Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu tolok ukur kehidupan demokrasi dalam suatu negara adalah seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam kehidupan politiknya, Partisipasi ini dapat dilihat dari berbagai aspek dunana salah satunya adalah hak menyatakan pendapat dalam sebuah media pers. Namun, dalam realitas sehari-hari, ternyata berpendapat secara terbuka terkadang Itu sebabnya, terdapat surat- (tidak beridentitas lengkap) membuat orang merasa was-was. surat atau komentar yang anonim dalam rubrik surat pembaca pada sebagian besar media pers di Indonesia. Karakteristik serta hubungan antara anonimitas dan materi isi komentar yang dimuat dalam Majalah Berita Mingguan TEMPO inilah yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan metode analisis isi. Berangkat dari asumsi dasar bahwa materi isi komentar pembaca mempengaruhi anonimitas sebuah komentar, maka penulis ingin mengetahui apakan ada signifikansi antara keduanya. Pengujian signifikansi antara dua variabel tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus chi kuadrat. Dari hasil analisis penelitian ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan antara anun.unitas dengan materi isi komentar yang ditulisnya. komentar anonim cenderung tidak mengandung hal-hal yang dianggap rawan atau mengganggu stabilitas nasional, meskipun banyak diantara komentar anonim tersebut yang berisi penyejab adanya anonimitas kolateral dan vertikal yang masih ada kritik. Salah satu komentar ini adalan budaya pada sebagian masyarakat Indonesia."

"Berita adalah salah satu sumber informasi bagi seseorang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dilingkungan wilayah daerah, bahkan negara tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, berita juga digunakan sebagai jendela untuk melihat sisi lain dunia, yang tidak bisa dilihat dengan panca indera yang kita miliki. Berita juga menjadi alat penyebaran nilai dan budaya. Selain juga menjadi ajang adu pendapat bagi para politisi dan intelektual. Para komunikator Massa sadar akan hal itu, namun mereka juga menyadari akan kekuatannya membentuk opini publik atas suatu permasalahan atau isu tertentu. Melalui media yang mereka kendalikan, para komunikator berusaha memberikan kepuasan akan informasi kepada khalayak dengan menyajikan selengkap mungkin fakta, peristiwa, laporan dan permasalahan yang tengah berkembang dalam masyarakat."

