Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media massa nasional di Indonesia sejak beberapa waktu yang lampau terus mengalami pertumbuhan modal, dan fungsinya sebagai sarana komunikasi yang sentral bagi lapisan elit telah membawa media massa khususnya media berita nasional terlibat dalam "perbincangan rasional" ekonomi politik. Perbincangan ini menjadi menarik dalam kasus Indonesia, karena negara ini Baru saja mengalami perubahan. Apakah dinamika ini membawa dinamika pula terhadap kehidupan pers Indonesia, itulah yang dicoba untuk ditelaah dalam penelitian ini. Paradigma post-structuralism dalam penelitian ini menempatkan media massa sebagai sebuah institusi yang berada dalam realitas negara yang saling berhubungan. Realitas itu menunjukkan dinamika dalam berbagai aspek, terutama menyangkut perubahan sosial dan kekuasaan dalam masyarakat, yang tidak merata dalam pembagiannya. Perubahan sosial terutama dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Strukturasi dari Anthony Giddens (1984) dengan menggunakan konsepsi agensi, struktur, serta bentuk-bentuk interaksi didalamnya. Strukturasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan diri (kembali) suatu struktur lewat interaksi antaragensi manusia. Ada dua konsep dasar dalam teori Strukturasi yang mewakili inti analisanya, yaitu agensi dan struktur. Agensi adalah sebuah konsepsi mengenai pelaku sosial (social actors) yang pada dasarnya merupakan individuindividu dengan nilai pribadi. Pembicaraan mengenai agensi adalah pembicaraan mengenai tindakan, yang erat dengan aplikasi kekuasaan. Sedangkan struktur merupakan suatu dualitas yang mengandung peraturan yang mengikat secara moral maupun birokratis dan sumber daya yang berhubungan dengan perolehan kekuasaan. Salah satu varian utama yang menjelaskan karakteristik media massa adalah keterkaitannya dengan struktur politik ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa media massa mutlak bersifat ideologis. Seperti bangunan, is berpijak pada pondasi struktur ekonomi politik tempatnya berada, dengan berpilarkan kondisi sosio-kultural masyarakat tempatnya beroperasi. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah teori Media Politik-Ekonomi, yang menempatkan media sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, politik, dan sosial dalam masyarakat. Cara pandang seperti ini menempatkan media dalam kerangka teoretis yang lebih luas, terutama dalam hal keberadaannya secara institusional. Penelitian ini menggunakan metode Critical Discourse Analysis dari Norman Fairclough dalam melakukan kajiannya. Kerangka analisis itu juga disebut analisis kritis wacana, yang menggali teks dan konteks dari suatu wacana, dari level mikrostruktur sampai makrostruktur. Sesuai kebutuhan penelitian ini, di tingkat textual digunakan metode analisis berita yang menggabungkan skema tematik dan skematik berita dari van Dijk. Obyek penelitiannya merujuk pada pemberitaan kasus konflik sosial, dengan spesifikasi wacana berita kerusuhan berbau SARA pada era Orde Baru yang diwakili kasus Situbondo dan pada era Reformasi yang diwakili kasus Ambon. Pada tingkat discourse practice, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan redaksi harian Kompas sebagai pihak penyelenggara pemberitaan. Dan dalam pembahasan tingkat sociocultural practice peneliti melakukan studi literatur untuk memperluas konteks analisis. Pertanyaan penelitian ini dijawab lewat temuan bahwa antara ciri pemberitaan media berita nasional pada era Orde Baru dan Reformasi terdapat perbedaan, yang dapat dijelaskan lahir sebagai dampak reproduksi struktur sosial yang dialami negara Indonesia, yang muncul sebagai hasil interaksi antaragensi didalamnya. Secara spesifik, reproduksi juga terjadi dalam struktur media massa nasional, yang juga terpengaruh interaksi berbagai agensi didalamnya. Bagi kerja media berita nasional, agensi-agensi yang mungkin terlibat dalam interaksi adalah wartawan, pimpinan redaksi, pemilik modal, berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat, individuindividu dengan kepentingan tertentu (self-inflicted individuals), dan pemerintah. Dampak riil interaksi antaragensi di atas menunjukkan kinerja dan hasil produksi pemberitaan yang berbeda, dimana pemberitaan era Reformasi memiliki ciri yang lebih dinamis dibandingkan dengan pemberitaan era sebelumnya. Pada akhirnya, penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dalam kesadaran akan pola interaksi antaragensi dan struktur media berita yang akan terus berganti serta potensi berita sebagai kekuatan sosial baru, kita perlu memusatkan perhatian pada suatu agensi individual yang memegang peranan langsung terhadap produksi berita, yaitu wartawan. Kedua, media berita akan terus mengalami dinamika selama terjadi pergeseran pola interaksi dalam masyarakat. Melalui suatu proses dialektika, media berita akan kembali menjadi sarana bagi perubahan dalam masyarakat. Dan ketiga, mengenai keberadaan media berita sebagai suatu industri berkembang. Obyek penelitian ini, harian Kompas dapat menjadi contoh kasus yang menarik, terutama dalam hal perkembangannya menjadi industri besar dengan tetap mempertahankan ciri pemberitaannya yang subtle dan pragmatis."

