Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas.

---

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied.

The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang formulasi kebijakan dan penerapannya dilihat dari metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung yang dapat dijadikan pengurang beban pajak penghasilan (deduction) dan juga penghitungan bagi hasil yang diterima kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: kepastian hukum, netraitas, restriktif dan juga legalitas, selain itu pula hasil penelitian menunjukan terdapat berbagai macam metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat yaitu: berdasarkan masa eksplorasi yang penghitungannya dilakukan berdasarkan masa eksplorasi secara keseluruhan dan akan dilakukan peyesuaian saat tahun terakhir masa eksplorasi tersebut bukan penghitungan per-tahun dan metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat pada masa eksploitasi yang dilakukan penghitungan pertahun dan langsung dilakukan pemeriksaan dan hasil koreksi dari pemeriksaan tersebut langsung disesuaikan ditahun bersangkutan pada masa eksploitasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the views of policy formulation and implementation of the method of calculating the overhead allocation can be used as tax deduction and also Profit Sharing for kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). The study is a descriptive qualitative research. The results show this policy is established by considering a few things, that are: certainty, neutrality, legality and also restrictive and than the results showed too, there were various methods of calculating the overhead allocation, that are: based on the exploration period is calculated based on the exploration as a whole year in that period and will be an adjustment in the time last year exploration and the method of calculating the overhead allocation of the exploitation was calculated annually and direct examination and correction of the examination results directly adjusted in the year concerned at the time exploitation."

"Pada tahun 2020 Pemerintah kembali memberlakukan skema PSC Cost Recovery, dengan tujuan untuk memberikan pilihan penggunaan skema PSC selain menggunakan skema PSC Gross Split yang ternyata kurang attraktif bagi kontraktor migas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pada skema PSC Gross Split. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam atas fenomena proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema PSC Gross Split kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema PSC Cost Recovery, hal ini disebabkan karena pada skema PSC Gross Split tidak terdapat pengembalian biaya operasi sebagaimana yang terdapat dalam skema PSC Cost Recovery.

---

Since 2020 the Government reverted to the Cost Recovery PSC scheme to give oil and gas contractors a choice of using the PSC scheme, with the aim of providing a choice of using the PSC scheme other than using the Gross Split PSC scheme which turned out to be less attractive for oil and gas contractors. Therefore, this thesis aims to analyze the proportion of oil and gas production sharing between the Government and Oil and Gas Contractors through the Cost Recovery PSC scheme and the Gross Split PSC scheme. In addition, this study also conducted an analysis of the challenges, supporting factors, and inhibiting factors in the Gross Split PSC scheme. This study is a qualitative study to get an in-depth picture of the phenomenon of the proportion of share of oil and gas production between the Government and the Oil and Gas Contractor through Cost Recovery PSC scheme and Gross Split PSC scheme. The data is collected through literature studies and field studies by conducting interviews with relevant stakeholders. The result of this study indicates that in the Gross Split PSC scheme the contractor gets a smaller profit share when compared to the Cost Recovery PSC scheme as in the Gross Split PSC scheme there is no return of operating costs as contained in the Cost Recovery PSC scheme. "

"Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, porsi penerimaan PBB setiap tahun terus rneningkat. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif kecil dibanding jenis pajak pusat Iainnya, namun konsistensi kenaikannya telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan di daerah, sebab hampir seluruh penerimaan PBB diperuntukkan bagi daerah. Komponen terbesar penerimaan PBB diperoleh dari PBB migas. Dan bagian terbesar penerimaan PBB migas berasal dari PBB areal perairan Iepas pantai (off shore) dan hasil produksi. Objek PBB migas dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu areal di daratan (on shore), areal off shore, dan hasil produksi. Karakteristik spesifik yang melekat pada objek PBB migas areal off shore dan hasil produksi menyebabkan tidak ada satu kabupaten/kota pun yang secara khusus mempunyai kewenangan mutlak atasnya. Di lain pihak, kabupaten/kota sebagai lokasi objek pajak harus ditetapkan karena hasil penerimaan PBB harus diterimakan kepada kabupaten/kota. Karena itu, mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi diatur secara khusus. Adanya perbedaan besaran PBB migas per kabupaten/kota yang dihitung oleh Ditjen Pajak dengan PBB migas yang dijadikan pengurang dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) migas oleh Ditjen Lernbaga Keuangan, telah memunculkan keinginan kuat dan kabupaten/kota penghasil SDA migas agar PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi dikenakan berdasarkan lokasi objeknya (by location).Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pengenaan PBB migas areal off shore dan hasil produksi yang seiama ini dilaksanakan dan peranannya terhadap penerimaan daerah. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objeknya terhadap penerimaan daerah baik daerah penghasil maupun daerah bukan penghasil SDA migas. Mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi sebagai variabel bebas dan penerimaan daerah sebagai variabel terikat dioperasionalisasikan dengan metode penelitian sebagai berikut: Scoring atas jawaban -jawaban responden menggunakan Teknik Skala Linkert Analisis data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan, studi lapangan, dan pemanfaatan data sekunder.Berdasarkan analisis hasil penelitian didapat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Pertama, Terbukti porsi penerimaan PBB migas dari areal off shore dan hasil produksi terhadap total PBB migas maupun total PBB secara keseluruhan sangat dominan. Peningkatan penerimaan PBB sektor ini untuk setiap tahunnya melebihi peningkatan penerimaan PBB sektor lainnya.Kedua, Mekanisme pengenaan PBB migas yang selama ini ditempuh oleh Ditjen Pajak yaitu kombinasi antara kebijakan pengenaan berdasarkan lokasi objek pajak (by location) untuk areal on shore dan mekanisme pemerataan untuk areal off shore dan hasil produksi (dengan formulasi APT), terbukti telah berperan meningkatkan penerimaan daerah. Kabupatenikota penghasil SDA migas telah memperoleh pembagian dengan jumlah yang besar, di lain pihak kabupatenikota bukan penghasil SDA migas pun memperoleh pembagian signifikan.Ketiga, Perubahan mekanisme pengenaan PBB areal off shore clan hasil produksi dad mekanisme pemerataan menjadi formulasi berdasarkan lokasi objek pajak, terbukti mempengaruhi komposisi penerimaan daerah. Formulasi ini secara signifikan menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas daerah penghasil, pada saat yang sama, berkurangnya penerimaan PBB migas daerah bukan penghasil.Keempat, Dengan melihat kondisi per kabupaten/kota, pengenaan PBB areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objek pajak terbukti tidak menguntungkan seluruh kabupaten/kota penghasil, seperti halnya juga tidak merugikan seluruh kabupatenikota bukan penghasil. Penggunaan formulasi ini ternyata menyebabkan penurunan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota penghasil, pada saat yang sama juga menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota bukan penghasil.

---

As one of the government's sources of income, revenue from Land and Building Tax is tend to increase during last decade. Even though the amount is smaller than other central government taxes, it has been increasing simultaneously and it is one of potential sources of income for local government. Revenues raise from Land and Building Tax are now solely considered as local government's tax revenue. The largest part of Land and Building Tax's revenue are provided by Oil and Gas Mining Sector. It mainly arises from Off Shores Area and Oil Productions, which is the major component of Oil and Gas Mining Sector. There are three components on Oil and Gas Mining Sector, such as the on Shore Areas, the off Shore Areas, and Oil Productions. The Off Shore Areas and Oil Productions have an unique and specific characters that make condition where is no local government can claimed and has an absolute authority of that areas. On the other hand, there is a need to determine the jurisdiction among the areas in order to assignment the tax revenue. There for special mechanism of the Off Shore Areas and Oil Productions assessment has determined. There are differences in results of tax assessments, while Directorate General of Taxes assigns it as local government's revenue; Directorate General of Financial institution examines it as a subtraction factor of Oil and Gas Mining's revenue sharing. This circumstance comprises the "oil abundant" local governments a curious thought. They argue that tax revenue raise from Off Shore areas and Oil Productions supposed to be allocated to local governments whose have responsibilities only.

This research examines the recent assignment assessments mechanism on the Off Shore Areas and Oil Productions and the influences to the °oil abundant" local governments and the less oil abundant" local government's revenue. This research also explores the new mechanism that based on tax object's location and the influences to local government's revenue assignment. The assignments assessment as independent variable and local government's revenue as dependent variable had been analyzed by research methods as follows: qualitative description analyzes uses scoring based on Likert Scale Technique, and data analyzes uses quantitative and qualitative approaches based on literatures approaches, fields observations and secondary data.

Based on research analyzes, as results, these are main conclusion of this study:

First of all, it has been analyzed that the revenue rose from the Off Shore Areas and Oil Productions have a major portion and it tend to growth rapidly more than any other sector in Land and Building Tax.

