Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 146057 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S4827
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Susilarti
"Pelanggaran hak tersangka terjadi karena adanya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik, penuntut umum dan pengadilan, hal ini berakibat secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, dan pelanggaran hak narapidana adalah akibat dari sistem administrasi yang tidak baik dalam proses peradilan pidana. Dalam proses hukum seseorang mempunyai hak untuk membela diri dan menuntut hak-haknya sesuai dengan asas "kedudukan yang sama dimuka hukum" dan asas "praduga tidak bersalah".
Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengambil data melalui informan-informan yang berhubungan dengan data yang akan diteliti dan kemudian dipaparkan sebagai sebuah hasil penelitian dan kemudian dianalisa.
Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualiatatif. Metode kualiatatif menghasilkan data yang bersifat diskriptif analisis, yaitu pendapat informan diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan dan narasumber kemudian mendiskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok perrnasalahan, selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran, dan memahami kebenaran tersebut.
Dari hasil penelitian deskriptif analisis dan dengan metode kualitatif diperoleh gambaran bahwa : Terjadinya pelanggaran hak tersangka dan narapidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara merupakan akibat faktor ekstemal, berupa keterlambatan administrasi peradilan, yaitu keterlambatan penyerahan surat perpanjangan penahanan atau surat penetapan perpanjangan penahanan; kurang seimbangnya porsi kewenangan di antara aparat penegak hukum, sehingga timbul pelanggaran hak tersangka secara administratif dan fisik. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Hakim) kewenangannya diatur oleh Undang-Undang sedangkan Rumah Tahanan Negara (Pemasyarakatan) hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah.; kurangnya sarana dan fasilitas pengadilan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengakibatkan pelanggaran hak tersangka. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan birokrasi yang buruk mengakibatkan administrasi peradilan tidak berjalan baik sehingga tidak tercipta suatu koordinasi pada setiap sub sistem peradilan pidana dan merupakan pencetus timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.

Violation on the defense right resulted from the existence of deviated acts from the identification official, public prosecutor and the court having direct and indirect effect in Class IIA State Penitentiary of East Jakarta, and violation from the defense is resulted from bad administrative system in criminal court process. In legal process anyone has the right to make their defense and demanding their rights according to the basis of "equal standing before the law" and the basis of "presumption of innocence".
The research in this thesis uses qualitative approach that is by data collection through informants related to the data being evaluated and then elaborated as a result of research and then to be analyzed.
The collected data will be analyzed qualitatively. The qualitative method produces data with descriptive analytical characteristics that is the informant opinion is evaluated and studied as a whole. Based on that way of thinking, the qualitative method is aimed to interpret qualitatively about the opinion or response of the informant and source of data and then to be described completely and in detail for certain aspects related to the main issue, and then to be analyzed to reveal its truth, and understanding that truth.
From the results of descriptive analytical research and with qualitative method, a picture has been obtained that is: The occurrence of violation on the defense and prisoner rights done by the State Penitentiary as the results of external factor in the form of the court administrative delay that is delay on the submission of prolonged holding letter or decree letter of prolonged holding; The lack of balance on the authority portion among law enforcing official, resulting in the violation of the defense right administratively and physically. The Police Department, Prosecutor, and the Court (Judge), their authority is' regulated by the Laws and the State Penitentiary (Socialization) is only regulated by Government Regulation; The lack on the court facility and infrastructure resulting in. the lack of optimal implementation of simple, quick, and with cheap cost court basis, resulting in the violation on the defense right. The lack of quality and quantity on human resource and bad bureaucracy results in the court administration not running smoothly thus there is no coordination in every sub-system of criminal court and the trigger on the rising of violation on human right.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15155
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanna Arfiani Perdana
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S6483
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yeyen
"ABSTRAK
Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah harmonisasi hubungan sosial, merupakan impian bagi setiap penghuni dan petugas yang ada didalamnya. Namun, dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan ditengah masyarakat secara signilikan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, dimana jumlah penghuni pertanggal 12 Maret 2007 berjumlah 3353 orang, dan jumlah ini melebihi kapasitas hunian sebenarnya. Disisi lain jumlah petugas hanya sebanyak 248 orang, sehingga terdapat perbandingan yang kurang berimbang antara penghuni dan petugas. Kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang diperburuk oleh beranekaragam permasalahan mulai dari masalah pribadi, latar belakang social, ekonomi, kesukuan, dan berbagai hal Iainnya dapat mengganggu proses interaksi social sehingga sangat rentan untuk sebuah kerusuhan sosial.
