Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Analisis dilakukan dengan menyusun hirarki pemilihan kebijakan mengatasi kemacetan di kota Bekasi dalam 5 level alternatif, yaitu tujuan, sasaran, kendala, aktor atau pelaku, dan alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh alternatif pada setiap level yang ada, responden expert memilih sasaran utama adalah penataan ruang dan wilayah yang terencana dengan baik namun mendapat kendala pada kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku yang paling berperan untuk mengatasi kendala keterbatasan keuangan daerah dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Sementara petugas lalu lintas adalah pelaku utama untuk mengatasi kendala pada lemahnya penegakan hukum. Kebijakan prioritas yang dipilih untuk mengatasi kemacetan di kota Bekasi adalah melakukan perbaikan manajemen lalu lintas dan shifting operasional angkutan kota, kemudian penegakan disiplin, penggantian moda transportasi massal, pemindahan terminal induk kota Bekasi, dan yang terakhir adalah perbaikan dan pembangunan ruas jalan lokal dan jalan tol.

---

Research using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis was done by constructing a hierarchy of policy choices to overcome congestion in the city of Bekasi in 5-level alternatives, which is goals, objectives, constraints, actor or actors, and policy alternatives. The results showed that based on the overall alternative of each level by the expert respondents chose the main target is the structuring of space and well-planned areas but have constraints on the lack of coordination among government agencies. The government is the perpetrator of the most instrumental to overcome the limitations of local financial constraints and lack of coordination among government agencies. While traffic officials are the main actors to overcome the constraints on weak law enforcement. Selected priority policies to tackle congestion in the city of Bekasi is traffic management improvements and shifting urban transportation operations, then the enforcement of discipline, the replacement of mass transportation, removal of terminal stem Bekasi city, and the latter is the improvement and construction of local roads and highways."

"[ABSTRAKPenelitian ini memeriksa masalah transportasi yang dihadapi oleh kota Sukabumi menggunakan metode wawancara, survey, maupun tinjauan dokumen. Perhatian khusus diberikan pada aspek aksesibilitas, dampak, efisiensi ekonomi, dan kesetaraan sosial. Hal yang dikaji dalam aspek aksesibilitas mencakup akses mobil, akses pedestrian, akses transportasi umum, dan konektivitas jalan. Hal yang dikaji dalam aspek dampak mencakup parkir, persaingan dengan PKL, penggunaan lahan, dan bersepeda. Hal yang dikaji dalam aspek efisiensi ekonomi mencakup klasifikasi kendaraan dan pengutamaan moda tertentu. Hal yang dikaji dalam aspek kesetaraan sosial mencakup pembagian manfaat jalan dan dampak bagi PMKS. Studi dilakukan dengan memeriksa kebijakan yang relevan kemudian mengamati implementasinya di lapangan melalui wawancara, observasi, survey, dan analisis kuantitatif. Hasil dari perbandingan antara implementasi dan kebijakan adalah gap yang kemudian dicarikan solusinya oleh peneliti. Masalah- masalah yang ditemukan antara lain laju pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dari kapasitas jalan, pertumbuhan jumlah PKL yang lebih tinggi dari pertumbuhan pedestrian, rasio angkutan umum terhadap jumlah penduduk yang semakin tinggi dan menjauh dari rasio ideal, peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat dari peningkatan panjang jalan, peningkatan jumlah kendaraan yang lebih cepat dari penambahan jumlah titik parkir, prevalensi penyakit jantung dan obesitas yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional, dan jumlah anak jalanan yang semakin tinggi. Solusi terintegrasi yang ditawarkan oleh peneliti adalah pengembangan bus kota (transportasi massal) sekaligus reduksi jumlah kendaraan roda empat di dalam kota.

