Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepolisian Negara Republik Indonesia telah mencapai usia ke-58, dimana padausia ini adalah usia yang bisa dikatakan dewasa dalam suatu perkembangan sebuahorganisasi. Dalam usia yang sudah semakin dewasa ini, Polri semakin berusahamembenahi diri dalam segala bidang, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.Masyarakat yang semakin kritis dan maju, menginginkan aparat Polri-nya untukmenjadi Polri yang mandiri dan profesional. Semenjak Polri berpisah dari ABRI, Polrisemakin berusaha untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya. Telah banyak caradan usaha yang dilakukan untuk itu.Walaupun demikian, banyak faktor yang harus diperhatikan pada individu itusendiri. Selain penguasaan pengetahuan tentang kepolisian dan masyarakat, harusdiperhatikan juga masalah kesejahteraan anggota Polri. Masalah ini merupakan masalahyang sangat penting dan fundamental bagi setiap orang di dunia timur seperti Indonesia.Sebagai aparat negara penegak hukum, akan sangat berbahaya bila kesejahteraanmereka tidak diperhatikan atau dalam tingkat rendah karena bukan tidak mungkin merekaakan menggunakan hukum itu sendiri untuk tujuan yang tidak kita kehendaki bersama(Korry, dalam Kunarto, 1995).Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkatkesejahteraan subyektif anggota Polri, terutama yang masih melajang pada masa dewasamuda di Jakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tehnik incidentalsampling. Sampel berjumlah 108 orang yang bertugas di wilayah hukum Jakarta danberpangkat Tamtama, Bintara dan Perwira. Alat ukur yang digunakan berbentukkuesioner yang peneliti susun berdasarkan dimensi-dimensi yang membentukkesejahteraan subyektif. Untuk melihat gambaran umum dari tingkat kesejahteraansubyektif anggota Polri ini, dilakukan tehnik perhitungan nilai rata-rata dari seluruhkuesioner.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan anggota Polriyang melajang pada masa dewasa muda di Jakarta berada pada tingkat yang agak tinggi.Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Diantaranya yaitu kurangnyaperilaku asertif dari anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, aktivitasyang cenderung monoton, neflected appraisal dari lingkungan sekitar atau masyarakatyang sudah melabel Polri bahwa Polri bukan untuk masyarakat, kurangnya dukungansosial untuk Polri guna merubah dirinya serta kurangnya sumber daya yang ada dalamtubuh Polri dan anggotanya. Terutama untuk sumber daya materi, harus diberi perhatianlebih karena gaji polisi kita hanya 26 % dari gaji pegawai keuangan negara, padahalstandar PBB, gaji anggota polisi harus di atas gaji pegawai bank atau keuangan negarauntuk menciptakan polisi yang professional (Tabah, 2002).Dengan meningkatkan kesejahteraan subyektif anggota Polri, merupakan salahsatu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan oleh Polri untuk dapat mencapai Polriyang mandiri, Polri professional yang diidam-idamkan masyarakat Indonesia selama ini. "

"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenaikesejahteraan subyektif ibu rumah tangga dan ibu bekerja di Jakarta serta untukmengetahui perbedaannya antara kedua kelompok subyek penelitian tersebut.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan yang mengatakan bahwa banyakkonflik yang timbul terhadap ibu yang berperan ganda. Namun, hasil-hasilpenelitian terdahulu justru mengungkapkan bahwa peran sebagai ibu rumahtangga penuh dapat menimbulkan gangguan psikologis (Steil & Turetsky,,Bernard; Baruch, Bamett & Rivers dalam linger & Crawford, 1992). Untuk itu,penulis ingin melihat bagaimana kesejahteraan subyektif ibu rumah tangga danibu bekerja di kota Jakarta.Mat ukur yang dipergunakan dalara penelitian ini adalah Satisfaction WithLife Scale dari Pavot & Diener (1993) untuk mengukur kepuasan hidup dan alatukur Positive Affect Negative Affect Schedule dari Watson, et al. (1988) untuk mengukur afek menyenangkan dan afek tidak menyenangkan. Jumlah subyekdalam peneiitian ini adalah 80 orang, terdiri dari 40 orang ibu nimah tangga dan40 orang ibu bekerja. Perhitungan statistik yang dipergunakan adalah t-test untuksampel yang tidak berhubungan.Hasil dari peneiitian menerima hipotesa altematif yaitu ada perbedaankesejahteraan subyektif yang signifikan antara kelompok subyek ibu mraahtangga dengan kelompok subyek ibu bekerja di Jakarta dimana kesejahteraansubyektif kelompok subyek ibu bekerja lebih tinggi dari kelompok subyek iburumah tangga. Untuk hasil tambahan, pada subyek peneiitian tidak ada perbedaankesejahteraan subyektif yang signifikan berdasarkan usia subyek, usia pernikahandan jumlah anak.Kesimpulan yang diperoleh dari peneiitian ini yaitu peran sebagai ibubekerja dengan berbagai aktivitas yang memiliki tantangan dan membutuhkanketrampilan yang cukup banyak serta kompleks adalah lebih baik dari pada peransebagai ibu rumah tangga yang cenderung menjalankan kegiatan yang rutin sertamembosankan. Saran yang diberikan peneliti adalah agar melihat pula variabelatau aspek lain untuk dikaitkan dalam variabel kesejahteraan subyektif, Jadi tidakhanya meneliti dari peran ibu saja. Selain itu, sebaiknya teknik pada alat ukuryang digunakan tidak hanya self-report, tetapi juga ditambah dengan teknik lainseperti wawancara agar tidak terjadi faking good. Peneiitian kesejahteraansubyektif ini juga sebaiknya tidak dilakukan pada kondisi krisis ekonomi yangberat seperti sekarang ini karena dapat menirabulkan bias pada data yangdiperoleh."