Kerusuhan terjadi sebagai akibat adanya pertentangan antar individu dan kelompok yang merpakan dampak dari kemajemukan latar belakang penghuni yang ingin mendapatkan pengakuan status identitas dirinya dan cenderung untuk hidup secara mengelompok. Padahal kelompok-kelompok social ini sangat rentan sehingga dapat menimbulkan suatu pertentangan social ataupun kerusuhan social yang dapat berakibat fatal bagi penghuni dan petugas. Untuk itu, dilakukan penelitian secara kualitatif agar mengetahui bagimana pembentukan kelompok itu terjadi, serta dampaknya terhadap potensi terjadinya kerusuhan khususnya di blok A 1. kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menerapkan suatu metode konseling dalam kelompok sebagai salah satu Cara guna mencegah terjadinya potensi kerusuhan.
Dad uraian tersebut, maka dirasakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirasakan perlu untuk mengembangkan kegiatan pembinaan melalui implementasi metode konseling iintiik mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dan perlunya kerjasama dengan pihak terkait, serta peningkatan somber daya manusia dalam pelatihan khusus mengenai metode konseling sehingga dapat mengatasi atau membantu meminimalisir terjadinya potensi kerusuhan.

ABSTRACT
Security and order in the State Detention Center House Class 1, Central Jakarta which is harmonious social relationship, is the dream of each resident and security officers in it. However, the increase of crime rate in the society has significant impact to the occupancy rate in the detention center house, whereby total occupants as at March 12, 2007 are 3,353 persons, and these occupancy rate has far exceeded the normal occupancy rate. On the other hand, total security officers are only 248 persons, so there has been inequilibrium ratio between the occupants and the officers. Population density rate in the detention center house which has worsen due to various personal problems, social background, economy, race, and others factors can obstruct the social interaction process so that it is very susceptible to a social unrest.
Social unrest as a result of conflict among individual or group, is the impact of the various background from the occupants who want to get personal recognition and tend to live in groups. Whereas these social groups are in suspicion of potential social conflict or social unrest which can be fatal to the occupants or officers. Therefore, a qualitative study has been conducted to identify the motif for the grouping and its determinant factors as well as its impacts to an unrest. Then the results of this study will be analyzed systematically based on empirical approach and be used as a guidance for implementation of a counseling method in preventing a riot.
With reference to the above key points, it is concluded that Detention Center House Class 1 Central Jakarta needs to develop counseling activities through implementation of counseling method to prevent any potential social unrest. In addition, it also need to improve the cooperation across sectors in order to develop and to improve services to all residents, because mitigation of social unrest problem can be efficient and effective if the review is conducted through multidiscipline studies. Also the study regarding the causes of unrest and its various determinant aspects can be identified thoroughly, and therefore have to be supported with sufficient human resources who are more professional and trained to solve problems during crisis.
"
2007
T 20662
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heriyanto Syafrie
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S6255
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamaludin
"Sejalan dengan salah satu program yang dicanangkan pemerintah Indonesia Bersatu (Kabinet Presiden Bambang Soesilo Yudoyono) yang akan mengedepankan masalah pendidikan anak-anak bangsa secara merata. Hal ini telah disadari betul bahwa sektor pendidikan merupakan sarana yang sangat panting dalam menunjang dan mewujudkan terciptanya sumber daya manusia yang potensial dan handal. "Karena masa depan bangsa ini berada ditangan anak-anak bangsa sekarang ini, yang kelak menjadi pemimpin dan pelaksananya". Dengan melalui payung hukum dan peraturan yang ada upaya pemerataan pendidikan ini telah digalakkan pemerintah, meskipun dalam kenyataannya belum semuanya program tersebut telah dirasakan /dapat menyentuh setiap individu dimanapun berada karena situasi dan keterbatasan aspek-aspek pendukungnya berupa dana, sarana dan prasarana dan asfek lainnya. Upaya pemerintah dalam menerapkan program pemerataan pendidikan bagi anak-anak bangsa, hal ini telah menjadi suatu program prioritas utama disamping sektor lainnya. Hal inilah yang menjadi kertertarikan penulis untuk meneliti dan membahas tema pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah khususnya