Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketua ARF pada pertemuannya yang keempat di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 27 Juli 1997 telah menyatakan diplomasi preventif akan menjadi tahap selanjutnya dari proses ARF dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu diplomasi preventif telah mulai dibahas pada pertemuan-pertemuan pada tingkat pejabat pemerintah atau pada Jalur I. Namun hingga pertemuan ARF keenam pada bulan Juli 1999 yang lalu, perkembangan yang dihasilkan masih rendah. Pokok permasalahannya adalah tidak semua anggota ARF ingin segera maju ke tahap berikutnya karena pelaksanaan diplomasi preventif memungkinkan pelaksanaan aspek-aspek multilateral sehingga membuka peluang negara lain untuk ikut campur. Di lain pihak, negara-negara ASEAN hingga saat ini masih memegang teguh prinsip non-interference. Maka tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana prospek peran diplomasi preventif di Asia Pasifik pasca Perang Dingin. Untuk itu, Penulis menggunakan pendekatan diplomasi preventif - Boutros Boutros Ghali, cooperative security - David B. Dewitt dan konsep regionalisme yang diutarakan oleh K.J. Holsty. Sedangkan metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa walaupun baru elemen-elemen umum diplomasi preventif ARF saja yang disepakati, belum sampai pada perumusan mekanisme atau instrumen diplomasi yang tepat untuk diterapkan di kawasan Asia Pasifik. Namun, peluang untuk meningkatkan tahapnya ke tahap diplomasi preventif tetap ada dan masih terbuka luas dan jika ARF mampu membawa anggotanya maju ke tahap selanjutnya (diplomasi preventif) maka ARF akan menjadi satu-satunya wadah pelaksanaan CBM, diplomasi preventif dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik, yang pada gilirannya akan membawa kawasan Asia Pasifik ke dalam suatu lingkungan yang aman dan stabil."

"ABSTRAKTetis ini membahas tentang kekalahan kekasaran Jepang pada tgl 15 Agustus 1945, seluruh anggota Militer kekaisaran Jepang serta sipil Jepang yang masih bertugas di Indonesia harus kembali ke Jepang berdasarkan perintah sekutu karena pemerintah kekaisaran Jepang dikusai oleh Maskas Besar Sekutu yg dipimpin oleh Militer Amerika Serikat kemudian semua kekuatan aparat negara Jepang jatuh ke tangan mereka.Dalam situasi yang sangat kacau-balau pasca Perang Dunia II, muncul orang-orang Jepang yang memutuskan tetap bertahan di Indoensia dan melawan bersamauntuk Kemerdekaan Indonesia. Keputusan mereka tidak berasal dari alasan politik ataukeuntungan melainkan berkeinginan yang sama dengan orang Indonesia, yakniberjuang untuk kemerdekaan Indonesia.Seusai Perang Kemerdekaan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia olehBelanda pada tanggal 27 Desember 1949, mereka tetap bertahan lalu menempuhkehidupan yang baru sebagai Warga Negara Indonesia. Pada umumnya orang-orang seperti itu disebut sebagai Japindo (Japanese- Indonesian), Zanryu Hei (Prajurit Jepangyang bertahan), Indonesia Zanryu Moto Nihonhei (Mantan Prajurit Jepang yang bertahan di Indonesia). Akan tetapi di dalam penelitian ini digunakan sebutan"Zanryusha".Setelah Perang Kemerdekaan, mereka yang memilih hidup sebagai orangIndonesia, menanggalkan identitas sebagai warga negara Jepang, menuruti aturan-aturan masyarakat Indonesia, memakai nama Indonesia untuk mereka sendiri,memakai bahasa Indonesia, menikah dengan wanita Indonesia, da mengikuti agamayang dianut oleh isterinya masing-masing.Kehidupan sehari-hari para Zanryusha setelah Perang Kemerdekaan penuhkesulitan untuk mencari nafkah. Mereka tetap tidak memilih pulang ke Jebang untukkeluar dari kemiskinan itu karena mereka tetap menganggap dirinya sebagai pembelot.Melalui kematian seorang Zanryusha pada tahun 1975, seorang Zanryusha yangbernama Kumpul N. Otsudo mulai beraktivitas untuk membangun suatu jaringan agarseluruh Zanryusha yang bertahan di Indonesia saling berkomunikasi dan tolong-menolong teman lain yang menderita kesusahan agar mereka masing-masing tidakakan jatuh ke situasi kesepian.Kegiatan yang dilakukan oleh Otsudo ini berangsur-angsur dipahami olehZanryusha yang tersebar di berbagai kawasan dalam Indonesia. Akhirnya, pada tahun1979, Yayasan Warga Persahabatan didirikan oleh 107 orang Zanryusha sebagai tempatyang bisa membangun hubungan persahabatan.

