Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada analisis ada atau tidak adanya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aturan normatif evaluasi dan praktik evaluasi di Kota Tangerang Selatan mengindikasikan adanya suatu perbedaan. Dari sisi aturan normatif ditemukan titik-titik lemah di mana di dalam norma evaluasi cenderung tidak mendukung konsep evaluasi seperti terdapat dualisme hierarki peraturan evaluasi daerah otonom baru (DOB), pelaku evaluasi hanya melibatkan internal pemerintah daerah, dan banyaknya lembaga evaluator yang membuat kebijakan evaluasi DOB. Adapun dari sisi praktik evaluasi ditingkat empirik mengalami kesenjangan antara lain perbedaan persepsi waktu pelaksanaan evaluasi baik yang diatur di Permendagri No. 23 Tahun 2010 dan UU No. 51 Tahun 2008, tim evaluasi di tingkat provinsi tidak melakukan validasi dan verfikasi evaluasi, pengawasan lembaga evaluator lokal lemah dan monitoring hanya secara parsial, tidak dilakukan pembinaan setelah evaluasi, dan tidak ada anggaran evaluasi DOB di Kota Tangerang Selatan.

---

This thesis discusses analytical evaluation of the autonomy of South Tangerang City, which focuses on the analysis of whether there is a gap between the normative rules in the evaluation of new autonomous regions and the practice of evaluation of new autonomous regions in South Tangerang City. This study uses a descriptive qualitative research design.

The study concluded that the rules of normative evaluation and evaluation practice in South Tangerang City indicates the existence of a difference, namely in terms of normative rules is found where the weak points in the evaluation norms tend not to support the concept of evaluation as there is a hierarchy of regulatory dualism evaluation of new autonomous regions, evaluators involving only government, and many institutions that make policy evaluation of new autonomous regions (NARs).

The evaluation of the practice at the level of empirical experience of other differences in the perception gap between the execution time of the evaluation of both set in the Ministerial Regulation Number 23 of 2010 and Act Number 51 of 2008, the evaluation team at the provincial level does not perform validation and verification evaluation, supervision of weak institutions of local evaluators and partially monitoring, no coaching after the evaluation, and no NARs evaluation budget in the South Tangerang City."

"ABSTRAKKepatuhan pasien dalam melakukan pengobatan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan terapi, namun kepatuhan untuk melakukan pengobatan oleh pasien seringkah rendah, termasuk pada terapi antibakteri jangka pendek. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan pasien dalam menggunakan antibakteri yang diresepkan di tiga puskesmas wilayah timur Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode studi potong lintang. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang diberikan pada responden berusia 18 tahun ke atas dan menebus resep antibakteri di puskesmas dari tanggal 2 November-1 Desember 2010. Resep berupa sediaan solid per oral yang harus dihabiskan paling lama satu minggu. Berdasarkan data hasil penelitian 35 total responden, 13 responden (37,1%) dinyatakan patuh terhadap penggunaan antibakteri dan 22 responden (62,9%) lainnya yang dinyatakan tidak patuh. Alasan ketidakpatuhan yang paling banyak dikemukakan oleh responden yang tidak menyelesaikan pengobatan adalah sudah merasa sembuh dari penyakit sehingga merasa tidak perlu menghabiskan obat (85,7%). Selain itu, tidak ditemukan adanya hubungan antara faktor sosiodemografis, pengetahuan pasien terhadap obat, pengobatan yang kompleks, dan adanya riwayat penyakit lain dengan kepatuhan terhadap pengobatan. Studi menunjukkan tingginya angka ketidakpatuhan terhadap penggunaan antibakteri. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi masyarakat mengenai penggunaan antibakteri secara tepat untuk mencegah semakin meluasnya resistensi bakteri.

---

ABSTRACTPatient compliance is essential to determine the successful therapy. Yet, poor compliance seems to frequently occur, including compliance to short-term antibacterial therapy. The purpose of this research was to evaluate the patient compliance to antibacterial use prescribed at three public health centers in the eastem region of Tangerang Selatan. A cross sectional study was conducted on people aged 18 or older who filled antibacterial prescription at the public health centers during November 2-December 1, 2010. Prescription should contain solid oral preparations which had to be fmished by a week or less. Out of 35 respondents, 13 respondents (37.1%) were identified as fully compliant while the other 22 (62.9%) failed to meet the criteria of compliance. Most of the respondents who did not finish the medication (85.7%) stated they had been feeling well so that continuing taking medication is not necessary. Sociodemographic factors, patients knowledge to medication, complicated therapy, and presence of other disease are not related to patient compliance to antibacterial use. This study showed high noncompliance rate. Therefore, a public education is urgent regarding the proper use of antibacterial in order to prevent wider spread of bacterial resistance."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah meminimalkan risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pemeriksa intern pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu/wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori tentang audit berbasis risiko, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada perencanaan audit berbasis risiko dan dilaksanakan sesuai rencana. Saran kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko sesuai teori yang ada demikian juga kepada Pemerintah Pusat untuk membuat pedoman audit berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