"Persoalan realitas media hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Media tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita ke hadapan publik pembacanya, melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi atas fakta berita yang dikonstruksikan dalam kemasan sikap (politik) tertentu. Hal ini tentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pers yang senantiasa dikaitkan dengan misi dan visi institusional, peran pers sebagai Iembaga ekonomi, medium dan pemroduk informasi. Dalarrl peristiwa Sidang Interpelasi Iran dengan agenda utama maminta keterangan (klarifikasi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PBB Nomor1747 tentang pemberlan sanksi perekonomian yang lebih luas kepada Iran, karena dianggap melakukan pengayaan uranium untuk tujuan senjata pemusnah, akan terlihat sekali bagaimana Republika, Kompas dan Jurnal Nasional mengkonstruksi berita sesuai dengan cara pandang (frame)-nya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan frame media dalam mengkonstruksi berita seputar Sidang Interpelasi Iran, pada 10 Juli 2007. Dengan mengetahui perbedaan cara pandang (Fame) media, akan diketahui bagaimana orientasi politik media berdasarkan kepentingannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, yang menekankan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing media dalam rangka memaknai obyek wacana. Unit observasi yang diteliti adalah laporan utama, sebab laporan utama berisi peristiwa penting yang harus sesegera mungkin diketahui pembaca. Haail penelitian menunjukkan bahwa Republika, Kompas, dan Jurnal Nasional memiliki cara pandang (frame) yang berbeda. Republika memaknai lnterpelasi Iran tidak membuahkan hasil apapun. Langkah DPR untuk meminta keterangan Presiden SBY terkait kebijakannya mendukung Resolusi DK PBB Nomar 1747 yang sudah berlangsung selama tiga bulan lebih menjadi sia-sia. Hal itu tercermin melalui penegasan Republika bahwa Rapat lnterpelasi tidak menghasilkan keputusan Penerimaan atas penolakan dari DPR, Sebaeai koran komunitas Muslim. Republika merasa berkepentingan untuk menyuarakan aspirasi publik pembacanya yang mayoritas adalah Muslim. Kompas memaknai Interpelasi Iran sebagai ajang perdebatan antara anggota DPR yang menerima (pro) terhadap ketidakhadiran Presiden di DPR dan anngota DPR yang menolak (kontra) dan kecewa atas ketidakhadiran Presiden. Frame yang dimunculkan di hadapan khalayak adalah kontroversi diantara anggota DPR yang pro dan anggota DPR Yang kontra dengan argumen yang sama besarnya. Pendapat yang pro dan kontra ditampilkan dengan detail yang sama. Frame semacam ini menunjukkan juga bahwa Kompas nampaknya cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat dibiarkan tanpa pemaknaan dari media bersangkutan. Sementara Jurnal Nasional mempunyai frame yang berbeda dengan Kompas dan Republika. Dalam frame Jurnal Nasional Sidang lnterpelasi Iran telah selesai karena DPR telah memahami dan menerima jawaban Presiden melalui para Menteri pada Paripurna DPR, 10 Juli 2007. Artinya, masalah Interpelasi tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalan realitas media massa tidaklah sesederhana yang dibayangkan Kompleksitas kerja media semakin rumit di kala berbagai kepentingan berupaya mempengaruhi atau menekan media. Kiranya lebih bermanfaat bila intern dan ekstern pers memadukan asumsi dasar paradigma strukturai dan kultural, dengan harapan memungkinkan mendorong terwujudnya pers yang independen."