institusi pemerintah yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan program pendidikan yang telah dicanangkannya. Untuk menggambarkan upaya pemerintah ini, peneliti telah mencoba mengambil tempat penelitian di salah satu unit pelaksana teknis di bawah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dep. Hukum dan HAM RI yaitu Rutan Jakarta Timur atau yang lebih popular dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan Rutan Pondok Bambu. Rutan ini merupakan satu-satunya Rutan yang menampung anak-anak yang bermasalah dengan hukum di wilayah DKI Jakarta. Adapun tujuan penelitian ini penulis ingin menjelaskan sejauh mana penerapan hak pendidikan terhadap anak pidana dan anak tahanan di Rutan Jakarta Timur. Berkaitan dengan program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan Lainnya. Selain itu penulis akan memberikan gambaran tentang pola pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak Rutan Jakarta Timur apakah telah standar/sesuai dengan program Departemen Pendidikan Nasional. Serta mencari dan mengidentifikasi faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam penerapan pembinaan khususnya pada pemenuhan hak pendidikan terhadap anak penghuni Rutan Jakarta Timur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Rutan Jakarta Timur telah melaksanakan program pendidikan yang standar dengan program pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional (sesuai minat penulis Program pendidikan kcsetaraan Paket Blsetara dengan SLTP. Walaupun dalam pelaksanaannya baru awal bulan April 2005 dan juga tidak semua anak dapat merasakan perogram pendidikan tersebut. dikarenakan adanya keterbatasan yang ada baik di Rutan Jakarta Timur maupun anak-anak warga binaannya. Dari hasil penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan khususnya dalam materi Kajian HAM. Dapat membuka wawasan bagi instansi terkait terutama bagi para Birokrat/penentu kebijakan yang mempunyai kompetensi/kewenangan dalam masalah pembinaan/pendidikan di Rutan, bahwa pendidikan bagi anak-anak penghuni Rutan tidak boleh terputus dan harus terus berlangsung (Life long Education) Apabila hal ini tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan anak dan negeri tercinta. Karena anak perlu tumbuh-berkembang sebagai regenerasi selaku pemimpin bangsa dalam perkembangan negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dalam rangka mewujudkan suatu negara kesatuan yang kuat dalam sistem ketahanan nasionalnya.

In accordance with one of program which that pro claim by united Indonesian government (President Susilo Bambang Yudhoyono cabinet). which shall to propose education problem for overall children in Indonesia. this situation have been already conscious that education sector is very important to support and to realize in order to develop strong and potential human resource "because the future of this nation lays on the hand of Indonesian children which shall to be came a leader and the executor". through the law protection and the existence of regulation the effort to spread this education which has been intensified by government. even though in the reality all the program can not touch every individual every where because of the situation and limited aspect's which support them look like fund, infrastructure and another aspect. The effort of government to give human right protection for the children of this nation, for example to determine education program without discrimination, this thing have been firs priority program beside other sector. This matter have been attracted the writer to investigate and discuss the title of education did has been implemented by government especially government institution which have linkage in implementing education program which have been declare to describe the effort of the government researches have tried to take a place for investigation in one unit technical operation under Directorate general Pemasyarakatan Department of law and Human right Republic of Indonesia at rutan east Jakarta or the more popular in the society Recognize as rutan Pondok Bambu. This rutan only the one rutan that has collecting children involved disobey the law at DKI Jakarta. the objective of this research by the writer is to explain how far the education right against child criminal and child occupant in rutan east Jakarta, according with the service and training program which have determine in act number 12, 1995, about prisoner and act number 39,1999, about human right and other's. Beside this the writer will explain about program method of education was held by rutan east Jakarta. is this confirm or not with the national education department, also to search or to find and to identify which factor can delay or to be a constrain in the training application specially to full fill education right against children of ratan prisoner east Jakarta.
