Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Tema penulisan ini berusaha melihat kuatnya dukungan dan kepentingan Amerika Serikat atas Indonesia selama tahun 1975-an. Terutama dalam masa Presiden Jimmy Carter (1976 - 1980) dimana ia meneruskan kebijakan oleh pemerintahan sebelumnya, Gerald Ford (1974 -- 1976), yakni dukungan penuh atas integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia. Walaupun integrasi Timtim di pertanyakan oleh banyak anggota Kongres Amerika Serikat, tapi pemerintahan Carter tetap terus melanjutkan hubungan baik( antara Amerika Serikat dengan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Presiden Ford. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini menempuh metode umum dalam historiografi. Diantaranya, heuristik penyelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penulisan. Baik dalam segi sumber skunder maupun primer. Kedua, kritik sumber kemudian dilakukan guna memilah dan meneliti lebih jauh atas sumber-sumber yang digunakan, baik secara isi materi sumber maupun kondisi luar dari sumber tersebut. Ketiga, intrepretasi dilakukan agar dapat memberikan penganalisaan terhadap sumber dan pembahasan topik. Terakhir merupakan metode, historiography yakni deskritif - analisis history secara kronologis. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan penganalisaan atas masalah tersebut. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Timtim, dalam memberikan bantuan kepada Indonesia, Presiden Carter juga meminta Indonesia untuk menegakkan HAM. Tetapi tidak terkait dengan masalah integrasi Timtim, melainkan mendesak Indonesia agar melepaskan semua tahanan para anggota eks. PKI golongan B yang berjumlah ribuan orang dari seluruh penjara di Indonesia jika ada. Permintaan Amerika Serikat ini tentu saja dipenuhi oleh Indonesia karena masalah Timtim lebih membutuhkan perhatian seriu.s daripada mengurusi tahanan eks PKI, pada masa itu. Selain itu, Indonesia juga memerlukan dukungan politik luar negeri dari Amerika Serikat demi memperlancar mengatasi konflik di Timtim. Walaupun Indonesia menanggung korban jiwa dan harta yang tidak sedikit."