---

ABSTRACTThe study examined the transport problems faced by Sukabumi using interviews, surveys, and review of documents. Special attention is given to aspects of accessibility, output, economic efficiency, and social equity. It is studied in the aspects of accessibility include car access, pedestrian access, access to public transport, and street connectivity. It is studied in the output aspect includes parking, competition with street vendors, land use, and cycling. It is studied in the economic efficiency aspects include vehicle classification and prioritization of certain modes. It is studied in aspects of social equality includes highway benefit- sharing. It is studied in aspects of social equality include benefit sharing highway and output for PMKS. The study was conducted by examining the relevant policy implementation on the ground then observed through interviews, observation, surveys, and quantitative analysis. The results of the comparison between the implementation and the policy is the gap then look for a solution by researcher. The problems were discovered, among others, the growth rate of the vehicle higher than the capacity of the road, the growing number of street vendors higher than the growth of the pedestrian, the ratio of public transport to the higher number of people and away from the ideal ratio, the increase of population faster than the increase in path length, an increase in the number of vehicles that are faster than the addition of a parking spot, the prevalence of heart disease and obesity are higher than the provincial and national average, and the number of street children is increasing. Integrated solutions offered by researchers is the development of a city bus (mass transport) as well as a reduction in the number of four-wheel vehicles in the city., The study examined the transport problems faced by Sukabumi using interviews, surveys, and review of documents. Special attention is given to aspects of accessibility, output, economic efficiency, and social equity. It is studied in the aspects of accessibility include car access, pedestrian access, access to public transport, and street connectivity. It is studied in the output aspect includes parking, competition with street vendors, land use, and cycling. It is studied in the economic efficiency aspects include vehicle classification and prioritization of certain modes. It is studied in aspects of social equality includes highway benefit- sharing. It is studied in aspects of social equality include benefit sharing highway and output for PMKS. The study was conducted by examining the relevant policy implementation on the ground then observed through interviews, observation, surveys, and quantitative analysis. The results of the comparison between the implementation and the policy is the gap then look for a solution by researcher. The problems were discovered, among others, the growth rate of the vehicle higher than the capacity of the road, the growing number of street vendors higher than the growth of the pedestrian, the ratio of public transport to the higher number of people and away from the ideal ratio, the increase of population faster than the increase in path length, an increase in the number of vehicles that are faster than the addition of a parking spot, the prevalence of heart disease and obesity are higher than the provincial and national average, and the number of street children is increasing. Integrated solutions offered by researchers is the development of a city bus (mass transport) as well as a reduction in the number of four-wheel vehicles in the city.]"

"Tuberculosis (TB) sampai hari ini masih menjadi masalah dunia terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia. Sejak tahun 1993, WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa TB sebagai Global Emergency (kedaruratan umum). Pada tahun 2000, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merespon dengan mengeluarkan resolusi PBB tentang Deklarasi Millenium. Tahun 2005, Indonesia resmi mengadopsi MDG?s (Millenium Development Goal?s) sebagai arah pembangunan nasional dan menetapkan TB sebagai prioritas penanggulangan penyakit infeksi dan penyakit menular.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan model manajemen penyakit TB paru berbasis wilayah Kota Bekasi tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan hasil penderita TB BTA (+) laki-laki 62%, Wanita 38%, kelompok umur penderita terbanyak (25-34 tahun) 28%, kelompok umur anak (0-14 tahun) 12%, kelompok pelajar (5-24 tahun) 30%, kelompok umur produktif (25-55 tahun) 85,33%, kelompok lansia (>55 tahun) 9,34%, status imunisasi BCG 6% dan status tidak imunisasi BCG 94%. Kondisi lingkungan fisik rumah penderita TB paru BTA (+) tidak memenuhi syarat sehat, meliputi suhu 72,33%, kelembaban 82,67%, pencahayaan 82%, ventilasi 69,33% dan lantai rumah 38%. Sangat perlu dilakukan tindakan penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan TB secara integrated dengan melibatkan lintas sektor dan lintar program untuk perbaikan fisik rumah penderita seperti Dinas Tata Kota, PNPM, Kecamatan dan Kelurahan, serta ibu-ibu PKK untuk penggiatan posyandu.dan menambah faktor risiko lingkungan fisik rumah penderita pada formulir TB.01.

