Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepulauan Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan memiliki aneka ragam latar belakang kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional.. Hal ini bisa dimengerti karena mengatur dan mengurus sejumlah orang yang semuanya memiliki ciri, kehendak dan adat-istiadat sama, tentunya jauh lebih mudah dari pada sejumlah orang yang berbeda-beda. Kiasan di atas dapat diilustrasikan secara kongkrit dengan mengambil contoh pada negara-negara yang penduduknya mayoritas memiliki unsur-unsur kebudayaan homogin. Jepang misalnya, adalah suatu negara yang telah sukses dalam mencapai kemakmuran, karena kemajuan ekonominya cukup pesat jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Diantara berbagai hal yang merupakan pendorong bagi kemakmuran Jepang adalah keseragaman kebudayaan dan bahasanya, sehingga memudahkan bangsa tersebut untuk berkomunikasi dan menyusun perencanaan pembangunannya. Indonesia memiliki heteroginitas kebudayaan sangat kompleks, sebab keanekaragaman di Indonesia sangat khas, dimana masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, selain terdiri dari nilai-nilai dan aturanaturan tertentu juga terdiri dari kepercayaan-kepercayaan tertentu serta pengetahuan tertentu yang merupakan warisan dari nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan. Masing-masing suku bangsa juga mempunyai bahasa sendiri,dan, ini, yang amat penting, mempunyai wilayah tempat pemukiman (tanah air) sendiri. Masalah keanekaragaman di atas pada umumnya mudah sekali menimbulkan salah faham antar suku bangsa, dan pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertentangan sosial yang mengacu pada rasialisme, sukuisme dan keagamaan. Untuk itu permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, adalah bagaimana memantapkan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa."

"Setiap bangsa dan negara selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk maksud tersebut diselenggarakan sistem pertahanan keamanan negara. Agar pelaksanakan sistem pertahanan keamanan dapat terlaksana dengan baik, maka setiap warga negara harus memiliki kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap warga negara, yang paling efektif ialah melalui jalur pendidikan, yang disebut sebagai "Pendidikan Pendahuluan Bela Negara".Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, diberikan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sedangkan tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.Proses penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dikalangan mahasiswa akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila mereka bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan. Guna mengetahui apakah mahasiswa bersikap "favorable" atau tidak terhadap Pendidikan Kewiraan, maka diperlukan pengukuran sikap mereka terhadap Pendidikan Kewiraan. Penelitian dilakukan pada awal Maret hingga akhir Mei 1997 di wilayah DKI Jakarta. Responden utama dalam penelitian ini ialah mahasiswa Jakarta, dengan sampel 100 mahasiswa, yang berasal dari 1 Perguruan Tinggi Negeri, 1 Sekolah Tinggi Kedinasan, dan 3 Perguruan Tinggi Swasta; yang dilakukan secara "non-probability sampling". Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan skala Likert, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik "Chi-Square" dan "Contingency coefficient", dengan taraf signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95 %.Hasil penelitian menunjukkan secara kuantitatif 74 % mahasiswa Jakarta bersikap "favorable" dan yang bersikap "unfavorable" hanya 26% saja. Secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan tergolong "favorable" dengan "intensitas lemah", dengan nilai sikap rata-rata 85,49 ± 25,39, sedangkan estimasi terhadap populasi jangka panjang 80,02 < µ < 90,47. Tes hipotesis menunjukkan; motivasi dan perasaan sebagai faktor internal--mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan. Sedangkan faktor eksternal yang mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan ialah . Pertama, dosen, mencakup : Penampilan dosen, kemampuan dosen, dan keterbukaan dosen.Kadua, pemahaman (pengetahuan) anggota keluarga tentang Pendidikan Kewiraan.Mengingat jumlah mahasiswa Jakarta yang bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan lebih banyak dari pada yang bersikap "unfavorable", maka Pendidikan Kewiraan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan nasional.Sekalipun demikian--secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan intensitasnya masih tergolong lemah, sehingga perlu ditingkatkan. Karena sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan sangat berkaitan dengan faktor dosen Kewiraan dan materi Pendidikan Kewiraan, maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas maupun kuantitas dosen Kewiraan serta perlu adanya kaji ulang terhadap materi Pendidikan Kewiraan secara terus menerus."

"Penelitian ini secara khusus membahas mengenai pendidikan kewiraan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pendidikan pendahuluan bela negara dalam bentuk pendidikan kewiraan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru dan sempat menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah bermaksud menanamkan doktrin dan strategi pertahanan keamanan (hankam) kepada mahasiswa agar menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai kesadaran nasional dan kecintaan tanah air dalam rangka membela bangsa dan negara. Kajian ini ditulis menggunakan metode sejarah dengan membaca ulang buku teks dari modul pembelajaran dan wawancara dengan dosen serta mahasiswa yang aktif pada rentang waktu tahun 1989–1998. Hasilnya ditemukan bahwa unsur-unsur pendidikan kewiraan, seperti materi ajaran, cara dosen mengajar, dan respons mahasiswa berpengaruh terhadap upaya indoktrinasi pemerintah Orde Baru. Materi pembelajaran sebagian besar menyinggung konsep hankam yang umumnya hadir pada aktivitas bela negara secara fisik sehingga tidak relevan dengan kehidupan mahasiswa. Kesan materi yang militeristik juga diperkuat dengan keberadaan dosen kewiraan dari kalangan ABRI. Di samping itu, metode teacher center menyebabkan proses pembelajaran yang satu arah. Dari materi dan metode ajaran tersebut, pada akhirnya memunculkan ketidaksesuaian antara harapan pemerintah untuk menanamkan nilai bela negara dan pendapat mahasiswa yang menghubungkan pendidikan ini dengan pendidikan militer.

---

This research notably examines the kewiraan course at Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. During the New Order era, a preliminary state defense education program in the form of kewiraan course became a part of the national educational system and was once a compulsory subject for university students in Indonesia. The government sought to instill the doctrine and strategy of defense and security in students in the hope that they would become Indonesian citizens with national awareness and a spirit of patriotism in order to defend the nation and state. This study was written using the historical method by reviewing learning modules' textbooks and conducting interviews with lecturers and former students who were active between 1989 and 1998. The results found that elements of kewiraan course, such as teaching materials, lecturers' delivery, and student responses influenced the New Order government's attempts at indoctrination. Most of the learning materials touched on the concept of defense and security that was typically present in physical defense activities, therefore it was not pertinent to student life. The sense of militaristic in the materials was also added by the presence of kewiraan lecturers from the Armed Forces. In addition, the teacher-centered method led to a one-way learning process. In the end, there was a discrepancy between the government's objectives to instill the value of defending the country and the thoughts of students who associated this course with military education based on the materials and teaching methods."