Second, the recent mechanism uses combinations methods, the On Shore Areas is based on tax object's location while the Off Shore Areas and Oil Productions is based on the weighted scattering scale (APT) regarding to resources distribution among local jurisdiction. It is analyzed that current assessments has been relatively generating balance tax revenue's assignments among the "oil abundant" local governments and the "less oil abundant" local governments. The "oil abundant" local governments have been relatively receiving tax revenue as much as they should have while the "less oil abundant" local governments have been relatively receiving substantial tax revenue.

Third, it is analyzed that the new assessments formulation based on tax object's location radically influences the tax revenue's assignments. It magnifies tax revenue assignment to the oil abundant" local governments and significantly cut down the "less oil abundant" local government's tax revenue.

Fourth, it also analyzed that the new assessments formulation is not fulfilled all the "oil abundant" local governments. it shows that there are reducing tax revenue to some particular oil abundant" local governments. On the other hand it also escalates tax revenue to several the "less oil abundant" local governments."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dijabarkan perhitungan kontrak PSC secara matematis dan penerapannya secara aktual di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2010-2014 terjadi peningkatan realisasi penerimaan migas secara nasional akan tetapi terdapat penurunan kontribusi penerimaan migas per Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menggunakan perjanjian Production Sharing Contract. Penemuan lainnya adalah persentase penerimaan Negara terhadap penjualan yang diterima oleh Indonesia semakin mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dikarenakan penjualan yang tidak bertumbuh dengan konstan, tingkat cost recovery sebagai biaya pengurang pendapatan yang terus mengalami peningkatan, dan penurunan produksi lifting pada periode yang sama.

---

ABSTRACT

This study analyzes the factors that affect state revenue from oil and gas upstream activities in Indonesia. In this research, we will mathematically describe the calculation of PSC and the actual implementation in the field. Research shows that in the 2010-2014 period there was an increase realization of national oil and gas revenues but there is a decrease in the contribution of oil and gas revenues per Sharing Contractor who use agreements Production Sharing Contract. Another discovery is the percentage of state revenue to sales received by Indonesia increasingly decreased from 2010-2014, due to the sales not significantly growing, the level of cost recovery as a cost-reducing revenues continued to increase, and decrease of lifting production in the same period."

"Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengukur atau menilai risiko, dan kemudian mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Manajemen rantai suplai, khususnya dalam industri migas cenderung berisiko tinggi dikarenakan memiliki kegiatan rantai suplai yang bersifat kompleks sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan di dalam proses yang ada. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian analisis risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan kemudian menyusun strategi untuk mengelola risiko tersebut.Pada penelitian ini,dilakukan proses identifikasi risiko untuk memperoleh risikorisiko yang terdapat pada manajemen rantai suplai di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri migas. Proses identifikasi risiko ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak KKKS dan studi literatur. Data-data diperoleh dengan mengirimkan kuesioner kepada responden ahli/expert dan berpengalaman dalam kegiatan rantai suplai di KKKS. Dari proses ini diperoleh urutan risiko kategori tinggi hingga risiko kategori rendah. Selanjutnya melakukan studi literatur untuk menentukan strategi penanganan risiko yang termasuk kedalam kategori risiko tinggi.

---

Risk management is a process for measuing or assessing risk, and then develop a strategy for managing the risk. Supply chain management, especially in the oil and gas industry are likely to be at high risk due to having a supply chain activities are complex so it is very likely to occur errors in existing processes. This can lead to considerable losses for the company. Therefore, the risk analysis study needs to be done to identify, measure, and then devise strategies to manage the risk.In this research, carried out the process of identifying risks to acquire risks that is present on the supply chain management in contractor the cooperation agreement (KKKS) which is one of the companies engaged in the field of oil and gas industry. The process of identifying these risks is carried out by means of interviews with the KKKS and the study of literature. Data retrieved by sending a questionnaire to the respondent expert and experienced in supply chain activities in the KKKS. From this process obtained the order of risk categories high to low risk categories. Further literature studies to determine the risk management strategy which includes into the high risk category."

"Laporan magang ini membahas bagaimana perlakuan akuntansi yang berbeda dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia akan mempengaruhi jumlah biaya yang dikembalikan pemerintah kepada kontraktor dalam bentuk cost recovery, dan berdampak pada perhitungan bagi hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa cost recovery tahun berjalan yang biayanya diakui dengan perlakuan akuntansi Production Sharing Contract (PSC) akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan perlakuan akuntansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Penerimaan bagian pemerintah pada bagi hasil produksi akan lebih kecil ketika biaya operasi kontraktor diakui dengan menggunakan perlakuan akuntansi PSC dibandingkan dengan menggunakan PSAK.