---

Tuberculosis (TB) shall today still become the world problem especially at developing countries including Indonesia. Since year of 1993, WHO ( World Health Organization) please express that TB as Global Emergency. In the year 2000, United Nations response by the resolution PBB concerning Deklarasi Millenium. Year of 2005, Indonesia begin to adopt MDG's ( Millenium Development Goal's) as national development direction and specify TB as priority prevention disease of contagion and infection.Purpose of research is to get the disease management model TB paru base on the region Kota Bekasi year of 2012. This research is research descriptif with patient result TB BTA (+) men of 62%, Woman of 38%, of old age group of patient many ( 25-34 year) 28%, of old age group [of] child ( 0-14 year) 12%, student group ( 5-24 year) 30%, productive of old age group ( 25-55 year) 85,33%, group lansia (> 55 year) 9,34%, status immunize BCG 6% and status don't immunize BCG 94%. Environmental condition of patient house physical TB paru BTA (+) healthy ineligibility, cover the temperature of 72,33%, dampness of 82,67%, illumination of 82%, ventilation of 69,33% and house floor of 38%. Is very needed to conduct action preventife to decide to enchain the infection TB integratedly by entangling to pass by quickly the sector and pass by quickly program for the repair of patient house physical be like Dinas Tata Kota, PNPM, Kecamatan and Kelurahan, and also mothers PKK for animation posyandu."

"Tesis ini mengkaji permasalahan kemacetan yang terjadi di salah satu kota besar yaitu Semarang. Di kota ini memiliki keunikan yang mirip dengan Jakarta yaitu masuknya arus kendaraan dari luar kota menuju kota sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada jam sibuk. Selain permasalahan tata ruang dan kedisiplinan juga dihadapakan pada masalah rusaknya infrastruktur karena alam yaitu banjir rob yang sering terjadi di kota Semarang.Tesis ini bertujuan untuk mencari alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Metodologi yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process, karena dengan menggunakan metode AHP dapat diambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik.Kesimpulan dan temuan dari tesis ini adalah alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan yaitu, meningkatkan kapasitas jalan dengan moda yang terbanyak dipilih untuk digunakan dalam bepergian adalah Bus Rapid Transit.

---

This thesis try to explore the subsistency problem that happen on the traffic in Semarang. It is happen because of there is a lot people that works in the urban area is living at sub- urban, there will be an overload capacity in the rush hour such as in the moming and after work hour. The trafic jam happened because a lot of causes such as nature cause. So the infrastrucutre is need more attention. Int this examamination is come to need of integration of transportation and special attention to infrastructure that can be more reliable and resist for nature cause.

The goal of this thesis is to seek the best alternatives to overcome the bottleneck. The methodology that is used in this thesis is AnalyticaI Hierarchy Process, since using this method the decision to choose the best alternatives can be taken..

The summary and discovery of this thesis reflect the best altematives to overcome bottleneck, which is increasing the road capacity with the most chosen mode to be used in travelling, that is Bus Rapid Transit."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Perhubungan Darat, salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia adalah Kota Depok. Jalan Margonda Raya merupakan jalan utama yang ada di pusat Kota Depok yang kerap kali mengalami kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses manajemen transportasi tahap perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan Margonda Raya Depok. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen transportasi tahap perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan Margonda Raya Depok belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya indikator perencanaan manajemen transportasi yang belum terpenuhi baik dalam dimensi inventarisasi kondisi saat ini, keputusan kebijakan umum masa mendatang, perkiraan pertumbuhan daerah perkotaan pada masa mendatang, dan perkiraan pergerakan pada masa mendatang. Karena dari itu, Pemerintah Kota Depok sebagai pemegang wewenang dalam melakukan manajemen transportasi di jalan Margonda Raya Depok harus melalukan perbaikan seperti dalam hal perbaikan kualitas transportasi umum angkutan kota pada jalan Margonda Raya, mengeluarkan kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata, dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi.

---

Indonesia is one of the countries with the highest traffic in the world. This is certainly a special concern for the Indonesian government. Based on data released by the Ministry of Transportation through the Directorate of Urban Transportation Systems Development, one of the cities in Indonesia that has the highest traffic in Indonesia is Depok. Jalan Margonda Raya is the main road in the center of Depok, which often experiences traffic jams. This study aims to analyze the process of transportation management of the planning phase conducted by the City Government of Depok in order to overcome traffic congestion on Jalan Margonda Raya Depok. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was carried out by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data.

The results of this study indicate that the transportation management planning stage conducted by the City Government of Depok in order to overcome traffic congestion on Jalan Margonda Raya Depok has not gone well. That is because there are still indicators of transportation management planning that have not yet been fulfilled either in the inventory dimension of current conditions, future general policy decisions, estimates of future growth in urban areas, and estimates of future movements. Therefore, the City Government of Depok as the holder of authority in managing transportation on Jalan Margonda Raya in Depok must perform improvements such as in terms of improving the quality of public transportation on Jalan Margonda Raya, issuing policies that can be felt clearly, and also utilizing technological developments in transportation sector."