The investigation result describe that the rutan east Jakarta have implemented education program, according to the standard in accordant with the education program with issued by directorate general of school education and youth national education department (based on writer interested in education programe B packet equally with junior high school). Although the application begun April 2005 and also not all the children can not accept the education program because there is some limited thing's at rutan east Jakarta and also the children under their responsibility. Of this investigation, is to expect the increasing treasury library specially the advantage in human right study. Also can expand the idea for the institution involved especially for bureaucrat or the decision maker which have competent in this training or education in rutan. the education for the children prisoner in rutan cannot interrupted must be held continues (life long education). If this thing cannot be held very well (seriously) will make some this advantage problem for the children and in lovely country. Because the children need growth and development as a regeneration for the national leader in the development in the republic of Indonesia which responsible to implement national development in order to a strong union state in national defend system. The basic theory which support this thesis is the statement of john Locke, that human being were born like white paper (Tabularasa Theory). The growth and development of children to be a ground up influence by external environment. The character of human being will be build up by how much the external factor can influence them. In other word. the growth and the development of the children will be influence by the external factor (environment) or bay the educational process. Educational factor will be come dominant how the children character will be build. The other additional regulation is a manual for national and international standard about treatment characterize bay respect and protection in human right sector. against children which involved which are disobey the law. Another additional theory among them is the theory from Edwin shutherland and cressey mention "Differential Association" is theory about social interaction. Describe children and teenager to become delinquent due too their participation in a social environment Which is the certain the idea and technique of delinquent be come an efficient infrastructure to solved the difficulty of their live. This theory impress to which study or a conditional process against individual child, and also type of child personality.(usually week mental and uneducated child). The other theory is state by Dr.Saharjo about pemasyarakatan; the objective of criminal prison beside appearing the suffering because the losing of freedom to move to teaching the prisoner to be aware repent to educated in order to be the member of beneficial society guiding by pancasila. More offer it is shad that the government cannot have authority to make somebody become worst or more cruelty.Than before they send to prison.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15089
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurlely Darwis
"Keputusan Menteri Kehakiman RI Nom. M.04.PR.07.03. tahun 1985, tentang Organisasi dan dan Tata Krama Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menunjuk Rutan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibidang Penahan. Fungsi dan tugas pokoknya yang merupakan bagian dan instansi penegak hukum, bertanggung jawab terhadap pelayanan dan perawatan tahanan baik fisik maupun mental dalam rangka mempersiapkan para tahanan untuk menghadapi proses persidangan baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung.
Teknis pelaksanaan tugas dan pengelolaan Rutan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, walaupun masing-masing dengan Petunjuk Pelaksana Teknisnya, pada kenyataannya sulit menghapus budaya "Penjara". Kemungkinan dan sini terjadi Disfungsi Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat", yang tercermin dan terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode studi kasus dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Agar data-data dapat terkumpul sesuai yang diharapkan, penulis menggunakan beberapa cara pengumpuian data, antara lain dengan pengamatan yang panjang, wawancara mendalam, Kepustakaan, dan observasi Iangsung.
Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat sebagai lokasi terpilih untuk dijadikan tempat peneilitian oleh karena komposisi penghuni yang sangat bervariasi. Ada tahanan, ada narapidana, ada yang buta huruf, ada juga yang berpendidikan tinggi, ada Residivis,ada pencopet,maling, perampok, penodong, pembunuh, tak tertinggal juga ada orang yang sakit jiwa (tidak waras).
Beberapa hal yang merupakan temuan dalam penelitian tesis ini antara lain, kasus kriminal lain sepertinya kurang menarik dibandingkan dengan kasus-kasus Narkoba yang sedang marak akhir-akhir ini. Selaln itu terlihat ketidaksiapan SDM untuk mengimbangi situasi canggih yang begitu cepat mengalami perubahan diluar tembok, sedangkan para petugas setiap hari selalu dengan situasi monoton prakitis tanpa perubahan.
Arogansi tembok penjara yang tebal membuat orang bertanya-tanya, benarkah keunikan itu ada didalamnya, dan bagaimana kemungkinan orang bisa menembus untuk melihat keunikan yang ada didalam sana. Disfungsi Pembinaan Tahanan seakan-akan tidak pernah terjadi. Mereka yang terlibat, mereka yang mengalami, mereka yang melihat, seakan sama memaklumi keadaan, karena ketidakberdayaan.
Jawaban pertanyaan penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya Rutan jakarta Pusat belum mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan tahanan, dan kenyataan yang lebih menyulitkan adalah maraknya masalah Narkoba yang terjadi di dalam tembok penjara.
Dasar teori yang menjadi penunjang tesis ini adalah basil karya dari Edwin H. Sutherland and Donald R.Cressey yang dituangkan dalam artikel yang berjudul "Detention Before Tryal". Aturan penunjang yang lain adalah Buku Pedoman mengenai Standar Intemasional yang berhubungan dengan Penahanan Pra-sidang yang dikeluarkan oleh Pusat Hak Asasi Manusia Cabang Pencegahan Kejahatan dan Hukum Pidana.
Teori penunjang yang lain adalah teori Goffman yang diambil dari buku Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat ( Soerjono Soekanto, SH.MA,), karya Gressham M. Sykes dalam Crime and Justice" oleh Sirleon Radzinowicz and Marvine Wolfgang, yang keduanya sama-sama membahas bagaimana penderitaan dan tertekannya orang dalam tembok penjara atau orang yang terkungkung dengan satu aturan yang diseragamkan."
2000
T1426
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S6373
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S6365
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
S8733
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>