---

The purpose of this thesis was to evaluate the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district. But also to determine the risk mitigation measures implemented by the inspectorate as an internal examiner of local government officials. The methods used in this study were interviewed using a questionnaire. This study concluded that the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district is not in accordance with theory of risk-based internal audit, so, it is necessary to take measures that lead to a risk-based audit planning and carried out according to plan advice to government inspectorate of South Tangerang City and district was to implement a risk-based audit planning appropriate existing theory and suggested to the central government to create a risk-based audit reports consistent with the government regulation number 60 years 2008 about Govermental System of Internal Control. "

"

Integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan puskesmas dan jejaringnya dalam penerapan ILP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada puskesmas dengan karakteristik perkotaan, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian mengadopsi kerangka konseptual pemantauan PHC oleh WHO dan teori kesiapan perubahan organisasi oleh Weiner. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesiapan ILP di Puskesmas Pamulang belum sepenuhnya siap untuk pelayanan berbasis klaster, pendekatan jejaring, dan penguatan digitalisasi. Ketersediaan sumber daya berupa SDM, infrastruktur, dan sarana prasarana belum memadai, khususnya pada level jejaring puskesmas. Kesiapan teknologi digital masih terkendala dan belum turunnya pembiayaan menjadi faktor yang menghambat persiapan ILP. Terdapat komitmen individu berupa pemahaman informasi dan penilaian positif terhadap ILP, serta komitmen organisasi melalui dukungan tata kelola berupa draft regulasi dan pembiayaan yang telah dialokasikan sebagai inisiasi penerapan ILP sehingga hambatan yang bersifat teknis diharapkan dapat diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembiayaan untuk kegiatan persiapan ILP segera diturunkan, dilakukan pemenuhan sumber daya di puskesmas dan posyandu, serta diperlukan dukungan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam penerapan ILP. Keterbatasan penelitian ini belum dapat menganalisis lebih detail kecukupan jumlah anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan sumber daya sesuai standar pelayanan untuk setiap klaster sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Integrated primary healthcare (ILP) is part of the transformation of primary healthcare aimed at improving access to quality healthcare. This study aims to analyze the readiness of community health centers (puskesmas) and their networks in implementing ILP. This research used a qualitative approach, focusing on a case study of a puskesmas in an urban setting, specifically in the operational area of Puskesmas Pamulang in South Tangerang. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document reviews. This research adopts the conceptual framework of PHC monitoring by WHO and Weiner's theory of organizational change readiness. The findings indicate that the readiness of ILP at Puskesmas Pamulang is not fully prepared for cluster-based services, networking approaches, and digitalization strengthening. Resource availability in terms of human resources, infrastructure, and facilities is inadequate, especially at the puskesmas network level. The readiness for digital technology is still constrained, and the lack of funding hampers ILP preparation. Individual commitment, demonstrated through an understanding of information and positive assessments of ILP, as well as organizational commitment evidenced by governance support such as draft regulations and allocated funding, serve as initiatives for ILP implementation, which is expected to overcome technical barriers. The study recommends prompt allocation of funding for ILP preparation, resource fulfillment in puskesmas and posyandu, and the need for cooperation and commitment from all stakeholders in ILP implementation. The limitation of the study lies in its inability to analyze in detail the adequacy of the allocated budget and resource needs according to service standards for each cluster. Further research is needed to enrich the analysis of these factors.

"

"ABSTRAKRencana tata ruang wilayah kota Tangerang Selatan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 15 tahun 2011 tentang ldquo;Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031. Penyusunan RTRW di kota Tangerang Selatan belum mempertimbangkan faktor potensi terjadinya bencana yang dapat disebabkan oleh petir. Petir merupakan gejala alamiah yang sering terjadi pada musim hujan tetapi masyarakat masih belum memahami dampak yang diakibatkan jika menyambar manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menganalisis rencana tata ruang wilayah, penggunaan tanah dan frekuensi sambaran petir dalam luasan 1 x 1 Km2 atau 100Ha, diperoleh hasil bahwa potensi sambaran petir di kota Tangerang Selatan dengan frekuensi sambaran petir kategori sangat tinggi terjadi pada grid E11, F12 dan G13. Grid E11 dan grid F12 berada di kelurahan Pondok Betung kecamatan Pondok Aren sedangkan grid G13 berada di sebagian kelurahan Pondok Betung kecamatan Pondok Aren dan sebagian kelurahan Rengas kecamatan Ciputat Timur. Total luas rencana tata ruang wilayah dalam grid-grid ini 170,21 Ha untuk pemukiman dengan kepadatan tinggi, sedangkan penggunaan tanahnya seluas 256 Ha merupakan pemukiman dengan kepadatan tinggi.

