Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi dewasa ini menuntut adanya variasi lembaga pembiayaan non bank seperti "leasing". Perjanjian leasing tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata , namun hal ini tidak menghalangi berkembangnya hukum perjanjian di Indonesia. Perjanjian leasing dilaksanakan berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata , dimana para pihak dapat mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Di Indonesia, digunakan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagai sandaran bagi para pihak melakukan perjanjian leasing. Penulis melihat perjanjian leasing yang dilakukan oleh Niaga Leasing Corporation dan konsumennya menerapkan syarat sahnya perjanjian serta mencerminkan asas-asas perjanjian, terutama asas Kebebasan Berkontrak. Namun, asas tersebut diterapkan terlalu bebas sehingga tampak kedudukan lessee lebih lemah dengan menanggung kewajiban yang jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban lessor. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar pemerintah membuat suatu pengaturan lebih lanjut mengenai leasing agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan kesadaran hukum, UUD 1945 dan jiwa Pancasila."

"Leasing Sebagai Sumber Pembiayaan Ditinjau Dari Segi Hukum, Skripsi, Nopember 1991. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah permasalahan leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan dari aspek hukum Lembaga leasing tumbuh selaras dengan perkembangan ekomomi dan pembangunan di Indonesia akan kebutuhan investasi, khususnya di sektor swasta nasional dalam usaha untuk memperluas bidang usahanya. Lembaga leasing lahir dan dikenal sejak tahun 1974, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor 122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Dalam praktek, ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur perjanjian leasing belum ada. Transaksi leasing walaupun secara umum merupakan suatu transaksi pembiayaan, namun karena dilandasi oleh perjanjian antara pihak lessor dan lessee sepantasnya apabila peninjauan aspek hukum dari pada leasing harus berpangkal KUH Perdata yang berlaku di negara kita. Dalam pada peninjauan aspek hukum tersebut nampak adanya berbagai masalah yang perlu dibenahi, antara lain KUH Perdata kita secara khusus tidak mengatur ketentuan-ketentuan leasing. Oleh karena itu perlu diciptakan ketentuan - ketentuan hukum mengenai leasing yang dapat menjamin kepastian hukum para pihak yang tersangkut, sehingga dapat lebih menjamin perkembangan industri leasing pada waktu yang akan datang."