Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UUPM telah mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi semua perusahaan penanaman modal. UUPM dan dan peraturan turunannya juga telah mewajibkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perusahaan penanaman modal di bidang usaha tertentu. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang tengah berkembang di dunia usaha. Meskipun keberadaannya dalam ranah hukum masih diberdebatkan, diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi dapat membantu perkembangan UMKM secara berkesinambungan. Namun demikian, banyak hal yang masih perlu diatur secara rinci dan khusus yang melibatkan beberapa instansi pemerintah yang berbeda sehingga pengaturan tersebut dapat menjadi lebih efektif terhadap kegiatan UMKM.

---

The Indonesian Direct Investment Law (UUPM) has obligated Corporate Social Responsibility to be conducted by all direct investment companies. UUPM and its subsidiary laws and regulations have also obligated direct investment companies in specific lines of business to have partnership with Micro, Small, and Medium Enterprises. Corporate Social Responsibility is still a developing concept within a business framework. Although its presence in the law realm is still debatable, its mandatory nature within the Indonesian Direct Investment Law can support the development of Micro, Small and Medium Enterprises continuously. However, there are still a lot of aspects of Corporate Social Responsibility need to be regulated further in which should involve the synergy of different government agencies so that the laws and regulations on Corporate Social Responsibility can be effective to the Micro, Small and Medium Enterprises activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam penelitian menggunakan metode survei dengan mengambil sampel dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain, dengan jumlah responden sebanyak 65 orang nasabah. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan pembiayaan al-qardhul al-hasan berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah kecil dan menengah."

"Penelitian ini menganalisis strategi terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi menciptakan tuntutan bagi perusahan-perusahan besar di Indonesia untuk ikut serta memberdayakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, termasuk di dalamnya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, di mana peneliti memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, Laporan Tahunan perusahaan BUMN, dan sumber kredibel lainnya. Data utama yag digunakan dalam analisis strategi ini bersumber dari Laporan Tahunan 38 perusahaan BUMN tahun 2021-2022. Data kemudian dikaitkan dengan teori strategi penerapan TJSL. Hal ini untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian terdahulu yang lebih luas. Hasil kajian literatur dan analisis memperlihatkan implementasi program TJSL BUMN yang dilakukan oleh Perusahaan naungan BUMN dengan target pelaku UMKM mayoritas menggunakan percampuran dari citizenship strategy yang memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan itu sendiri, dan reciprocal strategy yang memiliki fokus memenuhi tujuan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial, moral, dan lingkungan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa strategi TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dalam upaya mendukung perkembangan UMKM difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan secara luas serta memenuhi ekspektasi sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dengan jenis implementasi TJSL Perusahaan BUMN. Bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian ini memberikan pemahaman terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, terutama di lingkup makro dan kebijakan sosial.

---

This research analyzes the strategy of the Environmental Social Responsibility (CSR) Program by State-Owned Enterprises (SOEs) towards empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The large number of MSMEs in Indonesia accompanied by high employment creates demands for large companies in Indonesia to participate in empowering MSME actors. In connection with these two matters, SOEs in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises have an obligation to implement TJSL, including supporting the empowerment of MSMEs. This research uses the literature review method, in which researchers obtain data from journals, books, articles, Annual Reports of state-owned companies, and other credible sources. The main data used in analyzing this strategy comes from the Annual Reports of 38 state-owned companies in 2021-2022. The data is then linked to the theory of the strategy for implementing CSR. This is to get a broader picture of previous research. The results of the literature review and analysis show that the implementation of SOE TJSL programs carried out by SOE companies targeting MSMEs mostly uses a mixture of citizenship strategies that have a primary focus on meeting the needs of all stakeholders including the company itself, and reciprocal strategies that have a focus on meeting economic goals as well as social, moral and environmental expectations from the community. It can be seen that the CSR strategies undertaken by state-owned companies in an effort to support the development of MSMEs are focused on the needs of stakeholders at large as well as fulfilling expectations as a company under the auspices of SOEs. This research can be a reference in providing an overview related to the type of implementation of TJSL for state-owned companies. For Social Welfare Science, this research provides an understanding related to Environmental Social Responsibility, especially in the macro scope and social policy."