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Pemerintahan Soeharto dengan rezim Orde Baru selama 32 tahun pada awal-awal kekuasaannya tclah membawa kehidupan bangsa Indonesia kc arah yang baik dengan naiknya pendapatan perkapita penduduk dan tumbuhnya ekonomi, sehingga tercipta negara yang kuat sebagai hasil dari pengelolaan pemerintahan melalui pendekatan kescjahteraan dan pendekatan keamanan. Dengan kuatnya negara, ketahanan nasional dengan sendirinyajuga kuat.Namun, dalam pcrjalanannya kemudian ternyata rezim ilu terjcbak dalam praktck-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serla mengabaikan supremasi hukum sampai akhirnya krisis moneter melanda negeri ini pada akhir tahun I997. Krisis lalu berkembang menjadi krisis ekonomi yang menjadi momentun bagi mkyat hcrsama mahasiswa untuk memaksa Soeharto turun dari jabatannya pada 2| Mei 1998.Dalam kaitan kehidupan bernegara, Orde Baru mcnaruh perhatian yang bcsar terhadap kehidupan pers nasional, termasuk pada ANTARA dengan melakukan inter#/ensi pemberitaan. Terhadap ANTARA, rezim Orde Bam melalukan intcn/cnsi dengan mengangkat dan memberhentikan pcmimpin umum/pemimpin redaksi ANTARA serta melamng berita-herila tertemu.Kondisi seperti menyebabkan ANTARA menjadi corong pcrncrintah dalam menyiarkan berita-bedta yang sesuai dengan warna pemerintah dan mengabaikan berita-berita tidak scwama_ Dcngan hegitu, ANTARA teluh turul mcnyumbang lcrciptanya ketenteraman masyarakat selama Orde Bam, arlinya ikut mcmbcri andil lerciptanya integrasi nasional yang scbctulnya rapuh_ Penelitian ini ingin mcncoba mclihal pcran apa saja yang dilakukan ANTARA selama masa Orde Baru, terutama dalam kaitannya menjaga integrasi bangsa, scbab kala itu integrasi nasional terlihal kokoh namun sebcnamya bcrsifat semu_ Pers yang terkckang membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa scsungguhnya ada banyak masalah di neged ini. Bcrbagai kcmsuhan yang lcrjadi di daerah alau berbagai praktek KKN dan penyimpangan yang dilakukan rezim Orde Baru tidak dikelahui masyarakat sebab pers tidak memberitakannya.Semua terlihat baik, sampai krisis ekonomi liba, Socharto tumbang dan pers menjadi bebas. Pada tahapan itu integrasi nasional mulai goyah dan timbul ancaman disintegrasi bangsa dengan munculnya aksi-aksi separatisme maupun kerusuhan yang bersifaz SARA di beberapa dawn.Berdasarkan pcnelitian -dengan melakukan sejumlah wawancara serta menggunakan metode kualitatif-ternyata ANTARA ikut berperan dalam membcntuk integrasi bangsa yang dilakukan dengan menggalang pendapat umum, menyiarkan berita-berita yang pro pemerintah dan lidak membuat berita berbau SARA atau penenlangan etnis. Peran ANTARA melalui pemberitaannya itu lelah turul menumbuhkan integrasi nasional dalam mcmbentuk ketahanan nasional pada masa Orde Baru, Sementara ilu tidak adanya kebebasan pers menyebabkan kelas mcnengah mencari bcrita di media aitcrnatif sepcni pers mahasiswa, pcrs asing dan internet. Infonnasi dari media-media altematif tersebut telah memberi inspirasi bagi sebagian masyarakat untuk meniru dan melakukan kcrusuhan massal.Kesimpulan yang dapat ditarik dari pcnclitian ini, adalah pcran ANTARA ternyata signilikan dalam mcnjaga intcgrasi bangsa sclama Ordc Baru bcrkuasa."

"Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memajukan dan mengubah hidup manusia dalam banyak cara. Penemuan-penemuan baru di bidang kesehatan, teknologi, pertanian, lingkungan dan lain-lain sangat bermanfaaat bagi kebaikan dan kesejahteran hidup manusia. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau iptek sekarang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Namun demikian, masyarakat sedikit sekali memahami iptek, misalnya dalam kasus mengapa pupuk kimia menyebabkan padi tumbuh lebih cepat dan menghadirkan lebih banyak? Mengapa penebangan liar dapat mengakibatkan banjir? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentunya memerlukan jawaban. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya iptek harus dibangkitkan, salah satu caranya adalah dengan mengkomunikasikan iptek melalui media massa.KOMPAS sebagai salah satu media cetak besar dan ternama di Indonesia menyadari betul fungsinya dalam memasyarakatkan iptek. Melalui misinya yaitu mencerdaskan masyarakat, harian KOMPAS mencoba mewujudkannya dengan menghadirkan satu halaman khusus untuk berita iptek yang tercakup dalam rubrik humaniora (hal 9 & 10).LIPI sering sekali ditulis di harian ini sebagai sumber berita iptek. Baik melalui hasil-hasil penelitian yang di lakukan oleh para penelitinya, maupun melalui kegiatan-kegiatan ilmiahnya wartawan KOMPAS melakukan peliputan tentang iptek. Menarik untuk diteliti apakah pemberitaan yang termuat di KOMPAS tentang LIPI sarat dengan muatan iptek, atau menulis tentang hal-hal lain seperti: organisasi LIPI, kebijakan pemerintah atau hal-hal lain di luar iptek.Penelitian ini memakai tehnik analisis isi (content analysis) yang menurut Bernard Berelson didefinisikan sebagai tehnik riset yang mendeskripsikan isi komunikasi secara objektif, sistematik dan kuantitatif. Pada umumnya, analisis isi digunakan untuk meneliti suatu trend pemberitaaan pada suatu kurun waktu tertentu, mengenai suatu tema tertentu, baik studi tunggal maupun perbandingan antara sub-sub tema. Unit analisisnya adalah berita LIPI di KOMPAS selama kurun waktu lima tahun (1999-2003). Pada dasarnya penelitian selama lima tahun (1999-2003) bertujuan untuk mengetahui seberapa sering berita LIPI dimuat di harian KOMPAS, serta berita LIPI yang sering dimuat di KOMPAS, berita iptek di bidang apa yang sering ditulis di harian KOMPAS, narasumber dari LIPI yang sering dipilih KOMPAS, cara wartawan KOMPAS mendapatkan berita LIPI dan jumlah peneliti LIPI yang menulis berita iptek di KOMPAS.Berdasarkan temuan data penelitian, terlihat bahwa:Pertama, selama kurun waktu lima pemberitaan ada sebanyak 467 berita tentang LIPI yang dimuat di harian KOMPAS, kedua berita iptek merupakan tema berita yang menonjol diberitakan selama kurun waktu tersebut dibandingkan dengan tema kebijakan pemerintah. organisasi, kegiatan dan tema lain-lain sebanyak 307 berita, ketiga bidang politik merupakan bidang yang paling mengemuka dalam pemberitaan iptek dibandingkan dengan berita di bidang pertanian dan pangan, biologi lingkungan dan kelautan, hukum, ekonomi, sosial budaya, manufaktur dan lain-lain, keempat peneliti LIPI merupakan narasumber yang paling sering dipilih sebagai sumber berita dan kelima seminar. diskusi dan lokakarya merupakan cara yang paling sering dipakan oleh wartawan KOMPAS dalam mendapatkan berita tentang LIPI.Dengan demikian, LIPI sebagai suatu institusi pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan iptek ternyata dalam pemberitaannya di KOMPAS cukup positif sebagai institusi yang giat memasyarakatkan iptek melalui media massa. Baik dari kegiatan ilmiah berupa seminar, diskusi, lokakarya ataupun dari pendapat dan ulasan para peneliti LIPI mengenai suatu isu atau masalah.viii + 140 halaman, 6 bab, 20 lampiran, 17 buku. 10 tabel, 12 gambar"

