Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahannya sering dijumpai oleh kreditur dewasa ini ketika ingin mengajukan permohonan pailit adalah informasi apakah debitur memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhadap kreditur lain. Ketidaktahuan kreditur terhadap informasi tersebut seringkali menghambat kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya. Permasalahan tersebut ternyata dapat diatasi oleh penasehat hukum kreditur, dengan cara melakukan perjanjian pengalihan sebagian piutang secara cessie. Akibat hukum dengan adanya perjanjian pengalihan sebagian piutang secara cessie tersebut adalah munculnya kreditur baru. Dengan adanya kreditur baru tersebut maka terpenuhilah persyaratan permohonan pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu memiliki hutang yang sudah jatuh tempo kepada 2 kreditor atau lebih, sehingga debitur dapat dipailitkan ke pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan cessie atas sebagian piutang yang dilakukan sebagai upaya untuk mempailitkan debitur, serta mencoba untuk membuktikan bahwa pembeli sebagian piutang tersebut adalah badan hukum yang memang secara sengaja dibentuk oleh kreditur utama, khususnya dalam kasus cessie atas sebagian piutang PT Daya Satya Abrasives atas PT Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT Multi Karya Usaha Bersama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya, diantaranya peraturan perundangundangan dan buku-buku terkait. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya perjanjian pengalihan sebagian piutang secara cessie tersebut adalah tidak sah (batal demi hukum) karena pelaksanaan perjanjian pengalihan sebagian piutang secara cessie tersebut telah melanggar peraturan perundangundangan, didasarkan pada itikad tidak baik dan telah merugikan pihak ketiga yaitu PT Saint Gobain Abrasives Indonesia yang telah kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan karena status kepailitan yang diperolehnya.

---

The problem often encountered by creditors today when they want to file for bankruptcy is information on whether the debtor has debts that are due to other creditors. Ignorance creditors to such information often prevent creditors to file a bankruptcy petition against the debtor. Those problems can be overcome by legal counsel creditor, by way of transfer of some receivables agreement with cessie. The legal consequences with their transfer agreement cessie portion of the receivables is the emergence of new creditors.With the new creditor of the bankruptcy petition it fulfilled the requirements set out in the Insolvency Act is a debt that is due to two or more creditors, so that the debtor can bankrupt the court to Commerce.

This study aims to determine the validity of part cessie receivables as part of efforts to mempailitkan debtors, as well as trying to prove that the buyer majority of these receivables is a legal entity that intentionally formed by the main creditor, in particular in the case of a portion of receivables cessie PT Daya Satya Abrasives on PT Saint Gobain Abrasives Indonesia to PT Multi Usaha Karya Bersama. This research was conducted qualitatively by normative research methods because using secondary data as a means of collecting data , including legislation and related books.

Results of this study we concluded that basically transfer agreement cessie most receivables are invalid ( void ) due to the implementation of the agreement transfer of some receivables cessie had violated laws and regulations , based on bad faith and has been detrimental to a third party, namely PT Saint Gobain Abrasives Indonesia who have lost their rights in the field of wealth because bankruptcy status gained."

"Dalam dunia kepailitan, tidak semua debitur dapat diajukan pailit hanya dengan orang-perorangan, melainkan membutuhkan persyaratan khusus terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atau pailit terhadap debitur tertentu, dimana Salah satunya adalah usaha yang bergerak di sektor perasuransian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang diatur lebih lanjut syarat-syarat dan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, termasuk debitur, kreditur, dan instansi tertentu seperti Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Adapun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, memperkuat peran OJK dalam mengawasi lembaga keuangan dan mengajukan permohonan pailit. Peran OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, yang mempengaruhi kepercayaan investor dan efektivitas kebijakan moneter. Studi kasus PT Adisara Wanaartha menunjukkan pentingnya peran OJK dalam mengawasi dan menegakkan hukum. Namun, di sisi lain, keputusan OJK untuk menjaga kestabilan ekonomi mengesampingkan efektivitas tuntutan pembayaran utang melalui proses kepailitan/PKPU sebagaimana dalam Putusan Nomor 240/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dari sini, Penulis menekankan pada implikasi yang timbul dari pencabutan izin usaha dengan kepailitan perusahaan asuransi, dengan menitikberatkan pada kesesuaian konsep kepailitan umum dengan kepailitan yang diterapkan OJK. Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal, dimana pokok permasalahan akan dianalisis dan diteliti berdasarkan bahan pustaka dalam rangka memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan atas permasalahan tersebut. Setelah melakukan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa implikasi yang timbul dari pencabutan izin usaha dan kepailitan perusahaan asuransi memiliki ujung yang sama, yakni penghapusan badan hukum.

---

In the realm of bankruptcy, not all debtors can be declared bankrupt by individuals alone; specific requirements must be met regarding the authority to file for Suspension of Debt Payment Obligations (“PKPU”) or bankruptcy against certain debtors, including businesses in the insurance sector. Article 2 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations further regulates the conditions and parties that can file for bankruptcy, including debtors, creditors, and certain institutions such as the Financial Services Authority (“OJK”). Additionally, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and Law Number 21 of 2011 concerning OJK strengthen OJK's role in supervising financial institutions and filing for bankruptcy. OJK's role is crucial in maintaining the stability of the financial services sector, which affects investor confidence and the effectiveness of monetary policy. The case study of PT Adisara Wanaartha highlights the importance of OJK's role in oversight and law enforcement. However, on the other hand, OJK's decisions to maintain economic stability can undermine the effectiveness of debt payment demands through bankruptcy/PKPU processes, as seen in Decision Number 240/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Here, the author emphasizes the implications arising from the revocation of business licenses and the bankruptcy of insurance companies, focusing on the alignment between general bankruptcy concepts and the bankruptcy applied by OJK. Furthermore, the research method used is doctrinal, where the main issues will be analyzed and examined based on literature to provide explanations and draw conclusions on these issues. After conducting the research, the author concludes that the implications of business license revocation and the bankruptcy of insurance companies lead to the same end, namely the dissolution of the legal entity.

"

"Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kasus ini, secara eksplisit diketahui bahwa, benturan kepentingan membuat suatu permohonan kepailitan ditolak, karena benturan kepentingan menyebabkan pembuktian dalam proses pailit menjadi tidak sederhana. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam hal analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan pada tingkat pertama.

---

The focus of this study is about conflict of interest between The Directors of Claimant and Respondent in the Case Study Number 30 Pdt.Sus.Pailit 2015 PN.Niaga.Jkt between PT. Multilines Shipping Service and PT. Multilintas Agung Perkasa. In this case, conflict of interest occured when The Director did not implementing the priciple of fiduciary duty properly. This study will also discuss about conflict of interest from ultra vires doctrine, and the legal consequences of bankruptcy petition made by The Director who has a conflict of interest based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Bankruptcy and PKPU . In this case, explicitly known that the conflict of interest have made a bankruptcy petition is denied by the court because when a conflict of interest occured, there won rsquo t be a simple justification. The method of this thesis is based on literature study with normative judicial analysis in order to analyze cases based on court jurisprudence. "