"Ada sekurangnya dua konteks perubahan pada masa iransisi di Indonesia yang paling berpengamh; perubahan sistem media, dan refomiasi fungsi iegislatif. Sistem media pasca Orde Baru yang berubah kearah paradigma pers bebas berimplikasi pada struktur kebijakan media, struktur industri media, struktur isi media dan struktur khalayak media. Reformasi fungsi Iegislatif ditandai dengan semakin leluasanya parlemen memerankan diri sebagai fungsi keseimbangan bagi eksekutif. Namun perubahan itu tidak disertai dengan kualitas media yang baik dan mental para anggota Iegislatif (DPR-Rl) yang seharusnya lebih sensilif pada kepentingan masyarakat daripada urusan elit politik. Atas dasar konteks tersebul, perlu dikaji sejauhmana iklim kebebasan pers mernbuat anggota legislatif lebih sensitif pada permasalahan-permasalahan kebangsaan. Penelitian ini ingin mengetahui agenda media dan karekteristik isu yang menoniol serta hubungannya dengan perhatian anggota DPR-Ri pada isu-isu nasional.Teori yang dikaii untuk peneiitian ini melipuli teori-ori tentang efek media massa pada publik. Dari tiga katagori teori efek media; efek kuat, efek moderat dan efek iemah, teori efek moderat lebih banyak digunakan dalam menielaskan efek media massa dalam memindahkan perhatian publik tentang isu-isu yang diliput. Model dependensi Ball-Rokeach dan DeF|our (1976 dan 1989) menjelaskan hubungan sistem ketergantungan sistem media dengan efek kognitif, afektif dan behavioral publik yang dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan individu dalam sebuah isu. Selanjutnya dikaji beberapa model agenda setting antara lain berdasarkan penelitian Bemard C. Cohen (1969), McComb dan Shaw (19?2 dan 1987), Upton, Haney, dan Baseheart (19975), Zucker (1978), Serta David Hill (1991). lnti dari model agenda setting adaiah media memiliki kemampuan menyeleksi isu-isu untuk ditoniolkan yang pada gilirannya berpengaruh pada perhatian pubiik terhadap isu tersebut. Perhatian publik terhadap agenda media akan semakin besar jika publik tidak terlibat iangsung dengan isu yang diiiput oleh media.Model fungsi agenda seiiing pada penelitian ini diteliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mnguji hipotesis ada tidaknya hubungan antara agenda media massa, dalam hal ini surat kabar, maiaiah dan teievisi, dengan agenda para anggota Iegislatif (DPR-Rl). Uji statistik pada analisis kuantilif menggunakan Koeiisien Koreiasi Rank Spearman. Untuk menganalisis karakteristik isu dan karakteristik publik dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tematik mempakan teknik analisis wacana pada tingkat makro untuk merangkai kesatuan tema dari beberapa isu dan karakteristik yang terkandung didaiamnya. Populasi media adalah surat kabar Kompas, majaiah Tempo dan tayangan Liputan 6 Petang SCTV pada periode 1 sampai 31 Oktober 2002 dengan unit analisis isu. Sedangkan populasi pubiik adaiah 500 anggota DPR Ri kemudian diambil sampel sejumiah 80 responden yang tersebar ke daiam 6 Fraksi terbesar di DPR.Hasii uji statistik menunjukkan, pemenngkatan isu-isu nasional oieh Kompas maupun Tempo tidak mempengaruhi pemeringkalan agenda pubiik anggota DPR. Pemeringkatan isu nasional oleh Liputan 6 SCTV mempengaruhi pemeringkatan agenda pubiik anggola DPR. Ketika di uji dalam kelompok komunitas berdasarkan atiiiasi politik publik, tingkat hubungan tersebut diketahui berbeda-beda. Agenda Kompas hanya berkorelasi dengan agenda publik beraiiliasi politik Parlai Golkar, Tempo berkorelasi dengan publik berailiasi poiitik Partai Golkar, PPP dan PKB. Sedangkan Lipuian 6 SCTV berkorelasi dengan pubiik beraliliasi Partai Golkar, PPP, PKB, kelompok Refomasi dan TNI Polri.Dari analisis terhadap karakteristik isu ditemukan bahwa diantara 10 isu yang diteliti, isu-isu politik yang berhubungan dengan citra iembaga iegislatif kurang mendapatkan perhatian publik. Hal ini dimungkinkan karena media juga teiah menggeser isu-isu tersebut oleh karena isu bam yang karakteristiknya Iebih kuat, yakni kasus bom Bali; peristiwanya besar, melibatkan iebih banyak manusia dan iingkupnya lebih luas. Isu ini mendapai perhatian publik anggota DPR paling besar karena peristiwanya tidak dialami langsung oleh pubiik."