---

This internship report analyzes how accounting treatment difference in oil and gas upstream activities in Indonesia will affect the amount of cost recovery given to contractor by the government. Furthermore, it has an impact on the calculation of production sharing between the government and the contractor. Current year cost recovery, of which costs are treated based on Production Sharing Contract (PSC) accounting, will result in a greater amount than when treated based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). Government?s take on the production sharing will be lesser when contractor?s operating costs are treated with PSC accounting than with SFAS."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh ketentuan baru yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 tentang Abandonment and Site Restoration yang dikeluarkan setelah suatu Kontrak Bagi Hasil di tanda tangani dalam hal ini adalah Kontrak Bagi Hasil Blok C. Ketentuan baru ini dikeluarkan oleh badan pelaksana selaku pembuat peraturan dan juga pihak dalam kontrak. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru yaitu mengenai Penempatan Dana ASR dalam rekening bersama di bank dalam bentuk persero. Kontraktor dalam Blok C tidak mematuhi ketentuan tersebut, karena menganggap ketentuan tersebut tidak ada dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 harus tetap berlaku di Kontrak Bagi Hasil Blok C.

---

This thesis discusses the impacts of new regulation, BP Migas Work Procedure Guidelines No. 40/2010 concerning The Abandonment and Site Restoration, which has been issued after Production Sharing Contract of Block C was ratified. This regulation is issued by the implementing agency as a regulator and a party of the pertinent contract. This regulation stipulates a new provision that the contractor shall transfer abandonment and the site restoration fund to an escrow account in government bank. The Contractors in Block C do not comply with the regulation, because they consider that such regulation is not postulated in The Production Sharing Contract of Blok C. This study uses normative juridical approach with a descriptive typology and a qualitative method. The result thereof is to suggest that BP Migas Work Procedures Guidelines No.40/2010 shall be applied to The Production Sharing Contract of Block C."

"Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH, hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP.

---

Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design.

The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation, the results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor's FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP."

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak Bentuk Usaha Tetap ldquo;BUT rdquo; ABC selaku kontraktor Production Sharing Contract ldquo;PSC rdquo; , keterkaitannya dengan pemenuhan peraturan perpajakan mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, serta asas lex specialis atas ketentuan perpajakan dalam PSC sebagaimana diatur dalam Pasal 33A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUT ABC, pemeriksa pajak menghitung biaya Home Office Overhead ldquo;HOO rdquo; dan Secondee Reimbursement ldquo;SR rdquo; sebagai objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Sedangkan mengacu pada PSC yang berlaku, kewajiban perpajakan BUT ABC hanyalah terbatas pada pajak penghasilan dan Branch Profit Tax sehingga PPN terutang sebagaimana disengketakan bukan merupakan kewajiban dan tanggungan BUT ABC. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, pajak atas HOO dan SR sebagai biaya yang timbul dari kantor pusat seharusnya ditanggung pemerintah. Namun, karena kekosongan hukum rechtsvacuum, maka terkait apakah pajak ditanggung atau tidak ditanggung pemerintah masih menjadi perselisihan.

---

This internship report aimed to analyze the tax dispute of Bentuk Usaha Tetap ldquo BUT rdquo ABC as Production Sharing Contract Contractor, its correlation with the compliance of tax regulations on tax dispute resolution process in Indonesia, and the lex specialis principle of the taxation provisions in PSC as stipulated in Article 33A of Indonesian Law Number 36 Year 2008. Based on the tax audit conducted on BUT ABC, tax inspector calculated the cost of Home Office Overhead ldquo HOO rdquo and Secondee Reimbursement ldquo SR rdquo as tax objects of Article 26 Income Tax and VAT on The Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area. This corrections conflict the applicable PSC which implied that tax obligation of BUT ABC is limited to income tax and Branch Profit Tax, so that VAT due as disputed is not a liability and dependant of BUT ABC. In addition, based on the Letter of Minister of Finance Number S 604 MK.017 1998, tax imposed on HOO and SR costs incurred by the head office should be borne by the government. However, due to the legal vacuum, whether the tax is borne by the government or not is still a dispute."