"Penelitian ini memiliki fokus utama yang berusaha melihat formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di kabupaten Bekasi. Adapun, hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya isu penolakan penetapan upah minimum oleh serikat buruh Kabupaten Bekasi melalui PP 78 Tahun 2015. Perspektif teoritis mengenai hubungan industrial serta formulasi kebijakan publik. Dalam konteks hubungan industrial, penelitian ini melibatkan empat elemen stakeholders yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah, pengusaha maupun asosiasinya, pekerja/buruh maupun serikatnya serta akademisi. Adapun, persoalaan yang dibahas penelitian ini didasarkan pada ketentuan yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adanya regulasi tersebut kemudian menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam realitasnya, hal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan seperti perbedaan dasar dalam menentukan besaran upah minimum, tidak berperannya fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penolakan serikat pekerja/buruh karena dianggap telah merugikan hak-hak yang dimilikinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada proses perumusan kebijakan publik dan juga akto-aktor yang terkait dari Anderson serta teori hubungan industrial dari Payman Simanjuntak dalam menjaga hubungan harmonis para pihak yang terikat dalam hubungan industrial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi dalam kebijakan penetapan upah minimum dilakukan semata-mata dalam menjaga kondusifitas hubungan industrial dan juga kestabilan ekonomi sosial serta iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pihak pemerintah yaitu Kementrian Ketenagakerjaan RI khususnya Direktorat Pengupahan disarankan dapat menjaga konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dengan melakukan pertemuan bersama membahas latar belakang serta tujuan dari regulasi kebijakan penetapan upah minimum sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak.

---

This study has a main focus that seeks to look at the formulation of policies for the determination of Regency/City Minimum Wages (UMK) in Bekasi district. Meanwhile, this is motivated by the issue of the rejection of the determination of minimum wages by trade unions in Bekasi Regency through PP 78 of 2015. Theoretical perspective on industrial relations and the formulation of public policies. In the context of industrial relations, this research involves four elements of stakeholders consisting of central and regional governments, employers and their associations, workers/laborers and their unions and academics. Meanwhile, the issues discussed in this study are based on juridical provisions stipulated in Government Regulation (PP) Number 78 of 2015 concerning Wages. The existence of this regulation then replaced the previous applicable provisions, namely Law Number 13 of 2003 concerning Labor. In reality, this raises a number of problems such as the basic difference in determining the minimum wage, the role of the Provincial and District/City Wages Council and the refusal of trade unions because they are considered to have detrimental to their rights. The theory used in this study refers to the process of public policy formulation and also related actors from Anderson and the industrial relations theory of Payman Simanjuntak in maintaining the harmonious relations of parties bound in industrial relations. The approach used in this research is a qualitative approach and conducts data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that changes in regulation in the minimum wage setting policy are carried out solely in maintaining the conduciveness of industrial relations as well as social economic stability and the investment climate in Indonesia. Based on the results of the research above, the government, namely the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Wages, is advised to maintain conflicts of interest between employers and workers by holding joint meetings to discuss the background and objectives of minimum wage setting policy regulations so that all parties can know and understand ."

"Pusat-pusat keramaian yang dibentuk oleh aktivitas perkantoran, perdagangan, rumah sakit, dan pendidikan seringkali dianggap sebagai penyebab kemacetan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola keruangan kemacetan dan faktor penyebab kemacetan pada pusat-pusat keramaian di Jakarta Pusat. Variabel yang digunakan untuk menentukan kemacetan adalah tingkat pelayanan jalan yang dihitung pada pagi, siang, dan sore hari di setiap ruas jalan.Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi keruangan tingkat kemacetan menurut tempat dan waktu. Pada pagi hari tingkat kemacetan tinggi terdapat pada perkantoran dan sekolah, sedangkan pada sore hari terdapat pada perkantoran dan rumah sakit. Adapun pada siang hari tingkat kemacetan mengalami penurunan. Tingkat kemacetan tertinggi pada siang hari terdapat pada perkantoran, sekolah, dan rumah sakit. Penyempitan ruas jalan yang diakibatkan oleh hambatan samping merupakan faktor penyebab kemacetan di pusat-pusat keramaian. Jenis dan besaran hambatan samping berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aktivitas pada setiap pusat keramaian

---

The presence crowd centers such as the offices, trade centers, hospitals, and school areas are often considered as primary causes of traffic congestion. In concern with the problem, this study aims to analyzing spatial pattern of traffic congestions and identify their causal factors in the city of Central Jakarta. To determine characteristics of the congestion, the study used level of service road as a main indicator.