"Pelaksanaan Orasional Kepolisian dalarn rangka menanggulangi kejahatan yang semakin meningkat dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan Sat Brimobda. Pemanfaatan Sat Brimobda dalam kegiatan Operasional Kepolisian cukup beralasan, mengingat penggun an satuan ini merupakan suatu bentuk perkuatan.Namun dalam upaya memaduan satuan Reserse dan satuan Brimob tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan ber:upa ketidakselarasan pola tindak. Melalui penyempurnaan pola tindak Satuan Brimob dan Satuan Reserse pada Unit Resmob dan pemenuhan empat prasyarat fungsienal sebagai sistem Ke as maka akan tergambar dan terkategori struktur hubungan kerjasama, sekaligus berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi.Adapun masalah penelitiannya adalah mengenai orientasi tindakan sosial antara Brimob dan Reserse pada Unit Resmob Dit Serse Polda Metm Jaya dan pemenuhan empat prasyarat fungsional yang dicapai sebagai sistem kerjasama yang seimbang.Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pola tindak dan pemenuhan empat prasyarat fungsional Satuan Brimob dan Satuan Reserse. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati , tekhnik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara terstruktur ataupun spontan dalam rangkaian pengamatanterlibat."

"Telah lama disepakati bahwa keberhasilan tugas-tugas kepolisian salah satunya ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Rahardjo & Tabah, 1993). Namun di pihak lain, tingkat partisipasi itu sendiri nampaknya ditentukan pula oleh variabel lain seperti pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun pengetahuan masing-masing individu pada khususnya mengenai peran polisi, kemampuan serta kewenangan polisional yang dimilikinya. Bila dikhususkan pada kualitas pengetahuan individu baik terhadap peran polisi, kemampuan maupun terhadap kewenangan polisional itu sendiri, nampaknya banyak ditentukan oleh bagaimana hal-hal tersebut di atas dikomunikasikan ke masyarakat. Komunikasi tersebut tentulah dapat terjadi melalui suatu proses penginformasian maupun pencitraan yang dilakukan entah oleh individu polisi itu sendiri ataupun oleh Poiri sebagai organisasi kepolisian, baik secara sengaja atau langsung (misalnya dalam suatu forum penyuluhan) maupun tidak sengaja atau tidak langsung (dengan kata lain melalui penampilan para anggota polisi sehari-harinya). Demikian pula pengkomunikasian itu dapat berlangsung secara teratur (misalnya bila seseorang tengah ikut dalam suatu program pendidikan yang diadakan oleh kepolisian), setengah teratur {misalnya, tatkala seseorang tengah belajar ilmu hukum dan sesekali pasti membicarakan tentang polisi) ataupun tidak teratur sama sekali (tergantung dari seberapa mungkin seseorang terlibat sebagai obyek kegiatan kepolisian berkaitan dengan aktivitas kesehariannya). Kebervariasian tersebut di atas nampaknya cukup wajar terjadi mengingat kompleksnya peran, kemampuan serta kewenangan polisi itu sendiri saat berinteraksi dengan masyarakatnya. Kenyataan bahwa polisi bertugas dan juga tinggal berbaur di tengah masyarakat juga sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan kalangan yang lebih luas terhadapnya. Dalam kaitan itu perlu disebutkan bahwa bila peran polisi sebagai elemen sistem peradilan pidana saja, katakanlah sebagai penumpas kejahatan, yang terlalu banyak diperlihatkan (khususnya oleh media-massa), maka peran, kemampuan maupun kewenangan polisi yang lain (yakni bidang non penegakan hukum) sulit tumbuh atau tidak akan dikenal dalam struktur kognisi seseorang. Demikian pula bila media-massa senantiasa menginformasikan secara intens citra anggota polisi yang korup saja, tak pelak hal itu akan mempengaruhi dengan cara bagaimana seorang yang awam dalam bidang ini kemudian secara serba sedikit dapat memahami profil orang-orang yang seharusnya bertugas memelihara ketertiban mereka. Bisa diduga bahwa proses di ataslah yang juga terjadi saat seseorang mengembangkan dan memelihara stereotipi tertentu tentang polisi. Stereotipi secara psikologis adalah konsep yang dibangun berdasarkan anggapan (belief) serta persepsi, dan bukannya oleh pengetahuan yang benar atau sahih tentang obyek tertentu (Sarwono, 1996). Singkatnya, orang dapat membangun pengetahuan tentang polisi berdasarkan isyu atau anggapan `miring' bahkan salah tentang polisi atau yang lain berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, secara teoritis, anggapan yang benar dapat saja terjadi walaupun faktanya tidak sejalan atau salah sama sekali."

"Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII,tahun 1999, Undang-undang Nomor 212002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Keppres Nomor 700002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri,Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004."