"Berkembangnya financial technology di Indonesia telah melahirkan alternatif pendanaan baru bagi UMKM, yaitu melalui peer to peer lending P2P lending . P2P lending mempermudah UMKM untuk dipertemukan dengan pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, keberadaan P2P lending disebut juga sebagai alternatif investasi baru. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan P2P lending berdasarkan hukum di Indonesia dan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam pendanaan pinjaman pada P2P lending. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian yang menitikberatkan pada sifat eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan P2P lending di Indonesia berpedoman pada POJK dan KUHPER. Pada praktiknya, pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut dilakukan penyesuaian. Kemudian, oleh karena di POJK tidak diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus diatur pada perjanjian, tanggung jawab hukum yang diemban oleh para pihak juga berbeda-beda di tiap penyelenggara. Akan tetapi, pada praktiknya, pemberi pinjaman tidak mengetahui tanggung jawab hukumnya terhadap penerima pinjaman.

---

The development of financial technology in Indonesia has created a new alternative funding resource for small and medium enterprises SME , which called peer to peer lending P2P lending. P2P lending has made it easier for SME to get connected with the potential lender or funder. On the lender rsquo s side, the presence of P2P lending also called as the new alternative investment method.

This thesis discusses about the P2P lending regulation based on Indonesian law and the legal responsibilities of the parties involved in the credit funding through P2P lending host. The research method used in this study is juridical normative, with the typology focuses on the explanatory nature.

The result of this study shows that P2P lending in Indonesia regulated by Financial Services Authority of Indonesia Rules and Civil Code of Indonesia. In practice, there are several adjustments in the implementation of those rules. Furthermore, because of the unspecified regulation, each party holds different legal responsibilities when involved in credit funding through different P2P lending host. Yet, in practice, the lenders usually remain unknown of their legal responsibilities towards the borrower whom they lend their money to."

"ABSTRAKDalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai Resource-Based View RBV telah memperoleh perhatian banyak pihak. Konstruk yang menjelaskan bagaimana sumber daya internal perusahaan mempengaruhi performa perusahaan menjadi menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh keunggulan posisional terhadap performa perusahaan, dengan orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan kualitas sumber daya manusia sebagai indikator-indikator reflektif bagi konstruk keunggulan posisional. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang beroperasi pada industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya pada industri hulu, yang kebanyakan menjadi mitra bagi operator-operator besar telekomunikasi di Indonesia. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Structural Equation Model SEM . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan kualitas sumber daya manusia adalah memang benar indikator reflektif yang positif bagi keunggulan posisional, dan keunggulan posisional pada gilirannya berpengaruh positif terhadap performa perusahaan.

---

ABSTRACTIn the last few decades, research on Resource Based View RBV has received the attention of many parties. The construct that explains how company rsquo s internal resources affect company rsquo s performance becomes an interesting subject to be studied further. This study was conducted to analyze the effect of company rsquo s positional advantage on company rsquo s performance, with market orientation, entrepreneurial orientation, and human capital as the indicators of positional advantage. Respondents in this study were the owner of SMEs engaged in telecommunication industry in Indonesia, especially in the upstream level, which mostly are the suppliers of major telecommunication operators in Indonesia. Structural Equation Model SEM is used as data processing method. The results of this study indicate that market orientation, entrepreneurial orientation, and human capital are indeed the positive indicators of positional advantage, and positional advantage has a positive effect on company performance."

