Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The article talks about the place of religion in the systems of national laws. Religion is one of systems of values upheld by the society, so that religious values have to be considered and counted in the formation of the laws. Religion may become an inspiration and enlightenment in good political and judicial institutions. In the formation of the laws, the government has to prioritize the principles of justice, so that the religious faith of the citizens is expressed in the laws in a positive way, and in the fundamental values in a rational and democratic discourse."

"ABSTRAKTesis ini membahas fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim diIndonesia, dari sudut pandang politik hukum. Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum,pendekatan sejarah dan pendekatan hermeunetik. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa gagasan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakimdalam proses perubahan UUD 1945 dimaksudkan sebagai bentuk pengawasaneksternal atas perilaku hakim dan hakim agung dalam penyelenggaraan peradilan.Sedangkan di berbagai negara, baik negara common law dan civil law, dalamkonstitusinya memberikan fungsi kepada lembaga khusus untuk melakukanpengawasan terhadap hakim, atas dasar perilaku dan ketidakmampuan dalammenjalankan tugas. Di masa yang akan datang, perlu dilakukan pengaturan yanglebih mendetail terkait dengan konsep pengawasan Komisi Yudisial terhadaphakim di Indoensia. Selain itu, jika merujuk pada pengaturan fungsi pengawasanKomisi Yudisial pada berbagai negara, baik civil law maupun common law, padanantinya Komisi Yudisial diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasanterhadap keseluruhan hakim, baik hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agungdan badan peradilan, serta Hakim Konstitusi.

---

ABSTRACTThe focus study of this thesis is the oversight function on the judicial commissionagainst judges in Republic of Indonesia from a political point of view of law. Thisresearch is a normative research that use comparative, hictorical, and hermeuneticapproach. These results indicate that the idea of oversight functions of the JudicialCommission of the judges in the process of changing the Constitution of 1945intended as a form of external control over the behavior of judges and justices inthe administration of justice. While in many countries, both state common law andcivil law, the constitution provides functions to specialized agencies to carry outsupervision of the judge, on the basis of the behavior and inability to performtasks. In the future, need to be carried out more detailed arrangements relating tothe concept of supervision of the Judicial Commission of the judges in Indonesia.In addition, when referring to the various countries, both civil law and commonlaw, the Judicial Commission will be expected to perform the function of theoverall supervision of judges, both judges and ad hoc judges in the Supreme Courtand judicial bodies, as well as the Constitutional Court"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang refungsionalisasi Kementerian agama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Refungsionalisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum administrasi terhadap warga Negara penganut aliran kepercayaan, terutama untuk mengoptimalkan kewenangan pelayanan publik dibidang keagamaan yang diberikan oleh Negara. Hal demikian dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu perubahan Format kementerian agama yang strukturnya tidak dibuat berdasarkan agama mayoritas yang ada di Indonesia, mengembalikan kewenangan pembinaan terhadap aliran kepercayaan yang sebelumnya berada dalam direktorat pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi kementerian pendidikan dan kebudayaan, Serta mencabut kewenangan kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, untuk kemudian kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan tersebut dikembalikan kedalam satu kementerian.

---

ABSTRACT

This thesis analysis about Recreate ministry of religious affairs as one effort to realizing legal protection for citizens which adherent traditional religion in Indonesia. Recreate ministry of religious affairs of the Republic of Indonesia is required as part of efforts to realize the protection of administrative law against citizens which adherents traditional religion, especially to optimize the religious authority in the field of public services provided by the State. This can be done through several ways: Format changes the structure of ministry of religious addairs is not made based on the majority religion in Indonesia, restore the authority of coaching against cult which had previously been in Ministry of Education and Culture, Revoke the authority of the prosecutor in conducting surveillance the adherents of traditional religion, for then the authority to conduct training and supervision were merged into a ministry."

"Tesis ini membahas tentang Peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan lingkup tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial (law Intellegence) yang mengarah pada kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana, yang selanjutnya oleh Jaksa Agung dibentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat) yang memiliki peran penting terhadap status penilaian apakah kepercayaan atau agama yang dianut seseorang dianggap sesat/menyimpang atau tidak. Ditemukan kendala-kendala yang dihadapi antara lain Tim Pakem tidak memiliki metode untuk menilai sebuah aliran kepercayaan maupun ajaran agama. Tim Pakem tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil suatu tindakan, dan kemampuan personil yang kurang professional, sehingga mengakibatkan gerak pengawasan kurang cepat dalam menghadapi ulah aliran kepercayaan menyimpang. Sementara itu kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam mengatasi masalah penodaan agama masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan antara lain untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun antarumat beragama.

---

The thesis discusses the role of the District Attorney?s Office in supervising any beliefs which may be harmful for the society and the state and in preventing the misuse and/or the disgrace of a religion governed in Article 30 clause (3) letters d and e of the Law No. 16 of the year 2004 on the District Attorney?s Office of the Republic of Indonesia, which includes the scope of duty, authority, and functions of the District Attorney?s Office in law intelligence specializing in Investigation, Security, and Support to prevent criminal acts; in order to do those, further, the DA (District Attorney) has formed a team, namely Tim Pakem, which supervises any beliefs in society and has significant roles in evaluating whether a belief or a religion followed by someone is considered misleading/deviating or not. It is discovered that there have been some problems faced by Tim Pakem; for example, it does not have a method to evaluate a belief or a religion teaching. It does not have SOP (Standard Operational Procedure) which may become guidance to act, and its personnel are not yet professional, so the supervision movement is not fast enough to deal with any deviating belief. Meanwhile, the function of the Law No. 1/PNPS/1965 on the Misuse and/or the Disgrace of a Religion in overcoming the problems of the disgrace of a religion is still needed as the control of public order to have harmony among religious followers. The Law No. 1/PNPS/1965 was a President Decree issued in 1965, and then in 1969 it was enacted to become a law with the Law No. 5 of the year 1969. As referred to in the General Explanation of the Law No. 1/PNPS/1965 in points 3 and 4, one of the purposes to issue that law is to ensure that the harmony among religious followers can be enjoyed by all the people in Indonesia, and to protect that harmony from a disgrace or an insult. In other words, this law is issued in order to maintain the harmony among religious followers, either the harmony in the same religion followers or the harmony among different religion followers."

"The article talks about the place of religion in the systems of national laws. Religion is one of systems of values upheld by the society, so that religious values have to be considered and counted in the formation of the laws. Religion may become an inspiration and enlightenment in good political and judicial institutions. In the formation of the laws, the government has to prioritize the principles of justice, so that the religious faith of the citizens is expressed in the laws in a positive way, and in the fundamental values in a rational and democratic discourse."