"Pos Kota merupakan surat kabar harian yang mempunyai target pembaca bergolongan C, yaitu masyarakat kalangan bawah.Ada komponen yang menarik dari Pos Kota yaitu komik strip Doyok. Pada komik strip ini tokoh utamanya adalah Doyok seorang rakyat kecil, yang berpakaian tradisional Jawa dan di dalam penggambarannya terjadi ketimpangan antara strata sosial yang tinggi dengan strata sosial rendah.Walaupun berstrata rendah Doyok ikut serta memberikan informasi dan kritikan mengenai masalah sosial politik yang berlangsung di Indonesia.Oleh karena itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis representasi penggambaran isu-isu politik selama Pilpres 2004 dikomik strip Doyok Pos Kota. Kerangka pemikiran yang digunakan dari penulisan skripsi ini adalah, pengertian komunikasi politik, struktur masyarakat dan bahasa, teori informasi, Konstruksi realitas sosial, fungsi sosial media, medium is the message dan semiotika Saussure untuk menganalisis data. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan atau mengetahui pemahaman makna dari objek yang ditelitinya, dimana dalam hal ini objek yang diteliti adalah komik strip Doyok di surat kabar harian Pos Kota. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap ketujuh edisi komik strip Doyok mengenai representasi penggambaran isu-isu politik selama Pilpres 2004,hasil yang di dapat dari analisis adalah kritikan dan sindiran yang dilontarkan Doyok, mengindikasikan bahwa Pos Kota telah melakukan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi dan melakukan fungsi pengawasan,dimana bertujuan untuk menciptakan kesadaran bagi khalayaknya, Prilaku politik yang dilakukan elit seperti lobi-lobi politik, adanya money politic, dan prilaku elit seperti seorang penipu, merupakan fenomena dan mengindikasikan adanya prilaku politik yang tidak sehat, dan ini berlangsung dari zaman orde lama sampai dengan reformasi.Doyok sebagai komunikator politik berusaha mengkomunikasikan isu-isu politik kepada khalayaknya, dengan menggunakan bahasa, lambang atau simbol-simbol yang dapat dipahami khalayaknya yaitu masyarakat golongan bawah.

---

Pos Kota is one of daily news paper that have segmented on C readers, which is low in economic status. There is a component that attract those readers, Comic Strip Doyok, whom the main character being describe as urban people, has low in economic status, wearing Javanese traditional dress and furhermore have imbalance status between the rich and the poor. Eventhough Doyok has been describe as urban and low in sosial strata, Doyok being participated in giving those critical and sinism about social and political issues in Indonesia, so that the writer want to analyze the representation of political issues description during presidential election 2004 in comic strip Doyok Pos Kota. The main theory in these thesis are political communication, the stucture of Indonesian people and the language, social reality construction, the function of media, medium is the message, and Saussure semiotic to analyze the data. The approach of these thesis using qualitative descriptive, which's use to describe or to know the meaning of object, comic strip Doyok in Pos Kota. The interpretation which is being analyze to eight edition in comic strip Doyok are the critical and sinism from Doyok, indicate that Pos Kota has doing the function of media as fourth democracy state and survaillance, which is aim to give the understanding for the readers. Political behaviour such as politics loby, money politics, the behavior of elite like deviant, indicate negative behaviour without any changing from the elite, this behaviour always on and on from Soekarno era until reformation era. Doyok as communicator trying to communicate political issues using language, symbol that can be understood by its reader, whom low in economical and social status."

"Serious Human Rights violation in East Timor alleged by HAM Adhoc Jakarta court Attorney where conducted by Police Member (as Defendant) insufficient of evidence, so that the Judge ceremony break free. Serious HAM Collision case that happened before this code of law is invited, formed a HAM Ad hoc Justice after proposed by DPR through President Decision. Crystal clear, Timor Timur case is wight to political aspect compared to legal aspect and competent in consequence terminated.

To terminate various case East Timor, Indonesia Government offer a solution through choice for two options, refuse or accept the autonomy. At May 5'h 1999 in New York, this option is written into an agreement between Indonesia" and Portugal under wings of UN Secretary General. In this agreement, agreed that Indonesia Government hold responsible to keep peace and security in East Timor, to ascertain enforceable opinion determination by fair and peaceful, which free from intimidation, hardness or interference from various parties.

But the effect of determination of this opinion emerging riot as a result of dissatisfy group of pro-autonomy which fail in determination of this opinion. Effect of the riots and incidence, hence Police as law enforcer and protector of society which that moment undertake in East Timor, is blamed and assumed to conduct serious Human Rights violation. To prove that Police have conducted matter alleged, this thesis tried to prove that police have run its duty by answering three following question:

1. What will be Police role in handling riot after polling opinion at the date of 4'h of September 1999 causing killing of a number of people?

2. Operation and security action like what conducted by Police?

3. What is the negative impacts that emerge as effect of action of the operation and security that included in serious Human Rights violation?"

"Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property).Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai dengan standar internasional."