"Keadaan yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah di satu pihak mereka memerlukan aset yang likuid (cas/i), sementara di sisi lain perusahaan memiliki piutang atau tagihan dalam jumlah yang besar namun tidak likuid. Bagi perusahaan berbentuk perbankan, juga sering dihadapi persoalan mismatch antara jangka waktu sumber dana (berupa produk simpanan) dengan jangka waktu kredit. Bank-bank juga meghadapi kesulitan untuk meningkatkan modal sesuai peraturan yang berlaku apabila hendak melakukan ekspansi kredit.Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, cara yang kini populer digunakan oleh perusahaan dan perbankan, terutama di negara-negara maju, adalah dengan melakukan sekuritisasi aset (assets securitization atau securitization ofassett). Pada dasarnya sekuritisasi aset adalah proses mengubah aset keuangan (piutang dan/atau tagihan) menjadi efek yang dapat diperjualbelikan dengan menggunakan aset keuangan tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada para pemodal.Dalam proses sekuritisasi, pemilik aset keuangan (disebut "Kreditur Awal") mengalihkan aset keuangan yang telah dikumpulkan dalam satu paket {poo/ o f assets) kepada Specia/ Purpose Vehide ("SPV") yang khusus dibentuk untuk transaksi sekuritisasi. Untuk membiayai perolehan aset keuangan dari Kreditur Awal, SPV menerbitkan efek yang dijual kepada para pemodal dengan menggunakan portofolio aset keuangan dimaksud sebagai jaminan (underlying assets,).Hasil penjualan efek tersebut dibayarkan oleh SPV kepada Kreditur Awal, sedangkan alur kas (cash floW) dari aset keuangan dimaksud akan dibayarkan oleh SPV kepada pemodal. Oleh karena efek yang diterbitkan dalam proses sekuritisasi dijamin dengan portofolio aset keuangan, maka efek tersebut dikenal dengan nama "efek beragun aset" (asset-backed securfties). Berdasarkan jenis underlying assets, efek beragun aset dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu "mortgage-backed securities" untuk underlying assets berupa mortgage dan "asset-backed securities" untuk underlying assets selain berupa mortgage.Peraturan pasar modal Indonesia menentukan bahwa SPV harus berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, KIK bukan merupakan badan hukum sehingga Manajer Investasi dan Bank Kustodian memikul tanggung jawab hukum atas investasi pemodal. Pengalihan aset keuangan dari Kreditur Awal kepada KIK dimaksudkan untuk menghindari risiko kebangkrutan Kreditur Awal sehingga kelancaran pembayaran kepada para pemodal menjadi terjamin."

"Tesis ini membahas mengenai kriteria evaluasi investasi yang diterapkan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam mengambil keputusan investasi atas Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee. Pada tesis ini, peneliti menggunakan benchmarking pada kriteria evaluasi investasi (investment evaluation criteria) yang digunakan oleh PMV dalam menganalisa dan menetapkan PPU mereka. Secara keseluruhan, terhimpun 12 kriteria. Dari literatur diperoleh untuk berinvestasi di AS disyaratkan 10 dari 12 kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa PMV di Amerika Serikat memiliki persyaratan kriteria evaluasi investasi yang lebih banyak dan ketat dibandingkan negara lain. Di bawahnya terdapat Singapura yang memiliki 8 kriteria, Eropa 6 kriteria, Kanada 5 kriteria dan wilayah Asia Pasifik 4 kriteria. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa Indonesia memiliki 8 kriteria dari 12 kriteria. Penelitian ini didukung oleh analisis terhadap data dokumen, observasi dan wawancara.

---

This thesis discusses about the investment evaluation criteria employed by Venture Capital Firms (VCF) in deciding to invest on potential investee companies. For this thesis, the researcher utilized investment evaluation criteria used by VCFs in analyzing and determining their investee portfolio as a benchmark. In total, 12 investment evaluation criteria are observed. From literature, it was discovered that VCFs in the US considered 10 out of the 12 criteria to be significant. This shows that VCFs in the US stricter and more rigorous when it comes to investment criteria compared to their counterparts in the study. Singapore comes second with 8 criteria, followed by Europe with 6 criteria, Canada with 5 criteria, and the Asia Pacific region with only 4 criteria that they consider to be significant. Based on the findings of this study, VCFs in Indonesia considers 8 criteria to be significant. This research is supported with analysis of the data, comprehensive observation, and in-depth interview."