The results shows, there are spatial variations of traffic congestion over place and time. In the morning, a high level of congestion was found in the offices and schools areas, while in the afternoon it happened in the offices and hospitals. In the mid-day, level of congestion is lower than in the morning and afternoon. However, the highest level of congestion in the mid-day was found in the offices, schools and hospitals areas. Narrowing of road due to side constraints incidences is a main causal factor of the congestion. The type and value of side constraints vary from time to time in accordance with dynamics each crowd centers."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan berbasis fakta lingkungan suhu, curah hujan, rumah sehat, transportasi/kemacetan, dan kepadatan penduduk terhadap kasus pneumonia pada balita di Kota Bekasi tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain studi ekologi dan menggunakan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pneumonia yang tertinggi berada di Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Barat, dan Jati Asih, suhu rata-rata yang tertinggi berada di bulan oktober yaitu 330C, curah hujan yang paling sering terjadi berada di bulan desember yaitu 3.484mm, cakupan rumah sehat yang tinggi berada di kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Rawa Lumbu, Jati Asih, dan Pondok Gede, wilayah kecamatan yang dikategorikan tidak macet adalah Jati Asih, Mustika Jaya, dan Bantar Gebang, dan kepadatan penduduk di Kota Bekasi semuanya masuk dalam kategori padat yaitu >200 jiwa/km2. Kebijakan pengendalian pneumonia pada balita di Kota Bekasi dilakukan melalui pendekatan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program dimulai dengan mendefinisikan sasaran masyarakat yang beresiko,beroriantasi pencegahan tanpa melupakan pengobatan, ada unsur keterlibatan masyarakat menyebabkan kerja sama lintas sektor serta pengorganisasian kegiatan.

---

This study discusses the impact of changes in pneumonia conditions in toddlers in the city of Bekasi in 2016. This research is a descriptive study with ecological study design and using spatial analysis. The results showed that the highest cases of pneumonia were in Bekasi Utara, West Bekasi, and Jati Asih sub districts, the highest average temperature was in October at 330C, the most frequent rainfall was in December of 3,484mm, healthy people are located in Bekasi Utara, West Bekasi, Bekasi Selatan, Rawa Lumbu, Jati Asih, and Pondok Gede subdistricts which are categorized as non jammed are Jati Asih, Mustika Jaya, and Bantar Gebang, and population density in Kota Bekasi all fall into the solid category that is 200 soul km2. The policy of controlling pneumonia in toddlers in Kota Bekasi is done through a public health approach. Implementation of the program begins by defining the target community at risk, beroriantasi prevention without forgetting treatment, there is an element of community involvement led to cross sector cooperation and organizing activities. "

"Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata.

---

The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

"

"Skripsi ini membahas mengenai perumusan kebijakan penggolongan tarif PBB di Kota Bekasi. Dengan disahkannya UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009, maka PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dalam proses pengalihan kewenangan tersebut, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan suatu dasar hukum bagi PBB, termasuk penggolongan tarif PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Bekasi merumuskan kebijakan penggolongan tarif PBB, proses perumusan dari kebijakan ini serta hal-hal apa saja yang dihadapi dalam proses perumusan kebijakan ini. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis seluruh pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This thesis discusses about policy formulation of classification rates in Property Tax in Bekasi City. With the enactment of Law of Local Taxes and Local Charges Number 28 Year 2009, urban and rural property taxes are included in the local tax of district/city. In the process of transferring authority, all local governments are required to formulate a legal basis for property tax, including the classification rates of property tax by Bekasi local government.

This research was purposed to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about classification rates in Property Tax by Bekasi local government, the formulation of this policy, and any matters that are encountered in the process of formulating this policy. With qualitative approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions posed."