"Penelitian ini mengangkat topik tentang independensi jurnalis dan konstruksi jurnalisme profesional dalam konteks pers industrial di Indonesia pasca-Orde Baru. Keterkaitan antara ketiganya dibingkai melalui fenomena politisasi media pada momen Pemilu 2014 melalui studi kasus Media Indonesia dan Koran Sindo. Penelitian ini difokuskan pada independensi jurnalis sebagai fokus analisis. Berdasarkan temuan penelitian, konstruksi pers industrial membatasi independensi jurnalis. Keterbatasan ini didasari oleh posisi jurnalis sebagai kelas pekerja yang berkonsekuensi pada posisi tawar yang lemah dan dorongan pragmatisme jurnalis. Posisi kelas tersebut terbentuk dengan dilatari oleh adanya perubahan konstruksi jurnalisme di dalam konstruksi pers industrial. Pada akhirnya, independensi jurnalis dibatasi dengan sendirinya oleh konstruksi jurnalisme profesional.

---

This study discussed about journalist independence and journalism professional within industrial press context in post-Orde Baru Indonesia. These three points are framed within the phenomenon of politicized of the media in Indonesia national election 2014 with case study of Media Indonesia and Koran Sindo. Specifically, this study focused on the independence of journalist within the framework of analysis. Based on research findings, it can be explained that within the press industry, the journalist independence are limited, if not possible. This limitations are based on journalist?s positions as working class which have consequences to their weak bargaining positions and structured a pragmatism tendency. The class position are formed by the changing of journalism construction within the industrial press? logic. In the end, journalist?s independence are restricted by itself by the journalism professional construction."

"Maraknya pemberitaan pers tentang keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis politik, berlangsung di masa transisi dari pemerintahan Orde Baru yang menerapkan pengawasan ketat terhadap pers ke era reformasi yang diwarnai oleh euforia kebebasan pers. Pers bebas menulis, melaporkan dan memberitakan apa saja, tanpa perlu takut terhadap intimidasi pemerintah, berupa pencabutan dan pembatalan Surat 1zin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Selain itu, keterlibatan Prabowo daiam kasus penculikan aktivis politik dinilai kalangan pers laku di jual karena memenuhi kriteria layak berita, yakni mencakup unsur Conflict (menunjukkan sesuatu yang antagonis), Magnitude (peristiwa besar dan melibatkan banyak orang), Proximity (dekat dengan khalayak), Prominience (menyangkut individu atau institusi terkenal), dan Significance (peristiwa yang memiliki dampak pada manusia). Berdasarkan penilitian yang dilakukan, ditemukan persamaan dan perbedaan persepsi diantara tiga surat kabar yang diteliti, yakni Kompas, Media Indonesia, Republika. Perbedaan dan persamaan persepsi ditemukan pada lima fokus pemberitaan, yakni pernyataan Prabowo Subianto bahwa dirinya siap bertanggung jawab, pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), hasil temuan DKP bahwa Prabowo Subianto salah menganalisa Bawah Komando Operasi (BKO), sanksi administratif bagi Prabowo Subianto, dan kelanjutan pengusutan. Penelitian tesis ini menggunakan kerangka berfikir kebebasan pers untuk mengamati cara pemberitaan oleh tiga surat kabar yang diteliti. Hasil temuan menunjukkan, tiga surat kabar yang diteliti tampil cukup santun dalam bahasa, independen dalam bersikap, dan cukup ketat menerapkan prinsip jurnalistik yang berlaku universal. Ketiga surat kabar yang diteliti dinilai mampu menghindar dari jebakan euforia kebebasan pers, seperti menafikkan fakta atas hal-hal yang signifikan, mengelabui pembaca serta menyembunyikan bias dan emosi wartawan dibalik kalimat yang sifatnya merendahkan objek berita."