ditemui baik oleh pihak penyelenggara ataupun pihak pemohon perizinan. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif dan paradigma pospositifis, dengan desain deskriptif. Pelayanan yang diberikan oleh setiap penyelenggara harusnya efektif dan efisien di lihat dari segala dimensi pelayanan publik.

---

The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough.

This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service.;The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough.

This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service."

"Pembangunan kota dan penataan kumuh kota berjalan paralel. Penataan kawasan kumuh kota memang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan, namun bukan berarti keharusan upaya pembangunan mereduksi bahkan mendiskriminasi kepentingan pihak terdampak. Penataan kawasan kumuh kota tanpa perspektif pihak terdampak akan mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini membahas mengenai perempuan pekerja di kawasan kumuh kota di Kelurahan Bukit Duri, Kota Jakarta Selatan, dalam dialektika penataan kawasan kumuh kota, sebagai pihak terdampak yang memiliki kepentingan mempertahankan hak asasinya untuk bekerja. Pemerintah pelaksana kebijakan tidak akomodatif dan inklusif terhadap kepentingan perempuan pekerja terdampak. Selain itu, kepentingan perempuan pekerja terdampak tidak tampak ke permukaan karena nilai-nilai patriarki masih kental hadir di tengah masyarakat terdampak. Penulis menggali pengalaman para perempuan pekerja berhadapan dengan penataan kawasan kumuh kota melalui wawancara mendalam dengan mereka, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif keadilan gender, dengan didukung teori-teori urban feminisme, kosmopolitan feminisme, dan hak atas kota.

---

Development and slums upgrading in cities are running in parallel. Urban slums upgrading is indeed unavoidable as part of development, but the its necessity nature could not be the basis to reduce or even discriminate the interests of affected parties. Without the perspective of the affected parties, urban slums upgrading will result in injustice. This study discusses women workers in in Bukit Duri Subdistrict urban slum, South Jakarta City, in the dialectics of urban slum upgrading conflicts, as the affected parties with interest in safeguarding their human rights to work. Governments implementation of the slum upgrading policy was not accommodative and inclusive to the interests of affected women workers. In addition, the interests of affected women workers do not emerge due to the presence of patriarchal values in the affected community. The author explores the experience of women workers facing urban slums upgrading through in-depth interviews with them, then analyzes through gender justice perspective, with emphasize on urban feminism theories, cosmopolitan feminism, and rights to the city."

"Karya dan ciptaan dalam sistem hukum yang berlaku di seluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan dimaksud diatur dibawah sistem hukum yang disebut sebagai Hak Cipta (Copyright). Sudah menjadi doktrin dasar hukum Hak Cipta bahwa Hak Cipta hanya melindungi "ekspresi" dan tidak melindungi suatu "ide". Doktrin dasar inilah yang sering disebut sebagai doktrin dikotomi ide dan ekspresi (idea and expression dichotomy).Pelanggaran Hak Cipta (infringement) yang berbentuk non literal copying, menjadikan doktrin dikotomi ide dan ekspresi menjadi isu yang sangat penting. Oleh karena pelaku pelanggaran (non literal copier) akan berdalih bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran (infringement) karena hanya mengambil "ide" dan tidak melakukan peniruan (copying) terhadap "ekspresi". Frekuensi peniruan ide yang semakin sering terjadi menyebabkan banyak ciptaan yang mempunyai kemiripan hingga tidak sedikit diantaranya yang menimbulkan sengketa di pengadilan. Akhirnya pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut menggunakan suatu metode yang dinamakan metode substantial similarity. Metode ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan literal similarity dan pendekatan total concept and feel.Persoalan ini tidak luput pula melibatkan karya-karya sinematografi seperti film maupun program-program televisi yang bemula dan sebuah "ide". Film maupun program-program televisi merupakan hasil eksekusi atau ekspresi dari serangkaian "ide". Dalam praktek bisnis pertelevisian disebut dengan format program televisi. Pentingnya format dalam industri pertelevisian ditandai dengan munculnya apa yang disebut sebagai format right.Format program televisi sebagai ekspresi dan serangkaian ide menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kemuitgkinan perlindungan oleh Hak Cipta. Format program televisi sendiri merupakan seluruh kerangka program seperti pembabakan, plot, alur, termasuk karakter, slogan, ilustrasi musik, pencahayaan yang mengisi kerangka program tersebut.Mengacu kepada realitas yang diuraikan diatas, maka sangat menarik untuk mengkaji secara mendalam eksistensi format program sebagai salah satu bentuk "ide" dan bentuk perlindungan hukurnnya. Di sinilah akan diketahui bagaimana doktrin Hak Cipta yang hanya melindungi "ekspresi" dapat memberikan perlindungan terhadap format program sebagai bagian terpenting dari suatu program televisi. Apalagi format program televisi memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan dalam suatu transaksi bisnis."

"Media televisi saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini juga mengakibatkan industri pertelevisian yang memproduksi program acara televisi menjamur dimana-mana. Program acara televisi merupakan suatu hasil karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Suatu hak cipta memiliki dua unsure hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sementara hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan karya cipta tersebut sehingga mendapatkan keuntungan. Hak ekonomi inidapat dialihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi dalam program acara televisi adalah berupa Hak Siar. Hal ini diatur dalam SK MENPEN No. 111/1990, pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap mata acara televisi sebelum disiarkan harus memiliki hak siar. Untuk memperoleh hak siar tersebut pada umumnya antara Lembaga Penyiaran dengan PH menggunakan perjanjian jual putus. Dengan adanya perjanjian jual putus maka hak siar yang dibeli oleh Lembaga Penyiaran dari PH dapat dimiliki secara penuh dan tanpa batas waktu. Namun rupanya jual putus ini belum mendapatkan pengaturan lebih lanjut oleh undang-undang hak cipta. Untuk itu dalam melakukan perjanjian jual putus perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian jual beli dalam hukum perdata Indonesia. Di dalam praktek, jual putus hak siaran ini menimbulkan beberapa masalah hukum yang berhubungan dengan segi Hak Cipta berarti dalam hal pemutaran ulang program acara televisi tersebut, dan kaitannya terhadap pemegang hak terkait."

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."