---

ABSTRACTWith the defeat of the Japanese Empire on August 15, 1945 in the World War II,the General Headquarters of Allied Forces (GHQ) headed by the United States ofAmerica put Japanese government institution under control. All of the imperial militarymembers and Japanese civilians who still had a duty in Indonesia had to return to Japanaccording to the Allied Forces" order.Despite the order and confusion after World War II, some Japanese peopledecided to stay behind in Indonesian to fight for the independence of Indonesia againstDutch. Their decision did not come from political ambition. Rather, they simply had thesame wish as Indonesian people or independence of Indonesia.Even after Indonesia regained the sovereignty from Dutch in December 1949 asa result of the Independence War, those Japanese who fought with Indonesianscontinued to sail through their new life as a citizen of Indonesia. In general, thoseJapanese were called Japindo (Japanese Indonesian), Zanryu Hei (Japanese Soldierswho stayed behind), or Indonesia Zanryu Moto Nihonhei (Japanese Soldiers left behind in Indonesia after World War Il). In this research, I call them "Zanryusha".Zanryusha gave up the citizenship of Japan, followed the rules in Indonesiansociety, used an Indonesian name for their own, spoke Indonesian language, got marriedwith an Indonesian woman, and practiced religion that was followed by their own wifein order to assimilate themselves into Indonesian society. However, their daily life afterindependence was full of difficulties in looking for earnings. In spite of poverty they were suffering from, they still chose not to go back to Japan because they wereconsidered as traitors.Through the death of a Zanryusha in 1975, Kumpul N. Otsudo decided to startworking on building a network aiming for all Zanryusha to be able to communicatewith each other and help others out with relieving difficulties and loneliness. Otsudo'sactivities and efforts gradually began to get understood by Zanryusha who werescattered in various areas in Indonesia. Finally, Yayasan Warga Persahabatan wasfounded in 1979 by 107 Zanryusha as a community where they could build good relationships."

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"Tesis ini merupakan hasil dari penelitian bidang kejepangan yang difokuskan pada penelitian bidang sosial dan sejarah, dengan sedikit menyinggung bidang politik dan hukum. Latar belakang tesis ini adalah Jepang pada masa perang Asia Pasifik 1931-1945 yang kental dengan semangat militerisme. Pada masa itu Jepang mulai mengobarkan perang atas Cina, dan atas dorongan dari kaum militer, perang dengan Cina terus berlangsung dan semakin meningkat., hingga akhirnya Jepang berhadapan dengan kekuatan AS dan Sekutu. Dunia politik dan pemerintahan, beserta seluruh implementasi dari kebijakan yang dihasilkan merupakan kepanjangan tangan dari pihak militer masa itu. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial masyarakat Jepang juga tak dapat terlepas dari militerisme. Bahkan, banyak pakar yang mengatakan bahwa Jepang adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan militerisme ke seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam melakukan ekspansi dan peperangan.Akan tetapi, ditengah kentalnya militerisme Jepang pada masa itu, dalam teks Kike Wadatsumi no Koe penulis menemukan hal yang berbeda. Kike Wadatsumi no Koe adalah kumpulan tulisan berupa catatan harian, surat-surat pribadi, surat wasiat, maupun berupa puisi yang ditulis oleh para mahasiswa Jepang yang dikirim ke medan perang. Dalam tulisan tersebut didapati banyak pandangan yang tidak setuju terhadap sikap dan kebijakan militer Jepang, dan kelompok yang tidak setuju ini merupakan golongan yang dominan. Sementara itu, pandangan sebagian kecil dari mereka menyiratkan kesan "setuju" secara tidak langsung. Penulis menyebutnya secara tidak langsung karena mereka tidak berbicara mengenai substansi dari sikap dan kebijakan militer, melainkan hanya mengungkapkan rasa bangga dan terhormat untuk melakukan sesuatu bagi tanah air mereka tercinta."

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."