---

ABSTRACTSpatial planning of South Tangerang area is arranged in Local Regulation of South Tangerang number 15 year 2011 about Spatial Planning of South Tangerang City Year 2011 2031. The preparation of the RTRW in the South Tangerang has not considered the potential factor of the occurrence of disasters that can be caused by lightning. Lightning is a natural phenomenon that often occurs in the rainy season but its great impact is still not understood by the community especially if it grabbs human beings either directly or indirectly. By analyzing the spatial plan, the use of ground and the frequency of lightning strikes in the area of 1Km x 1Km or 100Ha, the results obtained that the potential for lightning strikes in the city of South Tangerang with very high frequency of lightning strikes occurred on the grid E11, F12 and G13. Grid E11 and grid F13 are located in Pondok Betung sub district of Pondok Aren district, while grid G13 is in part of Pondok Betung sub district in Pondok Aren district and Rengas sub district in Ciputat Timur district. The total area of spatial planning in these grids is 170.21 Ha for high density settlements, while the land use of 256 Ha is a high density settlement."

"Perubahan lingkungan yang cepat telah memaksa pemerintah daerah Pemda perkotaan mengembangkan strategi perencanaan kota yang efektif mewujudkan kenyamanan masyarakat. Tangerang Selatan Tangsel merupakan salah satu daerah yang berubah cepat, sehingga analisis perumusan strategi perencanaan kota layak huni livability di Tangsel sangat menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses serta hasil perencanaan livability di Tangsel, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang mengkolaborasikan antara perencanaan livability dan kerangka manajemen strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemda Tangsel telah berinisiatif membangun livability, yang dibuktikan dengan munculnya konsep dan tujuan livability dalam pernyataan visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD . Namun, visi dan misi tersebut tidak dilanjutkan menjadi pernyataan tujuan, sasaran strategis dan program strategis yang efektif mendukung pernyataan visi misi. Keadaan ini terjadi karena perencana tidak mengikuti aturan dalam perumusan strategi, yaitu rumusan strategi yang saling terkait dan berkesinambungan, hasil rumusan strategi pada tahap sebelumnya tidak digunakan sebagai acuan untuk merumuskan strategi selanjutnya. Menggabungkan perencanaan livability dengan manajemen strategis seperti dalam penelitian ini merupakan metode untuk menghasilkan strategi perencanaan yang efektif, yang mendukung keberhasilan pencapaian konsep livability.

---

Rapid environmental change has forced urban local governments to develop appropriate and effective urban planning strategies so that people do not lose their comfort. South Tangerang city is one of the regions in Indonesia that change fast enough, so the analysis of Tangsel 39 s livability strategy formulation is interesting. This research aims to analyze the process and result of the livability planning in South Tangerang, use qualitative method with case study approach that collaborated between the livability planning and the strategic management framework. The analysis shows that South Tangerang Local Government has had initiative to build a livable city, as evidenced by the emergence of vision and mission of livable city in the development strategy planning. However, the vision and mission are not maintained in the statement of strategic goal, objectives and strategic programs. This situation occurs because the planners do not follow the rules of strategy formulation, which is inter related and continuous inter phase formulation, the result of previous stage formulation is not used as a reference to formulate the next strategy. Combining livability planning with strategic management in this research is a method to produce an effective planning strategy, which supports the successful achievement of the livable city concept."

"Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap digital public service penting untuk keberhasilan penerimaan dan penggunaan digital public service itu sendiri. UTAUT 2 sebagai model yang menganalisis penerimaan dan penggunaan teknologi terlebih penggunaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam organisasi, seperti Pemerintahan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan strategi  smart city dengan berbagai digital public service dinilai berhasil dengan berbagai prestasi yang didapat. Digital public service terdiri dari berbagai aplikasi dan situs yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan jasa administrasi kependudukan dan jasa-jasa lain seperti perizinan, pembayaran pajak, retribusi, dll. yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bahwa model UTAUT 2 dengan penambahan variabel percaya teraplikasi pada penerimaan dan penggunaan digital public service oleh penduduk Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen kuasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model UTAUT 2 tidak teraplikasi sepenuhnya terhadap penerimaan dan penggunaan digial public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ketujuh konstruk dalam model UTAUT 2 yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, fasilitas pendukung, motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan hanya motivasi hedonis yang tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan dan perilaku penggunaan digital public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Gender, usia dan pengalaman sebagai variabel pemoderator memoderiasi variabel eksogen terhadap variabel endogen namun tidak pada semua konstruk.

---

Understanding publics acceptance towards digital public service is important for the successful acceptance and use of the digital public service itself. UTAUT 2 as a model that analyzes the acceptance and use of technology, especially the use of technology that aims to improve efficiency and effectiveness in organizations, such as government. The South Tangerang City Government has implemented a smart city strategy with various digital public services considered to be successful with various achievements. Digital public services consist of various applications and sites that allow the public to access information, population administration services and other services such as licensing, tax payments, levies, etc. provided by the Regional Government. The purpose of this research was to prove that the UTAUT 2  with the addition of variables believed was applied into acceptance and use of digital public services by residents of South Tangerang City. This research uses a quantitative approach with quasi experimental methods. The results of this study indicate that the UTAUT 2 is not fully applied into accapetance and use of the digial public service of South Tangerang City Government. The seven constructs in the UTAUT 2, performance expectations, business expectations, social influences, supporting facilities, hedonic motivation, price values and habits are only hedonic motivations that do not affect the behavioural intention and use behaviour  of digital public service in South Tangerang City Government. In addition, gender, age and experience as moderating variables modulate exogenous variables towards endogenous variables but not all constructs."

"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."