Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran humas DPR-RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Humas DPR sudah melakukan peran dengan baik, yaitu sebagai Manajer Humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.

---

This thesis discuss about effort implementation of legislation number 14, 2008 about disclosure of public information in Public Institutions. Purpose of this research is to know the role of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information in Public Institutions.

Researcher conducted a research in Public Institution of Representatives Public Agency of Indonesia (DPR-RI). This research is qualitative research with descriptive data analysis methods. This method used to describe the role of public relations DPR-RI in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

The result of this research show that public relations in DPR have done a good role as a manager of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

This research suggest the important of involvement public relations in order to achieve the implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information."

"Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang Undang No 14 tahun 2008 mewajibkan semua Badan Publik melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketetapan undang undang. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian yang menyambut baik Undang Undang No 14 tahun 2008 tersebut dengan membuat Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.Peneliti tertarik untuk meneliti ini karena ditemukan beberapa masalah dalam implementasinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dengan studi lapangan studi kepustakaan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi masih memiliki beberapa kekurangan seperti ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan informasi pembentukkan PPID serta belum mampunya Kemendagri melakukan uji konsekuensi terhadap informasi.

---

Transparency of public information that be reguated in Act Number 14 of 2008 requires all Public Institutions perform the transparency of information accordance with the law. Ministry of Home Affairs is one ministry that welcomed the Act Number 14 of 2008 in make Minister of Home Affairs Regulation Number 35 of 2010 on Guidelines for the Management of Information and Documentation Services at the Ministry of Home Affairs and Local Government.Researcher interested in studying this because there are some problems in the implementation. Researcher used a qualitative approach descriptive with data collection by field studies library research in depth interviews and observations.The results showed that the implementation still has several shortcomings such as lack of Standard Operating and Procedures on information request the formation of PPID and the inability of Kemendagri do the information consequential harm test."